TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan potensi wisata Pulau Kumala. sebagai ikon rekreasi andalan daerah. Selain pembangunan berbagai wahana, kini muncul pula gagasan baru untuk menghadirkan kebun binatang di kawasan tersebut.
Rendi menjelaskan, ide pembangunan kebun binatang ini awalnya disampaikan oleh Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, dengan mempertimbangkan pengalaman sukses pembangunan mini zoo di Tabang oleh PT Bayan. Menurutnya, keberadaan kebun binatang dapat memberikan nilai tambah bagi Pulau Kumala dan menarik lebih banyak wisatawan.
“Jika terwujud, kebun binatang bisa menjadi daya tarik tambahan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui peningkatan PAD bagi Kutai Kartanegara,” jelas Rendi.
Pulau Kumala sendiri selama ini dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di Kukar, dengan berbagai rencana pengembangan yang tengah digarap. Kehadiran gagasan kebun binatang diharapkan mampu memperkuat posisi pulau ini sebagai pusat wisata keluarga dan edukasi di Kalimantan Timur.
Dengan konsep wisata yang semakin variatif, Pemkab Kukar optimistis Pulau Kumala bisa kembali hidup dan memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (Adv)
TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menaruh perhatian serius pada pengembangan Pulau Kumala, sebagai ikon wisata andalan daerah. Dalam kunjungannya akhir pekan ini, ia meninjau langsung progres pembangunan waterboom yang tengah dikerjakan di kawasan wisata tersebut.
“Hari ini kami berkunjung ke Pulau Kumala untuk menikmati suasana akhir pekan sekaligus melihat potensi serta progres pembangunan yang sedang berjalan,” sebutnya, Sabtu (16/8/2025).
Pulau ini memang sejak lama menjadi bahan pembicaraan, banyak masukan dan wacana terkait pemanfaatannya. Mulai dari rencana pembangunan lapangan golf hingga berbagai fasilitas wisata lain.
“Semua itu masih berupa wacana, dan nantinya akan diputuskan mana yang paling realistis dan bermanfaat,” bebernya.
Proyek waterboom sendiri sudah dimulai sejak 2023, dilanjutkan pada 2024 serta 2025, dan ditargetkan rampung pada 2026 dengan tahap akhir berupa landscape finishing. Kehadirannya digadang-gadang bakal menjadi daya tarik utama Pulau Kumala. Sekaligus magnet baru wisatawan dari berbagai daerah.
Fasilitas yang disiapkan pun tidak main-main. Waterboom Pulau Kumala dirancang dengan wahana lengkap, mulai dari kolam ombak, kolam arus, area bermain anak, hingga kolam khusus dewasa. Jika sesuai rencana, wahana ini bisa menjadi waterboom terlengkap di Kalimantan Timur (Kaltim)
“Harapannya, setelah selesai, waterboom ini bisa menjadi tempat rekreasi masyarakat Kutai Kartanegara sekaligus menarik wisatawan dari luar daerah,” tutupnya. (Adv)
TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, menyoroti persoalan akses menuju Pulau Kumala yang hingga kini masih menjadi tantangan, dalam pengembangan kawasan wisata ikonik tersebut.
Saat ini, pengunjung hanya bisa menyeberang melalui Jembatan Repo-Repo. Namun, jalur ini dinilai kurang ideal terutama ketika cuaca mendung atau hujan yang menimbulkan kekhawatiran bagi wisatawan.
Rendi mengungkapkan bahwa sebelumnya sempat muncul wacana pembangunan jembatan khusus kendaraan, menuju Pulau Kumala. Namun, rencana itu sulit direalisasikan karena kebutuhan anggaran yang sangat besar.
“Biayanya bisa mencapai sekitar Rp 800 miliar, dan secara hitungan bisnis dinilai tidak sebanding,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar tengah mempertimbangkan opsi penyebrangan mobil langsung ke Pulau Kumala. Setelah sampai di dalam kawasan, pengunjung nantinya akan difasilitasi kendaraan listrik untuk berkeliling pulau.
“Opsi ini dinilai lebih efisien dan realistis,” tegasnya.
Rencana penggunaan kendaraan listrik ini sekaligus sejalan dengan konsep ramah lingkungan yang diusung dalam pengembangan Pulau Kumala. Harapannya, akses wisata yang lebih nyaman akan mendorong jumlah kunjungan wisatawan dan menghidupkan kembali Pulau Kumala sebagai destinasi unggulan di Kalimantan Timur (Kaltim). (Adv)
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan dana Rp1.376,9 triliun dari anggaran belanja pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk program bantuan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
“Pemerintah daerah sering menyampaikan butuh untuk membantu masyarakat. Tapi, masyarakat banyak mendapat bantuan langsung dari pemerintah pusat. Itu nilainya Rp1.378,9 triliun sendiri,” katanya dalam konferensi pers mengenai RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dia memerinci, alokasi dana Rp1.376,9 triliun untuk bantuan langsung bagi rakyat akan disalurkan antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak Rp28,7 triliun serta Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan program beasiswa lain Rp88,6 triliun.
Alokasi dana tersebut juga akan disalurkan melalui Program Kartu Sembako (Rp43,8 triliun), bantuan iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp69 triliun, renovasi/revitalisasi sekolah (Rp22,5 triliun), serta cek kesehatan gratis, penanggulangan tuberkulosis, dan revitalisasi Rp7,3 triliun).
Selain itu, alokasi dana untuk bantuan langsung akan digunakan untuk menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Program Makan Bergizi Gratis atau MBG (Rp335 triliun), Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda (Rp27,9 triliun), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Rp83 triliun).
Dana untuk bantuan langsung akan disalurkan pula untuk program subsidi energi dan kompensasi (Rp381,3 triliun), program subsidi non-energi (Rp108,8 triliun), serta tunjangan profesi guru dan tunjangan profesi dosen non-pegawai negeri sipil (Rp63,5 triliun).
Alokasi dana tersebut juga akan dimanfaatkan untuk program preservasi jalan dan jembatan (Rp24,9 triliun), perumahan (Rp48,7 triliun), bendungan dan irigasi (Rp12 triliun), lumbung pangan (Rp22,4 triliun), Bulog dan cadangan pangan (Rp28,5 triliun), serta kampung nelayan dan pergaraman nasional (Rp6,6 triliun).
“Ini semua letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Sehingga memang APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat langsung kepada masyarakat di daerah. Belanja K/L dan transfer ke daerah ini menjadi satu kesatuan,” kata Sri Mulyani.
Menurut Menteri Keuangan, alokasi dana untuk belanja pemerintah pusat dalam RAPBN 2026 sebesar Rp3.136,5 triliun.
Dalam hal ini, pagu anggaran untuk kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan Rp1.498,3 triliun atau naik dari pagu indikatif Rp1.167,8 triliun.
Alokasi anggaran non-K/L ditetapkan sebesar Rp1.638,2 triliun dan anggaran untuk transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp650 triliun.
Anggaran belanja negara dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp3.786,5 triliun. (ANT/KN)
JAKARTA – Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) untuk Indonesia Abdulla Salem Al-Dhaheri mengungkapkan bahwa Uni Emirat Arab sangat berminat untuk meningkatkan investasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia pada sektor-sektor prioritas.
“Kami bersemangat dan amat berminat, dan kami telah menyampaikan ketertarikan untuk berinvestasi bersama Danantara,” kata Al-Dhaheri ditemui usai penutupan 2025 Human Fraternity Fellowship di Kediaman Duta Besar UAE di Jakarta, Jumat (15/8/2025) malam.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah bertemu mitra dari Danantara dan menyampaikan maksud tersebut. Karena pembicaraan masih dalam tahap awal dan belum ada hasil konkret yang disepakati, besar investasi tersebut belum diketahui.
Meski demikian, Dubes UAE menyampaikan bahwa pihaknya ingin berkontribusi pada sektor-sektor prioritas Danantara, di antaranya pada sektor infrastruktur, pelabuhan, dan kesehatan.
UAE juga mengincar penguatan investasi untuk hilirisasi komoditas, antara lain nikel oksida untuk produksi aluminium serta alumina hijau.
“Kami masih dalam tahap diskusi, belum ada hasil konkret, tapi kami harap pembicaraan dapat terus berlanjut hingga tercapai keluaran yang konkret,” kata Dubes Al-Dhaheri.
Adapun pada awal tahun ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa UAE siap menanamkan modal 10 miliar dolar AS atau Rp163,3 triliun (kurs Rp16.330) ke Danantara dengan skema perusahaan patungan untuk pengembangan elektrifikasi energi terbarukan.
Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan dibutuhkan penanaman modal asing dan dalam negeri senilai Rp13.032,8 triliun dalam rentang 2025–2029. Ia pun meyakini Danantara dapat membantu merealisasikan target investasi sebesar Rp2.175,26 triliun pada 2026.
“Danantara ini menimbulkan keyakinan atau confidence(kepercayaan diri) dari para investor, terutama investor luar negeri saat mereka berinvestasi di Indonesia,” ucap Rosan dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Rosan menyampaikan Danantara yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia, membantu para investor luar negeri untuk melihat mana saja proyek-proyek di Indonesia dengan tingkat keuntungan yang baik. (ANT/KN)
JAKARTA – Sebuah kapal terbakar di perairan dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (16/8/2025) pagi.
“Informasi satu unit kapal terbakar di Jalan Dermaga Barat Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pukul 07.52 WIB,” kata Kasiops Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu Gatot Sulaeman di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Ia menyebut, pihaknya telah mengerahkan lima unit mobil pemadam kebakaran (damkar) untuk memadamkan kebakaran itu.
Ia mengatakan informasi di lokasi, kapal yang terbakar saat ini masih di tengah dan sedang dilakukan penarikan kapal agar dibawa ke pinggir untuk dievakuasi.
“Aksi pemadaman dapat dilakukan jika kapal sudah di pinggir dermaga,” kata dia. (ANT/KN)
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit mobil dalam penggeledahan di rumah seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Agama di Depok. Langkah ini terkait penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.
“Terkait dengan pengeledahan yang dilakukan di salah satu rumah milik ASN di Kementerian Agama yang berlokasi di wilayah Depok, tim mengamankan satu unit kendaraan roda empat,” jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).
Ia menambahkan bahwa mobil yang diamankan adalah Toyota Innova Zenix.
“Sudah, mobil yang sudah diamankan dan disitulah penyidik saat ini posisinya sudah di gedung KPK, sudah diamankan,” kata Budi.
Budi juga mengungkapkan bahwa pada hari yang sama KPK turut menggeledah kediaman mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) di Condet, Jakarta Timur.
“Ya benar hari ini tim melanjutkan rangkaian penggeledahan terkait perkara penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji, di mana tim hari ini melakukan penggeledahan di dua lokasi,” ujarnya.
“Pertama di Depok, rumah kediaman ASN Kementerian Agama dan tim mengamankan satu unit kendaraan roda empat. Kedua tim melakukan penggeledahan di rumah YCQ [Yaqut Cholil Qoumas] yang berlokasi di daerah Jakarta Timur,” lanjutnya.
Dari penggeledahan di rumah Gus Yaqut, KPK juga menyita dokumen dan barang bukti elektronik (BBE), termasuk ponsel. Budi menjelaskan bahwa temuan tersebut akan dianalisis lebih lanjut.
“Jadi dari BBE itu nanti tentu penyidik akan melakukan ekstraksi untuk mencari petunjuk-petunjuk dan juga bukti untuk mendukung penanganan perkara ini,” jelasnya.
“Ya BBE itu kan macam-macam ya. Salah satunya seperti handphone begitu. Nah nanti itu nanti akan diekstraksi ya, akan dibuka isinya,” tambah Budi.
Perkara ini telah naik ke tahap penyidikan setelah KPK memeriksa Gus Yaqut pada 7 Agustus 2025 selama lima jam. Wakil Ketua KPK, Asep, menyampaikan bahwa peningkatan status ini masih menggunakan surat perintah penyidikan umum.
“KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” ujarnya di Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.
Meski demikian, hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan. Beberapa hari setelah pemeriksaan, KPK mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang, termasuk Gus Yaqut. Hal ini disampaikan Budi dalam keterangan terpisah.
“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” ujarnya pada Selasa (12/8/2025).
KPK menduga telah terjadi tindak pidana korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji Kemenag tahun 2023–2024. Dugaan ini merujuk pada Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
JAKARTA — Fenomena rakyat menyampaikan kritik politik dengan simbol populer seperti bendera bajak laut One Piece hingga sindiran “Negara Konoha” menjadi sorotan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025), Puan menyebut ekspresi kreatif di ruang digital adalah bagian dari bahasa zaman yang mencerminkan keresahan sekaligus harapan rakyat.
Fenomena ini, kata Puan, menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.
“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukan sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan,” ujar Puan.
Ia menekankan, kritik publik termasuk yang disampaikan lewat meme, jargon anime, atau simbol-simbol populer tidak boleh diabaikan apalagi dianggap ancaman. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama, bukan api yang membakar persaudaraan bangsa.
Puan mengingatkan demokrasi yang sehat tidak berhenti di bilik suara, tetapi hidup di dapur rakyat, di balai desa, hingga di media sosial.
“Inilah kritik sekaligus otokritik terhadap demokrasi dalam pemilu kita. Kita harus terus memperbaiki dan menyempurnakannya. Sebab, demokrasi yang kita cita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” pungkasnya.
JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pemerintahan modern saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR/DPD RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prabowo membuka pidatonya dengan menekankan bahwa kekuasaan yang tidak diawasi akan menjadi sumber korupsi.
“Kekuasaan absolut akan menjadi korup secara absolut,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa korupsi masih menjadi masalah besar di seluruh eselon birokrasi Indonesia, termasuk di BUMN, BUMD, dan lembaga pemerintahan lainnya.
Dibeberkan, betapa besarnya tantangan yang dihadapi, termasuk penyelewengan anggaran yang merugikan negara.
“Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia. Tanpa mengakui kekurangan, mustahil kita bisa memperbaikinya,” ujarnya.
Presiden menjelaskan bahwa pemerintahannya telah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan. Dana ini berasal dari pos-pos seperti anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri, alat tulis kantor, serta berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber praktik korupsi.
“300 triliun rupiah ini kami geser ke hal-hal yang lebih produktif dan langsung dirasakan rakyat,” tegasnya.
Lebih jauh, Prabowo memperingatkan tentang kebocoran kekayaan negara atau “Net Outflow of National Wealth” yang terus terjadi. Ia menekankan, jika kondisi ini dibiarkan, Indonesia berisiko menjadi negara gagal.
“Ibaratnya, kalau darah terus mengalir keluar dari tubuh, badan akan mati. Begitu pula kekayaan kita jika terus keluar dari negara,” katanya.
Presiden menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah-langkah tegas, meski tidak populer, untuk menyelamatkan kekayaan negara dan memastikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Ia menekankan, konsekuensi dari penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dan blueprint yang dibuat oleh para pendiri bangsa adalah kunci keselamatan Indonesia.
“Kita harus konsekuen menjalankan rancang bangun negara yang sudah ditetapkan Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh generasi 45. Saya yakin bangsa ini akan selamat jika kita patuh pada konstitusi,” pungkas Presiden.
BUKAN pengalaman baru bagi saya melintasi poros Samarinda–Bontang. Sejak 2010, saat pertama kali bertugas mendirikan koran lokal di Bontang, jalan sepanjang 115 km ini sudah jadi urat nadi penghubung. Kondisinya tak pernah benar-benar beres.
Jangan bayangkan mulus seperti jalan nasional di Pulau Jawa atau bahkan negara tetangga. Hampir setiap kali melintas, hanya sesekali terasa nyaman. Itupun setelah adanya perbaikan atau tambal sulam. Namun tak sampai dua bulan, jalan kembali rusak. Lubang, gelombang, dan tambalan seadanya seolah menjadi wajah abadi jalur ini.
Jumat (15/8), saya kembali menempuh jalur ini. Satu titik kerusakan cukup parah tampak di kilometer 16 dari Bontang. Kerusakan lain juga bertebaran di sejumlah titik. Terutama di rentang kilometer 14 hingga 22, yang sangat membahayakan pengguna jalan karena kondisi berlubang, bergelombang, dan rawan kecelakaan. Setelah itu, jalan relatif lebih baik, meski tetap ada lubang di beberapa bagian. Fakta di lapangan menunjukkan, perbaikan memang ada, tapi sifatnya parsial, tidak pernah tuntas.
Kendaraan melintas di ruas jalan rusak poros Samarinda–Bontang saat senja.
Bagi warga Bontang dan Kutai Timur (Kutim), poros ini menjadi akses utama menuju Samarinda. Memang ada jalur alternatif melalui pesisir pantai, dari Bontang Lestari masuk wilayah Kukar melewati Marangkayu hingga Muara Badak. Namun jalur ini, medannya lebih berat. Meski dalam beberapa tahun terakhir sedikit lebih nyaman setelah diperbaiki Pemkab Kukar. Untuk jalur pesisir pantai ini, akan saya tulis pada bagian lain.
Selama bertahun-tahun, saya mencatat titik-titik rawan. Gunung Menangis, yang dulu memiliki kemiringan hingga 21 persen dengan lebar hanya 6–8 meter, kerap menelan korban. Kendaraan gagal menanjak, bahkan mundur tak terkendali. Baru setelah perbaikan besar 2015–2016, kontur diturunkan jadi 13 persen, jalan diperlebar 14,5 meter, dan dinding penahan ditambah. Risiko memang berkurang, tapi tetap berbahaya bagi truk kelebihan muatan atau sopir lalai.
Namun, Gunung Menangis bukan satu-satunya titik rawan. Ada pula Gunung Hantu di KM 27, Gunung Tangga di Tanah Merah, dan sejumlah titik lain yang kerap menelan korban. Data kepolisian mencatat, sepanjang 2020–2025, puluhan jiwa melayang di jalur ini. Mulai dari pengendara motor yang terperosok lubang hingga tabrakan beruntun dengan truk.
Kawasan Tanah Datar bahkan lama dijuluki “medan maut” sebelum akhirnya dibangun rigid pavement (beton). Kini jalannya mulus, menjadi bukti bahwa perhatian serius mampu mengubah wajah jalan berbahaya menjadi lebih aman.
Sejumlah truk melintas dengan hati-hati di poros Samarinda–Bontang pada Jumat (15/8) malam, usai insiden kecelakaan truk di jalur ini.
Komentar warga seragam. Ada perbaikan, tapi tidak pernah tuntas. Omed, sopir travel asal Bontang, menuturkan, “Sekarang lumayan lebih mulus dibanding beberapa tahun lalu. Tapi biasanya tidak lama. Sebentar rusak lagi. Harusnya konstruksinya diperkuat supaya tidak terus-terusan diperbaiki.”
Nada lebih keras datang dari sopir truk yang saya temui di warung. “Pejabat bolak-balik lewat sini, apa mereka tidak merasakan bahayanya? Coba sekali bertukar nasib. Biar mereka yang membawa truk bermuatan, sementara kami yang mengemudi mobil pribadi. Baru mereka akan tahu bagaimana rasanya menantang maut di tanjakan ekstrem,” ujarnya dengan nada jengkel.
Kritik ini sejatinya sudah sampai ke telinga pemerintah. Apalagi Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud (Harum), baru saja melintasi jalur ini dan mengakui perlunya percepatan perbaikan.
“Alhamdulillah jalannya masih bisa ditempuh, meski banyak yang harus segera diperbaiki. Jalan rusak bukan hanya bikin waktu tempuh tidak efisien, tapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan merugikan pengguna jalan,” katanya.
Ia menambahkan sudah berkoordinasi langsung dengan Menteri PUPR dan BBPJN. “Harapan kita blokir anggaran APBN bisa segera dibuka. Pemeliharaan jalan di Kaltim, termasuk poros ini, harus diprioritaskan agar manfaatnya bisa dirasakan sekarang,” ucap Gubernur.
Truk bermuatan berat menanjak di jalur poros Samarinda–Bontang, Jumat (15/8) malam.
Di sisi lain, kini muncul mimpi besar. Jalan Tol Samarinda–Bontang atau Tol Sambo. Proyek sepanjang 94 kilometer ini masuk prioritas RPJMD Kaltim 2025–2029, dengan rencana trase Palaran–APT Pranoto sepanjang 31,8 km dan APT Pranoto–Bontang Barat 64,8 km. Biayanya diperkirakan Rp11–15 triliun, dengan kendala utama pada 14–17 km lahan yang melintasi hutan lindung. Target konstruksi optimistis dimulai 2028. Jika terwujud, tol ini akan memangkas waktu tempuh, memperkuat kawasan industri Bontang, serta mendukung akses ke IKN.
Tetapi apakah warga harus menunggu dibangunnya jalan tol untuk merasakan jalan yang layak? Kita sudah belajar dari Tanah Datar dan Gunung Menangis. Dengan keseriusan, titik berbahaya sekalipun bisa diubah menjadi jalan aman. Mengapa pola yang sama tidak diterapkan di seluruh ruas poros?
Membangun tol penting, tetapi merawat jalan nasional adalah kewajiban dasar negara. Poros Samarinda–Bontang adalah denyut ekonomi, jalur logistik, akses pendidikan, sekaligus jalan hidup ribuan warga.
Jangan tunggu tol untuk merasakan jalan mulus. Mulailah dengan merawat yang ada sekarang! Karena jalan nasional adalah wajah negara di hadapan warganya. (*)
