Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan) menampilkan barang bukti kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak pada lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026). (ANTARA/Rio Feisal)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai Rp1,5 miliar yang terdiri atas uang dan sejumlah bukti transaksi atau pemakaian dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk fisik senilai Rp1 miliar yang diamankan dari MLY dan VNZ serta bukti penggunaan uang,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Asep menjelaskan bukti penggunaan uang tersebut seperti Rp300 juta oleh Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono (MLY) untuk DP atau uang muka rumah, Rp180 juta oleh fiskus yang menjadi anggota Tim Pemeriksa KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Rp20 juta oleh Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ).
Bila dijumlahkan, maka bukti penggunaan uang tersebut mencapai Rp500 juta.
“Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan dari kegiatan ini senilai Rp1,5 miliar,” katanya.
Ia lantas mengatakan ketiga orang tersebut kemudian menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak di lingkungan KPP Madya Banjarmasin.
Sebelumnya, pada 4 Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan KPP Banjarmasin, Kalsel.
Pada tanggal yang sama, KPK menangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, seorang aparatur sipil negara (ASN), dan seorang pihak swasta dalam OTT terkait proses restitusi pajak pertambahan nilai sektor perkebunan.
Pada 5 Februari 2026, KPK mengumumkan Mulyono (MLY), pegawai pajak KPP Madya Banjarmasin Dian Jaya Demega (DJD), dan Manajer Keuangan PT Buana Karya Bhakti Venasius Jenarus Genggor (VNZ) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengajuan restitusi pajak. (ANT/KN)
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui wartawan usai sidak ke dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).
TANGERANG — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke dua perusahaan pengelola baja, PT PSM dan PT PSI, di Kawasan Milenium, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026). Langkah ini dilakukan menyusul dugaan penghindaran kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan potensi nilai mencapai Rp500 miliar.
Di lokasi, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap praktik-praktik yang merugikan keuangan negara. Sidak tersebut, menurutnya, merupakan sinyal keras kepada pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan perpajakan.
“Ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain (perusahaan) itu. Jangan melakukan hal seperti ini lagi, kita tidak bisa disogok, kalau main-main kita hajar terus,” tegas Purbaya kepada wartawan melaksanakan kegiatan sidak PT PSI di Tangerang, Kamis (5/2/2026).
Ia mengungkapkan, kedua perusahaan tersebut memiliki kepemilikan campuran antara investor asing dan pengusaha dalam negeri. Modus yang diduga dilakukan adalah menjual produk langsung kepada klien secara tunai untuk menghindari pemungutan PPN.
Berdasarkan penelusuran awal, Kemenkeu mencium potensi kebocoran penerimaan negara hingga ratusan miliar rupiah dari dua perusahaan itu saja. Angka tersebut, kata Purbaya, bisa lebih besar apabila diperluas ke perusahaan lain dengan pola serupa.
“Informasi awal yang kami terima menunjukkan potensi sekitar Rp500 miliar dari dua perusahaan ini. Dan masih ada puluhan perusahaan lain yang tengah kami dalami,” katanya.
Dalam sidak itu, Purbaya juga menyoroti kondisi fisik pabrik yang terlihat sederhana dan kurang terawat, yang dinilai tidak sebanding dengan kapasitas produksi mereka.
“Dari luar terlihat biasa saja, bahkan kumuh. Tapi setelah kami lihat, nilai produksinya besar. Ini mengindikasikan potensi omzet tinggi yang tidak diimbangi kepatuhan pajak,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, di tengah tren pertumbuhan ekonomi yang positif, perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya meningkatkan kontribusi kepada negara, bukan justru menghindari kewajiban.
“Ketika ekonomi tumbuh, usaha juga ikut naik. Harusnya pajak dibayar sesuai aturan agar tidak menimbulkan distorsi pasar,” tegasnya.
Kemenkeu, lanjut Purbaya, kini tengah membidik sekitar 40 perusahaan lain yang diduga melakukan praktik serupa. Dari keseluruhan perusahaan itu, potensi penerimaan negara yang terancam hilang diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp5 triliun per tahun.
“Kalau satu perusahaan saja omzetnya bisa Rp4 triliun sampai Rp5 triliun setahun, bayangkan kalau puluhan perusahaan tidak patuh. Ini giliran mereka memenuhi kewajiban kepada negara,” pungkasnya.
DI tengah ekonomi yang tidak selalu memberi kepastian, kita bisa belajar dari pameran otomotif terbesar di Jakarta, Indonesia International Motor Show (IIMS). Lebih dari satu dekade lalu, saya sempat datang ke ajang ini. Skalanya waktu itu belum seramai sekarang, tetapi suasananya sudah terasa hidup.
Orang datang dengan tujuan berbeda-beda. Ada yang sekadar melihat-lihat, ada pula yang benar-benar serius mencari kendaraan. Dari pengalaman itu saya menangkap bahwa event seperti ini tidak berdiri di atas euforia sesaat, tetapi tumbuh dari konsistensi yang dirawat dari tahun ke tahun.
Kesan itu kembali muncul ketika IIMS 2026 resmi dibuka pada Kamis, 5 Februari 2026, di JIExpo Kemayoran. Bahkan terasa lebih kuat. Pameran ini digelar selama 11 hari, 5–15 Februari 2026. Jam bukanya disesuaikan dengan waktu luang pengunjung. Premium Day pada 5 Februari dibuka pukul 13.00–21.00 WIB, hari kerja 11.00–21.00 WIB, dan akhir pekan 10.00–21.00 WIB. Pengaturan waktu yang detail ini menunjukkan bahwa penyelenggara sangat paham dengan ritme orang untuk datang.
Pendekatan serupa terlihat dari skema tiket. Tiket Exhibition Only dipatok Rp150 ribu untuk Premium Day, Rp50 ribu untuk weekdays, dan Rp90 ribu untuk weekend. Di luar itu, pengunjung diberi pilihan pengalaman tambahan melalui Infinite Live dan Infinite Show, konser musik, atraksi otomotif, dan hiburan—yang bisa diakses lewat sistem bundling atau top-up.
Bahkan tersedia kategori VIP Hospitality, mulai dari Silver Pass, Gold Pass, hingga Premium Pass dengan harga mencapai Rp1.999.999. Dari sini terlihat bahwa penyelenggara memahami kebiasaan pengunjung yang beragam. Ada yang datang untuk melihat tren, ada yang benar-benar ingin membeli, ada yang mengejar hiburan, dan ada pula yang mencari pengalaman eksklusif.
Hal lain yang patut dicatat, IIMS 2026 tidak lagi bergantung pada satu atau dua merek besar. Lebih dari 180 brand otomotif dan industri pendukung hadir. Angka ini menunjukkan bahwa industri otomotif Indonesia sedang tumbuh ke arah yang lebih ramai, lebih kompetitif, dan lebih terbuka.
Merek Jepang masih kuat. Ada Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Nissan, dan Subaru. Brand Eropa dan Korea juga tetap konsisten hadir, seperti BMW, Mercedes-Benz, MINI, dan Hyundai. Namun yang paling terasa adalah menguatnya kendaraan listrik dan merek-merek baru, terutama dari Tiongkok, yakni BYD, Wuling, Chery, MG, GAC Aion, Geely, Zeekr, Xpeng, iCar, Jaecoo, dan lainnya. Ini semakin menegaskan bahwa elektrifikasi bukan lagi wacana, melainkan sudah menjadi arus utama.
Segmen roda dua pun tidak kalah hidup. Selain Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki, hadir pula merek premium seperti Harley-Davidson, Ducati, Triumph, dan BMW Motorrad. Motor listrik seperti Alva dan Polytron juga mendapat ruang tersendiri.
Program yang ditawarkan pun beragam. Ada test drive dan test ride, atraksi otomotif, hiburan, hingga area gaya hidup seperti boating gathering di kawasan danau JIExpo. Inilah salah satu alasan mengapa event semacam ini bisa bertahan dan terus membesar. Pengunjung tidak dipaksa membeli, tetapi diajak merasakan.
Pengunjung memadati area pameran kendaraan pada ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Foto: Istimewa
Lantas, mengapa event seperti ini bisa konsisten digelar di Jakarta? Apakah tidak bisa digelar di Kaltim?
Kaltim kini berada di fase yang berbeda, terlebih sejak hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Komunitas otomotif berkembang, sektor aftermarket bergerak, minat terhadap kendaraan listrik mulai menguat, dan daya beli masih terjaga. Di saat yang sama, Kaltim menjadi bagian penting dari perhatian nasional dan arah pembangunan.
Karena itulah, memasuki HUT ke-6 Media Kaltim pada 14 Juli 2026, kami ingin meninggalkan sesuatu yang berjejak, khususnya bagi industri otomotif di daerah. Dari sanalah gagasan Auto Borneo kami siapkan, sebuah ajang otomotif regional dalam rangka memeriahkan HUT ke-6 Media Kaltim.
Auto Borneo lahir dari keinginan untuk menghadirkan ajang yang benar-benar relevan dengan Kaltim. Bukan meniru IIMS, tetapi memetik pelajaran tentang pentingnya konsistensi. Kami ingin fokus pada kebutuhan daerah, memberi ruang bagi brand nasional dan lokal, komunitas otomotif, UMKM otomotif, bengkel, pelaku aksesori dan suku cadang, serta konten kreatif dan diskusi publik.
Kami membayangkan Auto Borneo bukan sekadar pameran. Ajang ini menjadi tempat orang Kaltim merasa punya ruang sendiri—datang, melihat, mencoba, berdiskusi, lalu pulang dengan pengalaman. Ada display kendaraan, produk baru dan suku cadang, test drive terbatas, talkshow otomotif, aktivasi media, hingga kolaborasi komunitas.
Di tengah situasi ekonomi yang membuat orang berhitung lebih ketat, event seperti ini justru bisa menjadi pemantik. Mal bergerak. Usaha kecil hidup. Promosi tumbuh. Jaringan komunitas menguat. Dan yang sering luput disadari, event ini menghadirkan suasana optimistis, bahwa ekonomi daerah tidak selalu harus dibicarakan dengan nada murung.
Jika Jakarta punya IIMS, maka Kaltim seharusnya juga bisa—dengan ukuran kita, karakter kita, dan kebutuhan kita. Bukan untuk menyaingi siapa pun, melainkan untuk membuktikan bahwa daerah juga mampu menggerakkan industri, komunitas, dan optimisme.
Bukan soal besar atau kecil. Tapi soal keberanian untuk mulai, dan kesediaan untuk bertahan.
Semua itu tentu tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pelaku industri otomotif dan pemerintah daerah. Kami berharap, dukungan itu bisa terbangun bersama demi Auto Borneo 2026 sebagai bagian dari perayaan 6 Tahun Media Kaltim. (*)
JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (4/2/2026) sore ditutup naik didorong oleh penguatan harga emas dan perak, yang mempengaruhi saham emiten-emiten berbasis komoditas tersebut.
IHSG ditutup menguat 24,12 poin atau 0,30 persen ke posisi 8.146,72. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,06 poin atau 1,10 persen ke posisi 832,79.
“IHSG sempat dibuka dan bergerak melemah, sebelum akhirnya ditutup menguat. Berlanjutnya rebound harga emas dan perak menjadi salah satu faktor yang mendorong penguatan indeks,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025, yang mana konsensus memperkirakan sebesar 5 persen year on year (yoy) dari sebelumnya 5,3 persen (yoy) sepanjang tahun 2024.
Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 diperkirakan sebesar 5.2 persen (yoy) dan 1,9 persen quartal on quaratl (qoq) dari sebelumnya 5,04 persen (yoy) dan 1,43 persen (qoq) pada kuartal III-2025.
Dari mancanegara, Ratna mengatakan pelaku pasar akan mencermati data retail sales kawasan Eropa periode Desember 2025, yang diperkirakan tumbuh 2.3 persen (yoy) dari sebelumnya 2 persen pada November 2025.
Selain itu, pelaku pasar juga menantikan pertemuan Europan Central Bank (ECB), yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuan di level 2,15 persen dan deposit facility rate di 2 persen. Sementara itu, pertemuan Bank of England (BoE) diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya tetap di level 3,75 persen.
“Kami memperkirakan IHSG berpotensi uji level 8.200 pada perdagangan Kamis,” ujar Ratna.
Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG bergerak kembali ke zona hijau hingga penutupan perdagangan saham
Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat yaitu dipimpin sektor barang baku yang menguat sebesar 2,97 persen, diikuti oleh sektor industri dan sektor keuangan yang naik masing-masing sebesar 1,13 persen dan 0,97 persen.
Sedangkan, tujuh sektor menurun yaitu sektor barang konsumen non primer yang turun paling dalam minus sebesar 4,16 persen, diikuti oleh sektor infrastruktur dan sektor barang konsumen primer yang turun sebesar 2,33 persen dan 1,46 persen.
Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu MBTO, NZIA, NASI, LAJU dan SURI. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni BIPI, TRUE, UNIQ, MORA dan BUVA.
Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 2.890.404 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 45,43 miliar lembar saham senilai Rp25,74 triliun. Sebanyak 301 saham naik 391 saham menurun, dan 125 tidak bergerak nilainya.
Bursa saham regional Asia sore ini antara lain, indeks Nikkei melemah 427,30 poin atau 0,78 persen ke 54,293,39, indeks Shanghai menguat 34,46 poin atau 0,85 persen ke 4.102,20, indeks Hang Seng menguat 12,55 poin atau 0,05 persen ke 26.847,32, dan indeks Strait Times menguat 21,41 poin atau 0,54 persen ke 4.965,50. (ANT/KN)
Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). ANTARA/Maria Cicilia Galuh
JAKARTA – Mantan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menekankan pentingnya memastikan kepentingan nasional untuk menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan politik luar negeri, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.
Marty menyampaikan apresiasi atas penjelasan Presiden Prabowo Subianto terkait konteks keputusan Indonesia bergabung dengan BoP. Dia mengatakan Presiden telah menegaskan bahwa kepentingan nasional akan menjadi landasan utama dalam keanggotaan Indonesia di BoP.
“Tentunya ditegaskan kembali berulang kali bahwa kepentingan nasional lah yang akan menjadi pedoman kita dalam keanggotaan ini. Dan kami berkeyakinan bahwasanya Bapak Presiden akan senantiasa memperhatikan hal itu,” ujar Marty di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Ia menilai kondisi dunia yang saat ini penuh dengan ketidakpastian dan ketidakadilan bukanlah hal yang baru bagi Indonesia.
Menurutnya, Indonesia telah puluhan tahun menghadapi situasi global serupa dan tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Berdasarkan penjelasan yang diterimanya, kata Marty, Indonesia memandang BoP sebagai bagian dari tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya yang berkaitan dengan Gaza.
Lebih lanjut, Marty menegaskan, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar keanggotaan Indonesia tetap sejalan dengan prinsip dan kepentingan nasional.
“Pandangan Indonesia adalah jelas yang tadi disampaikan Bapak Presiden bahwa ini bagian dari pelaksanaan resolusi PBB mengenai Gaza dan juga Indonesia akan terus-menerus mengevaluasi, akan terus-menerus mengedepankan kepentingan nasional kita,” jelasnya. (ANT/KN)
JAKARTA – BPJS Kesehatan mengatakan, penonaktifan kepesertaan sejumlah Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dilakukan sesuai Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 supaya data penerima bantuan tepat sasaran.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan di Jakarta, Rabu (4/2/2026), menjelaskan bahwa SK tersebut berlaku per 1 Februari 2026. Dia menyebutkan, dalam SK tersebut, telah dilakukan penyesuaian di mana sejumlah peserta PBI JK yang dinonaktifkan, digantikan dengan peserta baru.
“Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan tersebut bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria,” ujarnya.
Sejumlah kriteria peserta PBI JK yang bisa mengaktifkan kembali yaitu pertama, peserta tersebut termasuk dalam daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan pada bulan Januari 2026.
Kedua, jika berdasarkan verifikasi di lapangan, peserta termasuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Ketiga, jika peserta termasuk peserta yang mengidap penyakit kronis, atau dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwanya.
“Peserta PBI JK yang dinonaktifkan tersebut bisa melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan. Selanjutnya, Dinas Sosial akan mengusulkan peserta tersebut ke Kementerian Sosial, dan Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi terhadap peserta yang diusulkan,” katanya.
Jika peserta lolos verifikasi, maka pihaknya akan mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, sehingga peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan kesehatan.
Rizzky menambahkan, untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta yang bersangkutan dapat menghubungi Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, Aplikasi Mobile JKN, atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.
Bagi peserta JKN yang sedang berobat di rumah sakit, jika perlu informasi atau butuh bantuan, juga bisa menghubungi petugas BPJS SATU. Nama, foto dan nomor kontak petugas BPJS SATU terpampang pada ruang publik di rumah sakit tersebut.
Masyarakat juga dapat menghubungi petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) yang secara khusus disediakan rumah sakit untuk melayani kebutuhan informasi dan menangani pengaduan pasien
“Sekali lagi kami imbau kepada masyarakat, selagi masih sehat harap meluangkan waktu mengecek status kepesertaan JKN-nya. Jika ternyata masuk ke dalam peserta yang dinonaktifkan, supaya bisa segera melakukan pengaktifan kembali. Jadi harapannya tidak terkendala jika mendadak perlu JKN untuk berobat,” katanya. (ANT/KN)
JAKARTA – Kementerian Agama mengusulkan kenaikan tunjangan insentif bagi guru madrasah honorer yang belum sertifikasi menjadi Rp400 ribu per bulan dari sebelumnya Rp250 ribu, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru.
“Ke depan kita akan usulkan untuk kenaikan menjadi Rp400 ribu. Rp400 ribu itu belum termasuk gaji dari yayasan, gaji dari madrasah,” ujar Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Fesal Masaad di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Fesal mengatakan usulan tersebut akan dibahas lintas kementerian, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Selama ini, Kementerian Agama memberikan tunjangan insentif sebesar Rp250 ribu per bulan kepada 427 ribu guru honor madrasah yang belum tersertifikasi dan berstatus non-PNS.
Fesal mengatakan insentif tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan guru honorer yang selama ini menerima penghasilan bervariasi dari komite sekolah, dana BOS, maupun yayasan.
“Semua guru honor yang belum disertifikasi kita berikan insentif Rp250 ribu per bulan. Di luar itu, mereka juga tetap menerima gaji dari madrasah atau yayasan, tapi besarannya memang berbeda-beda,” kata Fesal.
Selain insentif bulanan, Kemenag juga memberikan tunjangan khusus bagi guru non-PNS dan nonsertifikasi yang mengabdi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tunjangan tersebut sebesar Rp16 juta per tahun atau sekitar Rp1 juta lebih per bulan.
“Tunjangan khusus ini diberikan sepanjang tahun 2025 bagi guru yang mengajar di daerah 3T. Termasuk juga guru yang sudah disertifikasi,” kata Fesal.
Ia menyebutkan tunjangan khusus tersebut telah disalurkan kepada 8.613 guru madrasah dengan total anggaran sekitar Rp102 miliar dan biasanya dibayarkan secara bertahap setiap tiga bulan.
Di sisi lain, Kemenag juga memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi 181.582 guru non-ASN. Premi BPJS tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Agama.
“Kalau terjadi kecelakaan kerja, guru akan mendapatkan layanan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ini bagian dari perlindungan pemerintah terhadap profesi guru,” ujar Fesal.
Kemenag menegaskan terus mendorong guru honorer madrasah untuk mengikuti sertifikasi agar kesejahteraan mereka meningkat melalui tunjangan profesi yang lebih layak. (ANT/KN)
Surat yang ditulis YBS untuk ibunya (sumber : istimewa)
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya seorang murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa tersebut dinilai sebagai kejadian serius yang menjadi keprihatinan bersama dan membutuhkan perhatian lintas sektor.
Dalam pernyataan resminya, Kemendikdasmen menyampaikan empati kepada keluarga korban, rekan sekelas, para guru, serta seluruh warga sekolah yang terdampak. Pemerintah menegaskan bahwa kesejahteraan psikososial anak merupakan isu kompleks yang tidak dapat dilihat secara parsial.
“Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sehingga membutuhkan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara,” demikian pernyataan Kemendikdasmen, Rabu (4/2/2026).
Kemendikdasmen mengungkapkan bahwa murid yang meninggal dunia tersebut tercatat sebagai penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP), yang penyaluran dananya telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Meski demikian, kementerian menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya dari keluarga rentan, tidak cukup hanya melalui bantuan finansial.
“Pendampingan psikososial, perhatian moral, serta lingkungan tumbuh kembang yang suportif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan anak,” tegas Kemendikdasmen.
Saat ini, Kemendikdasmen melalui Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTT telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan perangkat terkait untuk melakukan pendampingan terhadap keluarga korban. Upaya tersebut mencakup dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya serta akses terhadap layanan sosial yang dibutuhkan.
Kemendikdasmen menilai peristiwa ini sebagai pengingat pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak. Sekolah, orang tua, dan masyarakat disebut memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi terbuka agar anak merasa aman mengekspresikan kerentanan emosionalnya.
Selain itu, Kemendikdasmen mengimbau masyarakat dan media untuk menyikapi informasi secara bijak serta menghindari penyebaran spekulasi yang dapat memperberat beban psikologis keluarga korban dan komunitas sekolah.
“Kami menegaskan pentingnya dukungan bersama dari sekolah, keluarga, masyarakat, media, serta pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman dan suportif, sebagai upaya mencegah peristiwa serupa di masa mendatang,” tutup pernyataan tersebut.
MenPANRB Rini Widyantini, bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, membahas persiapan pelayanan angkutan transportasi mudik Lebaran 2026. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menteri Rini menegaskan, mudik merupakan tradisi penting bagi masyarakat Indonesia sekaligus menjadi tantangan besar dalam pengelolaan arus transportasi.
“Hari ini kita lakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan untuk memastikan kesiapan serta strategi yang akan diterapkan dalam pengelolaan dan antisipasi lonjakan arus mudik Idulfitri 1447 H mendatang,” ujarnya.
Dalam koordinasi ini, Kemenhub ditunjuk sebagai leading sector dalam penyelenggaraan layanan transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Sementara Kementerian PANRB memastikan koordinasi antarinstansi dan kesiapan layanan publik sesuai prinsip pelayanan publik yang adil, inklusif, dan merata.
Menteri Rini menekankan pentingnya memperhatikan kebutuhan kelompok rentan selama mudik, termasuk lansia, difabel, ibu hamil, dan anak-anak. “Pemerintah berkomitmen memastikan setiap warga negara mendapatkan pelayanan yang aman, nyaman, dan adil selama perjalanan mudik,” katanya.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam menjamin kelancaran arus mudik Lebaran, sekaligus memastikan kualitas layanan publik yang optimal bagi seluruh masyarakat.
E-Paper Lengkap
Versi Mobile
