JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Pemerintah RI masih mematangkan persiapan terkait kemungkinan penggunaan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai lokasi penampungan bagi warga Gaza yang dievakuasi.

Di sela peninjauan kesiapan HUT Ke-80 RI di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8/2025), Prasetyo menyampaikan Pulau Galang pernah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai dan dapat menjadi salah satu alternatif.

“Juga harus kita lihat, bahwa kondisi Pulau Galang ini kan juga tidak lagi seperti 2-3 tahun yang lalu, jangan sampai kemudian semangat kita itu nanti akan menimbulkan masalah lain,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah sejak April 2020, mengoperasikan Rumah Sakit Darurat Khusus COVID-19 di Pulau Galang karena keberadaannya yang strategis, dekat dengan Bandara Internasional Hang Nadim dan memiliki akses listrik serta air memadai.

Selain itu, fasilitas ini merupakan eks kamp pengungsian Vietnam yang sudah tersedia bangunan, sehingga hanya perlu renovasi dan penyesuaian untuk kebutuhan penanganan pasien COVID-19 saat itu.

Rumah sakit ini dirancang untuk menampung sekitar 1.000 pasien dan dibagi ke dalam tiga zona fungsi: zona tempat tinggal petugas, zona isolasi dan observasi, serta zona pengembangan lanjutan.
Tujuannya adalah memberikan layanan isolasi yang memadai dan mengantisipasi lonjakan pasien, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali dari luar negeri.

Menanggapi kesiapan fasilitas tersebut bagi rencana evakuasi warga sipil korban perang Gaza, Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan berhati-hati dan memastikan semua langkah yang diambil benar-benar siap secara infrastruktur dan logistik sebelum digunakan untuk menampung pengungsi.

“Kami sangat berhati-hati ya,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar Indonesia memberikan pengobatan kepada sekitar 2.000 warga Gaza yang menjadi korban perang, dengan layanan medis sementara direncanakan di Pulau Galang.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya baru-baru ini menyatakan bahwa rencana ini merupakan misi kemanusiaan, bukan upaya pemindahan penduduk. Setelah sembuh, para pasien akan dipulangkan kembali ke Gaza.

Presiden telah menugaskan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem dan prosedur pelaksanaan program ini.

Sebelumnya, Prabowo juga menyatakan kesiapannya mengevakuasi sekitar 1.000 warga Gaza pada gelombang pertama, yang mencakup korban luka-luka, anak yatim piatu, dan penyintas trauma berat akibat konflik bersenjata dengan Israel. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen dan barang bukti elektronik setelah menggeledah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama terkait kasus kuota haji.

“Tim mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang bukti elektronik,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Lebih lanjut Budi mengatakan KPK mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kemenag yang selama proses penggeledahan turut membantu dan kooperatif.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman tersebut dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

KPK pada 11 Agustus 2025, mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih. Pada tanggal yang sama, KPK mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, dan salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024.
Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

PATI – Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan

Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8/2025).

Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan.

Ia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

“Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful.

Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun.

Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.

Bahkan donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati.

Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati.

Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB , jumlah warga yang ikut melakukan demonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut.  (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI, memohon semua pihak untuk menahan diri saat dia ditanya mengenai unjuk rasa seratusan ribu warga Kabupaten Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.

Seratusan ribu massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memenuhi jalanan di depan Kantor Bupati Pati, Pati, Jawa Tengah, Rabu, untuk berunjuk rasa menuntut Sudewo mundur.

Aksi itu kemudian berujung ricuh terutama setelah ada aksi bakar kendaraan, dan Bupati Sudewo yang menjadi sasaran lempar warga saat berusaha mendengarkan tuntutan warga.

“Kami, selaku pemerintah pusat menaruh perhatian dan memohon kepada semua pihak untuk juga menahan diri baik Pak Bupati, juga secara personal kami berkomunikasi terus. Saya memonitor terus, berkomunikasi dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah. Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik bahwa kita juga menghormati semua proses ya, unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati, kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Pati menggunakan haknya, yaitu semua proses kita hormati, dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di sekitar pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Pras, begitu sapaan populernya, juga menyebutkan pemerintah pusat, khususnya dirinya terus memonitor situasi di Pati sejak awal kebijakan Bupati Sudewo memicu kemarahan publik.

“Tentu kami dari pemerintah pusat, terutama saya sendiri sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” ujar Prasetyo.

Dalam kesempatan yang sama, Pras juga merespons pertanyaan mengenai adanya kabar yang menyebutkan ada korban jiwa akibat kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut. Pras meminta kabar itu perlu diklarifikasi lebih dulu agar informasi yang masih simpang siur tidak tersebar ke masyarakat.

“Kita perlu klarifikasi kembali agar tidak terjadi simpang siur. Kami juga terus meminta laporan kepada pihak terkait mengenai kebenaran informasinya, dan yang kami dapatkan informasi beberapa waktu yang lalu belum menemukan, atau tidak ada yang diinformasikan didapatkan meninggal dunia,” kata Prasetyo Hadi.

Unjuk rasa di Pati berujung ricuh terutama saat Bupati Sudewo muncul di tengah-tengah massa dan hendak mendengarkan aspirasi demonstran. Akan tetapi, kehadiran Sudewo kemudian memicu aksi kemarahan publik terlihat dari aksi lemparan sandal dan botol plastik air minum kemasan ke arah Sudewo.

Kepolisian kemudian membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, dan menangkap 11 demonstran yang diyakini berlaku sebagai provokator. (ANT/KN)