Beranda blog Halaman 223

Subroto Nilai Budidaya Rumput Laut Biatan jadi Peluang Ekonomi Masyarakat

0
FOTO: Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto.

BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menilai pengembangan budidaya rumput laut di Kampung Karangan, Kecamatan Biatan, memiliki prospek besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Berau.

Menurutnya, keberhasilan budidaya rumput laut yang kini mampu menembus pasar ekspor harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih serius mengembangkan sektor perikanan non tambang. Apalagi, permintaan pasar luar negeri terhadap komoditas tersebut terus meningkat.

“Ini peluang yang sangat baik bagi masyarakat pesisir. Rumput laut bisa menjadi sektor unggulan baru karena pasarnya sudah ada dan hasilnya juga cukup menjanjikan,” ujarnya.

Subroto mengatakan, pengembangan budidaya rumput laut juga dinilai lebih ringan bagi masyarakat dibanding usaha budidaya lainnya. Selain masa panennya relatif cepat, petani tidak dibebani biaya pakan sehingga keuntungan yang diperoleh dinilai lebih stabil.

Ia menilai kondisi tersebut dapat membantu meningkatkan kesejahteraan warga pesisir, terutama nelayan yang selama ini masih bergantung pada hasil tangkapan laut. Dengan adanya budidaya rumput laut, masyarakat memiliki alternatif usaha yang bisa dijalankan secara berkelanjutan.

“Kalau dikelola serius, ini bisa membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Politikus Golkar tersebut juga mendorong Pemerintah Kabupaten Berau melalui dinas terkait untuk memperluas pendampingan dan pelatihan kepada para pembudidaya. Menurutnya, peningkatan kemampuan masyarakat sangat penting agar kualitas hasil panen tetap terjaga dan mampu bersaing di pasar ekspor.

Selain itu, ia meminta agar dukungan pemerintah tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi juga mencakup bantuan sarana produksi hingga akses pemasaran. Dengan begitu, para pembudidaya dapat lebih mudah mengembangkan usaha mereka.

Subroto menilai potensi perairan Berau masih sangat besar untuk dikembangkan, tidak hanya untuk rumput laut tetapi juga komoditas perikanan lainnya seperti udang, bandeng, hingga kepiting. Karena itu, ia berharap sektor perikanan dapat menjadi salah satu penopang utama ekonomi daerah di masa mendatang.

“Ke depan kita ingin sektor perikanan benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat Berau, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau,” pungkasnya. (adv)

Tiga Tewas, WHO Konfirmasi Wabah Hantavirus di Kapal Pesiar Belanda

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn13mei2026/mobile/

PLN Pulihkan Listrik Bertahap di Datah Bilang Usai Pemeriksaan Menyeluruh

0
Keterangan: Kondisi jalan tergenang air dan tiang listrik PLN dinyatakan aman. Foto: PLN Melak

UJOH BILANG – PT PLN Persero berhasil memulihkan sistem kelistrikan di wilayah Datah Bilang dan sekitarnya, Kabupaten Mahakam Ulu secara bertahap pascabanjir yang terjadi pada Senin (11/5/2026).

Setelah melalui proses pengamanan sistem dan pemeriksaan teknis menyeluruh, kelistrikan berhasil dipulihkan 100 persen pada Selasa (12/5/2026) pukul 08.00 WITA.

Manager PLN ULP Melak, Agung Putra Raharjo, menjelaskan penghentian sementara aliran listrik sebelumnya dilakukan sebagai langkah preventif guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah terdampak genangan air. Langkah tersebut telah dikoordinasikan bersama stakeholder terkait di lapangan.

“Sejak awal kejadian, petugas PLN terus bersiaga dan melakukan pemantauan intensif di lapangan untuk memastikan seluruh infrastruktur kelistrikan aman sebelum dilakukan penormalan. Alhamdulillah, setelah kondisi dinyatakan aman dan melalui pemeriksaan teknis secara menyeluruh, sistem kelistrikan berhasil kami normalkan kembali secara bertahap hingga seluruh pelanggan kembali menyala,” ujar Agung.

Ia menambahkan proses pemulihan dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, baik bagi masyarakat maupun petugas PLN di lapangan.

Agung juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang sempat dirasakan pelanggan akibat penghentian sementara aliran listrik tersebut.

“Keselamatan menjadi prioritas utama kami dalam setiap proses penanganan gangguan kelistrikan,” katanya.

Selain itu, PLN turut mengapresiasi dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat sehingga proses pengamanan hingga pemulihan kelistrikan dapat berjalan lancar.

“Ia juga mengapresiasi kolaborasi dan dukungan seluruh stakeholder serta masyarakat sehingga proses pengamanan dan pemulihan kelistrikan dapat berjalan dengan baik,” tambahnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Setelah Proses Panjang, Mentawir Resmi Diakui dalam SK OIKN

0
Teks foto: Besok SK Kepala Otorita IKN terkait pengakuan kearifan lokal Mentawir akan diserahkan di IKN. Lurah Nelva Susanti mengucap syukur. Foto: Istimewa

NUSANTARA – Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal mencatat sejarah baru di kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir resmi mendapat pengakuan pemerintah melalui Keputusan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 84 Tahun 2026 tertanggal 23 April 2026.

Penyerahan salinan Surat Keputusan (SK) tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (13/5/2026) di Ruang Serbaguna Lantai SB Gedung Kemenko 3 Tower 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sekitar pukul 09.30 WITA.

Lurah Mentawir, Nelva Susanti, mengaku bersyukur atas pengakuan resmi tersebut. Menurutnya, penetapan SK itu menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat Paser yang merupakan penduduk mayoritas di wilayah Mentawir.

“Ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama pemerintah Otorita IKN. Kami berharap setelah penetapan SK kearifan lokal ini pihak OIKN semakin aktif memperhatikan masyarakat kelurahan kami,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Ia menyebut Mentawir memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mulai dari ekowisata, batik mangrove, budidaya kepiting, hingga produk olahan mangrove seperti sirup.

“Tentunya potensi itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami jika didukung penuh oleh OIKN dan berbagai pihak,” katanya.

Proses pengakuan tersebut disebut melalui tahapan panjang. Otorita IKN sebelumnya melakukan verifikasi dan validasi terhadap permohonan pengakuan kearifan lokal masyarakat adat Paser di Mentawir.

Tahapan itu menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap identitas dan hak-hak masyarakat adat yang kini berada di kawasan pembangunan IKN.

Pengakuan tersebut bertujuan memastikan masyarakat lokal tetap memiliki hak mempertahankan adat dan kearifan mereka di tengah transformasi besar wilayah menjadi bagian dari calon ibu kota negara baru.

Selain itu, proses validasi juga menjadi bagian dari upaya OIKN memastikan pembangunan IKN berjalan inklusif dan tetap menghormati struktur sosial budaya masyarakat yang telah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut.

Pengakuan tersebut akhirnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Otorita IKN Nomor 84 Tahun 2026 tentang Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Paser di Mentawir dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Pemilihan Rektor Unmul dan Ketua KONI Diminta Tetap Independen

0
Foto: Dari kanan, Penasehat Aliansi Perjuangan Masyarakat (AMP) Kaltim, Asia Muhidin, Ketua AMP Kaltim dan jajaran pengurus. Foto: Hanafi/MK

SAMARINDA – Penasehat Aliansi Perjuangan Masyarakat (AMP) Kaltim, Asia Muhidin, menegaskan pentingnya menjaga marwah Kalimantan Timur menjelang sejumlah agenda strategis daerah pada 2026. Salah satu yang menjadi sorotan ialah proses pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman yang diminta tetap independen tanpa campur tangan kepentingan politik praktis maupun dinasti politik.

Menurut Asia Muhidin, AMP Kaltim hadir sebagai wadah untuk mengawal aspirasi masyarakat sekaligus memastikan berbagai proses demokrasi dan organisasi di daerah berjalan sesuai aturan.

Ia menilai Kalimantan Timur kini berada dalam sorotan nasional seiring posisinya sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta menjaga kehormatan daerah agar tidak tercoreng kepentingan kelompok tertentu.

“Jangan sampai marwah Kalimantan Timur ini hilang. Kita harus menjaga daerah ini bersama-sama, apalagi Kaltim sekarang menjadi perhatian nasional,” ujarnya.

Asia Muhidin mengatakan dalam waktu dekat terdapat dua agenda penting yang menjadi perhatian publik, yakni pemilihan Ketua KONI Kaltim dan pemilihan Rektor Universitas Mulawarman.

Ia meminta kedua proses tersebut berjalan profesional, transparan, dan sesuai mekanisme organisasi maupun regulasi yang berlaku.

“Jangan sampai politik masuk dalam proses pemilihan itu. Begitu juga dinasti politik, jangan sampai masuk ke lini-lini strategis seperti KONI maupun pemilihan Rektor Unmul. Semua harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan kepentingan politik praktis maupun dinasti kekuasaan berpotensi mencederai profesionalisme lembaga, merusak objektivitas, hingga memicu menurunnya kepercayaan publik.

Ia menilai dunia akademik dan olahraga harus dijaga independensinya demi kepentingan masyarakat luas.

“Kampus harus tetap menjadi ruang intelektual yang bebas dari tekanan politik, sementara organisasi olahraga harus fokus pada pembinaan prestasi, bukan menjadi arena kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Selain itu, Asia Muhidin juga mengajak tokoh masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan, hingga pemerintah daerah untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah menjelang berbagai agenda penting tersebut.

“Kita ingin semua proses berjalan damai, bermartabat, dan mengedepankan kepentingan daerah. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang justru merugikan nama baik Kalimantan Timur,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak mampu menempatkan kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah di atas kepentingan pribadi maupun golongan agar Kaltim tetap menjadi daerah yang harmonis, berintegritas, dan dihormati di tingkat nasional. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Dugaan Pungli Jargas Bontang Diklarifikasi, Warga Disebut Tak Pernah Dimintai Uang

0
Foto: Kegiatan pemasangan jargas di wilayah Bontang. Foto: Istimewa

BONTANG – Dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pemasangan jaringan gas (jargas) di Kota Bontang akhirnya diklarifikasi pihak pelaksana proyek, PT Noorel Idea. Perusahaan menegaskan seluruh proses pemasangan jargas kepada masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun.

Sebelumnya, isu dugaan pungli sempat ramai diperbincangkan setelah muncul informasi adanya oknum pekerja pemasangan jargas yang diduga meminta uang sebesar Rp500 ribu kepada warga dengan alasan biaya administrasi instalasi.

Informasi tersebut disebut sempat dialami salah satu warga RT 55 Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, bernama Gunawan.

Menanggapi kabar itu, pihak PT Noorel Idea langsung mendatangi warga bersangkutan untuk melakukan klarifikasi secara langsung.

Construction Manager PT Noorel Idea, Mulya Munir, mengatakan setelah dilakukan pertemuan diketahui terjadi miskomunikasi dalam penyampaian informasi di lapangan.

“Ini hanya miskomunikasi karena pada saat itu informasi disampaikan melalui perantara, yaitu ketua RT,” ujarnya kepada wartawan saat ditemui, Selasa (12/5/2026).

Menurut Mulya, Gunawan ternyata tidak berada di rumah saat proses pendataan maupun komunikasi berlangsung sehingga informasi yang berkembang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Kami sudah mendatangi dan bertemu langsung dengan Pak Gunawan. Ternyata beliau tidak pernah dimintai uang, karena saat itu memang tidak berada di rumah,” jelasnya.

Mulya kembali menegaskan program pemasangan jargas di Kota Bontang sepenuhnya gratis bagi masyarakat, mulai dari tahap instalasi hingga jaringan dapat digunakan secara langsung.

“Pemasangan jargas mulai dari instalasi sampai pemasangan kompor hingga menyala ini tidak dipungut biaya apa pun. Ini semuanya gratis,” tegasnya.

Ia menjelaskan pekerjaan pemasangan jargas meliputi Sambungan Rumah (SR) dan Sambungan Kompor (SK). Saat ini proyek tersebut tengah berjalan di 14 kelurahan di Kota Bontang.

Berdasarkan data PT Noorel Idea, total sebanyak 10.553 sambungan jargas sedang dalam tahap pengerjaan di wilayah Kota Bontang.

Meski demikian, isu dugaan pungli tersebut tetap menjadi perhatian masyarakat di tengah proyek jargas yang menyasar ribuan rumah warga.

Karena itu, masyarakat diimbau segera melapor apabila menemukan adanya permintaan biaya dari pihak tertentu yang mengatasnamakan program pemasangan jargas. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Pencarian Warga Hilang di Penajam Berakhir Duka, Korban Diduga Diterkam Buaya

0
Teks foto: Jasad Sabena (58) usai ditemukan tim gabungan langsung dibawa personel BPBD ke RS RAPB Penajam. Foto: Dok. BPBD/Istimewa

PENAJAM PASER UTARA – Seorang warga RT 4 Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara bernama Sabena (58), yang sebelumnya dilaporkan hilang saat menyadap karet di kebun pada Selasa pagi (12/5/2026), akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Pencarian dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari pihak keluarga, Damkar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah Buluminung, PT MHL, Ketua RT 04, hingga personel BPBD Penajam Paser Utara.

Tim menyisir lokasi awal korban diduga hilang hingga area sekitar bendungan PT MHL.

Korban akhirnya ditemukan sekitar 700 meter dari lokasi tempat ia menyadap karet, tepatnya di kawasan bendungan PT MHL.

Kepala Pelaksana BPBD Penajam Paser Utara, Nurlaila, mengatakan korban langsung dievakuasi menuju RSUD Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam setelah ditemukan.

“Usai ditemukan korban dibawa ke RSUD RAPB untuk dilakukan penanganan sebelum dimakamkan,” ujarnya dalam keterangan resmi BPBD, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan laporan di lapangan, kondisi tubuh korban mengalami luka berat dan tidak utuh. Sejumlah bagian tubuh dilaporkan hilang serta terdapat luka koyak di area perut hingga punggung.

Sebelumnya, informasi hilangnya korban juga sempat beredar di grup WhatsApp Info Bencana Nusantara.

Dalam pesan yang diteruskan salah seorang anggota grup bernama Pahrian disebutkan korban hilang saat tengah menyadap karet di kebun.

Peristiwa ini menambah daftar kasus konflik satwa liar dengan manusia di wilayah Penajam Paser Utara, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan aliran sungai dan rawa. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Vakum Bertahun-tahun, Karang Taruna Kaltim Kini Punya Nahkoda Baru

0
Foto: Ketua Karang Taruna Kaltim terpilih, Hendra, usai Temu Karya Karang Taruna Kaltim di Tenggarong. Foto: Ady/MKN

TENGGARONG – Hendra resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2026–2031 secara aklamasi dalam Temu Karya Karang Taruna Kaltim yang digelar di Hotel Grand Elty Singgasana Tenggarong, Selasa (12/5/2026).

Anggota DPRD Kutai Kartanegara dari Partai Gerindra itu melenggang tanpa pesaing setelah menjadi satu-satunya calon yang mendaftar pada masa penjaringan yang dibuka sejak 10 hingga 28 April 2026.

Terpilihnya Hendra sekaligus menjadi momentum kebangkitan Karang Taruna Kaltim yang dalam beberapa tahun terakhir dinilai mengalami kevakuman aktivitas organisasi.

Dalam pidato usai penetapan formatur, Hendra menegaskan fokus kepemimpinannya akan diarahkan pada penguatan peran sosial dan pemberdayaan pemuda di Kalimantan Timur.

Menurutnya, Karang Taruna harus kembali hadir di tengah masyarakat dan tidak hanya aktif secara administratif semata.

“Kita akan membawa bagaimana Karang Taruna itu bangkit kembali,” kata Hendra.

Ia menilai organisasi kepemudaan harus mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam membantu penyelesaian persoalan sosial di daerah.

Hendra menyebut semangat tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Budi Satrio Djiwandono, yang menginginkan Karang Taruna lebih aktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

“Karang Taruna harus memberikan dampak dan manfaat untuk Kaltim yang sebesar-besarnya,” ujarnya.

Selain fokus pada program sosial dan kepemudaan, Hendra juga menekankan pentingnya konsolidasi internal organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Ia berkomitmen merangkul seluruh pengurus Karang Taruna daerah agar organisasi berjalan lebih aktif, solid, dan mampu membangun kolaborasi lintas wilayah.

Menurutnya, Karang Taruna tidak boleh hanya menjadi simbol organisasi pemuda, tetapi harus benar-benar hadir sebagai bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.

“Kita akan berkolaborasi dan merangkul kawan-kawan seluruh kabupaten kota dan Karang Taruna semoga bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari keadaan masalah,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Bertahun-tahun Menunggu Jembatan, Warga Longjak Kini Hanya Bisa Viral di Medsos

0
Foto: Pelajar di Desa Longjak menyeberangi sungai menggunakan perahu demi bisa bersekolah karena belum adanya jembatan penghubung. Foto: Tangkapan Layar

SANGATTA – Di tengah melimpahnya sumber daya alam dan masifnya aktivitas tambang batu bara serta perkebunan sawit di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), masih ada anak-anak yang harus mempertaruhkan keselamatan demi bisa bersekolah.

Pemandangan itu terlihat di Desa Longjak, Kecamatan Busang. Setiap hari, anak-anak bersama warga harus menyeberangi sungai menggunakan perahu sederhana karena belum adanya jembatan penghubung.

Saat debit air meningkat, perjalanan menuju sekolah menjadi lebih berisiko. Arus sungai yang deras memaksa warga tetap bertaruh keselamatan demi menjalani aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut kembali menjadi sorotan publik setelah video unggahan akun Instagram @emakfarida77 viral di media sosial. Dalam video itu, warga memperlihatkan kondisi penyeberangan yang digunakan sehari-hari sambil menyampaikan kekecewaan terhadap belum terealisasinya pembangunan jembatan.

“Memang mahal kah? Apa memang selama ini menunggunya?” ucap seorang warga dalam video tersebut.

Tak hanya soal jembatan, berbagai keterbatasan lain juga terlihat dalam keseharian warga Desa Longjak. Mulai dari akses jalan yang sulit, minimnya penerangan, hingga layanan air bersih PDAM yang disebut belum dinikmati masyarakat setempat.

Warga mengaku kondisi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan sebagian masyarakat menyebut penantian pembangunan jembatan telah berlangsung lintas generasi.

Ada warga yang mengaku sejak masih duduk di bangku sekolah sudah mendengar rencana pembangunan jembatan, namun hingga kini saat telah memiliki anak dan cucu, fasilitas tersebut belum juga terwujud.

Ironi ini pun memicu banyak komentar publik. Banyak warga menilai pembangunan jembatan seharusnya menjadi kebutuhan dasar yang bisa diprioritaskan pemerintah daerah, terlebih Kutim dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di Kalimantan Timur.

“Yang sulit mungkin bukan dananya, tapi memulai pembangunan yang merata. Anak-anak semangat sekolah, orangtua berjuang demi pendidikan yang baik,” tulis salah satu akun di kolom komentar.

Di sisi lain, sungai yang sama justru rutin dilintasi kapal pengangkut batu bara. Sementara masyarakat sekitar masih menggantungkan aktivitas harian pada perahu kecil dengan perlindungan seadanya.

Potret Desa Longjak kini menjadi simbol ketimpangan pembangunan di tengah derasnya arus investasi industri ekstraktif di Kutim. Saat sektor tambang terus berkembang, sebagian warga masih berjuang mendapatkan akses dasar demi masa depan pendidikan anak-anak mereka. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Pengusul Hak Angket DPRD Kaltim Sebut Syarat Administratif Sudah Lengkap

0
Foto: Juru Bicara Hak Angket DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, saat diwawancarai di Samarinda. Foto: K. Irul Umam/Media Kaltim

SAMARINDA – Usulan hak angket DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) disebut telah memenuhi syarat administratif sesuai mekanisme yang berlaku. Kini, tahapan selanjutnya tinggal menunggu penjadwalan rapat Badan Musyawarah (Banmus) oleh pimpinan DPRD Kaltim.

Juru Bicara Hak Angket DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, mengatakan seluruh tahapan awal pengusulan hak angket sudah dilalui oleh para pengusul lintas fraksi di DPRD Kaltim.

“Kalau sesuai mekanismenya, ini baru satu tahapan yang kita lewati, yakni pengusulan oleh lebih dari 10 anggota dan lebih dari dua fraksi,” ujarnya saat diwawancarai melalui sambungan telepon WhatsApp, Selasa (12/5/2026).

Menurut Nurhadi, proses berikutnya adalah pembahasan di Banmus untuk menentukan jadwal rapat paripurna terkait usulan hak angket tersebut.

Namun, kata dia, kewenangan penjadwalan sepenuhnya berada di tangan Ketua DPRD Kaltim selaku ex officio Ketua Badan Musyawarah.

“Kalau penjadwalan itu kembali kepada Ketua DPRD, karena beliau merupakan ex officio Ketua Badan Musyawarah,” katanya.

Ia menegaskan, para pengusul hak angket kini hanya menunggu keputusan pimpinan dewan terkait kapan Banmus dan rapat paripurna akan digelar.

“Sekarang tinggal menunggu keputusan beliau kapan dijadwalkan,” lanjutnya.

Nurhadi juga menilai, secara aturan, usulan hak angket semestinya dapat segera diproses setelah surat dukungan fraksi diterima pimpinan DPRD.

“Setelah menerima surat dari fraksi-fraksi itu, seyogyanya memang dijadwalkan sesuai usulan teman-teman fraksi,” tegasnya.

Ia memastikan jumlah anggota pengusul maupun komposisi fraksi pendukung telah memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam mekanisme pengajuan hak angket DPRD.

“Setidaknya syarat jumlah anggota dan jumlah fraksi sudah terpenuhi. Jadi sekarang tinggal menunggu jadwal saja,” tutup legislator yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim tersebut. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S