TENGGARONG – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak menyurutkan langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam menjaga layanan publik. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap menjadi prioritas.
Kondisi defisit ini terjadi setelah dana transfer dari pemerintah pusat yang seharusnya mencapai Rp 3 triliun di tahap pertama, baru terealisasi setengahnya. “Dana tersebut tidak hilang, hanya ditunda pencairannya. Realisasinya direncanakan pada 2026,” ujar Aulia, Jumat (15/8/2025).
Ia menjelaskan, kekurangan transfer dana tersebut merupakan dampak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Untuk mengantisipasi, Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi belanja dengan memangkas pos yang dianggap masih bisa ditunda.
“Kami pastikan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tetap berjalan. Yang dikurangi adalah pengadaan barang dan jasa yang masih bisa ditunda,” katanya.
Aulia juga memastikan pembangunan yang sudah berjalan tidak akan terganggu. Proyek-proyek yang telah berkontrak tetap dilanjutkan, sementara yang belum berjalan atau belum memiliki kontrak akan ditunda. “Kami sudah tetapkan rambu-rambunya. Kalau belum jalan dan belum ada kontrak, itu yang kita tunda,” tegasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
