JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ASN di instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak boleh Work Form Home (WFH) atau menerapkan tugas kedinasan dari rumah pada har ini, Selasa (16/4/2024).

Sehingga, ASN diwajibkan tetap menerapkan tugas kedinasan dari kantor atau Work From Office (WFO) 100 persen. Adapun bagi aparatur sipil negara (ASN) di Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” kata Anas dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (16/4/2024).

Aturan itu juga sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu ekselen dalam segala situasi,” ujar Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut menambahkan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” papar Anas.

Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari, maka total mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru Tanah Air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” pungkas Anas. (JP/KN)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebanyak 77 orang warga Makale dan Makale Selatan, Tana Toraja, Sulawesi Selatan dinyatakan selamat dari bencana longsor dan sudah berhasil dievakuasi oleh tim pencarian dan pertolongan (SAR) gabungan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin (15/4/2024), mengatakan, puluhan orang korban selamat tersebut dievakuasi petugas SAR gabungan ke posko darurat yang didirikan pada halaman gereja desa setempat.

“Posko dan dapur umum pun sudah didirikan guna pemenuhan kebutuhan warga terdampak dan tim evakuasi,” ujarnya.

Sementara itu, menurut dia, laporan termutakhir dari tim Pusdalops BNPB di lokasi kejadian tercatat ada sebanyak 18 orang warga meninggal dunia akibat bencana tanah longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur Tana Toraja, pada Minggu (14/4/2024) malam pukul 19.00 WIB itu.

Adapun masing-masing korban meninggal dunia tersebut merupakan warga Desa Lembang Randan, Kecamatan Makale Selatan dan Manggau, Makale, Tana Toraja.

“Hingga saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua orang warga yang dilaporkan hilang,” ujarnya.

Abdul pun menyebutkan, setidaknya ada sebanyak tujuh unit rumah warga rusak dihantam runtuhan material tanah longsor tersebut.

Timbunan material longsor berupa tanah dan bebatuan perbukitan itu juga menutup akses jalan menuju wilayah Makale, sehingga tim SAR gabungan harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi kejadian.

Meski mendapati sejumlah hambatan namun, ia memastikan tim SAR gabungan akan berusaha semaksimal mungkin menanggulangi dampak bencana yang melanda Tana Toraja sehingga tidak semakin meluas. (Ant/KN)

JAKARTA – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menjamin stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) pascaserangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4/2024), yang dikhawatirkan akan menyebabkan meroketnya harga minyak mentah dunia.

“Kecenderungan harga minyak mentah naik, namun kami tetap memastikan pasokan BBM nasional dalam kondisi aman. Kami juga komitmen menjaga harga BBM domestik tetap stabil agar tidak berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Riva di Jakarta, Senin (15/4/2024).

Untuk sisi harga, kata dia, Pertamina telah mengambil kebijakan menahan tarif BBM sekali pun biaya produksi mengalami peningkatan seiring naiknya harga minyak mentah dunia. Hal ini merupakan arahan dari pemerintah untuk menahan harga BBM hingga paruh pertama 2024.

“Sebagai perusahaan negara, kami mendukung upaya pemerintah menjaga perekonomian nasional lebih stabil dan kondusif,” kata dia.

Lebih lanjut, Riva menegaskan pihaknya bakal menjamin kestabilan stok BBM, terutama pada Hari Raya Idul Fitri 2024, di mana peningkatan konsumsi BBM menjadi sebuah keniscayaan akibat adanya arus mudik dan arus balik.

Dia mengatakan pasokan BBM tersedia jauh lebih tinggi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama arus mudik maupun arus balik Lebaran 2024. Misalnya untuk ketahanan stok Pertalite di level 20 hari, Pertamax 41 hari, Pertamax Turbo 58 Hari, Solar dan Biosolar 22 hari, Pertamina Dex 70 hari, serta avtur 41 hari.

“Penambahan stok selama masa Satgas RAFI telah disiapkan sejak Satgas Natal dan Tahun Baru untuk memastikan kebutuhan nasional terpenuhi dengan baik,” ujar Riva Siahaan.

Pada lain kesempatan, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengakui harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berpotensi menyentuh angka 100 dolar AS per barel sebagai dampak dari konflik antara Iran dan Israel.

Sebelum konflik antarnegara Timur Tengah itu pecah, kata Tutuka, harga minyak mentah sudah meningkat 5 dolar AS per barel per bulan sejak Februari 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai adanya penambahan alat bukti dari pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak sesuai dengan fakta proses pemungutan, penghitungan hingga rekapitulasi hasil perolehan suara peserta Pilpres 2024.

“Tambahan alat bukti bertujuan membuktikan bahwa apa yang dimohonkan oleh para pemohon tidak sesuai dengan fakta proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pilpres,” ujar Idham saat dihubungi dari Jakarta, Senin (15/4/2024).

Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi seluruh pihak, baik pemohon (pasangan calon nomor urut 1 dan 3), termohon (KPU), pihak terkait (pasangan calon nomor urut 2) ataupun pemberi keterangan (Bawaslu) untuk menyerahkan tambahan alat bukti dan kesimpulan.

“Kesimpulan dan tambahan alat bukti sesuai permintaan majelis hakim dalam persidangan PHPU Pilpres,” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan tambahan alat bukti tersebut, KPU menegaskan permohonannya agar Majelis Hakim MK dapat menolak permohonan para pemohon.

Idham pun yakin MK akan memutuskan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Pilpres 2024 sesuai dengan kerangka hukum.

“Saya sangat yakin MK akan memutuskan kedua permohonan PHPU pilpres tersebut dalam kerangka hukum yang terdapat dalam Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Idham.

Adapun Pasal 473 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi:

(1) Perselisihan hasil pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.
(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.
(3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden.

Mahkamah Konstitusi membuka tahapan penyampaian kesimpulan dalam bagian penanganan perkara PHPU Pilpres 2024 setelah berakhirnya tahapan persidangan perkara tersebut.

“Kami, majelis hakim, bersepakat sekiranya ada hal-hal yang masih mau diserahkan meskipun ini persidangan terakhir, bisa diakomodasi melalui kesimpulan,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo di akhir sidang lanjutan perkara PHPU Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024).

Suhartoyo mengatakan bahwa tahapan penyampaian kesimpulan dalam persidangan PHPU Pilpres 2024 sebelumnya tidak wajib. Namun, pada perkara PHPU Pilpres 2024, ada banyak dinamika yang berbeda dari sebelumnya sehingga MK mengakomodasi penyampaian hal-hal yang bersifat krusial dan penyerahan berkas yang masih tertinggal melalui tahapan tersebut. (Ant/KN)