JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diproses sesuai aturan hukum.

Pernyataan itu disampaikan Menkeu menyusul OTT yang digelar KPK di Jakarta, Lampung, dan Banjarmasin, Rabu (4/2/2026). Penindakan tersebut menyasar pegawai pajak dan bea cukai terkait dugaan suap, pemerasan, serta korupsi dalam kegiatan restitusi dan importasi.

“Kalau memang orang pajak dan Bea Cukai ada yang bermasalah, ya harus ditindak secara hukum, sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada,” ujar Purbaya usai rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Meski menegaskan hukum harus ditegakkan, Purbaya memastikan bawahannya tidak akan dibiarkan sendiri menghadapi proses hukum.

“Kami akan memberikan pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi. Ini semata-mata untuk memastikan proses berjalan adil,” jelasnya.

Menkeu menilai OTT KPK dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem dan integritas internal di Direktorat Jenderal Pajak maupun Bea Cukai.

“Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki Pajak, Bea Cukai sekaligus. Kemarin kan Bea Cukai sudah saya obrak-abrik kan, yang dapat yang di pinggir, kan udah, udah terdeteksi emang sebelumnya memang ada sesuatu yang ada di situ,” ujarnya.

Purbaya menekankan bahwa langkah tegas terhadap pegawai yang melanggar hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan kepabeanan nasional. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat tetap aman, transparan, dan akuntabel.

“Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan saya akan berhentikan,” tegasnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) melalui anak usahanya Medco E&P Grissik Ltd memperkuat langkah nyata pengurangan emisi metana melalui penerapan nitrogen gas blanketing pada tangki penyimpanan fasilitas migas di Suban, Blok Corridor, Sumatra Selatan.

Direktur and Chief Operating Officer MedcoEnergi Ronald Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026), mengatakan inisiatif itu mencerminkan komitmen perusahaan untuk menjalankan operasi yang lebih efisien, bertanggung jawab, dan selaras dengan agenda iklim global.

“Komitmen kami tidak berhenti pada penurunan emisi, tetapi juga pada bagaimana emisi tersebut diukur, dikelola, dan dilaporkan secara kredibel,” kata Ronald.

Lebih lanjut, ia mengatakan sistem itu berpotensi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sekitar 1.100 tCO2e per tahun, yang sebagian besar berasal dari metana. Hasilnya menunjukkan bahwa pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi operasional dapat berjalan beriringan.

Langkah tersebut juga sejalan dengan keikutsertaan MedcoEnergi dalam Oil & Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0, standar global yang mendorong transparansi dan akurasi dalam pengukuran serta pelaporan emisi metana.

Melalui partisipasi itu, lanjutnya, MedcoEnergi menempatkan diri sejajar dengan perusahaan energi global lainnya, yang mengedepankan akuntabilitas data dan tata kelola emisi yang kuat.

“Pengurangan emisi metana bukan sekadar soal kepatuhan atau teknologi, tetapi tentang bagaimana kami menjalankan operasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” ujar Ronald.

Hal itu menunjukkan bahwa inisiatif di lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi, katanya.

MedcoEnergi berhasil melampaui target penurunan emisi 2025 untuk dan tetap berada pada jalur yang sesuai untuk mencapai target interim 2030.

“MedcoEnergi akan terus memperluas penerapan teknologi efisiensi energi dan rendah emisi sebagai bagian dari aspirasi mencapai Net Zero Emission Cakupan 1 dan 2 pada 2050 serta Cakupan 3 pada 2060,” kata Ronald. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan partainya meyakini ambang batas parlemen masih dibutuhkan.

“Ya, PKB pada prinsipnya masih yakin dibutuhkannya ambang batas,” ujar Cak Imin usai melantik pimpinan DPW PKB se-Indonesia di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (3/2) malam.

Menurut dia, bila tidak ada ambang batas parlemen, maka akan terjadi hiruk pikuk di sistem politik nasional.

Walaupun demikian, dia mengatakan PKB masih mengkaji ambang batas parlemen yang ideal setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

“Sedang dikaji secara detail, tetapi mungkin kami belum bisa mematok angkanya,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan ambang batas parlemen dibutuhkan untuk memotivasi tiap partai politik di Indonesia membuktikan diri kepada masyarakat.

“Ujung-ujungnya ini-ini lagi yang menang. Oleh karena itu, ada parliamentary threshold (ambang batas parlemen, red.) supaya memotivasi kami semua,” ujarnya.

Sebelumnya, pada 29 Februari 2024, MK mengabulkan sebagian permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melalui Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan itu, MK menyatakan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

MK juga tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen paling sedikit empat persen sebagaimana sebelumnya diatur pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu.

Oleh sebab itu, MK meminta pembentuk UU untuk segera mengubah ketentuan ambang batas parlemen sebelum penyelenggaraan Pemilu 2029. (ANT/KN)

JAKARTA – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) hadir ke kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, untuk mengadu ke Komisi XI DPR RI guna meminta agar pengurangan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten tidak disamaratakan.

Ketua Umum Adkasi Siswanto mengungkapkan bahwa kemampuan fiskal di tiap daerah berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu meriset kondisi perekonomian daerah setelah pengurangan TKD tersebut.

“Itu tidak bisa disamaratakan karena memang kondisi Indonesia ini berbeda-beda,” kata Siswanto saat rapat dengan Komisi XI DPR RI.

Dia mengatakan pengecekan lapangan oleh pemerintah pusat ke setiap daerah terkait pemotongan TKD itu bisa menjadi jembatan antara keinginan politik penguasa dan kebutuhan rakyat.

Berdasarkan catatannya, dia mengatakan bahwa sekitar 90 persen daerah di Indonesia kondisi keuangannya belum mandiri, dan sangat bergantung kepada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

“Dari 415 kabupaten di Indonesia, itu 90 persen dalam kondisi keuangan rendah. Rendah dalam konteks diukur dari dari Pendapatan Asli Daerah-nya itu di bawah 10 persen dibandingkan dengan jumlah APBD,” kata dia.

Meski begitu, dia memastikan bahwa Adkasi mendukung program-program strategis nasional yang kini tengah dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang dampaknya terasa hingga masyarakat.

Contohnya, kata dia, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga program ketahanan pangan, ketahanan energi. Menurut dia, program-program itu memutarkan perekonomian di daerah seluruh Indonesia.

“Ini harus diteliti dengan baik, sehingga nanti daerah-daerah mana yang seharusnya bisa ditambah TKD-nya pada semester kedua 2026,” kata dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan rasa keprihatinannya terhadap insiden tragis seorang siswa SD berusia 10 tahun di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mengakhiri hidupnya karena tak mampu membeli buku dan pena seharga Rp10.000.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan insiden yang dialami anak tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Sosial.

“Kami prihatin, turut berduka. Tentu, ini menjadi perhatian, menjadi atensi kita bersama, tentu bersama pemerintah daerah. Kita harus memperkuat pendampingan, kita harus memperkuat data kita. Ya kita harapkan tidak ada (keluarga miskin dan miskin ekstrem, red.) yang tidak terdata,” kata Gus Ipul menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Ia menekankan pentingnya membangun basis data Kementerian Sosial agar menjangkau seluruh keluarga di Indonesia, termasuk keluarga-keluarga yang berada di kategori miskin ekstrem (desil-1), dan kategori miskin (desil-2).

“Ini hal yang sangat penting. Saya kira kembali kepada data. Bagaimana data ini kita saksikan sebaik mungkin sehingga kita bisa menjangkau seluruh keluarga-keluarga yang memang memerlukan perlindungan, memerlukan rehabilitasi, dan memerlukan pemberdayaan,” ujar dia.

“(Insiden) Ini sungguh-sungguh menjadi keprihatinan kita bersama,” kata dia.
Seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidupnya dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya, inisial MGT (usia 47 tahun).

Dalam surat itu, sebagaimana telah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia, korban menuliskan:
“Surat buat Mama **
Mama saya pergi dulu
Mama relakan saya pergi
Jangan menangis ya Mama
Tidak perlu Mama menangis dan mencari, atau mencari saya
Selamat tinggal Mama”.

Korban tersebut diketahui tinggal bersama neneknya, karena ibundanya, yang merupakan orangtua tunggal, bekerja sebagai petani dan kerja serabutan. Ibunda korban mengurusi lima orang anak, termasuk korban yang telah meninggal dunia. (ANT/KN)

JAKARTA – Sejumlah perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam dan tokoh Muslim Indonesia yang mengikuti acara pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026), menyebut mereka telah memahami alasan Presiden memasukkan Indonesia dalam keanggotaan Board of Peace (BoP).

Beberapa tokoh, yang ditemui selepas acara, juga menyebutkan tak ada perdebatan antara ormas-ormas Islam dengan Presiden Prabowo, saat sesi dialog yang khusus membahas BoP itu berlangsung.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, yang juga tokoh senior Muhammadiyah Muhadjir Effendy menilai penjelasan Presiden Prabowo mengenai Dewan Perdamaian/BoP Gaza “sangat jelas”.

“Saya kira 100 persen para pemuka agama sangat memahami yang Beliau (Presiden, red.) lakukan,” kata Muhadjir menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Muhadjir kemudian menjelaskan ada sebanyak empat perwakilan dari kelompok ormas dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia yang kemudian menyampaikan aspirasi, masukan, kritik, dan penilaiannya langsung kepada Presiden Prabowo mengenai keanggotaan Indonesia dalam BoP. Dalam sesi dialog tersebut, Muhadjir menilai tidak ada perdebatan.

“Enggak ada, enggak ada (perdebatan, red.). Memang ada yang mempertanyakan, dan justru dengan pertanyaan itu Beliau bisa menjelaskan semakin clear (jelas, red.) ya,” kata Muhadjir.

Dalam kesempatan yang sama, Muhadjir juga meyakini tokoh-tokoh ormas Islam yang mengikuti pertemuan hari ini sepakat dengan pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia anggota BoP.

“Sepanjang yang saya pahami begitu. Bahkan, (mereka, red.) memberikan masukan-masukan termasuk penguatan kepada Pak Presiden bagaimana ke depan Beliau bisa betul-betul membawa aspirasi dari Bangsa Indonesia, terutama tetap berpegang teguh kepada Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kemerdekaan itu hak semua bangsa. Itu yang menjadi concern Beliau (Presiden, red.),” kata Muhadjir.

Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar memahami komitmen Presiden Prabowo yang ingin memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina melalui BoP.

Oleh karena itu, Anwar menegaskan MUI mendukung pilihan Presiden Prabowo menjadikan Indonesia masuk dalam keanggotaan BoP manakala tujuannya untuk kemaslahatan umat.

“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja, karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan. Yang kita dengar tadi (dari Presiden Prabowo, red.) adalah komitmen untuk kemaslahatan itu. Nah, sepanjang komitmen untuk kemaslahatan, kenapa tidak? Kan ada janji (dari Presiden, red.) kalau memang tidak bermaslahat akan keluar,” ujar Anwar. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto hanya memakai satu pesawat kepresidenan dalam setiap lawatannya ke luar negeri, yaitu pesawat yang dioperasikan Garuda Indonesia, Garuda Indonesia-1 PK-GIG.

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, Teddy melanjutkan selama memerintah, Presiden Prabowo justru telah mengurangi jumlah staf yang ikut dalam rombongan kepresidenan dalam rangkaian lawatan luar negerinya.

“Jadi, saya mau sampaikan, tidak benar bahwa Bapak Presiden menggunakan dua pesawat kenegaraan kalau ke luar negeri. Faktanya, sejak sudah satu tahun ini, Presiden Prabowo ke luar negeri jarak jauh selalu menggunakan satu pesawat. Apa itu? Maskapai nasional kebanggaan kita, Garuda Indonesia, (jenisnya, red.) Boeing 777,” kata Teddy menjawab pertanyaan wartawan.

“Dan perangkat kepresidenan, per sekarang kita perkecil. Yang perlu ikut, ikut, dan rombongan semakin terbatas. Kalau di dalam negeri, (untuk perangkat kepresidenan, red.), kita menggunakan pesawat TNI AU Boeing untuk angkut perangkat dan wartawan,” sambung Teddy.

Pada kesempatan sama, Teddy menjelaskan pesawat TNI AU yang digunakan untuk mengangkut perangkat, di antaranya seperti Paspampres, tim protokol, tim dokter kepresidenan, diplomat Kementerian Luar Negeri, telah sesuai dengan aturan dan ketentuan.

“Sesuai undang-undang, sesuai aturan, harus ada Paspampres, harus ada protokol, ada tim dokter, ada tim Kemlu, ada wartawan, dan sebagainya,” katanya.

Setidaknya ada beberapa pesawat kepresidenan yang kerap digunakan Presiden Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya, yaitu pesawat dengan nomor registrasi PK-GRD untuk penerbangan dalam negeri dan penerbangan luar negeri yang waktu tempuhnya relatif singkat, dan Garuda Indonesia-1 dengan nomor registrasi PK-GIG untuk penerbangan jarak jauh.

Dalam rangkaian itu, umumnya ada satu pesawat Boeing TNI AU yang juga dioperasikan untuk mengangkut perangkat kepresidenan. (ANT/KN)

PALU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan sekitar 20 hektare kebun di Kabupaten Parigi Moutong terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Hingga kini api belum sepenuhnya padam, dan tim di lapangan masih terus berupaya melakukan pemadaman,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulteng Andi Sembiring di Palu, Senin (2/2/2026).

Dari hasil asesmen lapangan dilaporkan kebakaran terjadi pada Minggu (1/2) sekitar Pukul 22.00 Wita, diduga api dari aktivitas pembersihan kebun kelapa dan semak kering di Desa Avolua, Kecamatan Parigi Utara.

Akibatnya sekitar 20 hektare kebun warga  terbakar, karena kondisi lahan yang kering membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke lahan lain, sehingga sulit dikendalikan.

Adapun lahan yang terdampak meliputi sejumlah area perkebunan masyarakat, antara lain kebun durian, cokelat, kelapa, cengkih, dan pala, BPBD memastikan tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat peristiwa itu.

“Upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh tim gabungan, namun hingga Senin malam (red) api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan,” ujarnya.

Ia mengatakan, tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri atas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Parigi Moutong, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD kabupaten, unsur TNI/Polri, aparat desa, dan masyarakat setempat.

BPBD juga telah melakukan asesmen lapangan dan berkoordinasi dengan Pusdalops BPBD Parigi Moutong untuk mempercepat penanganan darurat.

“Upaya pengendalian kebakaran, kami menyampaikan kebutuhan mendesak berupa mesin pompa air dan selang pemadam kebakaran guna memperkuat proses pemadaman di lapangan,” kata dia.

Dilaporkan masih ada titik api aktif dan petugas terus berjibaku mencegah kebakaran meluas ke area lain.

Sementara itu Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai dihubungi dari Palu mengatakan saat ini pihaknya meminta bantuan sekitar empat armada tambahan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pemadaman api.

Saat ini tiga unit kendaraan Pemadaman Kebakaran (Damkar) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong telah melakukan upaya pemadaman api.

“Tim dari Kementerian Kehutanan juga telah diperbantukan melakukan upaya pengendalian kebakaran. Selain itu kami juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk bantuan armada dengan harapan melalui dukungan sarana dan prasarana penunjang, api dapat dikendalikan,” ucapnya. (ANT/KN)