DI tulisan bagian pertama, saya sudah menceritakan bagaimana perjalanan saya dari memenangkan lelang rumah secara resmi hingga duduk di kursi Tergugat II (T2).

Kali ini, saya mulai mengurai bagian penting dari jawaban yang kami ajukan di persidangan. Dimulai dari eksepsi atau keberatan awal serta alasan mengapa saya meyakini tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dalam tindakan saya.

Eksepsi ini kami ajukan tujuannya untuk menunjukkan bahwa gugatan yang diarahkan kepada saya dibangun di atas dasar yang keliru.

Pertama, soal kedudukan saya sebagai pihak T2. Saya adalah pembeli sah melalui lelang eksekusi negara yang dilaksanakan KPKNL Balikpapan. Tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dengan Penggugat. Secara hukum, sulit dibenarkan jika saya diminta bertanggung jawab atas masalah yang justru muncul setelah proses lelang selesai.

Kedua, isi gugatan yang diarahkan kepada saya kabur atau obscuur libel. Tidak dijelaskan perbuatan melawan hukum apa yang saya lakukan, pasal mana yang saya langgar, atau kewajiban hukum apa yang saya abaikan.

Ketiga, keberatan mengenai kewenangan relatif pengadilan. Berdasarkan hukum acara, perkara seharusnya diperiksa di pengadilan yang sesuai domisili tergugat. Saya berdomisili di Bontang, namun gugatan diajukan di PN Balikpapan.

Keempat, gugatan ini kami nilai prematur. Penggugat tidak menempuh mekanisme keberatan administratif ke KPKNL sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 213/PMK.06/2020. Padahal, keberatan itu wajib diajukan maksimal lima hari kerja setelah pelaksanaan lelang, sebelum melangkah ke pengadilan. Tahap ini diabaikan, sehingga gugatan kehilangan pijakan hukumnya.

Seluruh keberatan ini kami sertakan bersama dokumen pendukung. Risalah lelang resmi, bukti pelunasan, bukti pembayaran BPHTB, hingga permohonan balik nama sertifikat. Semua tersusun rapi untuk menunjukkan bahwa setiap langkah saya sudah sesuai prosedur.

Dalam proses persidangan, posisi saya juga diperkuat jawaban dari pihak lain. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) sebagai Tergugat I menegaskan haknya sebagai kreditur yang mengeksekusi hak tanggungan sesuai UU Hak Tanggungan dan PMK 213/PMK.06/2020.

Lelang dilakukan terbuka, tidak ada penetapan sita atau status quo yang menghalangi, dan tidak ada pembatalan dari KPKNL. Menurut BJB, keberatan Penggugat seharusnya diselesaikan di PTUN, bukan di pengadilan umum.

Sementara itu, KPKNL sebagai Tergugat III menyatakan hanya menjalankan permintaan lelang dari pemohon yang sah (BJB). Mereka memastikan seluruh prosedur, mulai dari pengumuman, penawaran, hingga penetapan pemenang, telah sesuai PMK 213/PMK.06/2020. KPKNL tidak berwenang memutuskan status kepemilikan, dan jika ada keberatan, jalurnya adalah gugatan ke PTUN, bukan PN Balikpapan.

Dengan demikian, bukan hanya saya yang menegaskan bahwa proses lelang ini sah. Kreditur dan pelaksana lelang pun memiliki pandangan yang sama, disampaikan langsung di persidangan.

Setelah mediasi gagal, persidangan kini lebih banyak berjalan melalui e-Court. Hanya tahap awal yang dilakukan tatap muka, selebihnya seluruh dokumen—mulai dari jawaban, replik, hingga duplik, kami unggah secara daring. Sambil menunggu sidang pembuktian, proses hukum terus berjalan, meski tidak selalu di ruang sidang.

Di bagian berikutnya, saya akan menguraikan kronologi lengkap pelaksanaan lelang. Mulai dari saya mendapatkan informasi, mendaftar, mengikuti penawaran, menang, melunasi, hingga mengurus balik nama. Ini agar pembaca dapat menilai langsung mengapa proses ini sah dan tidak bisa dibatalkan hanya karena pihak yang kalah tidak puas dengan hasilnya. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

DI tulisan saya beberapa waktu lalu, ketika nekat menerobos banjir di Balikpapan demi tiba tepat waktu di Pengadilan Negeri (PN) Balikpapan, saya sempat berjanji akan menceritakan perkara yang sedang saya jalani.

Perkara ini menarik, bukan hanya karena saya terlibat langsung, tetapi juga karena kasus serupa sangat mungkin dialami siapa saja yang bersentuhan dengan lelang negara. Karena itulah, saya akan menuliskannya secara bersambung.

Bukan untuk membela diri semata, melainkan agar tulisan ini menjadi pelajaran bersama bahwa memahami aturan main lelang dan konsekuensinya adalah kunci agar kita tidak terjebak masalah di kemudian hari.

Saya tidak pernah menduga, bahwa pengalaman saya memenangkan lelang resmi atas objek rumah di Perumahan Regency Cluster Valencia di Balikpapan justru membawa nama saya ke kursi Tergugat II.

Lelang itu bukan lelang sembarangan. Diumumkan terbuka di situs lelang.go.id, dilaksanakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan, dan seluruh prosedurnya saya jalani sesuai hukum. Mendaftar, menyetor jaminan, ikut penawaran, menang, lalu melunasi. Semua sah di mata negara. Namun, nyatanya, persidanganlah yang kemudian menunggu.

Sejak memenangkan lelang, saya justru tidak dapat langsung menguasai rumah yang secara sah telah menjadi milik saya. Objek tersebut masih dikuasai pihak lain, dan proses balik nama di BPN pun terhenti karena adanya gugatan. Dua kali saya mengirimkan surat somasi dan menanggapi balik jawabannya, berharap rumah bisa diserahkan secara baik-baik. Namun hingga hari ini, rumah tersebut tetap belum dikosongkan.

Gugatan ini sendiri tidak hanya ditujukan kepada saya sebagai Tergugat II. Ada enam pihak yang ikut terseret ke meja hijau. Mulai dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang Balikpapan sebagai Tergugat I, Kepala KPKNL Balikpapan sebagai Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat I, Notaris/PPAT Hangky Ribowo sebagai Turut Tergugat II, hingga PT Mutiara Bahagia Abadi (Perum Balikpapan Regency) sebagai Turut Tergugat III.

Kondisi inilah yang kemudian membawa saya ke ruang sidang. Kali ini saya hadir di ruang sidang dalam dua peran. Sebagai pihak tergugat II, dan sebagai pembela diri sendiri. Bersama rekan saya, H. Arief Widagdo Soetarno, S.H., M.Si., dari Satu Nusantara Law Firm, kami menyusun jawaban terhadap gugatan Penggugat yang menuduh adanya perbuatan melawan hukum.

Tuduhan yang, menurut penilaian kami, rapuh. Tidak ada hubungan hukum antara saya dan Penggugat sebelum lelang, dan tidak ada pelanggaran prosedur yang saya lakukan.

Di hadapan Majelis Hakim, kami mengajukan eksepsi. Mulai dari ketidaklayakan saya dijadikan pihak, kaburnya isi gugatan, hingga keberatan soal kewenangan PN Balikpapan mengadili saya yang berdomisili di Bontang.

Kami juga menunjukkan bahwa gugatan ini prematur. Penggugat sama sekali tidak menempuh mekanisme keberatan administratif ke KPKNL sebagaimana diatur PMK Nomor 213/PMK.06/2020, yang seharusnya menjadi langkah awal sebelum ke pengadilan.

Kronologi yang kami sajikan sederhana. Rumah yang disengketakan adalah objek kredit yang sudah dinyatakan wanprestasi oleh bank, dilelang sesuai peraturan, dimenangkan saya pada 18 Maret 2025, dan dilunasi hari itu juga. Risalah Lelang resmi terbit, BPHTB saya bayar, dan balik nama saya ajukan. Semua lengkap, rapi, dan terdokumentasi.

Sidang ini pun tidak sepenuhnya tatap muka. Setelah tahap mediasi yang sudah ditempuh dua kali namun gagal karena Penggugat bersikukuh ingin lelang dibatalkan, saat ini proses berlanjut lewat sistem e-Court. Jawaban, replik, hingga duplik kami kirim online, menunggu waktu pembuktian.

Anehnya, perjuangan mempertahankan hak milik yang sah ini justru harus berhadapan dengan pihak yang bertahan pada dalih yang, bagi kami, tidak punya pijakan hukum kuat.

Perkara ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan rumah hasil lelang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum atas proses yang telah selesai. Apabila lelang yang sah dibatalkan hanya karena pihak tertentu tidak menerima hasilnya, hal tersebut berpotensi menurunkan wibawa hukum dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan. (bersambung)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

LAMA saya penasaran dengan suasana malam di kawasan Kampung Selambai setelah direnovasi dan dibangun jembatan beton. Selasa malam (12/8), saya akhirnya berkesempatan melihat langsung dan berjalan berkeliling.

Bersama istri, saya menuju pesisir Loktuan. Lampu jalan di jalur menuju Masjid Terapung Darul Irsyad Al Muhajirin menyala merata. Meski tidak terlalu terang, pencahayaan ini cukup untuk pejalan kaki maupun kendaraan. Mobil saya parkir di depan masjid.

Dari titik ini, akses ke kampung kini jauh lebih mudah. Pengunjung akan melintasi jembatan kayu ulin yang membentang di atas laut, menghubungkan area masjid dengan sisi awal permukiman. Dengan adanya jembatan kayu ini, tidak perlu lagi memutar melewati gapura utama. Jalur kemudian tersambung ke jembatan beton yang rampung pada 2024 dengan dana APBN sekitar Rp21 miliar. Jembatan ini membentang panjang mengitari kampung, dilengkapi pedestrian lebar dan rapi. Sebelumnya, akses hanya melalui jalur kayu sempit yang rawan licin.

Sepanjang jalur, deretan rumah panggung nelayan tampak di sisi laut. Di dermaga, perahu nelayan terikat, sebagian baru saja sandar. Pujasera yang dulunya tidak tertata kini lebih rapi, dengan lapak makanan tertata meski malam itu belum ramai pengunjung. Tidak jauh dari sini, terdapat area ikonik dengan patung burung bangau putih di atas replika bunga teratai oranye-putih. Di belakangnya terpampang tulisan besar SELAMBAI berwarna merah menyala. Area ini memiliki pedestrian lebar, pot tanaman hias, dan bangku beton, dengan pencahayaan terang yang nyaman untuk bersantai atau berfoto di malam hari.

Bergerak sedikit lebih jauh, saya menemukan papan nama besar SELAMBAI di tepi pedestrian. Huruf kapital biru dilengkapi pencahayaan LED, dengan tulisan KAMPUNG NELAYAN berwarna kuning di bawahnya. Di sisi kiri terdapat logo Kementerian PUPR, sementara di kanan terpasang rambu larangan membuang sampah ke laut. Dari titik ini, jalur pedestrian memanjang ke arah masjid dengan lampu LED putih yang berjajar rapi. Kubah emas masjid terapung terlihat jelas dari kejauhan, menandakan akses kawasan kini tertata jauh lebih baik.

Pembangunan jembatan ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga menjadi bagian dari penataan kawasan secara menyeluruh. Gapura yang dibangun PKT pada 2021, masjid terapung yang diresmikan pada 2022, serta penataan pujasera yang berpotensi menjadi daya tarik wisata pesisir.

Tak bisa dimungkiri, keberhasilan pembangunan ini juga tidak lepas dari peran tokoh yang lahir dan besar di wilayah ini. Salah satunya adalah Anggota DPRD Bontang, Faisal, yang tinggal di sini. Pada periode sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD dan memanfaatkan posisinya untuk melobi pemerintah pusat agar mengucurkan anggaran bagi perbaikan dan penataan kampung.

“Alhamdulillah, saya bisa memperjuangkan ini. Dengan adanya jembatan ini, akses masuk ke Selambai jadi lebih mudah. Harapannya, akan semakin banyak orang yang tertarik berkunjung,” ujar politisi asal Nasdem ini.

Faisal menegaskan, bahwa kawasan ini diarahkan menjadi salah satu kampung tujuan wisata, baik bagi warga Bontang maupun luar kota. Ia juga berkomitmen terus memperjuangkan penambahan fasilitas pendukung agar kawasan semakin menarik. “Masyarakat harus memanfaatkan fasilitas ini dengan baik dan ikut menjaga. Jangan sampai ada yang merusak, karena jembatan ini bisa bertahan lama kalau dirawat,” harapnya.

Ia menambahkan, jembatan ini hanya untuk pejalan kaki dan pengendara motor. Mobil dilarang melintas kecuali dalam keadaan darurat. “Warga lebih senang jembatan ini digunakan untuk aktivitas harian seperti jogging,” ucapnya.

Faisal juga mendorong pembenahan dan penataan ulang pujasera agar penataan kawasan berjalan menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan penataan bergantung pada pemeliharaan fasilitas dan keterlibatan warga. Kebersihan harus dijaga, keteraturan dipertahankan, dan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pengamatan saya malam itu menunjukkan, kawasan ini telah siap menjadi destinasi wisata sekaligus ruang aktivitas bagi warga. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Masih ingat Bapak Hamidansyah, Kepala SDN 025 Karang Joang, yang setiap pagi datang lebih awal, menyapu halaman, memotong rumput, dan menyapa satu per satu anak yang masuk gerbang? Rutinitas itu bukan sekadar kebiasaan, tapi bentuk tanggung jawab di sekolah yang bahkan tak memiliki petugas kebersihan.

Kini, ia mendapat ujian lagi, ketika sekolahnya harus berulang kali berjuang melawan lumpur setiap hujan deras mengguyur. Pagi tadi (13/8), saya menerima kiriman foto dan video dari wartawan kami di Balikpapan. Isinya kondisi memprihatinkan yang direkam Kepala SDN 025 Karang Joang, Hamidansyah.

Hujan deras yang mengguyur sekitar satu jam malam tadi membuat halaman sekolah berubah menjadi lautan lumpur. Lapangan yang biasanya dipakai untuk sepak bola dan basket itu nyaris tak terlihat garisnya. Akibatnya, kegiatan belajar di sekolah diliburkan dan siswa belajar dari rumah.

Kondisi seperti ini ternyata bukan pertama kali terjadi. Lokasi SDN 025 berada persis di bawah tiang-tiang Tol Samarinda–Balikpapan, sementara di sisi lainnya proyek Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dikerjakan.

Letaknya membuat sekolah ini berada di titik yang rawan limpasan air bercampur lumpur setiap kali hujan deras mengguyur.

Air dari area proyek tol mudah mengalir masuk melalui celah pagar sekolah. Kontur tanah di sekitar proyek yang terbuka dan belum tertutup vegetasi membuat sedimen tanah terbawa bersama air, menggenangi lapangan, dan kadang merembet hingga ke depan ruang kelas.

“Setiap hujan deras, ini pasti terjadi. Air campur lumpur masuk dari arah jalan tol. Murid kami terpaksa belajar di rumah,” kata Hamidansyah kepada Media Kaltim.

Pagi tadi, guru dan pegawai sekolah hanya bisa menunggu. “Masih menunggu tangki air dari pihak tol untuk bersih-bersih,” ujarnya lagi. Siang harinya, truk tangki air dan pekerja proyek tol datang, menyemprot halaman, menyapu lumpur. Hasilnya bersih sementara, tapi semua tahu ini akan terulang lagi sampai drainase diperbaiki.

Masalah ini sudah berulang kali terjadi, namun belum mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan maupun Pemerintah Kota Balikpapan.

Tol yang melintas tepat di atas sekolah ini merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung akses menuju IKN, tetapi sekolah di bawahnya justru kerap terganggu akibat dampak pembangunan.

Jika tol tersebut mampu menghubungkan kota dengan pusat pemerintahan baru, maka seharusnya sekolah di bawahnya tidak perlu meliburkan murid hanya karena halaman terendam lumpur setiap hujan deras.

Perbaikan drainase dan pengendalian aliran air harus segera dilakukan kontraktor, Pemkot Balikpapan, dan pengelola tol agar kegiatan belajar mengajar tidak lagi terganggu. Jika tidak, kejadian ini akan terus berulang setiap musim hujan. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

TIDAK ada pesta. Tidak ada keramaian. Ulang tahun bagi saya bukan perayaan, melainkan mengingatkan hidup di dunia berkurang, dan kematian adalah sesuatu yang pasti.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, momen ini saya lewati bersama istri tercinta dengan sederhana. Pagi ini (13/8), ada kejutan. Kue puding buatan tangannya, lengkap dengan hadiah jam tangan.

Kami punya tradisi saling memberi kejutan setiap tahun. Apalagi ulang tahun kami hanya terpaut lima hari. Istri 8 Agustus dan saya 13 Agustus. Dan kebetulan sama-sama lahir pada 1978.

Di usia 47, saya sudah niatkan, tidak lagi sibuk mengejar ambisi duniawi. Sebagian besar sudah saya lewati. Harapan terbesar sekarang hanyalah melihat ketiga anak tumbuh menjadi kebanggaan, anak sholeh dan sholehah yang kelak mendoakan orang tuanya.

Alfiani Hanifah Salsabila, anak pertama kami, kini sedang mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sambil menyelesaikan semester tujuh di FKIP Universitas Mulawarman. Muhammad Zacky Alghofari, anak kedua, telah menyelesaikan pendidikan di Pondok Gontor dan sedang masa pengabdian. Sedangkan si bungsu, Muhammad Azka Wirsena, memilih jalur pondok sejak SMP di Daarul Ukhuwwah Malang dan saat ini sudah kelas 2.

Hidup, bagi saya, bukan hanya tentang keluarga yang kita besarkan, tapi juga tentang membangun sesuatu yang mampu menampung rezeki banyak orang dan menjadi amal yang terus mengalir. Maka, sejak 2020, saya mulai membangun Media Kaltim Network (MKN), yang kini memiliki lebih dari 40 karyawan di berbagai daerah.

Tahun ini, setelah ucapan dari istri, pesan hangat juga datang dari anak pertama saya, Alfiani, yang memberi doa dan ucapan terbaiknya. Tak lama kemudian, ucapan pertama dari rekan kerja masuk lewat japri dari Adhi Abdian, Kepala Perwakilan Media Kaltim di Samarinda. Setelah itu, pesan-pesan lain mengalir di grup WhatsApp kantor. Doa untuk kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Bagi saya, itu bentuk kekeluargaan yang lebih berharga daripada sekadar formalitas.

Saat ini, di tengah kesibukan mengurus perusahaan, saya mulai memaksakan diri untuk kembali rutin menulis setelah cukup lama terhenti. Sejak tahun lalu, saya juga membangun firma hukum Satu Nusantara Law Firm bersama Mumtazah Bura Datu, rekan kerja yang sebelumnya pernah bersama saya di dunia media. Kegiatan ini memperluas ruang gerak saya, dari dunia media ke ranah hukum.

Bagi saya, ulang tahun bukan sekadar penambahan usia, melainkan momen untuk memastikan langkah ke depan memberi manfaat yang lebih besar. Semoga sisa umur dapat digunakan untuk memberi nilai tambah bagi keluarga dan banyak orang. Barakallahu fiikum. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.