DENPASAR – Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi angin kencang diprakirakan hingga 35 knot atau sekitar 64 kilometer per jam di perairan Bali periode 2-5 Februari 2026.

“Waspadai potensi angin kencang di perairan utara dan selatan Bali,” kata Prakirawan BBMKG Wilayah III Denpasar Riski Dwi Saputro di Denpasar, Minggu (1/2/2026).

Pihaknya menganalisis kondisi sinoptik yang menunjukkan pergerakan angin di perairan utara dan selatan Bali bergerak dari arah barat daya-barat laut.

Untuk itu, BBMKG Wilayah III Denpasar memprakirakan ketinggian gelombang laut mencapai hingga 2,5 meter di Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, perairan selatan Bali dan Selat Bali bagian selatan.

Pihaknya juga memprakirakan ketinggian gelombang laut untuk jalur penyeberangan pada 1-2 Februari 2026 dengan ketinggian mencapai hingga 2,5 meter dan kecepatan angin hingga 25 knot atau sekitar 46 kilometer per jam di jalur Padangbai-Lembar di Nusa Tenggara Barat, Padangbai-Nusa Penida, Sanur-Nusa Penida dan Kusamba- Nusa Penida.

Cuaca di Bali pada Senin (2/2) diprakirakan hujan ringan. Menurut BBMKG Wilayah III, kondisi angin dan gelombang laut berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Pengguna perahu nelayan diminta mewaspadai kecepatan angin lebih dari 15 knot atau sekitar 27 kilometer per jam dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter.

Operator kapal tongkang dianjurkan waspada saat angin berkecepatan 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter, operator kapal feri diminta mewaspadai kecepatan angin mencapai 21 knot dan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

Masyarakat dapat memantau informasi cuaca pada laman bbmkg3.bmkg.go.id atau cuaca maritim pada laman maritim.bmkg. go.id.

Selain itu, informasi cuaca juga dapat diamati dari media sosial di antaranya Instagram @bmkgbali atau melalui aplikasi info BMKG. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan penyaluran kredit perbankan untuk sektor UMKM di luar program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2025 baru mencapai 19,4 persen dari total alokasi kredit nasional.

Dalam diskusi media yang diselenggarakan Forum Wartawan UMKM di Jakarta, Jumat (27/2/2026), Maman menyebut dari total alokasi kredit perbankan sebesar Rp8.149 triliun pada 2025, hanya sekitar Rp1.580 triliun yang tersalurkan ke UMKM.

Angka tersebut masih jauh dari target 25 persen sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 atau yang seharusnya mencapai Rp2.100 triliun.

“Realisasi baru 19,4 persen, artinya masih ada sekitar 6 persen yang belum mampu kita penuhi,” ujar dia.

Sementara itu, Maman menyebut Rp6.569 triliun di antaranya atau 80,6 persen mengalir ke sekitar 50 korporasi besar.

Menteri UMKM menekankan bahwa evaluasi kredit di luar KUR akan menjadi prioritas agar pembiayaan benar-benar mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

Ia juga mengatakan pemerintah terus mendorong pembiayaan KUR sebagai instrumen utama meningkatkan daya saing pelaku UMKM.

Pada 2026, penyaluran KUR ditargetkan sebesar Rp295 triliun dengan debitur baru mencapai 1,37 juta.

Adapun realisasi penyaluran KUR pada 2025 mencapai Rp270 triliun, dengan 4,58 juta debitur, terdiri atas 2,75 juta debitur baru dan 1,54 juta debitur graduasi. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produktif mencapai Rp163,9 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyatakan realisasi penyaluran KUR masih jauh dari harapan dan menimbulkan sejumlah masalah bagi pelaku UMKM di lapangan.

Salah satu penyebab lambatnya penyerapan adalah ketatnya persyaratan administrasi, terutama soal agunan, meski aturan pemerintah menyatakan bahwa kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan.

“Ketika administrasi dan laporan keuangan sudah beres, tetapi kemudian ditanya sertifikatnya (agunan). Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah 100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.

Edy juga mengkritik sikap perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), yang menurutnya belum sepenuhnya memberikan kemudahan sesuai regulasi. Ia menilai percepatan penyaluran lebih dibutuhkan ketimbang sekadar bunga rendah. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum akan dilakukan pada tahun ini.

“Belum-belum (tahun ini). (Wacana kenaikan iuran) baru kalkulasi Menteri Kesehatan. Karena kondisi dan keadaan, kita putuskan untuk tidak dinaikkan dulu,” kata Menko Muhaimin Iskandar di sela-sela acara bertajuk “Meningkatkan Ketahanan Psikososial sebagai Fondasi Pemberdayaan Masyarakat”, di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Menurut dia, wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah bergulir sejak tahun lalu.

Pasalnya dibutuhkan penyesuaian iuran agar BPJS Kesehatan tidak merugi terus menerus sehingga pelayanannya pun bisa semakin baik.

“Kalkulasinya memang agar pelayanannya menjadi baik, dibutuhkan kenaikan. Itu sejak tahun lalu. Analisis kebutuhan naik itu sejak tahun lalu,” kata Muhaimin Iskandar.

Dikatakannya, saat ini pemerintah menanggung lebih dari 60 persen pembiayaan BPJS Kesehatan.

Ada mekanisme subsidi silang di dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, yakni masyarakat yang mampu membantu pembiayaan masyarakat yang kurang mampu.

“Pemerintah sudah menanggung lebih dari 60 persen tanggungan. Terus, yang mampu mestinya harus membantu yang lemah,” kata Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kalau tarif dinaikkan, tidak akan berpengaruh bagi masyarakat yang termasuk Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) karena mereka ditanggung pemerintah dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Kenaikan iuran hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas.

“Bahwa kenaikan premi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin dibayari oleh pemerintah,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Mekomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas akan mulai berlaku efektif pada Maret 2026.​​
​​​​​
Ia mengatakan bahwa aturan turunan PP Tunas masuk tahap finalisasi di Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) setelah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemenkum).

“Permennya sudah dilakukan harmonisasi di Kemenkum. Jadi kita dalam tahap finalisasi di internal Kemkomdigi untuk melihat kembali dalam beberapa hari ke depan apakah sudah bisa clear untuk kita segera tanda tangani dan kemudian berlaku efektif di bulan Maret,” katanya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Ia meminta para penyedia platform digital menyiapkan diri untuk mematuhi ketentuan dalam PP Tunas.

Pemerintah telah menyampaikan rencana penerapan peraturan tersebut sejak jauh hari agar para pelaku industri dapat menjalankan peraturan dengan baik.

Meutya mengatakan bahwa PP Tunas diterbitkan untuk melindungi anak-anak di ruang digital.

“Jadi, mudah-mudahan mereka juga mendukung, karena memang kita harus memahami dan juga mengakui bahwa aturan ini untuk melindungi anak-anak di ranah digital, akan bisa efektif juga dengan dukungan dan juga keinginan dari teman-teman platform untuk juga patuh dan mengikuti aturan itu,” ia menjelaskan.

Menanggapi kekhawatiran pelaku industri mengenai dampak penerapan PP Tunas terhadap inovasi dan ekonomi digital, dia menegaskan bahwa potensi dampak ekonomi bukan alasan untuk mengesampingkan perlindungan dan keamanan anak di ruang digital.

“Tidak ada inovasi dan tidak ada ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak. Kalau terdampak kepada perlindungan anak, itu tidak kita hitung sebagai inovasi yang layak kita ambil sebagai sebuah negara,” katanya.​​​​​​​

Meutya juga mengemukakan bahwa aturan pelindungan anak di ruang digital, termasuk pembatasan akses media sosial, sudah diterapkan di Australia dan Eropa.

“Kita tidak hanya memantau Australia, tapi juga negara-negara lain. Ini sudah menjadi bola yang menggelinding, termasuk di Uni Eropa dan banyak negara lain,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan perombakan jajaran menteri atau reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan oleh Prasetyo saat menanggapi isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang semakin mencuat, usai menghadiri konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo menilai isu pergantian susunan menteri dan wakil menteri yang beredar di masyarakat tidak dapat dicegah.

“Yang perlu dipahami masalah kabinet, ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden dan kemudian Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti satu forum khusus untuk mengevaluasi,” katanya.

Prasetyo menjelaskan dalam menjalankan program dan tugas-tugas negara pasti ada penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Presiden.

Menurutnya, Presiden Prabowo baru akan melakukan pergantian apabila dirasa ada yang perlu untuk diperbaiki.

“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu. Karena beliau lah yang sehari-hari memonitor seluruh kinerja dari para pembantunya di kabinet,” terangnya.

Sebelumnya, Prasetyo menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai perombakan (reshuffle) dari susunan Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan Prasetyo, menjelang agenda pelantikan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk merespons berbagai pertanyaan terkait dinamika kabinet, termasuk isu pengisian sejumlah jabatan kabinet.

“Enggak ada,” katanya menjawab pertanyaan awak media Istana Kepresidenan, Jakarta, seputar beredarnya informasi terkait reshuffle kabinet.

Prasetyo menjelaskan bahwa tidak ada reshuffle dalam arti perombakan kabinet. Perubahan yang terjadi sejauh ini hanya berkaitan dengan beralihnya penugasan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, yang saat ini tengah menjalani proses untuk menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri akan mendalami indikasi pidana terkait ‘saham gorengan’ usai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.

“Pasti (akan mendalami). Saat ini pun penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri sedang melakukan penyelidikan dan penyidikan atas beberapa perkara serupa,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Ade Safri Simanjuntak di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia menyebut salah satu kasus serupa yang telah ditangani Dittipideksus Bareskrim Polri adalah penyidikan terhadap Direktur PT Multi Makmur Lemindo Junaedi dan mantan Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Mugi Bayu.

Kasus tersebut, kata dia, kini telah inkrah dan keduanya terbukti melanggar ketentuan Pasal 104 juncto Pasal 90 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Sebelumnya, IHSG BEI pada Rabu (28/1) ditutup melemah seiring reaksi emosional dan aksi panic selling pelaku pasar pasca-pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait dengan proses review dan rebalancing saham-saham di Indonesia.

IHSG ditutup melemah 659,67 poin atau 7,35 persen ke posisi 8.320,55. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia dan rendahnya tingkat floating sejumlah emiten. Laporan tersebut dianggap telah membuka praktik manipulasi harga saham.

“Ini hanya syok sesaat. Jadi pasti perusahaan-perusahaan itu akan bisa memenuhi syarat MSCI dan akan bisa masuk ke indeksnya MSCI maupun ya saham yang boleh diinvestasi oleh perusahaan-perusahaan asing global gitu,” ujar Purbaya.

Adapun pada Jumat sore, IHSG BEI ditutup menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup menguat 97,41 poin atau 1,18 persen ke posisi 8.329,61. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 20,52 poin atau 2,52 persen ke posisi 833,53. (ANT/KN)

JAKARTA – Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) mengklaim tidak mengetahui perihal kuota haji yang didapatkan biro travel dan umrah PT Maktour.

“Saya tidak tahu itu,” ujar mantan Menteri Agama (Menag) itu usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia juga mengatakan Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan kuota haji khusus kepada pemilik PT Maktour, Fuad Hasan Masyhur.

“Tidak mungkin itu,” katanya.

Selain itu, Yaqut juga menepis kabar mengenai foto kedekatan dia dengan Fuad Hasan yang beredar luas di internet.

“Tidak ada, tidak ada,” ungkapnya.

KPK pada Jumat hari ini memeriksa Yaqut sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama Tahun 2023-2024.

Yaqut tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 13.19 WIB dan pemeriksaan berakhir pada pukul 17.40 WIB.

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Mereka yang dicegah adalah Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex selaku mantan staf khusus pada era Menag Yaqut serta Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik biro penyelenggara haji Maktour.

KPK pada 9 Januari 2026, mengumumkan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, yakni Yaqut dan Gus Alex.

Selain ditangani KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR sebelumnya juga menyatakan telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah mulai merealisasikan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara bulanan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan guru sekaligus memberikan kepastian penyaluran tunjangan.

Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (GTKPG) Nunuk Suryani menyatakan, kebijakan pencairan TPG per bulan merupakan bentuk penghargaan negara terhadap profesionalisme dan kinerja guru.

“Penyaluran tunjangan secara bulanan merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas kinerja dan profesionalisme guru. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kesejahteraan guru, sehingga mereka dapat lebih fokus menjalankan peran utamanya sebagai pendidik,” ujar Nunuk di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Ia menambahkan, pemerintah mendorong agar TPG tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga mendukung pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas diri guru, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

“Kepada seluruh guru yang telah bersertifikat pendidik, pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan guru. Kami mengajak para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan menunjukkan kinerja terbaik sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambahnya.

Untuk tahun 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memproyeksikan anggaran Tunjangan Profesi Guru ASN sebesar Rp72,2 triliun. Hingga akhir Januari 2026, Kemendikdasmen telah merekomendasikan penyaluran TPG bulan Januari bagi sekitar 1,2 juta guru ASN daerah (ASND) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Waktu masuknya dana ke rekening masing-masing guru menyesuaikan dengan tahapan penyaluran yang berlaku.

Kemendikdasmen melalui Ditjen GTKPG memastikan penyaluran TPG dilakukan melalui sistem terintegrasi dengan data pendidikan nasional guna menjamin transparansi, akurasi, dan ketepatan sasaran. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus dilakukan agar pencairan berjalan lancar di seluruh wilayah.

Guru penerima tunjangan diimbau untuk memastikan data kepegawaian, pemenuhan beban kerja, serta rekening bank dalam kondisi aktif dan sesuai agar tidak mengalami kendala teknis.

Ke depan, Kemendikdasmen menegaskan akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan tunjangan guru sebagai bagian dari reformasi tata kelola guru yang lebih sederhana, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Guncangan di pasar keuangan nasional berbuntut serius. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama dua pejabat kunci pengawasan pasar modal secara resmi mengajukan pengunduran diri di tengah tekanan hebat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta penurunan persepsi investor global terhadap pasar Indonesia.

OJK mengonfirmasi bahwa Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek (DKTK) telah menyerahkan surat pengunduran diri sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam siaran pers OJK pada Jumat (30/1/2026), Mahendra menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang pemulihan kepercayaan pasar.

Langkah ini muncul tak lama setelah IHSG mengalami tekanan tajam dalam beberapa hari terakhir, menyusul laporan penurunan prospek investasi pasar modal Indonesia oleh lembaga global seperti MSCI, Goldman Sachs, dan UBS. Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga lebih dulu mengundurkan diri.

Rangkaian peristiwa ini menandai salah satu periode paling bergejolak bagi otoritas pasar keuangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Meski ditinggal tiga pejabat teratas, OJK menegaskan roda pengawasan sektor jasa keuangan tetap berjalan.

Tugas Ketua Dewan Komisioner dan jajaran pasar modal untuk sementara akan dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“OJK memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat serta pelaku industri tetap terjaga,” tulis lembaga itu.

OJK juga menekankan komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui penerapan prinsip transparansi, tata kelola, dan akuntabilitas.

Pengunduran diri serentak pimpinan OJK ini terjadi pada saat sentimen terhadap pasar keuangan domestik berada di titik rawan. Penurunan rating investasi oleh sejumlah lembaga global telah memicu aksi jual besar-besaran, memaksa otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham dalam beberapa sesi terakhir.

Di tengah kondisi tersebut, keputusan para pejabat tinggi regulator mundur dari jabatannya dinilai sebagai langkah dramatis yang sarat makna politik dan kelembagaan.

Meski OJK tidak secara eksplisit mengaitkan pengunduran diri tersebut dengan tekanan pasar, timing yang berdekatan memunculkan spekulasi luas di kalangan pelaku industri mengenai perlunya reformasi internal dan penguatan kembali kepercayaan investor.

Pewarta/ Editor : Nicha R