JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan dan mengamankan bukti transaksi keuangan saat menggeledah rumah dan kantor para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tahun anggaran 2020.

“Dokumen-dokumen sudah ditemukan dalam proses penggeledahan, termasuk transaksi keuangannya. Semua masih kami telusuri dari hasil temuan penggeledahan kemarin,” kata Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Ali menyebutkan penggeledahan tersebut dilakukan selama dua hari, yakni Senin (29/4) dan Selasa (30/4). Pada hari pertama, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Jakarta, yaitu Bintaro, Gatot Subroto, Tebet, dan Kemayoran, yang merupakan kediaman dan kantor dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kemudian pada hari kedua, tim penyidik KPK melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan di Kantor Sekretariat Jenderal DPR RI dengan salah satu ruangan yang digeledah adalah ruang kerja Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI.

Dari berbagai proses penggeledahan tersebut, tambah Ali Fikri, ditemukan dan diamankan sejumlah barang bukti, antara lain beberapa dokumen pengerjaan proyek, alat elektronik, serta transaksi keuangan berupa transfer sejumlah uang yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan peran para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kendati demikian, Ali belum bisa mengungkapkan kepada publik siapa saja para tersangka tersebut karena penyidik masih terus mengumpulkan barang bukti. Namun, dia memastikan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dipanggil sesegera mungkin.

“Setidaknya sudah dapat dokumen penghitungan kerugian keuangan negara terkait kegiatan ini, baru dari situlah penyidik bisa memanggil tersangka untuk hadir dan melakukan proses-proses berikutnya,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menaksir dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Setjen DPR RI mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Pokok perkara korupsi tersebut berkaitan dengan pasal kerugian negara. Namun, Ali Fikri belum memerinci total angka kerugian negara akibat kasus yang sedang dalam tahap penyidikan itu.

“Iya, betul. Dugaan terkait pasal kerugian negara. (kisaran kerugian negara) miliaran rupiah,” ujar Ali saat di konfirmasi di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

KPK memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020 pada akhir Februari 2024.

Peningkatan status perkara ke tahap penyidikan disepakati pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK, serta penyidik dan penuntut KPK.

Mengenai penyidikan tersebut, tim penyidik KPK juga turut memeriksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengenai lelang pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI pada tahun anggaran 2020.

Hal yang sama turut dikonfirmasi penyidik KPK terhadap Hiphi Hidupati selaku PNS Setjen DPR RI dan Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tetap dilakukan pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih pada 20 Oktober.

“Tadinya dengan adanya keserentakan, pelantikannya tidak jauh, pelantikan kepala daerah terpilih dari masa jabatan presiden supaya paralel,” ujar Tito di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Menurutnya, selama ini penyelenggaraan pilpres dan pilkada tak pernah dilakukan paralel. Ia mencontohkan pada Pemilihan Presiden 2014, tiga tahun setelahnya, yaitu 2017, ada pilkada di 101 daerah.

Gubernur, bupati, dan wali kota baru akhirnya membawa visi-misi sendiri. Lalu, pada 2018, juga ada pilkada serentak di 171 daerah, saat kepala daerah terpilih juga membawa visi dan misi sendiri.

Tito menilai dari pengalaman itu, terjadi kebingungan antara pemerintah pusat dan otonomi daerah di pemerintah daerah.

“Itulah akhirnya timbul pemikiran dari pembuat undang-undang, 2016 (UU Nomor 10 Tahun 2016) adanya pilkada serentak, sehingga perlu ada keserentakan juga tidak jauh presiden dan kepala daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, janji politik yang berbeda dengan program nasional atau pusat berkonsekuensi kebingungan tersendiri.

Hal inilah yang kemudian menginspirasi pembuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, untuk melaksanakan Pilkada Serentak 2024 sehingga pelaksanaan pemilihan presiden dan kepala daerah juga serentak.

“Tapi kita sudah sepakati memang, waktunya cukup mepet dengan pilpres dan pileg, apalagi nanti ada gugatan. Sehingga penentuan kursi yang nanti untuk mengusung pasangan calon (paslon) adalah hasil pemilu legislatif 2024 bukan yang 2019,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu pun berharap proses di Mahkamah Konstitusi bisa cepat selesai untuk semua daerah ini. Dengan demikian, semua daerah bisa mengetahui jumlah kursi, jumlah suara, itulah yang jadi dasar 20 persen kursi, 25 persen suara pemilih yang bisa jadi dasar mengusung pasangan calon dalam Pilkada 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Bandara Sam Ratulangi (Samrat) Manado masih ditutup hingga Jumat (3/5) sore karena belum aman untuk pesawat udara beroperasi akibat semburan abu vulkanik Gunung Ruang, Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulut.

“Bandara Sam Ratulangi masih terdampak, karena Poligon sebaran abu vulkanik Gunung Ruang menunjukkan bahwa Bandara Sam Ratulangi masuk dalam area sebaran, dan menurut AirNav Cabang Manado hal tersebut belum cukup safety bagi pesawat udara yang beroperasi,” kata Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado Ambar Suryoko dalam keterangan di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Dia menyampaikan penutupan Bandara Sam Ratulangi berdasarkan Nomor Notam: A1181/24 NOTAMR A1170/24, maka operasional bandara masih ditutup sampai Jumat (3/5/2024) hingga pukul 18.00 Wita. “Maka masih ditutup sampai besok hingga pukul 18.00 Wita. Status operasional bandara akan berubah-ubah menyesuaikan kondisi terkini,” ungkapnya.

Ambar menuturkan, pihaknya terus melakukan pemantauan perkembangan situasi Gunung Ruang dan dampaknya terhadap bandara-bandara di sekitar bekerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait abu vulkanik demi memastikan keselamatan penerbangan dan apabila kondisi belum berubah maka Notam akan diperpanjang.

“Karena bersifat force majeur, masyarakat agar dapat memahami situasi ini. Khususnya bagi calon penumpang, mohon pengertian jika terjadi pembatalan penerbangan,” tuturnya.

Dia menyebutkan beberapa bandara selain Bandara Internasional Sam Ratulangi yang sebelumnya terdampak erupsi Gunung Ruang seperti Bandara Gorontalo, Bandara Naha, Bandara Siau, Bandara Bolaang Mongondow, dan Bandara Pohuwato. Namun beberapa bandara tersebut sudah kembali dibuka operasionalnya.

“Setelah dilakukan pengecekan paper test dan hasilnya negatif abu vulkanik bandara-bandara tersebut sudah dapat kembali beroperasi,” ungkap Ambar.

Ambar mengimbau maskapai penerbangan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang telah membeli tiket, termasuk opsi full refund, reschedule, ataupun re-route ke bandara terdekat jika seat masih tersedia. “Hal ini diharapkan dapat membantu penumpang yang terkena dampak penutupan bandara,” kata Ambar.

Di sisi lain operasional Bandara Djalaluddin di Gorontalo telah di buka kembali pada hari ini Kamis (2/5) pasca ditutup akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Setelah hasil paper test menunjukkan negatif abu vulkanik.

Kepala Kantor BLU UPBU Djalaluddin Gorontalo Joko Harjani menyampaikan pembukaan operasional bandara tersebut setelah melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan bandara. “Dan setelah hasil paper test negative kami melakukan pembersihan runway, taxiway dan apron dibantu oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo,” ujar Joko.

Ia mengatakan kegiatan pembersihan dilaksanakan hingga dini hari, Kamis pukul 01.00 Wita dengan melibatkan personel gabungan dan bantuan 11 unit kendaraan pemadam kebakaran (Damkar) maupun tangki air dari sejumlah pemangku kepentingan yang terdiri dari PKP-PK, Avsec, Teknik Operasi Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo.

Selanjutnya Unit Karhutla Polda Gorontalo, Pos TNI AU Bandara Djalaluddin Gorontalo, BPBD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo, Damkar Kabupaten dan Kota Gorontalo, Damkar Kabupaten Bonebolango, PMI Provinsi Gorontalo, dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Gorontalo.

“Setelah dinyatakan beroperasi normal, Bandara Djalaluddin langsung melayani penerbangan Batik Air ID6242 rute CGK-GTO yang landing pada pukul 08.06 Wita,” jelasnya. (ANT/KN)