SAMARINDA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBJPN) wilayah Kaltim untuk membahas upaya perbaikan infrastruktur jalan rusak di provinsi ini.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang mengatakan, banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional agar mendapatkan anggaran yang lebih besar dan perbaikan yang lebih cepat.

“Kami tetap selalu memperjuangkan bagaimana infrastruktur di Kaltim bisa terbangun dengan baik. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN) ke depan,” kata Veridiana di Samarinda, Rabu (3/11/2023).

Menurut Veridiana, ada sekitar 1.500 kilometer jalan provinsi di Kaltim yang rusak dan akan diperbaiki dengan dana APBN 2023 sebesar Rp2 triliun. Wilayah yang mendapat prioritas perbaikan antara lain Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan kabupaten lainnya. Selain itu, ada juga dana Rp8 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalan di wilayah IKN Nusantara.

Veridiana juga mengkritik lambatnya penanganan jalan longsor di Jalan Anggana Samarinda yang baru mulai diperbaiki setelah satu tahun terjadi. Ia mengatakan, warga terdampak longsor sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.

“Kalau saya melihat itu, warga terdampak longsor di Jalan Anggana Samarinda sangat membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Itu sudah satu tahun (terjadi), baru mulai perbaikannya. Itu tidak boleh terulang lagi di tempat lain,” ujarnya.

Ia menambahkan, dua lokasi lain yang masih dalam pengawasan adalah jalan di Kecamatan Palaran dan Jalan Kecamatan Sambutan, Samarinda. Ia berharap perbaikan jalan di kedua tempat itu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Veridiana berharap infrastruktur jalan di Kaltim segera diperbaiki dan diperluas aksesnya agar masyarakat dapat menikmati transportasi lancar dan nyaman. Ia juga yakin pemerintah pusat akan memberikan perhatian khusus kepada daerah ini demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim.

“Saya yakin pemerintah pusat juga memperhatikan daerah kami demi mendukung pembangunan IKN dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tutupnya. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk membantu mempercepat proses akreditasi pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di fasilitas kesehatan dasar seperti Puskesmas.

“Kami minta Dinkes Kaltim untuk aktif membantu akreditasi pelayanan kesehatan di Kaltim. Pelayanan dasar itu harus punya sertifikasi, tidak hanya alat-alat yang cukup, tetapi juga tenaga kesehatan yang mumpuni,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati, beberapa hari lalu.

Menurut Puji, akreditasi adalah salah satu syarat mutlak untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman bagi masyarakat. Rumah sakit yang memiliki peralatan canggih juga harus didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten. Selain itu, Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat juga harus mendapatkan akreditasi agar pelayanannya semakin baik dan tidak menimbulkan penumpukan pasien di rumah sakit.

Puji juga menyampaikan bahwa, saat ini sumber daya manusia kesehatan di Kaltim masih belum merata. Meskipun secara rasio tenaga kesehatan secara keseluruhan sudah mencukupi, namun sebarannya masih timpang. Terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih sangat kekurangan dokter spesialis.

“Kami minta dokter-dokter spesialis ini juga mau bertugas di pelayanan dasar yang ada di wilayah 3T. Kalau pemerintah menyiapkan fasilitas dan insentif yang memadai, saya pikir itu akan memotivasi mereka,” kata Puji.

Puji menambahkan bahwa, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki dana cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan menyeluruh harus dilakukan. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis.

“Jangan sampai ada orang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tegas Puji.

Selain itu, Puji juga mengatakan bahwa, pihaknya akan melihat kembali masalah BPJS Kesehatan. Pasalnya, dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin, banyak keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS Kesehatan.

“Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami. InsyaAllah setelah Januari akan dikoordinasikan,” pungkas Puji.(Adv/DPRDKaltim/kn)

SAMARINDA – Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahranie (RSUD AWS) Samarinda menjadi sorotan Komisi II DPRD Kaltim. Komisi yang membidangi keuangan dan aset daerah ini memanggil direksi rumah sakit untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan dana di rumah sakit tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa pengelolaan dana di RSUD AWS transparan dan akuntabel. Ia juga berharap agar masyarakat dapat mengakses informasi tentang belanja umum daerah di Kaltim.

“Kami memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah. Dan yang ingin kami tahu bagaimana pengelolaan dana di RSUD AWS, apakah sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku,” kata Nidya Listiyono, yang akrab disapa Tiyo, di Samarinda, Kamis (2/11/2023).

Tiyo menambahkan, pihaknya juga prihatin dengan adanya kasus-kasus yang mencoreng nama baik RSUD AWS, seperti dugaan penggelapan dana TPP. Ia mengatakan, hal itu harus dicegah dan ditindaklanjuti secara tegas.

“Tidak ada lagi kasus-kasus yang merugikan rumah sakit dan masyarakat. Kami minta direksi rumah sakit bertanggung jawab dan bersikap profesional dalam mengelola dana,” tegas Tiyo.

Selain itu, Tiyo juga mengungkapkan rencananya untuk mengundang Komisi IV DPRD Kaltim, yang membidangi kesehatan dan pendidikan, untuk membahas bersama masalah-masalah di RSUD AWS. Namun, rencana itu belum terlaksana karena kesibukan masing-masing komisi.

“Kita ingin bersinergi dengan komisi lain untuk mencari solusi terbaik bagi rumah sakit ini,” ujar Tiyo.

Tiyo juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di RSUD AWS. Ia mengatakan, meskipun rumah sakit ini memiliki peralatan medis yang lengkap dan canggih, namun SDM yang handal juga sangat dibutuhkan.

“Kualifikasi tenaga medis dan pelayanan harus lebih baik di RSUD AWS. Rumah sakit ini menjadi pusat layanan kesehatan masyarakat yang prima dan terpercaya,” kata Tiyo.

RSUD AWS merupakan salah satu rumah sakit terbesar dan terlengkap di Indonesia. Tiyo berharap agar masyarakat Kaltim dapat memanfaatkan layanan kesehatan di rumah sakit ini dengan mudah dan nyaman.

Tiyo juga mengingatkan pentingnya sistem manajemen yang baik di RSUD AWS. Ia mengatakan, sistem manajemen informasi, layanan medis, hingga keuangan harus berjalan dengan efektif dan efisien.

“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah. Hal itu demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengimbau orangtua yang memiliki anak perempuan usia 9-14 tahun untuk memberikan vaksin human papillomavirus (HPV) kepada putri mereka. Vaksin ini bertujuan untuk mencegah kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati mengatakan, vaksin HPV harus diberikan sebelum anak perempuan terpapar virus HPV. Hal ini karena virus HPV dapat menular melalui hubungan seksual. Oleh karena itu, anak perempuan yang belum aktif secara seksual lebih dianjurkan untuk segera mendapatkan vaksin ini.

“Vaksin HPV itu sudah lama dan dulu bayar, tapi sekarang kan gratis. Vaksin ini harus diberikan sebanyak 2 kali dengan jeda 6-12 bulan,” kata Puji, Kamis (2/11/2023).

Puji menambahkan, sosialisasi mengenai pentingnya vaksin HPV tidak hanya menjadi tugas tenaga kesehatan (nakes), tetapi juga pihak sekolah dan lembaga lainnya. Dia mengatakan, program promotif terkait kesehatan sangat penting untuk digalakkan.

“Kita kan punya lembaga-lembaga pendidikan, LSM, itu juga harus diberdayakan. Kalau promotif itu kan semua orang menjadi sasaran kelompok produktif yang bisa menyampaikan informasi ke masyarakat. Khususnya yang masih ada salah pemikiran soal vaksin,” ujarnya.

Salah satu lembaga pendidikan yang bisa dimanfaatkan adalah Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Menurut Puji, UKS bisa menjadi medium untuk meluruskan informasi terkait vaksin HPV ke para siswa perempuan dan orangtua mereka.

Namun, Puji tetap berharap agar sosialisasi ini bisa dijalankan untuk semua pihak. Sebab dia menilai, masih sedikit yang mengetahui pentingnya vaksin HPV.

“Vaksin HPV ini sangat bermanfaat untuk mencegah kanker serviks yang merupakan penyebab kematian tertinggi kedua bagi perempuan di Indonesia. Saya harap orangtua bisa sadar dan mendukung program ini demi kesehatan anak-anak mereka,” pungkasnya.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Kontingen Kalimantan Timur (Kaltim) siap berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) 2023 yang akan digelar di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 12-22 November. Sebanyak 150 atlet Kaltim akan bertanding di 13 cabang olahraga dengan target meraih prestasi tertinggi.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo mengatakan, pihaknya mendukung dan mendoakan para atlet Kaltim agar bisa menyumbangkan medali sebanyak-banyaknya untuk daerahnya.

Dia juga mengapresiasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim yang telah mempersiapkan atlet-atlet dengan baik.

“Kalau bisa masuk tiga besar. Itu akan menjadi prestasi yang luar biasa,” ujar Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Sigit menambahkan, faktor mental juga sangat penting dalam pertandingan selain kemampuan fisik dan teknik. Dia berharap atlet-atlet Kaltim bisa tampil percaya diri dan fokus saat bertanding.

“Kalau mentalnya lemah, kemampuannya bagus pun bisa loyo. Kalau fisiknya juga harus sehat, jaga kondisi dan pola makan. Jangan sampai ada yang sakit atau cedera saat pertandingan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kontingen Kaltim untuk Pomnas 2023 Abdunnur yang juga Rektor Universitas Mulawarman (Unmul) berpesan agar para atlet tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tetapi juga membangun komunikasi dan silaturahim antara mahasiswa.

“Prestasi yang kami harapkan nanti setelah Pomnas itu, sebagai Rektor di Universitas Mulawarman, adalah para mahasiswanya agar berprestasi,” ujar Abdunnur.

Abdunnur menjelaskan, bidang olahraga menjadi bagian dari keahlian dan prestasi lain, selain akademik. Dia berharap para atlet Kaltim bisa menunjukkan potensi terbaiknya di semua cabang olahraga yang diikuti.

“Yang pertama, tentu kami ingin meraih prestasi yang sudah besar. Sehingga, kami berusaha mengikuti semua cabang olahraga, 13 cabang yang kami ikuti. Itu benar-benar kami targetkan untuk bisa meraih prestasi tertinggi,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dibangun di Kalimantan Timur (Kaltim) akan memberikan dampak positif bagi seluruh daerah di provinsi ini. Oleh karena itu, Anggota DPRD Kaltim, daerah pemilihan Bontang-Kutai Timur (Kutim)-Berau Agus Aras, mengajak tiga daerah tersebut untuk proaktif mendukung adanya IKN.

Menurut Agus, IKN merupakan proyek strategis yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di Kaltim. Untuk itu, ia mengharapkan agar pemerintah daerah di Bontang, Kutim, dan Berau dapat mempersiapkan diri dengan baik dalam menyambut IKN.

“Kita harus melihat peluang dan tantangan yang akan muncul dengan adanya IKN. Kita harus memanfaatkan potensi dan keunggulan masing-masing daerah untuk mendukung keberhasilan IKN,” kata Agus.

Agus mencontohkan, Kutim memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, yang dapat menjadi sumber pasokan sandang dan pangan bagi IKN. Namun, ia juga menekankan perlunya peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan ketahanan pangan di Kutim.

“Kutim harus mampu mengembangkan sektor pertanian yang berkualitas dan berdaya saing. Kutim harus menjadi lumbung pangan bagi IKN dan daerah lainnya,” ujar Agus.

Sementara itu, Bontang yang dikenal sebagai kota industri, juga harus terus mengembangkan sektor ini dengan inovasi dan teknologi. Agus mengatakan bahwa Bontang dapat menjadi pusat industri yang mendukung kebutuhan IKN.

“Bontang harus terus meningkatkan kapasitas dan kinerja industri di kota ini. Bontang harus menjadi mitra strategis bagi IKN dalam hal industri,” tutur Agus.

Di sisi lain, Berau juga memiliki potensi dalam sektor pertanian dan perkebunan, terutama budidaya palawija. Agus mengatakan bahwa Berau dapat menjadi penyedia komoditas pertanian dan perkebunan yang bermutu dan bernilai tambah.

“Berau harus terus mengoptimalkan sektor pertanian dan perkebunan di daerah ini. Berau harus menjadi penghasil palawija dan produk lainnya yang dapat memenuhi permintaan IKN,” papar Agus.

Politisi Demokrat ini berharap, dengan adanya kesiapan dan dukungan dari Bontang, Kutim, dan Berau, maka IKN akan dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat dan provinsi dalam merealisasikan pembangunan IKN.

“IKN adalah impian kita bersama. Kita harus bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung IKN. Kita harus bersama-sama membangun IKN untuk kemajuan Kaltim dan Indonesia,” pungkas Agus.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Sektor pertanian di Kalimantan Timur (Kaltim) membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam hal peningkatan pendapatan petani. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, yang mengatakan bahwa hal ini penting untuk menarik minat generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian.

Menurut Samsun, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sektor ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga, cuaca ekstrem, dan bencana alam.

“Kita harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada petani, agar mereka merasa nyaman dan aman dalam berproduksi. Jika pendapatan petani meningkat, maka generasi muda akan lebih tertarik untuk berkarir di sektor pertanian,” kata Samsun.

Samsun, yang juga merupakan anggota DPRD dari dapil Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengatakan bahwa dirinya telah berupaya untuk mendorong generasi muda di daerahnya untuk terlibat dalam sektor pertanian. Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan modal, bibit, pupuk, dan alat pertanian kepada para pemuda yang ingin bertani.

“Kita harus memberikan dukungan penuh kepada generasi muda yang ingin berinovasi di sektor pertanian. Kita harus memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka, agar mereka tidak merasa kesulitan dalam mengembangkan usaha pertanian mereka,” ujar Samsun.

Samsun berharap, dengan adanya peningkatan pendapatan petani dan minat generasi muda pada sektor pertanian, maka sektor ini akan semakin maju dan berkembang di Kaltim. Ia juga mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mendukung sektor pertanian di daerah ini.

“Sektor pertanian adalah sektor strategis yang harus kita jaga dan kembangkan. Kita harus bersama-sama membangun sektor ini, agar dapat memberikan manfaat bagi daerah dan bangsa,” tutup Samsun.(adv/dprdkaltim/kn)