Beranda blog Halaman 979

Kenaikan Gaji ASN di Berau, Madri Pani: Ini Bukan Janji, Tapi Instruksi Presiden

redaksi
-
0
Kenaikan Gaji ASN di Berau, Madri Pani: Ini Bukan Janji, Tapi Instruksi Presiden

TANJUNG REDEB – Baru-baru ini, Bupati Berau berkomitmen untuk meningkatkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen pada tahun 2024 mendatang. Menurut Ketua DPRD Berau, Madri Pani, tidak tepat menyebutnya sebagai janji. Sebab, kenaikan gaji ini sebenarnya merupakan instruksi dari Presiden, dan kepala daerah hanya melaksanakan perintah tersebut.

Presiden mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

“Saya mengerti bahwa mungkin bupati menyebutkan hal tersebut dengan istilah yang kurang tepat. Ini bukan janji, melainkan pelaksanaan instruksi,” ungkapnya.

Madri menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh kepala daerah tidak memiliki motif politik. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa bupati lupa bahwa wewenang untuk menetapkan kenaikan gaji berada di tangan Presiden. Hal ini juga telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, DPRD akan mengesahkan perubahan ini pada 7 November mendatang.

“Jadi, ini hanya pelaksanaan dari kebijakan yang sudah diperintahkan oleh Presiden,” tambahnya.

Dengan adanya kenaikan gaji untuk ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan tingkat kesejahteraan dapat meningkat, sementara kinerja para ASN akan meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN adalah perpanjangan tangan dari bupati dalam menjalankan program-programnya.

Madri menegaskan bahwa para ASN memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam memajukan Berau. Sementara DPRD memiliki peran pengawasan dan pengontrolan. Tujuannya adalah agar program-program bupati dapat terealisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh bupati dan wakil bupati, yaitu dari rakyat untuk rakyat.

“Dengan kenaikan gaji ini, diharapkan para ASN dapat bekerja lebih maksimal dalam mendukung kinerja seorang bupati,” pungkasnya. (ADV/KN)

Ketua Komisi III DPRD Berau: Pemkab Harus Lebih Perhatikan Jalan di Pedesaan

redaksi
-
0
Ketua Komisi III DPRD Berau: Pemkab Harus Lebih Perhatikan Jalan di Pedesaan

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan perhatian terhadap akses jalan di kampung yang rusak dan berlubang. Tidak hanya perkotaan saja yang perlu diperbaiki, tetapi juga perkampungan.

Saga mengungkapkan bahwa ia akan berkoordinasi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terkait pengaspalan jalan perkotaan yang mengalami kerusakan berulang, seperti yang terjadi di Jalan SA Maulana, Kelurahan Tanjung Redeb. Jika status jalan tersebut merupakan milik provinsi atau pusat, ia menyadari bahwa kewenangannya terbatas.

“I saat ini sedang di luar daerah, tetapi saya akan segera berkoordinasi dengan DPUPR Berau mengenai masalah ini,” ujarnya.

Peningkatan jalan yang berada di Jalan SA Maulana.

Ia merasa prihatin jika jalan tersebut berada dalam lingkup kabupaten, karena aspalnya masih dalam kondisi baik namun telah mengalami beberapa kali perbaikan. Hal ini dianggapnya hanya akan menghabiskan anggaran, sementara masih banyak jalan kampung yang memerlukan perbaikan. “Saya mengakui bahwa kami memiliki kekurangan dalam pengawasan anggaran,” katanya.

Menurut Saga, pemimpin daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan perkotaan, tetapi juga harus memperhatikan perkampungan. Ia mengingatkan agar perbaikan jalan dilakukan pada yang memang membutuhkan peningkatan.

“Inilah yang harus diperbaiki. Sektor perwajahan Berau tidak hanya berlaku untuk Tanjung Redeb, tetapi juga berlaku untuk banyak kampung lainnya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sarana dan prasarana (Sapras) di kampung juga harus dipenuhi, mengingat masih banyak akses di kampung yang membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, ia meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Berau agar tidak mengabaikan masalah ini.

“Pembangunan tidak hanya terbatas pada kota. Masyarakat di kampung juga pasti memerlukan perhatian terhadap masalah ini,” tutupnya. (ADV/KN)

Bagus Susetyo Desak Pemprov Selesaikan Pembangunan KEK di Maloy dan Kariangau

redaksi
-
0
Bagus Susetyo Desak Pemprov Selesaikan Pembangunan KEK di Maloy dan Kariangau

SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, meminta Pemprov Kaltim untuk mengembangkan industri hilir dari sumber daya alam (SDA) yang melimpah di daerah ini. Ia menyatakan bahwa Kaltim selama ini terlena dengan pengolahan SDA yang bersifat instan dan hanya berfokus pada ekonomi ekstraktif.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra ini, komoditas seperti kelapa sawit, batubara, gas, dan minyak bumi dapat menjadi modal yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru di Kaltim. Ia menilai bahwa hilirisasi dari berbagai SDA akan memberikan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer.

“Kaltim memiliki banyak sumber daya alam, tetapi sayangnya belum dimanfaatkan secara optimal. Hilirisasi dari berbagai sumber daya alam akan memberikan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan pada sektor primer. Hal ini juga akan meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bagus, beberapa waktu lalu.

Legislator ini juga meminta Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung hilirisasi, seperti jalan dan pelabuhan. Ia juga mendesak penyelesaian pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Maloy dan Kariangau yang memerlukan pasokan listrik dan air.

“Kaltim memiliki anggaran APBD yang besar, bahkan mencapai Rp25 triliun. Anggaran ini harus dimanfaatkan untuk mengatasi masalah infrastruktur dan pertanian. Jangan sampai ada pembangunan yang terbengkalai atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bagus juga berharap adanya peningkatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA Kaltim, terutama dalam sektor kelautan dan budaya. Ia mengkritik kegiatan yang selama ini hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat banyak. Ia menekankan pentingnya rasa keadilan dan kepedulian dari pemerintah terhadap masyarakatnya.

“Pemerintah harus memiliki rasa keadilan dan kepedulian terhadap masyarakatnya. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Kita harus saling membantu dan saling memanfaatkan. Kita juga harus menjaga lingkungan dan budaya kita,” serunya.

Anggota DPRD Kaltim Dapil Kota Balikpapan ini menegaskan bahwa semua orang berharap Kaltim dapat menjadi provinsi yang maju dan sejahtera pada masa depan. Ia yakin bahwa Kaltim bisa mencapai kemandirian pangan jika memanfaatkan potensi SDA yang luar biasa dengan baik.

“Kaltim sebenarnya dapat mandiri dalam hal pangan. Kami memiliki potensi luar biasa, tetapi kami harus dapat memanfaatkannya dengan baik. Saya yakin jika kita bersatu dan bekerja keras, kita dapat mencapai cita-cita bersama,” ucapnya. (ADV/KN)

Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir Dukung Solusi Fuel Card untuk Distribusi BBM

redaksi
-
0
Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir Dukung Solusi Fuel Card untuk Distribusi BBM

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melakukan penertiban terhadap kios pengisian bahan bakar mini atau pertamini yang beroperasi di wilayahnya. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan meningkatkan kualitas pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Penertiban pertamini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sutomo Jabir. Ia mengatakan bahwa pertamini selama ini menjadi alternatif masyarakat saat menghadapi antrean panjang di SPBU. Namun, ia juga menginginkan Samarinda sebagai ibu kota harus tertib.

“Kami mendukung langkah Pemkot Samarinda untuk menertibkan pertamini. Kami berharap Pemkot Samarinda sudah memikirkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Kehadiran pertamini sebenarnya membantu masyarakat saat terjadi antrean panjang di SPBU,” ujar Sutomo di Samarinda, beberapa hari lalu.

Sutomo juga menyoroti masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi, yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Ia menyebut ada oknum tertentu yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau perusahaan.

“Penyaluran BBM bersubsidi, bahkan ada yang terdistribusi ke oknum tertentu perusahaan. Padahal, data penggunaan BBM itu sudah ada. SKK Migas tentu mengantongi data penggunaan BBM untuk semua daerah seperti Samarinda, Bontang, Balikpapan, dan lainnya. Data itu menjadi acuan penyaluran BBM bersubsidi. Hanya saja, penyaluran dari SPBU justru salah sasaran,” paparnya.

Untuk menertibkan distribusi BBM, Sutomo mendukung langkah Pemkot Samarinda yang telah berkoordinasi dengan Pertamina regional untuk menerapkan kartu pengisian BBM atau Fuel Card. Kartu ini nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk mengisi BBM di SPBU.

“Fuel Card itu bagus. Itu langkah menertibkan sebenarnya. Antrean panjang terjadi kelangkaan karena banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Termasuk pengecer akhirnya ikut mengantri di SPBU. Jadi kelancaran distribusi mestinya dipertimbangkan oleh Pemkot Samarinda,” tuturnya.

Sutomo berharap penerapan Fuel Card segera direalisasikan dan sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan dan keresahan.

“Harus ada sosialisasi yang baik agar tidak ada salah paham. Fuel Card itu untuk kepentingan bersama, untuk menjamin ketersediaan dan kualitas BBM di Samarinda,” katanya. (ADV/KN)

Sarkowi V Zahry Dorong Konsep Kota Hutan IKN

redaksi
-
0
Sarkowi V Zahry Dorong Konsep Kota Hutan IKN

SAMARINDA – Legislator Partai Golkar, Sarkowi V Zahry, mengimbau agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menyimpang dari konsep kota hutan atau forest city. Menurutnya, konsep tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan manfaat IKN bagi generasi mendatang.

Sarkowi, yang juga merupakan akademisi di bidang kehutanan, mengatakan bahwa konsep kota hutan sudah dirancang dengan sangat lengkap sejak awal. Ia berharap pembangunan IKN tidak hanya terfokus pada infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan daerah penyangga.

“Konsep forest city harus diintegrasikan dengan baik agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat nusantara dalam jangka waktu yang panjang. Kita harus melihat proyek IKN sebagai sesuatu yang harus memberikan manfaat bagi generasi-generasi mendatang,” ujar Sarkowi, awal pekan lalu.

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini juga menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya, termasuk 10 kota dan kabupaten di Kaltim. Ia mengapresiasi peran pemerintah dalam memastikan bahwa IKN memberikan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan.

“Badan Otorita IKN harus bisa mengimplementasikan pembangunan IKN dengan baik. IKN diharapkan bisa menjadi contoh pembangunan yang menggabungkan infrastruktur modern, pelestarian alam, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan,” harap Sarkowi.

Selain itu, Sarkowi juga mendorong masyarakat Kaltim, terutama generasi muda, untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan kerja yang akan semakin ketat dengan adanya pemindahan IKN. Ia menilai bahwa IKN akan membuka banyak peluang kerja dan usaha bagi warga lokal.

“Kita harus mempersiapkan diri dengan baik dan maksimal. IKN akan membawa banyak peluang, baik dalam hal pekerjaan maupun peluang usaha atau bisnis. Warga lokal harus mampu menguasai semua peluang tersebut,” pesan Sarkowi. (ADV/RP)

Berau Terima Dana Pendidikan Rp 219 Miliar, Feri: Realisasinya Harus Diawasi Ketat

redaksi
-
0
Berau Terima Dana Pendidikan Rp 219 Miliar, Feri: Realisasinya Harus Diawasi Ketat

TANJUNG REDEB – Sebanyak 20 persen dari APBD Berau disiapkan untuk memajukan sektor pendidikan di Bumi Batiwakkal. Sayangnya, menurut Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong, realisasinya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Feri menyatakan bahwa anggaran pendidikan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), perlu mendapatkan pengawasan yang serius. Menurutnya, anggaran pendidikan di Berau masih berada di bawah angka 20 persen. Hal ini menyebabkan banyak infrastruktur dasar yang tidak teratasi dengan baik.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap realisasi DAK. Feri mengakui bahwa jumlah DAK untuk bidang pendidikan tahun ini cukup besar.

“Melihat realisasi anggaran pendidikan yang belum optimal, pengawasan terhadap DAK menjadi sangat penting. Ini untuk mencegah masalah lebih lanjut di sektor pendidikan,” ujarnya.

Pada tahun 2024, Kabupaten Berau mendapatkan alokasi DAK sekitar Rp 219 miliar, yang terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik.

“Oleh karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara maksimal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya. (ADV/KN)

Kunjungan ke Kutai Barat, Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Adat

redaksi
-
0
Kunjungan ke Kutai Barat, Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Adat

KORANUSANTARA – Tuntas dengan agenda groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya ke Sendawar, Kutai Barat (Kubar), Jumat, 3 November 2023. Warga Kubar begitu antusias menyambut kedatangan Kepala Negara.

Kehadiran Presiden Jokowi di Sendawar dalam rangka membuka Festival Dahau yang berlangsung di Alun-Alun Itho. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian HUT Ke-24 Kabupaten Kubar.

“Saya senang, betul-betul senang dan gembira serta bangga. Karena bisa hadir di Bumi Tanaa Purai Ngeriman di Festival Dahau yang selalu dinanti-nantikan masyarakat Kutai Barat,” ucap Presiden Jokowi.

Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara yang besar dengan keberagaman dan kemajemukan. Bahkan, Indonesia memiliki 714 suku. Sudah menjadi kewajiban masyarakat Indonesia, khususnya warga Kubar untuk melestarikan, memajukan kebudayaan daerah, dan menggerakkan industri kreatif.

“Melalui festival-festival budaya di daerah seperti ini, kita bisa saling belajar tentang kekayaan dan tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Toleransi, kerukunan, dan keharmonisan yang sudah terjalin erat, diwariskan para pendahulu agar dijaga dengan baik,” pesan Presiden Jokowi.

Orang nomor satu Indonesia itu juga memuji semangat Bhinneka Tunggal Ika yang ditunjukkan warga Kubar lewat Festival Dahau. Dihuni beragam suku, seperti Dayak Bahau, Tunjung, Kenyah, dan Benuaq serta Melayu, masyarakatnya bisa tetap hidup rukun dan damai.

“Saya yakin masyarakat Kubar rukun-rukun, benar? Selalu menjaga kekompakan dan kerukunan, betul?” tanya Jokowi. “Memiliki tradisi yang berbeda-beda, tetapi tetap hidup rukun dan berdampingan penuh kegembiraan,” lanjut Jokowi.

Presiden Jokowi menerima penganugerahan gelar adat Dayak Tunjung dan Benuaq. Pemberian gelar adat ini dilakukan Kepala Adat Besar Kubar Manar Dimansyah. Gelar yang diberikan yakni “Ajiq Tatau Narakng Bulau Penimakng Sookng Mantiq, Penerajuuq Bawe Ayaakng” yang memiliki arti yang berhak dan berwenang membentuk dan menetapkan putra-putri terbaik bangsa untuk melaksanakan tugas yang bertujuan perdamaian dan kesejahteraan. Penganugerahan gelar ini sebagai sambutan dan kebanggaan masyarakat Kubar yang telah kedatangan pemimpin Indonesia.

Setelah menerima gelar adat Dayak Tunjung Benuaq Jokowi pun memberikan sambutannya dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kubar yang telah memercayakan gelar adat tersebut. (*) 

Israel Banjir Kecaman, Sejumlah Negara Akhiri Hubungan Diplomatik

redaksi
-
0
Israel Banjir Kecaman, Sejumlah Negara Akhiri Hubungan Diplomatik

KORANUSANTARA– Tak kunjung ada tanda-tanda gencatan senjata membuat sejumlah negara mengambil sikap tegas terhadap Israel. Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu itu. Beberapa negara lain juga menarik duta besar mereka di Israel.

Bukan kali pertama Bolivia memutus hubungan dengan Israel. Pada 2009, Bolivia melakukan hal serupa setelah terjadi pertempuran berdarah di Jalur Gaza. Saat itu Bolivia dipimpin Presiden Evo Morales. Selama berkuasa, Morales dikenal akan kritik-kritik tajamnya pada Israel.

Namun, hubungan diplomatik dengan Israel terjalin kembali ketika Bolivia dipimpin Presiden Jeanine Anez (2019–2020). Saat ini, presiden Bolivia adalah Luis Arce dari Partai Movimiento al Socialismo. Dia menjabat menteri keuangan ketika Morales berkuasa.

Pada 2021, Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) menetapkan Hamas sebagai organisasi teroris. OAS terdiri atas 35 negara di Amerika Utara dan Selatan. Nah, kala itu Bolivia merupakan satu dari beberapa negara yang tidak sepakat dengan keputusan tersebut.

’’Kita tak bisa tinggal diam dan membiarkan penderitaan rakyat Palestina,’’ ungkap Presiden Luis Arce pada Selasa, 31 Oktober 2023 seperti dikutip The Wall Street Journal.

Kemudian, Selasa malam, Wakil Menteri Luar Negeri Bolivia Freddy Mamani mengumumkan secara resmi keputusan negaranya untuk memutus hubungan diplomatik dengan Israel. Kebijakan itu diambil sebagai penolakan dan kecaman atas serangan militer Israel yang agresif dan tidak proporsional di Jalur Gaza. Bolivia juga bakal mengirim bantuan kemanusiaan ke Palestina.

Pihak Israel pun geram dengan keputusan Bolivia. Mereka menyebut Bolivia patuh pada terorisme dan rezim Ayatollah Ali Khamenei di Iran. Kementerian Luar Negeri Israel juga menyatakan, hubungan dengan Israel tidak berarti apa-apa sejak Arce dilantik sebagai presiden. Dikatakan, memutus hubungan dengan Israel berarti Bolivia bersekutu dengan Hamas.

Di sisi lain, tekanan terhadap Israel meluas. Beberapa jam setelah Bolivia memutus hubungan diplomatik, negara Amerika Latin lainnya turut menarik duta besarnya dari Israel. Yakni, Cile dan Kolombia. Argentina dan Brasil juga meningkatkan kritik terhadap Israel atas pembunuhan rakyat sipil.

Presiden Cile Gabriel Boric menyatakan, warga sipil yang tidak bersalah adalah korban utama serangan Israel. Namun, pihaknya juga mengutuk serangan dan pembunuhan yang dilakukan Hamas. Sementara itu, Presiden Kolombia Gustavo Petro bersikap lebih blak-blakan mengecam Israel dengan membagikan banyak pesan di media sosial.

’’Ini disebut genosida. Mereka melakukannya untuk mengusir rakyat Palestina dari Gaza dan mengambil alihnya. Kepala negara yang melakukan genosida adalah pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan,’’ bunyi unggahan Petro di X (dulu Twitter).

Rabu, 1 November 2023, giliran Jordania memanggil pulang duta besarnya di Israel. Sebab, Israel dinilai telah membunuh orang tak berdosa dan memicu bencana kemanusiaan di Gaza.

Menteri Luar Negeri Jordania Ayman Al-Safadi mengatakan, kebijakan itu adalah ekspresi penolakan dan kecaman atas perang yang berkecamuk di Gaza. Jordania juga meminta Kementerian Luar Negeri Israel agar tidak mengirim kembali duta besar ke Amman. Sebelumnya, Israel memulangkan sementara Rogel Rachman, duta besar mereka untuk Jordania, karena masalah ancaman keamanan. (*)

MKMK Umumkan Hasil Sidang Etik 7 November, Jimly: Anwar Paling Banyak Masalah

redaksi
-
0
MKMK Umumkan Hasil Sidang Etik 7 November, Jimly: Anwar Paling Banyak Masalah

KORANUSANTARA – Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah menuntaskan persidangan etik terhadap hakim konstitusi, Jumat, 3 November 2023. MKMK sudah memeriksa semua hakim konstitusi, termasuk Ketua MK Anwar Usman. Dari hasil sidang itu, MKMK berencana mengumumkan putusan sidang etik tersebut pada Selasa, 7 November 2023.

Ketua MKMK Prof Jimly Asshiddiqie seusai sidang menjelaskan, selain sudah memeriksa semua hakim MK, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan pelanggaran etik dalam putusan MK 90/2023 terkait syarat batas usia bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersebut.

MK mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan, seseorang bisa mendaftar capres-cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu.

Jimly menyebutkan, salah satu bukti yang dikantongi pihaknya adalah CCTV. Bukti elektronik itu menjadi petunjuk adanya indikasi kisruh internal di MK sebelum agenda pembacaan putusan nomor 90.

Rangkaian agenda sidang etik ditutup dengan pemeriksaan kedua Ketua MK Anwar Usman. Sebelumnya, Anwar diperiksa pada Selasa, 31 Oktober 2023. Karena paling banyak dilaporkan, Anwar kembali dimintai keterangan oleh MKMK. ”Jadi, satu-satunya yang kami (MKMK) periksa dua kali ya ketua (MK),” ujar Jimly seusai sidang.

Jimly menegaskan, pihaknya sudah membuat kesimpulan atas dugaan pelanggaran etik hakim MK tersebut. Dia berharap putusan yang dibacakan pekan depan itu bisa menjawab semua isu dan tuduhan yang berkembang selama ini terhadap MK. ”Mudah-mudahan nanti terjawab semua dengan bukti,” tutur mantan ketua MK tersebut.

Jimly sempat mengiyakan Anwar Usman terbukti bersalah karena paling banyak dilaporkan. ”Iya lah,” kata Jimly. Di antara 21 laporan, 15 laporan terkait dengan Anwar. Bahkan, dalam laporan itu adik ipar Joko Widodo tersebut diminta mundur dari jabatan hakim konstitusi. ”Baiknya nanti diputuskan MKMK saja (soal permintaan pelapor agar Anwar Usman mundur, Red),” ujarnya.

Jimly menyampaikan, pihaknya bakal menjawab berbagai kasak-kusuk kepentingan dalam putusan 90 yang dibacakan pada 16 Oktober lalu tersebut. Dari penilaian independensi sembilan hakim, Jimly mengakui bahwa Anwar Usman yang paling banyak masalah. ”Tapi, (hakim konstitusi) yang lain itu ada sumbangan terhadap ini (masalah),” ungkapnya.

Mengenai kemungkinan pengaruh putusan MKMK terhadap putusan 90, Jimly menuturkan bahwa hal tersebut akan dijawab dalam pertimbangan putusan. Menurut dia, putusan MKMK nanti memberi kepastian bahwa yang salah adalah salah. Dan, yang benar adalah benar. ”Nanti tolong dilihat di putusan yang akan kami baca,” pintanya.

Di sisi lain, setelah menjalani pemeriksaan sidang etik, Anwar Usman mengaku siap dengan konsekuensi putusan MKMK pekan depan. ”Semua harus siap lah,” ujarnya. Sementara, terkait dengan banyaknya pelapor yang memintanya mengundurkan diri, Anwar menyatakan bahwa permintaan itu sah-sah saja. ”Minta kan bisa saja,” katanya. (*) 

Kejagung Tetapkan Achsanul Jadi Tersangka ke-16 Kasus Korupsi BTS

redaksi
-
0
Kejagung Tetapkan Achsanul Jadi Tersangka ke-16 Kasus Korupsi BTS

KORANUSANTARA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Achsanul Qosasi sebagai tersangka dalam kasus korupsi megaproyek BTS 4G. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menerima aliran uang Rp 40 miliar. Total sudah ada 16 tersangka dari kasus yang juga melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G Plate.

Semula, Kejagung memeriksa Achsanul sebagai saksi di Gedung Bundar Kejagung, Jumat, 3 November 2023. Namun, dari perkembangan pemeriksaan, ditemukan bukti cukup kuat bahwa Achsanul menerima cipratan duit kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun tersebut.

Achsanul yang tiba di Gedung Bundar sekitar pukul 08.00 keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 11.00. Mengenakan rompi merah muda, dia dikawal petugas masuk ke mobil tahanan.

“Setelah memeriksa kesehatan dan untuk kepentingan penyidikan yang bersangkutan, kami lakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers.

Keterlibatan Achsanul dalam proyek itu terlacak setelah diketahui ada pemberian uang di Hotel Grand Hyatt Jakarta pada 19 Juli 2022. Uang itu berasal Irwan Hermawan yang dikirim langsung oleh Windi Purnama dan Sadikin Rusli. Keduanya sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka di kasus yang sama.

Pertemuan dan pemberian duit itulah yang membuat Kejagung menetapkan Achsanul sebagai tersangka. Dia diduga telah melanggar Pasal 12B, Pasal 12 huruf e atau Pasal 5 ayat 1 huruf b juncto Pasal 15 UU Tipikor atau Pasal 5 ayat 1 UU TPPU.

Achsanul merupakan anggota BPK yang menjabat sejak 2017. Dia telah duduk di lembaga pemeriksa tersebut selama tiga periode. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 20 Maret 2023, tercatat Achsanul memiliki kekayaan total Rp 24,8 miliar. Meliputi 12 harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta tujuh mobil.

Nama Achsanul kali pertama disebut dalam sidang BTS 4G Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dua pekan lalu. Mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak yang menyebut adanya aliran uang ke BPK. Pengakuan Galumbang ini melengkapi pengakuan Irwan Hermawan jauh sebelumnya yang mengaku menyetorkan uang ke orang BPK atas nama Sadikin Rusli.

BTS (base transceiver station) merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Kasus BTS 4G berawal dari proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kementerian Kominfo paket 1, 2, 3, 4, dan 5.

Tujuan proyek tersebut adalah memberikan layanan digital pada wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur. Rencananya, dibangun 7.904 BTS 4G di seluruh wilayah tersebut pada 2021.(*)

1...978979980...1,093Halaman 979 dari 1,093