TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait rencana alih kelola aset pelabuhan ke Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Tunggang Parangan.

Dijelaskan oleh Asisten II Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Ahyani Fadianur Diani bahwa rencana tersebut merupakan inisiatif DPRD Kukar yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) peralihan aset. Meski pemerintah daerah pada prinsipnya tidak menolak, kajian kelayakan menjadi langkah wajib sebelum keputusan diambil.

“Bukan tidak setuju, tapi kita masih mengkaji kelayakan dari dua Ranperda inisiatif DPRD ini,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Ahyani, salah satu fokus kajian adalah kondisi aset pelabuhan yang sudah lama berdiri. Pemerintah ingin memastikan sejauh mana tingkat penurunan nilai (depresiasi) aset tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta mengevaluasi kelayakan operasionalnya.

“Kita perlu tahu berapa tergerusnya nilai aset dalam beberapa tahun terakhir. Masih layak atau tidak? Itu yang kita pertimbangkan,” jelasnya.

Selain itu, Pemkab Kukar juga akan menilai kemampuan Perseroda Tunggang Parangan dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi pelabuhan. Hal ini penting agar aset tidak hanya berpindah pengelolaan, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi dan pelayanan optimal bagi masyarakat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengintensifkan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi. Tidak hanya mengandalkan Gerakan Pangan Murah (GPM), pemerintah daerah juga turun langsung ke pasar-pasar tradisional memantau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok.

Asisten II Sekretariat Kabupaten Kukar, Ahyani Fadianur Diani, menyebut pemantauan lapangan menjadi kunci untuk memastikan stok barang tersedia dan harga tidak melonjak tanpa kendali. Salah satu komoditas yang mendapat perhatian adalah cabai, yang belakangan mengalami kenaikan signifikan, disusul beberapa kebutuhan pokok lainnya.

“Kita melakukan operasi dan kunjungan langsung ke pasar untuk memantau kondisi riil,” ungkap Ahyani, Rabu (13/8/2025).

Selain itu, Pemkab Kukar juga memperkuat kerja sama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memastikan pasokan beras murah tetap terjaga. Melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), beras disalurkan ke masyarakat dengan harga jauh di bawah pasaran.

Beras SPHP yang diantar langsung oleh Bulog dijual seharga Rp13.100 per kilogram. Sementara, jika diambil langsung dari gudang Bulog, harganya lebih murah lagi, yakni Rp11.700 per kilogram atau sekitar Rp57.500 per karung berisi 5 kilogram.

“Harga ini jauh di bawah pasaran. Harapannya, ini bisa membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Ahyani. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk mempercepat langkah menuju peringkat Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA) tahun depan. Saat ini, Kukar masih bertahan di tingkat Madya dengan skor 601,80, unggul tipis dari Samarinda di peringkat sama.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan peningkatan status KLA tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan dukungan penuh dari masyarakat hingga dunia usaha.

“Kukar sudah punya pondasi kuat sebagai Kota Layak Anak, tapi untuk naik tingkat, semua pihak harus terlibat. Komitmen kita adalah mengawal penuh proses ini,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Hero mengungkapkan, salah satu pekerjaan rumah terbesar adalah minimnya keterlibatan sektor swasta dalam program ramah anak. Padahal, dukungan dunia usaha dapat mempercepat pemenuhan fasilitas, ruang publik aman, hingga program sosial yang berpihak pada anak.

“Keterlibatan dunia usaha masih rendah. Ke depan, kita akan buat skema agar mereka punya peran aktif, misalnya melalui program CSR yang mendukung fasilitas dan kegiatan anak,” jelasnya.

Sejak meraih predikat Pratama pada 2013, Kukar telah mengalami kemajuan bertahap. Namun, mempertahankan predikat Madya selama tiga periode terakhir menunjukkan perlunya lompatan strategi.

Pemkab Kukar berencana mengintegrasikan kebijakan ramah anak dalam perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas aparat, memperluas fasilitas publik yang aman untuk anak, dan memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan anak.

“Target kita jelas, tahun depan Kukar harus berada di kategori Utama. Ini akan menjadi prestasi kolektif yang membanggakan jika semua unsur bergerak bersama,” tegas Hero. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) terus memperkuat peran perempuan kepala keluarga sebagai motor penggerak ekonomi rumah tangga.

Melalui program Perempuan Kepala Keluarga Mandiri dan Berkualitas (Perkakas Diri), DP3A Kukar membekali para perempuan dengan keterampilan, akses jaringan usaha, dan wawasan pengelolaan rumah tangga yang lebih efektif.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, mengatakan bahwa pemberdayaan ini tidak hanya menyasar peningkatan keterampilan kerja, tetapi juga ketahanan keluarga secara menyeluruh.

“Kami memberikan pelatihan pengolahan makanan, tata rias, dan keterampilan lain yang bisa menjadi sumber penghasilan. Tujuannya, mereka bisa bersaing di pasar dan menjaga ketahanan keluarga,” jelasnya, Rabu (13/8/2025).

Salah satu terobosan terbaru adalah hadirnya Gerai Berkah PEKKA yang diberi nama PIJAR (Perempuan Inspiratif Jual Asa dan Rasa). Gerai ini menjadi etalase bagi produk-produk UMKM berbasis rumah tangga, mulai dari makanan olahan hingga kerajinan tangan.

Gerai PIJAR diharapkan menjadi ruang promosi, pemasaran, sekaligus inspirasi bagi perempuan Kukar untuk berani berwirausaha.

“Kami ingin perempuan kepala keluarga tidak hanya bertahan, tapi berkembang dan menjadi penggerak ekonomi di lingkungannya,” tegas Hero.

Dengan program ini, Pemkab Kukar menargetkan lahirnya perempuan-perempuan mandiri yang mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memberi dampak positif bagi masyarakat luas. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Transformasi digital di sekolah-sekolah menengah pertama (SMP) Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki babak baru. Tidak hanya diperkuat dengan jaringan internet yang kian andal, kini siswa-siswi Kukar juga berpeluang berinteraksi langsung dengan pelajar di Jepang melalui program kolaborasi internasional.

Plt Kepala Bidang SMP Disdikbud Kukar, Emy Rosana Saleh, mengungkapkan bahwa penguatan infrastruktur digital terus dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Salah satunya adalah pemasangan jaringan wifi di sekolah, termasuk di wilayah yang selama ini mengalami kendala akses internet.

“Kami rutin berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memastikan jaringan internet stabil, terutama di daerah yang aksesnya selama ini terbatas,” ujarnya.

Gebrakan terbaru datang dari kunjungan pihak Google dan tim pendidikan Jepang, yang membuka peluang kerja sama pembelajaran lintas negara. Melalui program ini, siswa SMP di Kukar dapat bertukar informasi, pengalaman, dan wawasan langsung dengan pelajar Jepang.

“Ini peluang luar biasa. Siswa kami bisa belajar bahasa, budaya, dan pengetahuan baru sambil memperluas jaringan pertemanan internasional,” tambah Emy.

Program ini menjadi wujud nyata sinergi pemerintah daerah, Diskominfo, dan mitra pendidikan global. Tujuannya jelas: menjadikan pendidikan Kukar tidak hanya setara secara nasional, tetapi juga berdaya saing di tingkat internasional.

Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi global, Pemkab Kukar berharap para pelajar mampu mengasah keterampilan abad 21. Mulai dari literasi digital, kemampuan berkomunikasi lintas budaya, hingga kreativitas dan inovasi yang berorientasi masa depan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menghadirkan inovasi layanan publik yang mengubah cara penanganan kasus kekerasan. Mall Pelayanan Perempuan dan Anak (MPPA) dirancang bukan hanya sebagai pintu masuk laporan kasus, tetapi juga sebagai pusat pemulihan dan pemberdayaan bagi korban.

Plt Kepala DP3A Kukar, Hero Suprayetno, menjelaskan bahwa MPPA mengusung konsep one stop service, di mana semua kebutuhan penanganan korban mulai dari aspek hukum, medis, psikologis, hingga pemberdayaan ekonomi tersedia di satu lokasi.

“MPPA bukan sekadar tempat penanganan kasus kekerasan, tapi juga ruang pemulihan sosial dan ekonomi agar korban bisa bangkit dan mandiri kembali,” ujarnya.

Melalui MPPA, kasus-kasus kekerasan akan ditangani dari hulu ke hilir. Tidak hanya membantu korban keluar dari situasi krisis, tetapi juga menguatkan keluarga yang terdampak, terutama jika akar masalahnya terkait tekanan ekonomi.

Konsep kolaboratif menjadi kunci keberhasilan program ini. DP3A menggandeng berbagai instansi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dinas kesehatan, hingga lembaga pendamping dan komunitas sosial, agar setiap korban mendapat dukungan yang komprehensif.

Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Pemkab Kukar sebagai bagian dari visi Kukar Idaman. Selain mempercepat akses layanan, MPPA diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melapor dan mencari bantuan.

“Kami optimistis MPPA akan menjadi pusat layanan yang ramah, aman, dan efektif dalam melindungi perempuan dan anak,” tegas Hero. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar, Pemkab ingin memastikan setiap rupiah anggaran dikelola sesuai aturan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di Pendopo Odah Etam, Rabu (13/8/2025), dihadiri langsung oleh Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Kepala Kejari Kukar, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Bupati Aulia menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar formalitas, melainkan payung hukum yang akan menjadi acuan OPD dalam mengelola program dan anggaran.

“Bersama Kejari, kami ingin memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai regulasi. OPD harus memahami rambu-rambu hukum sejak awal agar terhindar dari masalah di kemudian hari,” tegas Aulia.

Kolaborasi ini mencakup pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, pengawasan pembangunan, hingga penanganan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul. Pendekatan preventif ini diharapkan mampu meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran dan memastikan program pembangunan tepat sasaran.

Kejari Kukar juga berkomitmen memberikan pendampingan profesional, sehingga setiap proses pengadaan, pembangunan, dan penggunaan dana publik terjaga akuntabilitasnya.

“Pendampingan ini adalah bagian dari komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” tambah. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Semangat kemerdekaan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar), tahun ini terasa istimewa. Dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah menggelar Pekan Olahraga Lembaga-Instansi Desa (POLIDes) selama sepekan, mulai 13 hingga 20 Agustus 2025.

Ajang ini bukan sekadar perlombaan, melainkan ruang pertemuan lintas lembaga dan instansi desa untuk memperkuat solidaritas. Dua cabang olahraga dipertandingkan, yaitu voli campuran dan bulu tangkis, yang diikuti hampir semua unsur masyarakat desa.

Kepala Desa Batuah, Abdul Rasyid, mengatakan POLIDes menjadi sarana mempererat silaturahmi antarinstansi, mulai dari pendidikan, kesehatan, kepemudaan, hingga pihak swasta.

“Momen Agustusan ini kami jadikan kesempatan berkumpul, berkompetisi dengan sehat, dan menjalin kebersamaan,” ujarnya.

Peserta terdiri dari perangkat desa, PKK, Forum RT, BUMDes, Koperasi Desa Merah Putih (KPMP), mitra keamanan seperti Bhabinkamtibmas, Babinsa, Linmas, serta Relawan Siaga Batuah.

Lebih dari sekadar menang atau kalah, Rasyid berharap seluruh peserta memaknai kegiatan ini sebagai ajang kolaborasi membangun desa.

“Kami ingin lomba ini berjalan lancar, meriah, dan menjadi perekat antarunsur masyarakat,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Kemampuan menyampaikan ide secara meyakinkan, menjadi kunci di tengah persaingan global yang makin kompetitif. Hal inilah yang ditekankan dalam Workshop Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertema “Teknik Presentasi: Perpaduan Desain Visual dan Komunikasi Lisan” yang digelar di Pendopo Wakil Bupati Kukar, Rabu (13/8/2025).

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kukar, Maman Setyawan, mengapresiasi kegiatan ini dan menyebutnya sebagai momentum penting bagi aparatur pemerintah maupun masyarakat akademis di Kukar. Untuk meningkatkan kompetensi komunikasi publik.

“Banyak OPD yang masih lemah dalam presentasi, termasuk saya sendiri. Workshop ini membuka mata dan memotivasi kami untuk terus belajar,” ujarnya.

Workshop ini menghadirkan Anggota DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menekankan bahwa keterampilan presentasi tidak hanya penting bagi aparatur, tetapi juga mahasiswa, peneliti, dan pelaku riset. Menurutnya, di era teknologi, kemampuan mengemas ide dengan visual menarik dan komunikasi efektif bisa menentukan peluang seseorang.

“Kesempatan atau posisi sering kali diberikan pada mereka yang bisa meyakinkan lewat ide dan presentasi yang baik,” ungkap Hetifah.

Ia juga mengungkapkan, banyak mahasiswa di Kukar yang membutuhkan keterampilan ini untuk mendukung studi maupun meraih beasiswa. BRIN pun siap memberikan pendampingan lanjutan, termasuk membawa tema-tema baru dan hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

Lebih jauh, Hetifah mendorong BRIDA untuk berkolaborasi dalam mencari solusi inovatif yang relevan dengan kebutuhan daerah. Ia juga membuka peluang kegiatan khusus bersama media, agar hasil riset dan pengetahuan dari BRIDA dapat tersampaikan lebih luas.

“Kadang kita berasumsi media sudah tahu semuanya, padahal mereka juga memerlukan informasi langsung dari sumbernya,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i