TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, memberikan perhatian serius terhadap maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di daerahnya. Data menunjukkan, sejak awal Januari hingga Agustus 2025, Mall Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (MPPA) Kukar telah menangani 133 laporan kasus.

Rendi mengatakan, angka ini menjadi alarm bagi semua pihak, terlebih kasus terbaru yang mencuat adalah dugaan pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Tenggarong Seberang. Kasus tersebut melibatkan korban yang masih di bawah umur.

“Ada 133 kasus yang dilaporkan ke MPPA sejak awal tahun sampai Agustus, artinya ini hal serius yang harus kita pantau,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Rendi menegaskan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak boleh dibiarkan, apalagi jika melibatkan lembaga yang seharusnya menjadi tempat membentuk karakter dan akhlak generasi muda.

“Kita ingin semua lembaga pendidikan, termasuk ponpes di Kukar, betul-betul bisa menciptakan generasi yang baik untuk Kukar. Itu cita-cita kita semua, melahirkan SDM yang baik dan berprestasi. Tapi kalau di dunia pendidikannya terjadi masalah seperti ini, harus kita tindak dengan jelas,” tegasnya.

Pemkab Kukar berkomitmen memantau proses penanganan kasus ini hingga tuntas, serta mendorong aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban dan lingkunag pendidikan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Terbatasnya lahan dan sumber air membuat pertanian padi di Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara (Kukar), sulit berkembang. Kondisi ini mendorong wilayah tersebut untuk mengalihkan fokus pertanian pada komoditas perkebunan yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi setempat.

Camat Samboja Barat, Burhanuddin, mengungkapkan lahan untuk pertanian padi kini hanya tersisa sekitar 55 hektare, karena sebagian besar sudah beralih menjadi kawasan pemukiman.

“Ketersediaan sumber air juga menjadi masalah utama yang menyulitkan operasional dalam pengelolaan pertanian padi,” jelasnya, Jumat (15/8/2025).

Meski demikian, sektor pertanian tetap bergerak dengan mengandalkan tanaman kebun seperti sawit, karet, dan sayuran. Menurut Burhanuddin, komoditas ini lebih mudah dikelola, produktif, dan memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat.

“Sebenarnya sekitar 80 persen pasokan hidropolik di Samboja Barat bersumber dari hasil pertanian kebun ini,” tambahnya.

Dengan strategi ini, pemerintah kecamatan berharap pertanian Samboja Barat tetap berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Burhanuddin juga menekankan pentingnya dukungan semua pihak untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan lahan dan ketersediaan air, sehingga potensi sektor pertanian bisa dioptimalkan. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kukar sebagai mitra strategis untuk memastikan program pembangunan berjalan aman secara hukum, tepat sasaran, dan transparan.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa komunikasi intensif dengan Kepala Kejari Kukar akan diperkuat melalui perpanjangan nota kesepahaman (MoU). Sinergi ini tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mencakup pembekalan dan mitigasi risiko hukum bagi perangkat daerah.

“Kita dengan Pak Kajari Kukar akan bersinergi. Framing kita sama, yakni pembangunan di Kukar berjalan dengan baik. Artinya, kita saling support,” ujar Aulia, Rabu (6/8/2025).

Menurutnya, peran kejaksaan sangat penting untuk mengawal program prioritas Kukar Idaman Terbaik, terutama dalam memberikan arahan hukum agar pelaksanaan pembangunan tidak tersandung persoalan di kemudian hari.

“Insya Allah akan diperpanjang MoU dengan Kejari Kukar. Sekaligus juga akan ada pembekalan. Pihak kejaksaan akan memberikan mitigasi terhadap potensi pelanggaran hukum yang selama ini terjadi,” jelasnya.

Aulia menekankan bahwa seluruh perangkat daerah, termasuk camat, adalah eksekutor kebijakan yang memegang anggaran, sehingga pendampingan hukum dari kejaksaan menjadi kebutuhan vital.

“Kita ini eksekutor. Kalau tidak eksekusi, ya cuma omong-omong saja. Karena kita sebagai eksekutor dan pengguna anggaran, maka penting dilakukan mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menjadi masalah. Itu yang akan dibantu oleh Kejaksaan,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan keseriusannya mengentaskan kasus Tuberkulosis (TBC) dengan target eliminasi pada 2030. Salah satu langkah progresif yang dilakukan adalah memanfaatkan teknologi deteksi dini, termasuk alat Tes Cepat Molekuler (TCM) dan X-Ray Portable di sebagian besar puskesmas.

Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinkes Kukar, Supriyadi, menyebut Kukar sebagai kabupaten paling aktif di Kalimantan Timur (Kaltim) dalam memanfaatkan sumber daya dan peralatan medis untuk skrining TBC.

“Kukar termasuk paling dulu (menggunakan X-Ray Portable) di Kaltim,” ungkap Supriyadi, Jumat (15/8/2025).

Langkah ini sejalan dengan strategi menemukan kasus lebih cepat dan memberikan penanganan segera untuk memutus mata rantai penularan. “Karena penanganan ideal itu menemukan dan menangani secepatnya untuk memutuskan mata rantai penularan,” timpalnya.

Tahun 2025 ini, Dinkes Kukar menargetkan penemuan 2.809 kasus TBC dengan sasaran skrining 24.272 orang. Hingga Mei 2025, sudah 11.466 orang diskrining, dan ditemukan 491 kasus baru.

Supriyadi mengingatkan, pemberantasan TBC tidak bisa dilakukan hanya oleh tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri, terutama bagi yang memiliki gejala atau pernah kontak erat dengan penderita, sangat diperlukan.

Ia juga menyoroti masih adanya stigma negatif terhadap penderita TBC, padahal penyakit ini bisa disembuhkan dengan pengobatan jangka panjang. “Padahal bisa disembuhkan dengan minum obat jangka panjang tertentu dari 6-22 bulan,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi

TENGGARONG – Inovasi menjadi kunci sukses Desa Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara (Kukar), hingga berhasil mewakili Kalimantan Timur (Kaltim) di Lomba Desa Berkinerja Baik Percepatan Penurunan Stunting Nasional 2025. Salah satu terobosannya adalah Program Sicekatan (Kolaborasi Cegah Atasi Stunting dengan Program Konvergensi), yang melibatkan lintas sektor di tingkat desa dan kecamatan.

Kepala Desa Muara Wis, Kasmir, menuturkan, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Desa Muara Wis pernah mencatat angka stunting tertinggi di Kukar, namun berkat upaya bersama, kondisi itu berbalik menjadi prestasi yang diakui hingga tingkat provinsi.

“Kecamatan Muara Wis dulu tercatat memiliki angka stunting tertinggi di Kukar. Namun berkat kerja keras lintas sektor, penurunan yang terjadi sangat luar biasa sehingga desa kami dijadikan pilot project,” ujarnya.

Di tingkat kabupaten, Muara Wis mengungguli empat desa lain, yakni Desa Kota Bangun Ulu, Desa Hambau, Desa Kahala, dan Desa Rapak Lambur. Penilaian mencakup kelengkapan administrasi, inovasi, serta capaian signifikan dalam menurunkan angka stunting.

Sebagai persiapan menuju tingkat nasional, tim Desa Muara Wis bersama perangkat desa, Pemerintah Kecamatan Muara Wis, TP PKK, dan mitra terkait mengikuti wawancara virtual nominasi di Kantor DPMD Provinsi Kaltim.

“Harapan kami, Desa Muara Wis bisa masuk 10 besar atau bahkan 5 besar nasional, sehingga bisa mengharumkan nama Kukar dan Kaltim,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Desa (Pemdes) Muara Wis, Kecamatan Muara Wis, Kutai Kartanegara (Kukar), menyatakan dukungan terhadap rencana investasi perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit oleh PT Wirawangsa Inti Selaras (PT WIS).

Dukungan ini disampaikan usai sosialisasi resmi di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Muara Wis yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, lembaga masyarakat, dan kelompok tani.

Kepala Desa Muara Wis, Kasmir, menegaskan bahwa dukungan tersebut disertai dengan tiga poin komitmen bersama. Pertama, perusahaan wajib memperhatikan dan mengelola dampak lingkungan. Kedua, menjamin status lahan warga yang masuk dalam kebun plasma.

“Ketiga, menyalurkan program CSR melalui Pemerintah Desa demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sosialisasi yang dihadiri jajaran manajemen PT WIS, camat, kapolsek, sekretaris kecamatan, ketua BPD, ketua Lembaga Adat, ketua LPM, serta pengurus dan anggota Kelompok Singkong Ubi Gajah Desa Muara Wis ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan membangun kesepahaman awal.

Kasmir berharap, rencana pembangunan ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memberi manfaat nyata bagi warga, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. (Adv)

TENGGARONG – Desa Manunggal Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara (Kukar), kini resmi memiliki Kepala Desa Antarwaktu (PAW) baru. Pemilihan ini digelar setelah kepala desa sebelumnya mengundurkan diri, sementara sisa masa jabatan masih lebih dari satu tahun. Sesuai aturan, kondisi ini mengharuskan dilaksanakannya pemilihan PAW melalui musyawarah desa.

Kepala Bidang Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Poino, menjelaskan prosesnya dimulai dari pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dilanjutkan dengan penjaringan bakal calon.

Dari empat pendaftar yang memenuhi syarat administrasi, dilakukan seleksi tambahan berdasarkan pengalaman kerja, pendidikan, usia, domisili, dan tes tertulis. Hasilnya, jumlah calon mengerucut menjadi tiga orang.

Peserta musyawarah desa sendiri dipilih melalui pertemuan di masing-masing RT, dengan lima orang perwakilan tiap RT ditambah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan unsur lainnya. Berdasarkan kesepakatan, pemilihan dilakukan secara langsung melalui voting.

“Pemilihan dilakukan secara demokratis. Dari hasil voting, calon nomor urut dua, Bapak Dirjam, memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Antarwaktu terpilih,” ungkap Poino, Jumat (15/8/2025).

Panitia kemudian melaporkan hasil pemilihan ke BPD, yang diteruskan kepada Bupati Kukar untuk penetapan resmi. Sesuai ketentuan, pelantikan Kepala Desa PAW akan dilakukan maksimal 30 hari setelah laporan diterima, dan Dirjam akan menjabat hingga akhir masa jabatan pada Desember 2027.

Poino menegaskan, kepala desa yang baru harus mampu menyinergikan program desa dengan kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional. “Saat ini, Bupati Kukar memiliki visi dan misi ‘Menuju Kutai Kartanegara Kuat, Idaman, dan Terbaik’. Artinya, setiap penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengacu pada program-program daerah agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, memberikan atensi khusus terhadap kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa tujuh santri di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Kecamatan Tenggarong Seberang.

Rendi mengungkapkan, isu ini menjadi perhatian serius Pemkab Kukar setelah mencuat ke publik dan mengundang keprihatinan luas. “Sebenarnya karena isu ini ramai kemarin akhirnya kami juga notice dan mencoba mencari tahu. Ini menjadi isu yang mengkhawatirkan di Kukar hari ini,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Rendi menegaskan, kasus ini tidak boleh dibiarkan, terlebih informasi yang beredar menyebut jumlah korban lebih dari tujuh orang dan pelaku bukan hanya satu. Bahkan, peristiwa serupa pernah terjadi di ponpes yang sama pada 2021 lalu, namun kasusnya dihentikan karena minim bukti dan saksi.

“Yang kami dengar, korban bukan cuma tujuh, tapi bertambah. Pelaku juga bertambah dan ini bukan kejadian pertama. Bahkan yang dulu menjadi korban, sekarang menjadi pelaku. Ini efek bom waktu dan tidak bisa dibiarkan di Kukar,” tegasnya.

Rendi menambahkan, Pemkab Kukar akan memantau proses hukum hingga pelaku diadili, serta menindak tegas pihak yayasan atau pengurus ponpes jika terbukti terlibat.

“Kita ingin semua ponpes di Kukar betul-betul bisa menciptakan generasi yang baik. Tapi kalau di dunia pendidikannya terjadi masalah seperti ini, harus kita tindak dengan jelas,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan RI, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, menegaskan bahwa momentum 17 Agustus bukan sekadar seremoni, tetapi harus menjadi pemacu semangat pembangunan daerah.

Ia menyampaikan hal itu saat meninjau gladi bersih upacara yang digelar di Lapangan Kantor Bupati Kukar, Jumat (15/8/2025). Menurutnya, kesiapan teknis sudah hampir sempurna dan tinggal sedikit pembenahan sebelum hari pelaksanaan.

“Dilihat secara keseluruhan kita sudah siap. Tinggal sedikit pembenahan, dan saya harap Minggu (17/8/2025) nanti tidak ada kendala sehingga upacara bisa berjalan lancar,” ujar Bupati Aulia.

Bupati berharap semangat kemerdekaan yang dirayakan setiap 17 Agustus dapat menginspirasi seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung visi misi Kukar Idaman Terbaik.

“Mudah-mudahan semangat 17 Agustus ini bisa membawa semangat baru bagi Kukar. Apalagi kita mulai memasuki program dan visi misi Kukar Idaman Terbaik. Semangat kemerdekaan ini harus menular ke semangat pembangunan di Kukar,” tegasnya.

Upacara HUT RI ke-80 di Tenggarong akan diikuti unsur Forkopimda, ASN, pelajar, TNI-Polri, dan masyarakat umum. Pemerintah daerah menargetkan pelaksanaan berlangsung khidmat sekaligus meriah. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peternakan di Kecamatan Tabang resmi dimulai. Sekolah ini digadang menjadi pusat pendidikan unggulan yang melahirkan tenaga terampil di sektor peternakan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), dr Aulia Rahman Basri, yang meletakkan batu pertama pembangunan sekolah tersebut, menegaskan bahwa keberadaannya akan menjadi investasi besar untuk masa depan generasi muda Kukar, khususnya di wilayah Ring 1 PT Bayan Group.

“Harapannya, sekolah ini bisa mencetak anak-anak kita yang cakap dan handal di bidang peternakan,” ujarnya.

SMK Peternakan Tabang dibangun melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bayan Group. Mengusung konsep boarding school atau berasrama, sekolah ini akan memberikan fasilitas beasiswa penuh untuk seluruh siswa.

Terdapat dua jurusan yang dibuka, yakni Agribisnis Unggas serta Agribisnis Sapi dan Kambing. Pembangunan ditargetkan rampung pada 2027 dan langsung membuka penerimaan siswa baru di tahun yang sama.

Bupati Aulia berharap, lulusan SMK ini nantinya tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu mengembangkan usaha mandiri di bidang peternakan.

“Semoga pembangunan berjalan lancar, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i