JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengatakan pembangunan 2.200 unit rumah di Provinsi Papua Pegunungan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Ribka mengatakan pembangunan rumah tersebut juga melibatkan pengusaha asli Papua untuk memberdayakan putra asli Papua.

“Itu diperuntukkan oleh pengusaha Orang Asli Papua. Jadi, anak-anak Papua bagaimana bisa bertumbuh, jadi pemberdayaan,” kata Ribka dalam keterangannya, Kamis (14/8/2025).

Ia menambahkan mekanisme pembangunan rumah telah diatur, termasuk dokumen dan persyaratan lelang yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengenai kendala teknis di lapangan, Ribka mengatakan pemerintah telah melakukan mitigasi. Tim dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meninjau serta menginventarisasi masalah dan karakteristik tiap daerah.

“Sudah diketahui sedikitnya beberapa masalah dan karakteristik daerah-wilayah masing-masing, dilakukanlah mitigasi, bagaimana caranya melakukan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

Ribka berharap pembangunan rumah disertai dengan fasilitas pendukung seperti sanitasi air bersih, toilet, dapur, dan listrik.
Selain itu, dia berharap program lintas kementerian juga dapat masuk, termasuk bantuan sosial, pertanian, perikanan, dan pengembangan rumah sehat.

“Jadi, arahan dari Bapak Presiden kan 3T kita mulai dari daerah dari perdesaanlah seperti itu, dan ada koperasi desa juga akan masuk. Apalagi kalau rumahnya sudah bagus juga di desa, ini luar biasa,” tuturnya.

Program pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Ribka mengimbau agar tidak ada pungutan liar kepada masyarakat dalam pembangunan rumah tersebut.

Ia menegaskan pembangunan ini bukan untuk kepentingan politik, tetapi semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita di Papua mulai dari Papua Pegunungan ini, kalau sudah bagus pilot project-nya sudah bagus, Papua lain juga pasti akan bisa kita lakukan. Ini karena kementerian baru juga, kemudian ini quick windari Bapak Presiden, ini sesuatu yang harus dikerjakan cepat, maka ini kita bentuk timnya cukup besar,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengirim Satuan Tugas Kesehatan TNI Gelombang IV untuk bertugas mengobati warga di daerah konflik Palestina.

Pengiriman satgas ini merupakan bagian operasi militer selain perang yang dilakukan TNI untuk menciptakan perdamaian dunia.

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto dalam siaran pers resmi Kementerian Pertahanan yang diterima di Jakarta, Kamis (14/8/2025), menjelaskan satgas tersebut terdiri dari 25 personel.

Mereka dari berbagai spesialisasi, antara lain spesialis ortopedi, anestesi, penyakit dalam, radiologi, rehabilitasi medik, perawat, analis, dan tenaga farmasi.
Satgas Kesehatan akan bertugas di Field Hospital Raffah, Palestina, dan Floating Hospital Al Arish.

Kehadiran mereka akan menggantikan Satgas Kesehatan TNI gelombang ke III yang sebelumnya bertugas di Floating Hospital UEA di Al Arish.

Satgas Kesehatan TNI Gelombang III diketahui telah memberikan kontribusi signifikan dengan melayani 7.247 pasien dan berhasil melaksanakan 131 tindakan operasi selama masa penugasan.

Kepada Satgas Kesehatan Gelombang IV, Donny meminta seluruh personel bekerja dengan profesional dan sungguh-sungguh atas nama kemanusiaan.

“Misi ini adalah tugas yang sangat mulia, sebuah ibadah bagi kemanusiaan. Anda semua akan menolong orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan,” kata Donny kepada para personel satgas saat pelepasan di Gedung Kemenhan.

Dengan kinerja yang baik, Donny berharap Satgas Kesehatan TNI Gelombang IV dapat membantu banyak warga di Palestina serta bisa mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.

“Jagalah nama baik itu dengan melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” tegas Donny. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo oleh DPRD Pati telah berjalan sesuai dengan koridornya.

“Kita lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Dia mengatakan menghormati proses politik yang sedang bergulir tersebut, seraya akan terus mencermati jalannya dinamika yang berkembang terhadap Bupati Pati Sudewo.

“Kami hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada, dan kami akan monitor perkembangannya,” ucapnya.

Dasco menambahkan pihaknya juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah, berangkat atas kejadian yang menimpa Bupati Pati Sudewo.

Dalam rapat tersebut, dia mengatakan pihaknya meminta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memitigasi terjadinya hal seperti yang dialami Bupati Pati Sudewo di daerah-daerah lain.

“Tadi kami sudah rapat evaluasi dengan Mendagri mengenai beberapa hal perkembangan di daerah-daerah lain yang kemungkinan ada kebijakan yang sama,” ujarnya.

Sebagai sesama rekan satu partai, Dasco menyebut bahwa internal partainya belum membicarakan sanksi yang sekiranya dikenakan terhadap Sudewo sebab akan melakukan evaluasi menyeluruh terlebih dahulu.

“Itu belum dibicarakan, ya. Nanti kami akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh,” kata dia.

Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo menegaskan dirinya tidak mengundurkan diri meski ada tuntutan dari sejumlah pengunjuk rasa, karena dirinya juga dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis.

“Tentunya tidak bisa harus berhenti dan mundur dengan tuntutan seperti itu, karena semua ada mekanismenya,” ujarnya di Pati (13/8/2025).

Ia menyatakan tetap menghormati proses politik yang sedang berjalan di DPRD Kabupaten Pati, termasuk hak angket yang diajukan oleh anggota dewan.

Adapun DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) mengenai angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo menyusul aksi unjuk rasa warga Pati terkait kebijakan Sudewo yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai bahwa royalti bagi ekosistem kebudayaan termasuk pencipta lagu dan penyanyi membutuhkan solusi yang bersifat win-win dan transparan.

“Kita ingin ekosistem kebudayaan ini tumbuh, tentu harusnya tarif yang terkait dengan itu harus affordable, harus ekonomis tapi semuanya harus win-win,” kata Fadli saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/8/2025).

Ia mengakui bahwa butuh musyawarah dan duduk bersama antara Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Kementerian Hukum.

Upaya tersebut menurutnya untuk memperjelas dan bentuk keterbukaan terkait mekanisme pembayaran royalti sehingga ke depan diharapkan tidak memberatkan satu pihak, sebab hingga kini ada sejumlah penyanyi tanah air yang menyerukan kritik terkait royalti.

“Banyak penyanyi, pencipta lagu yang protes terkait hal ini, salah satu kuncinya adalah kita akan melakukan pembayaran royalti,” katanya.

Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) menyebut bahwa beban royalti musik akan diberikan kepada pencipta karya, bukan sebagai pajak atau cukai yang dikumpulkan untuk negara.

“Seperti yang sudah disampaikan royalti untuk pencipta, bukan lagi untuk negara. Jadi, kembali lagi kepada si pencipta karya itu sendiri,” tegas Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo.

Ia mengatakan kewajiban sektor pengusaha hotel, restoran, hingga pusat perbelanjaan untuk membayar royalti ini merupakan bagian bentuk menghormati dan menghargai seluruh karya-karya musik oleh penciptanya.

“Itu bagian dari menghormati hak kreativitas seseorang. Jadi, bila teman-teman menciptakan sesuatu, pastinya ingin dihargai,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat perlindungan hak cipta di bidang musik melalui perbaikan regulasi dan mekanisme pengelolaan royalti.

“Tentu kita sepakat bahwa pencipta, penyanyi, dan musisi harus menerima haknya karena itu merupakan kekayaan intelektual. Namun, kita juga perlu memikirkan fairness, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaannya,” ujar Riefky. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) pagi.

Dalam Sidang Tahunan MPR RI – Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Prabowo akan menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 RI.

Rangkaian acara sidang tahunan akan dimulai pukul 09.00 WIB, diawali dengan upacara pembukaan, mengheningkan cipta, pidato pengantar Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPR RI Puan Maharani, serta penayangan video capaian kepemimpinan Presiden.

Usai penyampaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo, Ketua DPR RI Puan Maharani akan melanjutkan agenda sidang tahunan, diselingi persembahan lagu-lagu nusantara, sebelum ditutup secara resmi.

Pemerintah Indonesia menggulirkan sejumlah program kerja cepat (quick wins) dalam 10 bulan terakhir, mencakup Makan Bergizi Gratis di sekolah, Cek Kesehatan Gratis, pembangunan rumah sakit daerah, penuntasan TBC, renovasi sekolah, lumbung pangan nasional, hingga beragam bantuan sosial dan usaha.

Presiden Prabowo juga telah meluncurkan program Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah.

Di sektor ekonomi, pemerintah menghapus utang macet UMKM senilai triliunan rupiah, sementara di bidang infrastruktur dilakukan percepatan pembangunan bendungan, irigasi, sekolah, jalan, dan proyek strategis lainnya.

Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

Setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama, Prabowo akan menyampaikan pidato kenegaraan kedua di hadapan Rapat Paripurna DPR RI pada pukul 14.30 WIB.
Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Sesuai surat pedoman peringatan HUT Ke-80 RI yang diterbitkan Menteri Sekretaris Negara pada 12 Agustus 2025, seluruh instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat diimbau untuk menyaksikan siaran langsung kedua pidato tersebut melalui berbagai kanal, termasuk radio, televisi, YouTube, dan platform siaran lainnya. (ANT/KN)