GARUT – Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Garut bersama nelayan berhasil menemukan 12 dari 47 perahu nelayan yang hilang terbawa arus gelombang laut dengan kondisi sudah rusak di perairan Kabupaten Garut, Jawa Barat, sisanya masih dicari.

“Yang sudah ketemu 12, tapi kondisi rusak berat,” kata Kepala Satpolairud Polres Garut Iptu Aep Saprudin saat dihubungi wartawan melalui telepon seluler di Garut, Senin (11/8/2025).

Ia menuturkan cuaca buruk menyebabkan gelombang tinggi menyeret 47 perahu nelayan ke tengah lautan dan sampai akhirnya tidak diketahui keberadaannya di perairan Garut pada Rabu (7/8).

Sejumlah personel dari Satpolairud dan nelayan, kata dia, berupaya melakukan pencarian dengan menyusuri pantai dan juga ke tengah lautan, sampai akhirnya berhasil menemukan 12 perahu, sedangkan sisanya sampai saat ini belum diketahui keberadaannya.

“Sampai sekarang belum ada laporan ditemukannya, diperkirakan hanyut terbawa arus dan tenggelam,” katanya.

Ia menyampaikan peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian materi akibat perahu hilang, dan terdapat kerusakan perahu sehingga nelayan tidak bisa melaut.

Harga perahu nelayan tersebut, kata dia, diperkirakan dengan mesin pendorong dan perahunya seharga Rp75 jutaan.

“Per unit perahu sama alat harga Rp75 juta,” katanya.

Sebelumnya cuaca buruk di wilayah selatan Garut itu menyebabkan 47 perahu yang berada di Pelabuhan Cipunaga, Kecamatan Cibalong lepas dari tali pancang, dan jangkar akibat terhempas gelombang laut.

Satpolairud Polres Garut sudah mengidentifikasi jumlah perahu dan siapa saja pemiliknya. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan korban jiwa, hanya kerugian materi akibat perahu hilang maupun rusak. (ANT/KN)

JAKARTA – Ombudsman menemukan adanya omzet pedagang yang turun hingga 20 persen sampai 50 persen sebagai imbas polemik beras oplosan, setelah melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15-20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6-10 ton beras per hari,” kata anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika saat dikonfirmasi.

Dia menjelaskan penurunan signifikan omzet pedagang beras di PIBC terjadi sejak isu beras oplosan mencuat di publik.

Dengan demikian, Ombudsman akan menindaklanjuti temuan dengan melakukan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait guna mencari solusi agar pasar kembali bergairah sekaligus memastikan perdagangan beras tetap transparan dan sesuai ketentuan.

Senada dengan keluhan pedagang, berdasarkan data pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, perbandingan in-out beras di PIBC antara periode 1-10 Juli 2025 dan 1-10 Agustus 2025 terjadi penurunan beras yang masuk 22,97 persen dan yang keluar 20,84 persen.

Dari sisi harga, Ombudsman menemukan terjadi kenaikan harga beras di PIBC, dengan harga jual termurah Rp13.150 dan harga termahal Rp14.760, sehingga rata-rata kenaikan harga beras sebesar Rp200 pada 2 minggu terakhir.

Yeka mengungkapkan dampak dari penurunan penjualan juga dirasakan oleh tenaga kerja di sektor bongkar muat. Berdasarkan data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, dari sekitar 1.200 anggota, sebanyak 80 persen tidak bekerja karena menurunnya volume pembelian beras di pasar induk tersebut.

“Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” ucap dia.

Pada hari yang sama, Ombudsman juga melakukan tinjauan di Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. Dilaporkan, stok beras untuk program Pangan Subsidi kosong terakhir disalurkan pada 9 Agustus 2025.

Yeka menegaskan proses penegakan hukum tidak boleh mengganggu layanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyalurkan program pangan subsidi.

Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman turut mengamati rangkaian proses uji mutu bersama Tim Quality Control PT Food Station terhadap lima sampel beras.

Hasilnya, kadar air, butir patah, menir, dan derajat sosoh telah sesuai dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan pihaknya akan fokus terhadap situasi dan kondisi hakim yang menyidangkan perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Mukti mengungkapkan dirinya banyak mendengar komentar dan opini publik terkait kasus tersebut, namun dia menegaskan KY akan bersikap independen dalam menangani laporan tersebut.

“Kami mendengar bahwa kasus ini, ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kami ingin fokus kepada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun, baik itu oleh kekuasaan maupun iming-iming, iming-iming uang atau apa,” kata Mukti di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Juru Bicara KY itu juga mengatakan laporan Tom Lembong saat ini telah memasuki tahap analisis lanjutan dan perkembangan atas laporan tersebut akan disampaikan secara berkala kepada publik.

Ia juga meminta publik untuk mempercayakan penanganan laporan tersebut kepada Komisi Yudisial dan menegaskan pihaknya akan senantiasa bersikap independen dalam melayani para pencari keadilan.

“Kami akan melayani secara profesional para pencari keadilan seperti Pak Tom Lembong ini dan kami juga akan tetap juga sebagai lembaga yang independen. Jadi percaya pada Komisi Yudisial bahwa kami akan memproses secara profesional,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015–2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Meski demikian, pada 1 Agustus 2025, Tom Lembong resmi bebas dari Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta, menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

Usai menerima abolisi tersebut, Tom Lembong kemudian melaporkan tiga hakim yang menyidangkan perkaranya ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan laporan tersebut dibuat karena menilai hakim yang menyidangkan kliennya tidak mengedepankan azas praduga tak bersalah.

“Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent. Dia tidak mengedepankan asas itu. Tapi mengedepankan asas presumption of guilty. Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan,” ujar Zaid. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan akan menelaah laporan dari artis Nikita Mirzani terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap terhadap aparat penegak hukum.

“Tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan KPK tidak akan menyampaikan perkembangan penanganan laporan tersebut kepada publik sebab pelaporan pengaduan masyarakat bersifat informasi yang dikecualikan.

“Proses dan hasil dari telaah dan verifikasinya itu seperti apa, itu juga KPK tidak bisa menyampaikan kepada publik,” jelasnya.

Walaupun demikian, dia mengatakan KPK akan memberikan perkembangan penanganan laporan kepada pelapor pengaduan masyarakat tersebut.

“Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas terhadap tindak lanjut dari setiap laporan yang diterima, maka KPK akan menyampaikan update-nya (perkembangannya) kepada pihak pelapor saja, atau hanya menyampaikan kepada pihak pelapor saja,” katanya.

Ketika ditanya kemungkinan memanggil Nikita, Budi mengatakan hal tersebut memungkinkan.

“Bisa dimungkinkan hal itu di tahap pengaduan masyarakat,” jelasnya.

Sebelumnya, Nikita Mirzani melalui akun media sosial Instagram pribadinya, mengunggah tanda terima pengaduan oleh dirinya kepada KPK. Surat tersebut diterima KPK pada tanggal 8 Agustus 2025. (ANT/KN)