TANJUNG REDEB – Baru-baru ini, Bupati Berau berkomitmen untuk meningkatkan gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8 persen pada tahun 2024 mendatang. Menurut Ketua DPRD Berau, Madri Pani, tidak tepat menyebutnya sebagai janji. Sebab, kenaikan gaji ini sebenarnya merupakan instruksi dari Presiden, dan kepala daerah hanya melaksanakan perintah tersebut.
Presiden mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
“Saya mengerti bahwa mungkin bupati menyebutkan hal tersebut dengan istilah yang kurang tepat. Ini bukan janji, melainkan pelaksanaan instruksi,” ungkapnya.
Madri menjelaskan bahwa apa yang diungkapkan oleh kepala daerah tidak memiliki motif politik. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa bupati lupa bahwa wewenang untuk menetapkan kenaikan gaji berada di tangan Presiden. Hal ini juga telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Selanjutnya, DPRD akan mengesahkan perubahan ini pada 7 November mendatang.
“Jadi, ini hanya pelaksanaan dari kebijakan yang sudah diperintahkan oleh Presiden,” tambahnya.
Dengan adanya kenaikan gaji untuk ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diharapkan tingkat kesejahteraan dapat meningkat, sementara kinerja para ASN akan meningkat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN adalah perpanjangan tangan dari bupati dalam menjalankan program-programnya.
Madri menegaskan bahwa para ASN memiliki tanggung jawab untuk mendukung kepala daerah dalam memajukan Berau. Sementara DPRD memiliki peran pengawasan dan pengontrolan. Tujuannya adalah agar program-program bupati dapat terealisasi dan memberikan manfaat kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang diusung oleh bupati dan wakil bupati, yaitu dari rakyat untuk rakyat.
“Dengan kenaikan gaji ini, diharapkan para ASN dapat bekerja lebih maksimal dalam mendukung kinerja seorang bupati,” pungkasnya. (ADV/KN)
