JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana merotasi sekitar 70 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada pekan depan sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi internal dan menjaga penerimaan negara.

“Minggu depan mungkin sekitar 70 orang pajak akan saya putar,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menurut Purbaya, rotasi dilakukan sebagai langkah pembenahan tata kelola. Pegawai yang terbukti melakukan penyelewengan akan dipindahkan ke kantor pajak yang relatif sepi sebagai bentuk sanksi administratif.

Ia menegaskan, perombakan pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu upaya strategis untuk mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pengelola keuangan negara.

“Jadi, kami melakukan perbaikan dengan sungguh-sungguh,” kata Purbaya.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi memastikan target penerimaan negara tahun 2026 dapat tercapai. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.153,58 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, serta hibah Rp666,27 miliar.

Rotasi pegawai DJP ini melanjutkan langkah serupa yang sebelumnya telah dilakukan terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Kemenkeu.

Sebelumnya, pada Rabu (28/1/2026), Purbaya telah melantik 36 pejabat yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Di lingkungan DJBC, sebanyak 22 pejabat telah dilantik, sementara sembilan pejabat lainnya dijadwalkan menyusul pada 2 Februari 2026. Selain itu, terdapat tiga pejabat di DJPb, satu pejabat di DJKN, dan satu pejabat di DJSPSK yang turut dilantik.

Dalam pesannya, Purbaya mengingatkan agar pelantikan dan rotasi jabatan tidak dipandang sekadar seremoni, melainkan sebagai amanah negara dan kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban, kepemimpinan, etika, serta kinerja kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju,” tegasnya.

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah resmi menetapkan perpanjangan ketujuh status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama tujuh hari hingga 5 Februari 2026 mendatang.

“Memperpanjang status tanggap darurat bencana di Kabupaten Aceh Tengah, mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 5 Februari 2026,” kata Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, di Aceh Tengah, Kamis (29/1/2026).

Haili Yoga mengatakan, perpanjangan masa tanggap darurat ini dilakukan karena masih terdapat delapan desa dari dua kecamatan di kabupaten setempat yang masih terisolasi pascabencana.

“Delapan desa masih terisolasi, sehingga kita perpanjang tujuh hari lagi, desa terisolasi itu berada Kecamatan Linge lima desa, dan Kecamatan Ketol ada tiga desa,” ujarnya.

Masih terisolasinya desa tersebut, kata dia, pertama karena masih terdapat longsoran jalan dan jembatan, sehingga belum dapat dilalui kendaraan, bahkan untuk sepeda motor. Masyarakat di sana, masih membutuhkan bantuan, dan disalurkan melalui udara menggunakan helikopter.

“Maka kami atas nama pemerintah Aceh Tengah masih memperpanjang status daripada daerah kita sebagai tanggap darurat, kalau dalam tujuh hari ke depan selesai, maka akan selesai (tanggap daruratnya) seperti itu,” katanya.

“Harapan kita kepada pemerintah provinsi dan pusat, memang ini harus menjadi perhatian serius kita, kaitannya dengan daerah yang terisolir seperti ini,” sambung Haili Yoga.

Dirinya menuturkan, perbaikan infrastruktur di sana terkendala karena luas sungainya, terutama di Kecamatan Ketol mencapai sekitar 300 meter, sehingga daerah tidak mampu memperbaikinya, maka harus ada bantuan pusat, dan kini sudah mulai berproses berkat bantuan TNI/Polri.

Kemudian, untuk wilayah Kecamatan Linge, jembatan di sana juga masih putus, baru dapat dilalui kendaraan roda dua, dan juga masih terbatas, sehingga kebutuhan masyarakat susah didapatkan.

“Maka kita menyampaikan bahwa delapan desa ini cukup berat. Karena ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat seperti itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan ini, ia juga menjelaskan bahwa kondisi masyarakat Kecamatan Ketol hanya sebagian kecil yang masih bertahan di tenda pengungsian, rata-rata sudah kembali ke rumah.

Sedangkan di Kecamatan Linge, masyarakat di sana banyak yang masih mengungsi, karena desa mereka sudah diterjang banjir dan longsor, bahkan sebagian tidak memiliki rumah lagi.

“Kita harapkan juga masyarakat, hunian sementara (Huntara) sedang berproses, ini sementara daripada rumah masyarakat, apalagi kita mau menghadapi bulan suci Ramadhan,” demikian Haili Yoga. (ANT/KN)

BANDUNG – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan dua pesawat dalam Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna membantu proses pencarian korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan dua pesawat yang ditempatkan di wilayah Bandung Barat dinilai cukup membantu proses pencarian, karena dinilai mengurangi intensitas hujan di wilayah tersebut.

“Operasi modifikasi ini bukan menghentikan sama sekali, tapi mengurangi. Kita terus berusaha. Tadi rapat dengan BMKG, curah hujan diperkirakan sampai besok jam satu siang masih seperti ini,” kata Suharyanto di Bandung, Kamis (29/1/2026).

Ia menambahkan pemerintah pusat juga mulai menggeser sejumlah pesawat dari wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, ke kawasan DKI Jakarta dan Pulau Jawa seiring meningkatnya intensitas hujan yang berpotensi memicu banjir dan longsor.

“Awalnya fokus di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan sembilan pesawat. Sekarang di sana tinggal empat, lima pesawat digeser ke sini. Satu untuk Jawa Tengah, dua di DKI, dan dua di Jawa Barat,” ujarnya.

BNPB menargetkan seluruh korban dapat ditemukan dalam waktu tujuh hari pasca-kejadian. Namun demikian operasi pencarian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan keluarga korban.

“Target kita H+7 seluruh korban ditemukan. Tapi kalau sampai H+7 belum ditemukan, pencarian tetap dilanjutkan. Yang menghentikan pencarian itu bukan kami, tapi keluarga korban,” katanya.

Sementara itu Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Teguh Rahayu menyampaikan kondisi cuaca di sekitar lokasi longsor masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dalam beberapa hari ke depan.

“Prakiraan cuaca menunjukkan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi sampai besok pagi,” ujarnya.

Ia juga mengimbau petugas serta warga di sekitar lokasi agar tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya bencana susulan.

Teguh menjelaskan OMC telah dilakukan sejak 24 Januari dan direncanakan berlangsung hingga 29 Januari, meski pertumbuhan awan yang tinggi membuat upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. (ANT/KN)

JAKARTA — Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menetapkan empat fokus utama dalam kebijakan energi nasional yang menjadi arah strategis pemerintah ke depan.

Bahlil mengatakan, fokus pertama Presiden adalah memastikan kedaulatan energi Indonesia tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun dalam pengambilan kebijakan.

“Yang pertama itu kedaulatan energi itu enggak boleh ada intervensi dari pihak mana pun,” ujar Bahlil usai dilantik menjadi Ketua Harian DEN di Istana Negara, Rabu (28/1/2026).

Fokus kedua, lanjutnya, adalah penguatan ketahanan energi nasional. Saat ini, ketahanan energi Indonesia masih berada di kisaran 21 hari dan akan ditingkatkan secara bertahap.

“Ketahanan energi kita hanya 21 hari dan ini kita akan up menjadi 30 hari, menjadi tiga bulan, dan ini pasti kita akan membangun storage,” katanya.

Fokus ketiga yang ditekankan Presiden Prabowo adalah kemandirian energi. Bahlil menyebut Indonesia masih bergantung pada impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar.

“Kita tahu kita hari ini masih impor BBM kurang lebih sekitar 30 juta lebih kiloliter, baik solar maupun bensin,” ujar Bahlil.

Adapun fokus keempat adalah mewujudkan swasembada energi. Menurut Bahlil, target tersebut akan dicapai secara bertahap hingga Indonesia benar-benar mandiri di sektor energi.

“Dan yang keempat itu adalah swasembada. Pasti kami akan melakukan bertahap dan tujuannya pada akhirnya adalah swasembada itu,” katanya.

Terkait pengembangan energi nuklir, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah telah memiliki peta jalan yang rampung disusun dan kini memasuki tahap lanjutan.

“Setahu saya kan sudah ada roadmap-nya, sudah selesai,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah mulai masuk ke tahapan penjajakan kerja sama dengan negara serta organisasi internasional terkait pengembangan energi nuklir.

“Sekarang tahapan sudah mulai membangun bagaimana kita bekerja sama dengan negara mana dan organisasinya, itu sudah hampir rampung selesai juga,” kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir masih memerlukan payung hukum berupa Peraturan Presiden yang saat ini tengah diproses pemerintah.

“Butuh Perpres. Ini lagi dalam proses. Mudah-mudahan ini bisa cepat,” pungkasnya.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027. Peluncuran digelar secara daring, dipimpin langsung oleh Mendiktisaintek, Brian Yuliarto, dan diikuti oleh para Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia.

Menteri Brian menegaskan, peluncuran PPDB Sekolah Garuda merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul sebagai fondasi kemajuan bangsa.

“Sumber daya manusia unggul adalah kunci keberhasilan pembangunan bangsa. Peluncuran seleksi PPDB Sekolah Garuda ini merupakan fondasi awal untuk menyiapkan generasi pemimpin masa depan Indonesia,” ujar Menteri Brian.

Sekolah Garuda dirancang sebagai ekosistem pendidikan khusus dengan kurikulum bertaraf internasional, fasilitas pembelajaran memadai, serta guru dan tenaga kependidikan terbaik. Fokus utama sekolah ini adalah menumbuhkan talenta unggul di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), sekaligus membentuk karakter, daya pikir kritis, dan wawasan global peserta didik.

“Seluruh siswa Sekolah Garuda akan dibiayai penuh melalui beasiswa negara. Akses terhadap pendidikan unggul tidak ditentukan oleh latar belakang ekonomi, tetapi oleh potensi, prestasi, dan kerja keras,” tegas Menteri Brian.

*PPDB Angkatan Pertama*

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menjelaskan bahwa PPDB Sekolah Garuda Tahun Ajaran 2026/2027 akan merekrut peserta didik angkatan pertama di empat Sekolah Garuda baru, yakni di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara, dengan total 640 siswa.

Sekolah Garuda akan dilengkapi sarana dan prasarana berstandar internasional, namun tetap menjunjung kearifan lokal dan wawasan kebangsaan. Seleksi diharapkan mampu menjaring talenta terbaik bangsa untuk berkontribusi nyata pada pembangunan Indonesia dan bersaing di tingkat global, khususnya di bidang sains dan teknologi.

Ardi Findyartini, Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemdiktisaintek, menambahkan, Sekolah Garuda merupakan satuan pendidikan menengah formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus untuk mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul dan berdaya saing global.

“Arah kebijakan penerimaan peserta didik baru adalah seleksi yang adil, terbuka, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif, dengan tetap memperhatikan potensi akademik, nonakademik, serta latar belakang sosial-budaya calon peserta didik,” jelas Ardi.

*Tahapan Seleksi PPDB Sekolah Garuda 2026/2027:*

– Pendaftaran dan unggah dokumen administrasi: Februari 2026
– Tes potensi akademik dan akademik (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika): Pekan ketiga Maret 2026
– Wawancara: Akhir Maret 2026
– Tes kesehatan: Awal April 2026
– Pengumuman hasil seleksi dan orientasi peserta didik: Mei 2026

Seluruh proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan ketat, namun tetap menjunjung pemerataan kesempatan. Informasi resmi terkait mekanisme, jadwal, dan persyaratan seleksi dapat diakses melalui laman smaunggulgaruda.id dan kanal resmi Kemdiktisaintek.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan 11 operasi tangkap tangan (OTT) dan menangani 48 perkara terkait penyuapan maupun gratifikasi selama tahun 2025.

“Untuk penanganan perkara ada 116 di mana 48 perkara terkait penyuapan dan/atau gratifikasi dan 11 kegiatan tertangkap tangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Setyo menjelaskan, KPK selama 2025 juga melaksanakan 70 penyelidikan, 116 penyidikan, 115 penuntutan, 78 eksekusi, serta menetapkan 116 tersangka.

“Dari semua itu perkara yang berkekuatan hukum (inkrah) jumlahnya ada 87 perkara,” katanya.

Ia melanjutkan, secara statistik, beberapa pelaku tindak pidana korupsi antara lain dari sisi wali kota atau penyelenggara negara, pejabat ASN, jaksa, dan pihak korporasi.

Berdasarkan jenis kelamin tersangka, terbanyak adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan.

Untuk modus, ia mengatakan yang terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa, gratifikasi dan pungutan atau pemerasan, serta tindak pidana pencucian (TPPU).

“Dari beberapa wilayah yg paling banyak, 46 ada di pemerintahan pusat dan yang lainnya ada di beberapa daerah lainnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama pada 2025 dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Ketujuh, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, terkait kasus dugaan suap pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD dr. Harjono Ponorogo, dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Kedelapan, pada 9-10 Desember 2025, KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Lampung, Ardito Wijaya, terkait kasus dugaan penerimaan hadiah dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025.

Kesembilan, pada 17-18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Tangerang, dan menangkap seorang jaksa, dua pengacara, dan enam orang pihak swasta. Dalam OTT ini, KPK menyita Rp900 juta, dan penanganan kasus diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Kesepuluh, pada 18 Desember 2025, KPK melakukan OTT di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah operasi tersebut, KPK menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi.

Kesebelas, KPK melakukan OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, pada 18 Desember 2025. KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto, dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam proses penegakan hukum. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu bahwa dirinya sejak awal sudah disiapkan untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).

Thomas diketahui telah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 berdasarkan hasil musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.

“Urusan soal Gubernur BI segala macam, nggak ada,” kata Thomas kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dia melanjutkan, keputusan dirinya menjadi Deputi Gubernur BI telah melalui proses dan mekanisme yang telah ada.

“Nggak ada satu hal yang dilewatkan, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” ujarnya menambahkan.

Menyoal persepsi publik mengenai latar belakang politik dan keluarganya, Thomas menyatakan keduanya merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap publik bisa melihat rekam jejak profesionalnya, termasuk dalam bidang keuangan.

“Bahwa latar belakang saya dulu sebagai politisi, atau bahkan kedekatan keluarga, itu fakta. Tapi, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tutur dia.

Untuk diketahui, Thomas menempuh pendidikan sarjananya di bidang Sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat.

Selama kuliah, ia pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Usai lulus pada 1994, ia kemudian menjadi wartawan di Indonesia Business Weekly.

Dia mulai menjajaki karier di dunia keuangan sebagai analis di perusahaan jasa keuangan dan sekuritas Whetlock NatWest Securities, Hong Kong, pada 1996-1999, lalu menjadi konsultan di perusahaan konsultasi bisnis Castle Asia, Jakarta, pada 1999-2000.

Kemudian, ia melanjutkan studi Magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 2003.

Ia sempat menduduki berbagai jabatan selama 20 tahun mengabdi di PT Comexindo International dan terjun di bidang politik dengan menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Namun, saat ini ia tidak lagi menjadi pengurus partai tersebut dan telah mengundurkan diri per 31 Desember 2025.

Selain pernah menjadi bendahara partai, ia juga bergabung dalam Tim Gugus Sinkronisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan selama masa transisi kepemimpinan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 silam.

Untuk menyelaraskan proses transisi APBN, Thomas kemudian dilantik oleh Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juli 2024.

Jabatan tersebut terus ia pegang sampai era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga ia ditunjuk menjadi Deputi Gubernur BI. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik delapan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dari unsur pemangku kepentingan periode 2026–2030 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1/2026) sore, setelah nama-nama mereka disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada November 2025.

Pelantikan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 134/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Energi Nasional dari Pemangku Kepentingan.

Delapan anggota Dewan Energi Nasional, yang beberapa di antaranya praktisi dan akademisi, ialah Johni Jonatan Numberi dan Mohammaf Fadhil Hasan, yang keduanya dari unsur akademisi, kemudian ada Satya Widya Yudha dan Sripeni Inten Cahyani, yang keduanya berasal dari unsur industri.

Dari unsur teknologi, ada Unggul Priyanto, kemudian ada Saleh Abdurrahman dari unsur lingkungan hidup. Dua anggota lainnya, ada Muhammad Kholid Syeirazi dan Surono dari unsur konsumen.

Upacara pelantikan di Istana Negara berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB. Jajaran menteri yang turut tergabung dalam struktur Dewan Energi Nasional, turut mengikuti prosesi pelantikan.

Tujuh menteri yang tergabung dalam Dewan Energi Nasional dari unsur pemerintah, yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Dalam struktur Dewan Energi Nasional, lembaga itu dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Energi Nasional. Presiden Prabowo dibantu oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Ketua Dewan Energi Nasional, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional, dan tujuh menteri sebagai anggota dari unsur pemerintah, dan delapan anggota dari unsur pemangku kepentingan.

Prosesi pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden tentang pengangkatan anggota Dewan Energi Nasional.

Setelah itu, para anggota Dewan Energi Nasional mengucapkan sumpah jabatan. Presiden berdiri di depan para anggota sambil memimpin pengucapan sumpah, yang kemudian diikuti oleh seluruh anggota secara serentak.

“Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara,” kata Prabowo yang diikuti oleh para anggota.

Setelah prosesi pengucapan sumpah selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Setelah prosesi usai, Presiden Prabowo beserta pejabat menyalami para anggota Dewan Energi Nasional yang telah dilantik hari ini. (ANT/KN)