Beranda blog Halaman 332

HUT RI ke-80, Ratusan Warga Binaan Terima Remisi dan 12 Orang Langsung Bebas

TENGGARONG – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia membawa kabar gembira bagi sejumlah warga binaan Lapas Kelas II A Tenggarong. Sebanyak 12 orang dinyatakan langsung bebas setelah mendapatkan remisi khusus, sementara ratusan lainnya memperoleh pengurangan masa hukuman.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpina Daerah (Forkopimda) hadir menyaksikan langsung pemberian remisi umum dan remisi khusus dasawarsa 10 tahunan di Lapas Tenggarong, Sabtu (17/8/2025).

“Remisi umum dan remisi dasawarsa hari ini menjadi hadiah kemerdekaan bagi warga binaan. Kita juga tadi bertemu dengan beberapa yang langsung bebas dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Ini patut kita syukuri,” ujar Aulia.

Dalam kesempatan itu, Aulia menyampaikan apresiasi atas pembinaan yang dijalankan di Lapas Kelas IIA Tenggarong, Lapas Perempuan, hingga Lapas Anak. Menurutnya, pembinaan di lapas tidak hanya sebatas hukuman, melainkan juga pemberdayaan.

“Tadi kita lihat sendiri hasil karya warga binaan, mulai dari kerajinan ukiran, kursi, hingga produk bakery. Bahkan ada program ketahanan pangan dengan lahan pertanian bekerja sama pihak ketiga. Hasilnya langsung dibeli dan kembali untuk kesejahteraan warga binaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembinaan spiritual juga mendapat perhatian. Tahun lalu telah dilaksanakan khataman Al-Qur’an, dan tahun ini akan kembali digelar dengan melibatkan warga binaan.

“Artinya, pembinaan di lapas ini berjalan baik dan lengkap, mulai dari keterampilan, kemandirian, sampai pembinaan rohani. Kita ingin warga binaan yang bebas nanti bisa lebih produktif, berdaya, dan diandalkan kembali di tengah masyarakat,” tegas Aulia.

Jumlah penghuni Lapas Tenggarong saat ini tercatat sebanyak 1.511 orang. Dari jumlah tersebut, ratusan mendapatkan remisi, baik Remisi Umum (RU) maupun Remisi Dasawarsa (RD):

• Remisi Umum (RU):
• Usulan: 901 orang
• RU I (pengurangan masa pidana): 872 orang
• RU II (langsung bebas): 28 orang (6 orang bebas hari ini)

• Remisi Dasawarsa (RD):
• Usulan: 1.054 orang
• RD I (pengurangan masa pidana): 961 orang
• RD II (langsung bebas): 22 orang (6 orang bebas hari ini)

Aulia menegaskan, sekitar 80 persen warga binaan Lapas Tenggarong adalah warga Kukar. Karena itu, Pemkab Kukar akan terus berkolaborasi dengan pihak lapas untuk memastikan mereka mendapat pembinaan optimal.

“Kami tidak tinggal diam. Pemkab akan membersamai Lapas dalam membina warga Kukar agar setelah bebas bisa berkontribusi positif bagi masyarakat,” ucapnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Aul-Rendi Ziarah ke TMP Bukit Biru, Warisi Semangat Pahlawan untuk Bangun Kukar

TENGGARONG – Usai melaksanakan upacara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin (Aul-Rendi) menggelar ziarah nasional, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Biru Tenggarong, Sabtu (17/8/2025).

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar turut mendampingi. Ziarah diawali dengan upacara penghormatan, dilanjutkan tabur bunga di pusara para pahlawan yang telah gugur demi bangsa dan negara.

“Ya, kita dengan melaksanakan proses tabur bunga ini merefleksi kembali perjuangkan para pahlawan bangsa. Tentunya kita ingin mewarisi semangat rela berkorban, semangat perjuangan yang sudah mereka lakukan untuk negeri dan bangsa ini,” ujar Aulia.

Menurutnya, pengorbanan para pahlawan harus menjadi sumber inspirasi bagi generasi saat ini. Jika dulu mereka rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi kemerdekaan, maka masyarakat kini diminta melanjutkan dengan pengorbanan dalam bentuk kerja keras dan kontribusi nyata bagi pembangunan.

“Kita mungkin hari ini hanya disuruh berkorban materi. Tapi mereka sudah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa ini. Mudah-mudahan semangat ini yang akan menjadi inspirasi kita dalam membangun Kukar,” tegas Aulia.

Momentum ziarah nasional ini juga menjadi pengingat bahwa pembangunan Kukar harus berjalan berlandaskan nilai perjuangan, kebersamaan, dan cinta tanah air, sebagaimana yang telah diwariskan oleh para pahlawan bangsa

“Merdeka,” tutupnya dengan semangat. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Ini Pesan Edwin Santoso Untuk WBP Penerima Remisi HUT ke-80 RI

0

PASER – Sebanyak 605 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Tanah Grogot mendapatkan remisi umum dan remisi dasawarsa pada HUT ke-80 RI. 12 diantaranya bahkan dapat menghirup udara bebas, Minggu (17/8/2025).

Penyerahan remisi ini turut dihadiri Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Edwin Santoso. Secara khusus, ia berpesan kepada 12 WBP agar mampu mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang mereka peroleh selama menjalani masa pembinaan.

“Saya ucapkan selamat kepada warga binaan yang mendapat remisi, semoga ketika sudah bebas bisa kembali beraktivitas normal,” kata Edwin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menekankan pentingnya memanfaatkan setiap program pembinaan yang telah dilakukan selama menjalani pembinaan di Rutan Kelas II B Tanah Grogot. Harapan pun ia titipkan agar WBP yang telah bebas agar dapat beradaptasi di masyarakat.

Ia menilai remisi sebagai hak bagi warga binaan yang berkelakuan baik dan berharap pengalaman tersebut menjadi bekal berharga untuk berkontribusi positif di tengah masyarakat. Berberkat program pembinaan agar dapat pula berdampak bagi perekonomian mantan WBP.

“Untuk warga binaan yang mendapat remisi, semoga ketika sudah kembali ke masyarakat umum bisa mengaplikasikan pembinaan yang sudah dijalani,” tambah Edwin.

Total 605 warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 12 orang di antaranya mendapatkan “remisi kombo,” yakni kombinasi remisi umum di Hari Kemerdekaan dan remisi dasawarsa yang hanya diberikan setiap 10 tahun.

“Alhamdulillah yang mendapat remisi mencapai 605 orang,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Ketika Driver Ojol dan Taksi Online Melawan: Maxim Bandel Tarif, Grab Bermain Promo, Gojek Paling Patuh?

SAYA tidak pernah menggunakan ojek online (ojol) maupun taksi online Maxim untuk angkutan orang. Aplikasi ini hanya saya pakai untuk jasa angkutan barang. Tarifnya bisa berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu sekali jalan di dalam kota. Bahkan lebih mahal bila antar kota. Sedangkan untuk kebutuhan harian, saya jarang menggunakannya.

Jika pun terpaksa, ketika tidak memakai kendaraan pribadi atau sedang berada di luar kota, maka pilihannya menggunakan Grab atau Gojek. Karena itulah, ketika polemik tarif Maxim di Kaltim mencuat, saya merasa perlu menelaah lebih jauh. Bagaimana sebenarnya aturan tarif di Kaltim, siapa yang mematuhi, dan siapa yang mencoba melanggar.

Perlu ditegaskan, persoalan yang mencuat bukan hanya soal taksi online atau Angkutan Sewa Khusus (ASK) berbasis mobil. Tetapi juga menyentuh layanan ojek online (ojol) roda dua. Regulasi resmi memang ditetapkan untuk tarif ASK. Batas bawah Rp5.000 per kilometer, batas atas Rp7.600, dan tarif minimal Rp18.800 untuk 4 kilometer pertama.

Namun praktiknya, masalah tarif dan promo juga membelit ojol. Terutama Grab dan Maxim, yang kerap memainkan harga melalui fitur “slot,” “akses hemat,” hingga “double order”. Bagi driver, promo ini membuat penghasilan semakin tergerus.

Kekecewaan itu meledak dalam aksi besar pada 11 Agustus 2025 lalu. Jalan Gajah Mada, Samarinda, lumpuh selama sembilan jam akibat demonstrasi ribuan pengemudi ojol dan taksi online dari Samarinda, Balikpapan, dan Tenggarong, yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB).

Mereka menuntut penegakan SK Gubernur soal tarif ASK, sekaligus mendesak dihapuskannya fitur promo yang dianggap merugikan. Dalam audiensi tujuh jam dalam debat panas, perwakilan AMKB menegaskan aplikator tidak boleh seenaknya menentukan tarif, sementara Grab beralasan tarif sudah dinaikkan sejak Mei 2025. Tapi promo tetap dijalankan karena kebijakan pusat. Sedangkan Maxim sepertinya masih setengah hati. Tidak ada komitmen untuk penyesuaiannya.

Dishub Kaltim memberi batas waktu hingga 15 Agustus 2025 bagi para aplikator untuk melakukan penyesuaian. Untuk layanan roda empat, tarif Angkutan Sewa Khusus (ASK) wajib disesuaikan dalam 2×24 jam. Sedangkan untuk roda dua, fitur-fitur promo yang dinilai merugikan pengemudi diberi tenggat 10 hari untuk dihapus.

Driver ojol mengangkat poster protes kebijakan promo aplikator.
Massa aksi AMKB membentangkan spanduk tuntutan tarif sesuai aturan.

Pemerintah menegaskan, jika kesepakatan ini diabaikan, maka sanksinya adalah penutupan kantor operasional, khususnya di Samarinda dan Balikpapan. Namun hingga tenggat berakhir, tidak semua aplikator menjalankan komitmen.

Gojek relatif lebih patuh dan konsisten dalam menyesuaikan tarif ASK. Grab sudah menyesuaikan tarif mobil, tetapi masih dinilai bermasalah di sektor ojol karena promo. Sementara Maxim justru paling mencolok ketidakpatuhannya. Tarif yang mereka terapkan tidak pernah konsisten. Pernah melambung hingga Rp12.000 per kilometer, di atas batas atas, lalu turun hingga Rp4.700 per kilometer, di bawah batas bawah.

Akhirnya, karena tidak mematuhi ultimatum, pada Jumat, 15 Agustus 2025 Dishub Kaltim bersama Satpol PP kembali menyegel kantor operasional Maxim di Samarinda. Plt Kadishub Irhamsyah menegaskan langkah ini hanya tindak lanjut dari kesepakatan dengan driver. Kasatpol PP Munawar menyebut pertemuan sebelumnya sebagai “kesepakatan yang tidak sepakat,” karena semua aplikator menolak tanda tangan. “Kami terpaksa menutup kembali untuk yang kedua kalinya,” tegas Kepala Bidang Trantibum Satpol PP, Edwin Noviansyah.

Sikap Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud tak kalah tegas. “Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” tegasnya. Menurut Rudy, Grab dan Gojek setidaknya sudah berusaha menyesuaikan, hanya Maxim yang tetap membandel.

Lalu, kenapa Maxim sulit menyesuaikan? Jawabannya normatif. Mereka menyebut sistem aplikasi internasional belum sinkron, tarif rendah untuk menarik konsumen, tarif tinggi akibat mekanisme dinamis. Alasan yang tidak masuk akal.

Kalau Grab dan Gojek yang sama-sama perusahaan global bisa tunduk pada aturan lokal, mengapa Maxim tidak? Dugaan kuat, Maxim sengaja menguji batas regulasi, bermain di celah hukum untuk merebut pasar dengan cara merugikan driver dan penumpang.

Polemik tarif transportasi daring di Kaltim bukan soal hitung-hitungan ongkos, tapi soal kepatuhan dan perlindungan. Grab masih menyisakan masalah promo yang menekan driver. Maxim jelas melanggar aturan tarif. Sementara Gojek relatif paling patuh. Jika dibiarkan, konsumen bisa dieksploitasi, driver semakin tertekan, dan aturan daerah tidak lagi dihormati.

Penyegelan kantor Maxim adalah langkah tepat, tapi jelas belum cukup. Pemerintah juga harus menertibkan promo di Grab. Regulasi harus ditegakkan menyeluruh, adil, dan tanpa pandang bulu.

Aturan tarif adalah kewajiban hukum. Kaltim tidak boleh jadi tempat uji coba bisnis yang melanggar aturan. Pemprov Kaltim harus tegas berpihak pada konsumen, driver, dan keadilan sosial di tengah ekonomi digital.(*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Bendera Raksasa di Batu Dinding Jadi Magnet Kebersamaan Pemuda Kukar

TENGGARONG – Tebing Batu Dinding di Kecamatan Samboja Barat berubah menjadi panggung kebersamaan ribuan pemuda dalam merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Sebuah bendera merah putih berukuran 25 x 15 meter dikibarkan pada Minggu (17/8/2025) dalam rangkaian acara Kolaborasi Pesisir 2025.

Camat Samboja, Damsik, menyebut kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan wujud ekspresi masyarakat yang ingin merayakan kemerdekaan dengan cara istimewa. “Tahun ini skalanya lebih besar dibanding tahun sebelumnya, karena melibatkan tiga kecamatan, yaitu Samboja Barat, Samboja, dan Muara Jawa,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Tak hanya mengibarkan bendera, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan bela negara. Sekitar 300 peserta dari berbagai komunitas turut serta, dengan dukungan penuh pemerintah kecamatan, mahasiswa KKN, penggiat outdoor, hingga komunitas kemping se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Steering Committee Kolaborasi Pesisir 2025, Syaiful, menuturkan pengibaran dilakukan dengan standar profesional, melibatkan panitia yang memiliki keahlian rope access dan rock climbing. “Selain pengibaran bendera, kegiatan ini juga dirangkai dengan Kemping Terbuka untuk para penggiat outdoor se-Kalimantan Timur (Kaltim),” katanya.

Menurut Syaiful, kegiatan di Batu Dinding ini sekaligus membuka ruang kolaborasi baru antarorganisasi dan komunitas lintas daerah. “Kegiatan seperti ini jarang dilakukan, sejauh ini hanya pernah di Paser dan Samboja. Karena itu banyak yang penasaran,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kolaborasi Pesisir 2025 akan terus berlanjut dengan konsep berkesinambungan. “Konsepnya akan dibuat berkesinambungan, dengan lokasi dan ide yang berbeda setiap tahunnya, agar selalu menghadirkan kesan mendalam,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pariwisata Jadi Jalan Baru Perkuat Fiskal Desa di Kukar

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menilai sektor pariwisata desa bukan hanya soal destinasi wisata, tetapi juga menjadi kunci memperkuat kemandirian fiskal desa. Melalui dukungan dana dan kelembagaan, Pemkab Kukar mendorong desa-desa menggali potensi pariwisata yang dimiliki.

Bupati Kukar, dr Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa pengembangan pariwisata sejalan dengan visi misi Kukar Idaman Terbaik. “Kita sekarang sudah menggalakkan kepada desa-desa utk melihat potensinya, kalau memang ada potensi pariwisata kita berharap ada dikembangkan ke arah itu,” ungkap Aulia, Sabtu (16/8/2025).

Pemkab memastikan dukungan tidak berhenti pada arahan. Kehadiran Anggaran Dana Desa (ADD) dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah (BKKD) diproyeksikan untuk menopang pengembangan pariwisata. Ketika sektor ini berhasil memberi pemasukan melalui Penghasilan Asli Desa (PADes), secara langsung akan menguatkan ketahanan fiskal desa.

Tak hanya itu, BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih yang baru dibentuk juga menjadi instrumen baru dalam memperluas sumber pendapatan desa. “Tentunya potensi pariwisata yang bisa digali dan dikuatkan untuk menjamin kekuatan fiskal desa semakin kuat,” lanjutnya.

Aulia berharap desa semakin mandiri melalui penguatan sektor ini. Meski demikian, ia menegaskan Pemkab tetap hadir memastikan keberlangsungan pembangunan desa. “Tapi kalau fiskal desa semakin kuat maka pembangunan semakin banyak dan semakin membaik lagi,” tutup Aulia. (Adv)

Setelah 13 Tahun Akhirnya Ada Siswa Kukar di Jajaran Cadangan Paskibraka Nasional

TENGGARONG – Setelah lebih dari satu dekade vakum, Kutai Kartanegara (Kukar) akhirnya kembali menorehkan jejak di ajang seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Bevarina Karisma Izzari, siswi SMAN 1 Tenggarong, sukses menembus seleksi ketat di tingkat pusat meski hanya menempati daftar cadangan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menilai pencapaian ini patut diapresiasi. “Ini capaian luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan bisa dievaluasi dan diperbaiki kekurangannya sehingga ada siswa Kukar yang lolos ke tingkat pusat,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Rinda menjelaskan, Bevarina memiliki kualitas yang memenuhi kriteria seleksi. “Secara fisik dia sempurna, hanya saja memang belum rezekinya tahun ini,” tambahnya. Dengan tinggi badan di atas 165 cm, kondisi kesehatan prima, serta penampilan yang sesuai standar, Bevarina dinilai layak bersaing di level nasional.

Selama proses seleksi, Kesbangpol Kukar terus memberikan pendampingan penuh. Meski belum berhasil menjadi anggota utama Paskibraka nasional, Bevarina dipercaya menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

“Harapan kami, tahun depan ada putra-putri Kukar yang benar-benar bisa mewakili di Paskibraka pusat,” tegas Rinda. (Adv)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Meski APBD Defisit, Layanan Dasar di Kukar Tetap Diprioritaskan

TENGGARONG – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam menjaga layanan publik. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas.

Kondisi defisit ini terjadi setelah dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya mencapai Rp 3 triliun di tahap pertama, baru terealisasi setengahnya. “Dana tersebut tidak hilang, hanya ditunda pencairannya. Realisasinya direncanakan pada 2026,” ujar Aulia, Jumat (15/8/2025).

Ia menjelaskan, kekurangan transfer dana tersebut merupakan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Untuk mengantisipasi, Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi belanja dengan memangkas pos yang dianggap masih bisa ditunda.

“Kami pastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap berjalan. Yang dikurangi adalah pengadaan barang dan jasa yang masih bisa ditunda,” katanya.

Aulia juga memastikan pembangunan yang sudah berjalan tidak akan terganggu. Proyek-proyek yang telah berkontrak tetap dilanjutkan, sementara yang belum berjalan atau belum memiliki kontrak akan ditunda. “Kami sudah tetapkan rambu-rambunya. Kalau belum jalan dan belum ada kontrak, itu yang kita tunda,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

Camat Harap HUT ke-80 RI Jadi Momentum Kebersamaan untuk Majukan Samboja

TENGGARONG – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Kecamatan Samboja bukan hanya soal seremoni, tetapi juga ajang memperkuat kebersamaan masyarakat. Camat Samboja, Damsik, menegaskan bahwa persiapan menjelang perayaan sudah hampir rampung dan seluruh elemen bersatu menyukseskannya.

“Alhamdulillah, sampai hari ini persiapan sudah hampir 80 persen. Saat ini kita masuk tahap geladi bersih,” ujarnya, Sabtu (16/8/2025).

Ia menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan telah berlangsung sejak beberapa hari lalu, termasuk pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kecamatan Samboja. Agenda juga mencakup gladi kotor, gladi bersih, hingga ziarah ke makam pahlawan di dua wilayah, Samboja dan Samboja Barat.

“Untuk di Samboja, ziarah dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Sungai Seluang,” jelasnya.

Puncak kegiatan akan digelar Minggu (17/8/2025) pagi bertepatan dengan detik-detik proklamasi. Damsik berharap momen ini menjadi energi baru bagi masyarakat Samboja untuk terus maju.

“Ke depan, saya selalu berharap pemerintahan kecamatan bersama semua pihak bisa bekerja keras agar Kecamatan Samboja semakin maju dan sejahtera. Mudah-mudahan bisa lebih hebat lagi,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Rendi Solihin Ungkap Tantangan Hidupkan Lagi Skytower dan Kereta Gantung Pulau Kumala

TENGGARONG – Wacana mengoperasikan kembali Skytower dan kereta gantung Pulau Kumala kembali mencuat. Dua wahana ikonik ini pernah menjadi daya tarik utama Pulau Kumala, pada masa kejayaannya. Namun, Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan bahwa upaya menghidupkan kembali wahana tersebut bukan perkara mudah, karena terkendala biaya yang sangat besar.

“Mengenai kereta gantung, pembahasan sempat dilakukan. Namun, biaya perawatannya sangat tinggi, hampir setara dengan membangun unit baru. Ditambah lagi, alat ini merupakan produk luar negeri dengan spare part dari Jerman, sehingga menyulitkan dari segi ketersediaan maupun biaya,” jelas Rendi, Sabtu (16/8/2025).

Ia menambahkan, opsi perbaikan kereta gantung lama dinilai tidak ekonomis. Selain usia peralatan yang sudah tua, teknologi transportasi wisata kini sudah berkembang dengan banyak alternatif produk baru yang lebih efisien serta murah dari segi pengadaan dan perawatan.

Rendi bahkan mengungkapkan, hanya untuk mendatangkan tenaga ahli dari Jerman guna memeriksa kondisi kereta gantung lama, dibutuhkan biaya sangat besar.

“Untuk mendatangkan tenaga ahli untuk melihat kondisi kereta gantung kita butuh anggaran hampir Rp500 juta selama 15 hari. Itu baru datang ke sini, belum melihat kekurangannya. Sehingga ini butuh biaya yang sangat besar,” tegasnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap membuka peluang untuk menghadirkan kembali wahana ikonik Pulau Kumala dengan pendekatan yang lebih realistis. Alternatif teknologi modern dengan biaya perawatan lebih rendah disebut bisa menjadi solusi agar Pulau Kumala kembali hidup sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Timur. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i