JAKARTA – Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan pentingnya penguatan karantina kesehatan sebagai langkah pencegahan masuknya virus Nipah ke Indonesia, menyusul temuan kasus di India sejak September tahun lalu.

“Memang controlling ketat itu paling penting. Jadi controlling ketat, maka karantina kesehatan kita harus kita perkuat. Maka saya setiap ke airport di mana pun di Indonesia saya selalu ke Balai Karantina Kesehatan kita. Saya mau cek di Cengkareng itu, di Airport Soetta itu di setiap terminal ada, baik kedatangan maupun keberangkatan. Jadi bagus saya perhatikan,” kata dia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Benjamin menjelaskan virus Nipah merupakan penyakit yang sangat infeksius dan memiliki tingkat kematian tinggi, meski jumlah kasusnya secara global relatif sedikit dan tidak seperti COVID-19.

Dia menyebutkan hingga saat ini terdapat dua kasus di India, dan pemerintah setempat telah menerapkan pengendalian ketat, termasuk pembatasan wilayah untuk mencegah penyebaran lebih luas.

Beberapa negara lain, seperti Thailand, juga memperketat pengawasan di bandara.

“Kalau Thailand sangat kencang tuh di airport-nya. Tapi India pun sudah langsung memblok karena mereka, kasusnya belum sampai 1.000 sih sejak tahun 1998. Jadi dia nggak seperti COVID, tapi kalau tertular sangat infeksius,” ujarnya.

Dia menambahkan virus Nipah hingga saat ini belum terdeteksi masuk ke dalam negeri. Namun, kewaspadaan tetap harus dijaga melalui pengendalian yang ketat, terutama di pintu masuk negara.

Terkait gejala, dia menjelaskan virus Nipah umumnya ditandai dengan demam dan panas, namun dapat berkembang menjadi infeksi berat pada paru-paru yang menyebabkan pneumonia dengan tingkat kematian yang tinggi.

“Jadi sangat membahayakan. Tapi di seluruh India baru dua orang tuh dari 1,5 miliar penduduknya, jadi ya kita waspadalah. Oke ya,” pungkasnya. (ANT/KN)

DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster merespons teguran Presiden Prabowo Subianto soal kondisi Bali yang kotor penuh sampah dengan menyatakan segera membentuk satuan tugas kebersihan pantai.

“Saya akan membentuk satuan tugas untuk berjaga di pantai, begitu sampah datang langsung bisa dibersihkan,” kata Koster dalam rekaman yang diterima Antara di Denpasar, Senin (2/2/2026).

Diketahui dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, Presiden Prabowo menyoroti kondisi Bali, terutama pantai yang kotor akibat sampah dan meminta pemerintah daerah melibatkan siswa sekolah dalam kegiatan pembersihan.

Gubernur Koster menjelaskan persoalan yang terjadi setiap tahunnya, yaitu sampah di pantai merupakan sampah kiriman yang datang setiap musim hujan akhir tahun.

“Desember 2025, Januari dan awal Februari 2026, jadi asal hujan, sampah kiriman datangnya dari luar daerah begitu cepat, karena arusnya besar,” ucapnya.

Hanya saja, katanya, dalam mengatasi ini dibutuhkan waktu kira-kira 2 atau 3 jam untuk mobilisasi sampah sampai bersih.

Untuk itu, Pemprov Bali melihat langkah yang tepat menjawab teguran Presiden Prabowo adalah membentuk satuan tugas kebersihan, sehingga tidak perlu menunggu petugas biasa membersihkan dalam 2-3 jam.

Terkait arahan Presiden agar Pemprov Bali mengerahkan siswa SD hingga SMA untuk membersihkan pantai seminggu sekali, Koster melihat tidak hanya siswanya yang perlu disiapkan, yang terpenting juga alat pengangkut sampah.

Untuk alat berat, saat ini pemerintah daerah sudah memiliki dalam jumlah yang cukup, namun alat-alat tersebut tidak mungkin hanya digunakan di satu titik.

Sehingga, selain membentuk satuan tugas, Pemprov Bali bersama Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung berencana menyiagakan armada pengangkut khusus di pantai.

“Dengan arahan Bapak Presiden tadi, kami akan segera kumpulkan Kadis Lingkungan Hidup, kemudian kepala BPBD, Kadis Pendidikan, TNI dan Polri. Begitu pulang kita akan membentuk satuan tugas langsung,” ucapnya.

Gubernur Bali menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo, karena telah menaruh perhatian pada persoalan sampah yang terjadi di Pulau Dewata.

Menurutnya, Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2026, merupakan wadah kolaborasi dan konsolidasi yang baik untuk seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo dalam taklimatnya menyampaikan informasi kondisi Bali yang kotor dan penuh sampah ia dapat dari sejumlah tokoh, menteri maupun jenderal di Korea Selatan.

Kondisi pantai Bali yang dipenuhi sampah dinilai berpotensi menurunkan minat wisatawan dan berdampak pada sektor pariwisata yang selama ini menjadi penyerap lapangan kerja utama.

Oleh karena itu, ia mendorong pemda menggerakkan siswa tingkat SD, SMP dan SMA agar terlibat dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, termasuk kawasan pantai.

Pemerintah pusat menyatakan siap memimpin dan mendukung langkah-langkah penanganan sampah apabila diperlukan demi kepentingan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan rencana pembangunan 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi di 34 kota, termasuk di Bali, yang ditargetkan mulai dibangun dalam waktu dekat dan beroperasi dalam sekitar dua tahun. (ANT/KN)

BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) lama agar bertanggung jawab atas pengelolaan aset negara dan siap menghadapi proses hukum bila ditemukan penyimpangan.

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Presiden menegaskan pemerintah telah membentuk Danantara sebagai sovereign wealth fund nasional untuk menghimpun seluruh kekuatan ekonomi negara dalam satu pengelolaan terpusat.

“Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan,” ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, nilai aset yang kini berada dalam pengelolaan Danantara mencapai 1.040 miliar dolar Amerika Serikat atau setara satu triliun dolar AS yang sebelumnya tersebar di sekitar 1.040 perusahaan BUMN.

Ia menilai pengelolaan aset negara yang terpecah-pecah selama ini menyulitkan pengawasan dan membuka celah penyimpangan. “Bayangkan siapa yang bisa menilai seribu perusahaan. Ini akal-akalan,” kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden secara tegas mengingatkan pimpinan BUMN lama untuk tidak bersikap lepas tangan terhadap kebijakan konsolidasi tersebut. “Pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enakan,” ujarnya.

Presiden juga menegaskan tidak akan ragu menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum. “Siap-siap dipanggil Kejaksaan,” kata Presiden.

Ia menambahkan bahwa langkah konsolidasi aset negara dilakukan demi kepentingan rakyat dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan nasional. “Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Yang Maha Besar,” ujarnya. (ANT/KN)

SAMARINDA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tetap diperlukan demi efektivitas sistem presidensial.

Ia mengungkapkan bahwa PDI Perjuangan tengah melakukan kajian mendalam untuk merumuskan besaran angka yang ideal.

“Parliamentary threshold tetap diperlukan dalam rangka konsolidasi demokrasi dan meningkatkan penguatan sistem presidensial tersebut. Hanya berapa besarannya, PDI Perjuangan masih melakukan kajian,” kata Hasto dalam keterangan tertulis dan dikutip dari Antara, Senin (2/2/2026).

Demikian disampaikannya saat menjawab pertanyaan mengenai revisi UU Pemilu usai memimpin rapat konsolidasi internal PDIP Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Senin (2/2/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Hasto membedah berbagai persoalan bangsa sekaligus mempertegas komitmen ekologi partai melalui aksi simbolis penyerahan bibit pohon kepada jurnalis.

Hasto didampingi Sekretaris DPD PDIP Ananda Emira Moeis dan Bendahara DPD PDIP Kaltim Edy Damansyah. Hadir juga dua tokoh muda PDIP, yakni Elwin Setia Avietta dan Cintya Amanda Labetta.

Hasto juga menjawab pertanyaan media massa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diwarnai isu keracunan di lapangan. Ia merekomendasikan adanya pengawasan ketat terhadap mitra penyedia dan distribusi makanan karena menggunakan dana rakyat yang besar.

Di tingkat daerah, Hasto menginstruksikan kader PDIP di legislatif untuk tetap kritis dan berani memperjuangkan kebenaran, termasuk mengawal kebijakan pendidikan gratis di Kaltim agar tepat sasaran.

“Jangan takut memperjuangkan kebenaran. Kader partai harus turun ke bawah dan menempatkan skala prioritas pada pembelaan terhadap rakyat yang tertinggal,” tegasnya.

Di akhir agenda, Hasto turut menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada perwakilan jurnalis sebagai bagian dari Gerakan Merawat Pertiwi. Ia menekankan bahwa setiap kepala daerah dari PDIP wajib membangun kebun raya untuk melestarikan tanaman endemik daerah.

Hasto pun berbagi filosofi lingkungan yang diajarkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, yakni tentang ketelatenan menjaga kehidupan dari hal terkecil.

“Dari biji-bijian yang kecil pun, kita sebenarnya bisa menciptakan oksigen bagi kehidupan. Caranya dengan mengumpulkan biji-bijian tersebut, membiarkannya dalam suhu kamar atau atmosfer yang sesuai hingga tumbuh tunasnya. Bayangkan, jika setiap orang mau menanam pohon, bahkan dimulai dari biji sisa makanan saja, kita pasti bisa menghijaukan kembali Indonesia,” ujar Hasto.

Pertemuan yang hangat itu diakhiri dengan sesi foto bersama. “Mari bersama kita lakukan, menjaga bumi adalah tanggung jawab kolektif demi keberlangsungan sumber kehidupan,” tutur Hasto. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada kuartal III 2025 yang tercatat sebesar 5,04 secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Nanti minggu depan, hari Kamis tanggal 5 (Februari), akan diumumkan pertumbuhan (ekonomi di kuartal IV 2025) yang diperkirakan lebih besar daripada pertumbuhan di kuartal III,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) .

Ia mengatakan, hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi dan fundamental perekonomian nasional cukup kuat.

Ia juga memastikan tingkat inflasi pada Januari 2026 tetap berada dalam rentang batas aman yang ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hari Senin besok (2/2) akan diumumkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tingkat inflasi di bulan Januari (2026) dan dipastikan bahwa tingkat inflasi ini masih dalam rentang sesuai APBN, yaitu rentang 2,5 plus minus 1 persen,” ucap Airlangga.

Ia menyatakan, terjaganya tingkat inflasi pada Januari 2026 melanjutkan pencapaian positif pada Desember 2025, dengan tingkat inflasi tercatat terjaga di 2,92 persen yoy.

Selain itu, ia menyampaikan bahwa cadangan devisa nasional hingga Desember 2025 juga masih kuat, yaitu senilai 156,5 miliar dolar AS (Rp2,63 kuadriliun, kurs per Jumat (30/1) = Rp16.807 per dolar AS), atau setara dengan kecukupan 6,2 bulan impor.

Sementara itu, defisit fiskal masih terjaga pada batas 3 persen, kredit perbankan tumbuh 9,6 persen yoy, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 13,83 yoy, serta rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sektor perbankan nasional masih tercatat kuat mencapai 25,87 persen per Desember 2025.

“Kemudian juga rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen, yakni 40 persen, dan kalau kita lihat rating daripada negara kita dari Investment Grade, baik dari Moody’s (memberikan rating) Baa2, kemudian Fitch (memberikan rating) BBB,” kata Airlangga Hartarto. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pengunduran diri tiga Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah diproses untuk disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pada Jumat (30/1/2026), Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengundurkan diri dari jabatan masing-masing.

“(Pengajuan pengunduran diri tiga ADK OJK) sudah, sudah diterima. Lagi diproses,” kata Prasetyo Hadi dalam wawancara cegat di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026) malam.

Ia memastikan pengunduran diri tersebut merupakan inisiatif dari masing-masing individu, bukan arahan dari pemerintah.

Ia juga mengakui bahwa Presiden Prabowo Subianto belum mendapatkan nama calon pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Prasetyo memaparkan, sesuai mekanisme aturan yang berlaku, usai OJK berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto, pihaknya akan segera memproses penetapan pengunduran diri dari tiga ADK OJK tersebut.

“Nah baru setelah itu, kami ikuti mekanisme proses untuk melakukan pengisian terhadap jabatan yang ditinggalkan oleh beliau-beliau bertiga (melalui fit and proper test di Komisi XI DPR RI),” ujar dia.

Selain ketiga petinggi tersebut, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK I B Aditya Jayaantara juga turut menyampaikan pengunduran diri di hari yang sama.

Dalam pernyataan resmi OJK pada Jumat (30/1), pengunduran diri itu disebut merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan pasar modal domestik usai terkoreksi tajam imbas dari pengumuman MSCI terkait review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

Pada Sabtu sore (31/1), OJK menetapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon. (ANT/KN)

JAKARTA – National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan bahwa Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026).

“Setelah terbitnya red notice, kami menindaklanjuti upaya tersebut dengan melakukan koordinasi tentunya dengan counterpart, baik counterpart asing maupun counterpart yang berada di dalam negeri, kementerian maupun lembaga,” kata Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Brigjen Pol. Untung Widyatmoko di Jakarta, Minggu (1/2/2026) .

Untung menegaskan NCB Interpol Indonesia mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri dan menjadi buronan internasional.
“NCB Interpol mendukung langkah-langkah penegakan hukum atas pelaku-pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri terkait dengan kejahatannya di Indonesia, sehingga menjadi buronan internasional,” ujarnya.

Ia mengatakan NCB Interpol Indonesia juga telah berkoordinasi dengan Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis, terkait proses penerbitan red notice terhadap MRC.

“Memang jalan panjang, namun alhamdulillah keberhasilan ini tentunya kontribusi dari rekan-rekan Set NCB maupun dukungan Interpol Headquarters di Lyon, Perancis,” ujarnya.

Untung menekankan bahwa keberhasilan penerbitan red notice tersebut bukan semata-mata hasil kerja NCB Interpol Indonesia dan Polri, namun juga merupakan buah kerja keras berbagai instansi di dalam dan luar negeri.

“Keberhasilan ini tidak semata-mata merupakan keberhasilan Set NCB Interpol dan Polri, yang semua atas dukungan dan kerja sama baik kementerian lembaga maupun organisasi internasional yang memang memiliki perhatian untuk penegakan hukum dan pencarian buronan internasional,” kata Untung.

Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang demi kepentingan penegakan hukum. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pekan ini memindahkan 61 warga binaan berisiko tinggi (high risk) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum dan Maximum Security di Pulau Nusakambangan.

”Minggu ini kami melakukan dua kali pemindahan kepada 61 warga binaan kategori high risk. Jadi total sudah 1948 warga binaan high risk kami pindahkan ke Nusakambangan untuk mendapatkan pembinaan dan pengamanan yang tepat,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu(1/2/2026).

Mashudi mengatakan pemindahan tersebut adalah bukti keseriusan pemerintah dalam mengoptimalkan pembinaan dan keamanan di lapas dan rumah tahanan negara (rutan).

Ia menyebutkan bahwa pemindahan berasal dari Rutan Surakarta sebanyak 15 warga binaan dan wilayah Jawa Timur dengan rincian 22 warga binaan Lapas Pamekasan, 14 warga binaan Lapas Kelas 1 Surabaya, dan 10 warga binaan Lapas Pemuda Madiun.

“Sekali lagi saya sampaikan bahwa pemindahan ke Nusakambangan ini bukan hanya tindakan represif, namun juga sebagai langkah rehabilitatif. Sesuai dengan nafas Pemasyarakatan, pembinaan adalah program utama yang kami berikan sebagai media menghantarkan warga binaan kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik, patuh pada aturan dan menjadi manusia mandiri,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa asesmen akan dilakukan setiap 6 bulan dan apabila terdapat penurunan risiko, maka warga binaan high risk tersebut akan dipindahkan ke level pengamanan dan pembinaan yang lebih rendah.

Sebanyak 61 warga binaaan high risk yang baru dipindahkan ditempat di Lapas Kelas 1 Batu, Lapas Karang Anyar, Lapas Besi, Lapas Gladakan dan Lapas Narkotika Nusakambangan.

Pengawalan selama proses pemindahan dilakukan bersama petugas dari Direktorat Pengaman Intelijen, Direktorat Kepatuhan Internal, Petugas Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengan dan Jawa Timur, Kepolisian Surakarta dan Brimob Polda Jawa Timur. (ANT/KN)