Beranda blog Halaman 1225

Jokowi Bakal Cawe-Cawe demi Putri Ariani

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Joko Widodo menjamu Putri Ariani dan orangtuanya di Istana Merdeka.

JAKARTA – Cawe-cawe bukan hanya akan dilakukan Presiden Joko Widodo saat Pemilu 2024. Saat menjamu Putri Ariani beserta orangtuanya di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/6), Jokowi menegaskan akan cawe-cawe. Tentunya, agar Putri bisa meraih hasil terbaik di America’s Got Talent.

Jokowi menyatakan dukungannya kepada Putri untuk dapat terus berjuang di sana. Bahkan Jokowi berjanji akan menggerakan follower media sosialnya. ”Follower saya juga banyak, 53 juta kan lumayan,” ucapnya.

Berjumpa Jokowu, Putri memperlihatkan golden buzzer yang didapat dari salah seorang juri America’s Got Talent, Simon Cowell. “Putri liatin buat Bapak untuk pertama kali,” katanya.

Menurut Putri, dengan golden buzzer tersebut ia telah melewati beberapa tahapan dan akan langsung menuju babak live show. “Setelah audisi itu kan masih ada beberapa tahap, kalau golden buzzer dia langsung ke tahap semifinal,” tambahnya.

Putri juga menjelaskan kepada Jokowi bahwa ia akan kembali ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kompetisi pada Agustus nanti. Selain berbincang-bincang, Putri juga berkesempatan untuk menyanyikan dua lagu dengan diiringi keyboard di hadapan Presiden. Kedua lagu yang dimainkan berjudul ‘loneliness’ dan ‘permata indah dunia’. Keduanya merupakan ciptaan Putri.

Melihat prestasi Putri, Jokowi mendorong generasi muda Indonesia untuk terus bekerja keras dan percaya diri untuk menampilkan bakatnya. Dia menyampaikan bahwa saat ini terdapat banyak kesempatan bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat dan prestasi Putri bisa menjadi inspirasi. “Tidak ada yang namanya penghalang kalau memiliki kemauan yang keras, mau bekerja keras,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi, Jokowi menuturkan akan memberikan tabungan sebagai bekal untuk Putri berangkat ke Amerika Serikat 1,5 bulan lagi.  Selain itu, Kepala Negara mengungkapkan akan mengundang Putri untuk tampil pada peringatan HUT kemerdekaan RI jika tidak mengganggu jadwalnya. “Persiapan untuk ke Amerika adalah nomor satu,” ucapnya.

Sebelum bertemu Jokowi, Putri sempat bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim dalam kesempatan berbeda-beda. Dalam pertemuannya, masing-masing menteri menyampaikan apresiasi dan dukungannya pada remaja berbakat itu.(kn) 

Caleg Banyak Mundur jika Sistem Pemilu Proporsional Tertutup

Penulis
redaksi
-
0
Sistem pemilu proporsional tertutup hanya menguntungkan partai dan caleg yang memiliki nomor urut atas.

JAKARTA – Kepastian soal sistem pemilu akan diketahui, Kamis, 15 Juni 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan bakal membacakan putusannya. Pihak yang paling menanti keputusannya tersebut adalah partai politik (parpol). Terutama para calon legislatif (caleg).

Jika MK memutuskan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, diyakini akan banyak caleg yang mundur. Maklum, jika pemilu menggunakan sistem proporsional tertutup, yang nantinya berkampanye hanyalah partai serta caleg yang memiliki nomor urut atas.

“Dengan sistem coblos partai, para caleg tidak bisa bersaing mendapatkan suara. Jadi, buat apa lagi mereka maju sebagai caleg, kalau mereka tidak bisa bersaing secara terbuka,” kata Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni.  Tentu, kata dia, akan terjadi gejolak di internal partai politik. Partai akan kelabakan jika para calegnya mundur. Sebab, selama ini para caleg yang berjuang meraih suara.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, apapun putusan MK, pihaknya akan melaksanakannya. “Prinsip berkepastian hukum menjadi salah satu prinsip yang harus kami pedomani dalam menyelenggarakan tahapan pemilu,” kata komisioner KPU RI Idham Holik mengomentari putusan MK.

Untuk itu, pihaknya akan menunggu keputusan MK. Yang pasti, apapun keputusannya, tahapan pemilu akan jalan sesuai jadwal. “Insyaallah semua ini akan berjalan sesuai apa (jadwal) yang ditetapkan KPU,” imbuhnya.

Di sisi lain, pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini memperkirakan MK akan bersikap bijak. Yakni dengan menyerahkan kebijakan sistem pemilu pada pembuat UU. Hal itu dilihat dari pendapat yang banyak disampaikan para ahli juga pihak terkait dalam persidangan.

Titi juga berpendapat, tidak ada persoalan konstitusionalitas dalam sistem pemilu. Baik terbuka maupun tertutup, keduanya boleh digunakan. “Tidak ada norma undang-undang dasar yang disimpangi,” ujarnya. Dalam UUD 1945, konstitusi tidak mengatur harus menggunakan sistem apa. Sehingga penentuan kebijakan diserahkan pada pembentuk UU yakni DPR dan pemerintah.

Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menambahkan, masing-masing sistem memiliki kekurangan yang di sisi lain menjadi kelebihan sistem sebaliknya. Sistem terbuka misalnya, minusnya bisa memunculkan persaingan di internal partai, melemahkan posisi partai politik, mengesampingkan tautan platform, visi dan misi partai hingga kekuatan party ID.

Kemudian, sistem ini juga merusak sistem meritokrasi dan kaderisasi parpol. “Yang tadinya bukan kader partai, lalu tiba-tiba bisa nyelonong jadi caleg,” ujarnya. Berbagai kekurangan itu, relatif tidak ditemukan di sistem tertutup. Namun sebaliknya, sistem tertutup juga punya banyak kelemahan jika dibanding. Yang paling utama adalah mengurangi interaksi kader partai dengan pemilih.

“Caleg tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai, sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak,” imbuhnya. Kelemahan lainnya, lanjut Pangi, sistem tertutup akan menguatkan oligarki di internal partai politik. Sebab, ada kemungkinan elit lebih mengutamakan kelompok. Bagi pemilih, proporsional tertutup juga seperti memilih kucing dalam karung.(kn)

Sah Gabung PPP, Posisi Sandi Ditentukan di Rapimnas

Penulis
redaksi
-
0
Sandiaga Salahuddin Uno menunjukkan KTA yang barusan dia terima di Kantor DPP PPP, Rabu (14/6/2023).

JAKARTA  – Sandiaga Salahuddin Uno sah menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Disambut iringan marawis dan tari sekapur sirih, pria yang kini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut memasuki Kantor DPP PPP, Rabu (14/6/2023), sekitar pukul 16.00 WIB.

Sejumlah pengurus teras partai tampak menyambut Sandi, begitu Sandiaga Uno disapa. Di antaranya, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy, serta Juru Bicara PPP Donnie Tokan.

Sandi datang dengan mengenakan setelan jas biru berdasi hijau, lengkap dengan sapu tangan hijau di saku sebelah kirinya. Dirinya sah bergabung bersama keluarga besar partai berlambang kakbah tersebut setelah menerima karta tanda anggota (KTA) dan jaket hijau dari Mardiano Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

“Jadi, ini ospeknya sudah selesai, berarti Pak Sandi sudah lulus ya. Pak Sandi nanti kita kasih KTA. Mulai hari ini insyaallah resmi menjadi anggota keluarga besar PPP,” kata Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat.

PPP sebelumnya menyatakan bakal menyediakan posisi strategis bagi Sandi di struktur kepengurusan pusat partai. Kendati demikian, Mardiono menegaskan posisi Sandi di lain waktu baru diumumkan.

Mardiono mengatakan, posisi Sandi di PPP akan menjadi terang usai forum rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar pada akhir pekan ini. Seluruh pimpinan di tingkat daerah, lanjut dia, akan berkumpul dan menentukan tugas serta posisi yang bakal diemban mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Ya, banyak hal yang harus dikerjakan. Yang pasti kita akan terus berjuang agar Pemilu 2024 sukses, kemudian menghasilkan pemilu yang dinikmati rakyat,” kata Mardiono. Sandi sebelumnya mengaku sudah diospek oleh PPP selama 7 bulan. Dia bercerita, ada proses panjang yang dilalui sebelum gabung ke PPP.

“Apa lagi baru selesai dipelonco 7 bulan, saya akan menjalankan komitmen dan ketentuan yang nanti akan disampaikan,” ujar Sandiaga di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (12/6/2023). Meski baru secara resmi menjadi kader PPP, Sandi menyebut sudah ada beberapa tugas partai dan langkah-langkah yang harus diselesaikan. Salah satunya persiapan menghadapi Pemilu 2024.(kn)

Kasus Covid-19 Terus Melandai, Indonesia Masuk Masa Endemi

Penulis
redaksi
-
0
Pemerintah telah mencabut aturan memakai masker di tempat umum sesuai dengan SE Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

JAKARTA – Indonesia bersiap memasuki masa endemi Covid-19. Hal tersebut menyusul jumlah kasus harian dan kasus aktif yang terus melandai serta luasnya cakupan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan peemerintah.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakor Wasin) Pemerintah 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah segera mengumumkan status tersebut.

“Sudah kami putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi waktunya belum diumumkan. Yang jelas, dalam seminggu, dua minggu ini. Pokoknya bulan ini sampai (hasil keputusannya) sudah matang,” ucap Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi memastikan status endemi Covid-19 akan diumumkan pada bulan Juni. Saat ini, lanjutnya, pemerintah sedang melakukan finalisasi proses transisi dari pandemi ke endemi.

Jokowi menyebutkan, jumlah kasus harian Covid-19 beberapa hari terakhir hanya 217 kasus, dengan kasus aktif 10.200 kasus. Kemudian, capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia juga sudah di atas 452 juta dosis.

Sebelumnya, pemerintah telah mencabut aturan memakai masker di tempat umum. Aturan ini termuat dalam Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan Pemerintah sepakat dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah mencabut status darurat COVID-19 pada 5 Mei 2023.

Oleh karena itu, Muhadjir menyebut Pemerintah segera merampungkan transisi pandemi ke endemi COVID-19 di Indonesia. Dengan berakhirnya masa transisi dari pandemi ke endemi tersebut, Muhadjir mengatakan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 akan dibubarkan. Vaksin covid-19 juga akan diberikan Pemerintah dalam skema pelayanan normal dan termasuk dalam penyakit menular biasa.

Muhadjir juga menyebut vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat akan ditanggung oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terutama kepada masyarakat tidak mampu Penerima Bantuan Iuran (PBI).(kn) 

Sudah Ada Putusan Anjuran soal Pengupahan

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Disnaker Samarinda Wahyono Hadi Putro.

SAMARINDA – Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda Wahyono Hadi Putro membenarkan adanya pelaporan dugaan pelanggaran manajemen Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD). Saat ditemui Senin (12/6/2023), dikatakan bahwa kasus pengupahan yang dilakukan manajemen RSHD sebenarnya telah diselesaikan lewat putusan anjuran.

Seperti dikutip dikutip dari Media Kaltim (jaringan Koran Nusantara), laporan yang masuk, sebut Wahyono, sejatinya ada 20 orang. Satu lainnya dilakukan terpisah. Kedua belah pihak pun sudah dipanggil untuk memberikan keterangan sebagaimana prosedur seharusnya, untuk dilakukan upaya mediasi. “Namun karena tidak ada kata sepakat, sesuai aturan, kami keluarkan putusan anjuran,” ujarnya.

Dalam putusan anjuran itu terdapat salah satu poin penting. Yaitu manajemen RSHD harus membayar berbagai hal yang diajukan karyawan dan eks karyawan dalam tuntutan yang jumlahnya terbilang banyak. Pun demikian, terdapat sederet kesalahan yang dilakukan manajemen RSHD meliputi kekurangan upah hingga kontrak kerja. “Ada beberapa yang diputuskan (salah, Red.) dalam perselisihan ini. Dan itu dituntut semua oleh karyawan. Kami menyelesaikannya sesuai aturan saja,” urai Wahyono.

Disayangkan, manajemen RSHD tampak memberikan jawaban yang mengambang dalam mediasi yang dilakukan. Mereka disebut bisa mengaku menerima putusan anjuran, tetapi dengan versi manajemen RSHD sendiri. “Suratnya itu intinya menerima, tetapi menurut versinya sendiri, menerima untuk dimusyawarahkan,” jelasnya.

Sementara itu Hilman selaku mediator Disnaker Samarinda menilai manajemen RSHD tidak serius dalam menyelesaikan masalah ini. Lantaran bila memang hendak menyelesaikan hak yang dituntut karyawan dan eks karyawan, semestinya ada surat kesepakatan yang dibuat bersama sebagai pegangan.

Di satu sisi, bila tidak menepati, manajemen RSHD jelaslah melakukan wanprestasi. Hal ini dapat menjadi dasar karyawan dan eks karyawan menggugat di pengadilan. “Ini (manajemen RSHD, Red.) tidak mau. Begitu pula dari putusan anjuran itu kan sama. Itu tidak jauh berbeda dengan mediasi waktu itu,” terang Hilman.

Diungkapkan, manajemen RSHD dalam penjelasannya mengaku berempati dan berjanji membayar hak karyawan dan eks karyawan. Tetapi semua tak bisa segera dilakukan karena ada masalah keuangan. Meski demikian jika manajemen RSHD sanggup membayar, maka harus dijelaskan kapan waktu pembayarannya.

“Misalnya, tanggal sekian. Itu kan tidak berani dia (manajemen RSHD, Red.) dikejar begitu,” tutur Hilman. Karena itu menurutnya memang sejak awal manajemen RSHD tidak memiliki iktikad baik karena permasalahannya menjadi digantung. “Ceritanya saja mau ada itikad baik, mau membayar, tapi tidak jelas kapan. Digantung kan ini,” tambah Hilman.

Dirinya menyakini bila persoalan ini masuk dalam ranah PHI, hakim bakal menilai seksama putusan anjuran yang dibuat Disnaker Samarinda. Karena itu walaupun sekadar anjuran, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. “Kalau ada yang merasa putusan anjuran kami ini tidak dianggap, tidak juga begitu. Dari beberapa kasus, putusan anjuran tetap jadi rujukan,” kata Hilman.

Sayangnya pihak manajemen RSHD masih belum memberikan tanggapan perihal pelaporan ini. Media sudah berusaha melakukan upaya konfirmasi, namun belum bisa bertemu dengan manajemen rumah sakit. (kn) 

RSHD Diduga Potong Gaji Karyawan untuk Upah Jahit Seragam

Penulis
redaksi
-
0
Slip serah terima kekurangan gaji karyawan periode Desember 2022-Januari 2023.

SAMARINDA – Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) memunculkan informasi baru. Dalam hal ini pihak manajemen diduga menerapkan kebijakan tak biasa pada puluhan eks karyawan yang memutuskan mengundurkan diri, yaitu pemotongan gaji untuk upah jahit seragam. Anehnya saat berhenti bekerja, mereka diminta mengembalikan seragam tersebut.

Salah seorang eks karyawan berinisial DY mengungkapkan, mereka yang memutuskan berhenti bekerja wajib mengembalikan seragam kerja. Seragam kerja yang dikembalikan ini harus dibayar Rp1 juta dengan dalih guna membayar upah jahit. Tak punya pilihan, DY mesti menerima sisa gajinya.

“Banyak pelanggaran normatif yang terjadi di Rumah Sakit Haji Darjad. Dasarnya dari upah. Kalau upahnya di bawah standar semua sudah pasti salah,” beber Hilman selaku mediator Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda kepada wartawan, Senin (12/6/2023), dikutip dari Media Kaltim (jaringan Koran Nusantara).

Diterangkan, apabila urusan pengupahan saja sudah salah, maka secara keseluruhan komponen yang termasuk dalam pengupahan di RSHD otomatis salah. Bukan hanya bisa dibuktikan dari upah yang di bawah standar, melainkan juga iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan maupun Ketenagakerjaan, tunjangan hari raya (THR), sampai dengan lembur.

Kata Hilman, manajemen RSHD sebagai perusahaan telah bermasalah sejak lama. Sebagaimana tampak dari tidak adanya komunikasi yang dilakukan manajemen RSHD dengan Disnaker.

“Mereka enggak mau tahu, padahal kan dekat (jarak antara rumah sakit dan kantor Disnaker Kota Samarinda, Red.). Tidak usah itu, kontrak kerja saja tidak pernah dikirim ke kami untuk dikoreksi. Sesuai aturan atau tidak,” paparnya.

Adapun saat ini Hilman menyebut tidak ada lagi mediasi antara manajemen RSHD dengan kuasa hukum karyawan dan eks karyawan. Pasalnya apabila sudah keluar putusan anjuran, maka berarti sudah selesai.

Namun selesainya urusan antara manajemen RSHD dengan kuasa hukum karyawan dan eks karyawan itu hanya di tingkat Disnaker Samarinda. Berikutnya bila ingin melanjutkan ke pengadilan, tinggal meminta risalah mediasi saja.

“Risalah mediasi belum keluar. Kami menunggu juga dari pihak kuasa hukum karyawan dan eks karyawan,” kata Hilman. Pun demikian, sejak awal mediasi manajemen RSHD tidak menyatakan alasan yang berdasarkan undang-undang sedikitpun. Salah satu contohnya adalah karyawan yang berprofesi sebagai perawat.  “Itu kan pekerjaan yang terus-menerus sifatnya. Ini ada karyawan yang lama sekali sudah bekerja, ada yang 14 tahun,” urainya.

Dijelaskan, perawat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap. Karena itu di dalam regulasi tak bisa sekadar dikontrak. “Kalau mau dikontrak, bawa ke sini dahulu kontraknya. Ini juga (manajemen RSHD) tidak dicatatkan di sini,” imbuh Hilman.

Sayangnya pihak manajemen RSHD masih belum memberikan tanggapan perihal dugaan pelanggaran yang dilakukan. Media sudah berusaha melakukan upaya konfirmasi, namun belum bisa bertemu dengan manajemen rumah sakit. (kn)

RSHD Samarinda Dilaporkan ke Disnaker, Diduga Lakukan Pelanggaran Upah

Penulis
redaksi
-
0
Kuasa hukum dari 21 karyawan dan eks pekerja RSHD, Deny Boy memberikan keterangan kepada awak media.

SAMARINDA – Rumah Sakit Haji Darjad (RSHD) dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Baik Disnaker Samarinda dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim. Pelaporan ini dilakukan puluhan karyawan dan eks karyawan RSHD atas dugaan pelanggaran upah.

Latar belakang pelaporan ini lantaran karyawan yang masih aktif bekerja serta mereka yang sudah mengundurkan diri sampai sekarang belum mendapatkan haknya dengan layak. Sebagaimana disampaikan Deny Boy, salah seorang tim hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum–Komando Anak Putra Asli Kalimantan (LKBH-KAPAK), sekaligus kuasa hukum 21 karyawan dan eks karyawan RSHD.

Kata dia, pelanggaran ini malahan diduga sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Meliputi gaji yang tidak sesuai Upah Minimum Regional (UMR), hingga puncak pada Desember 2022 silam tatkala para karyawan hanya mendapatkan separuh gaji.

“Apa yang dikeluarkan (anjuran, Red.) Disnaker Kota itulah harapan kami. Kami sudah buat surat ke Disnaker kota mengenai ajuran tersebut, dimana kami menyetujui atas anjuran tersebut, dan menunggu risalah atas surat kami tersebut,” beber Deny, Ahad (11/6/2023) di Bagios Cafe, dikutip dari Media Kaltim (jaringan Koran Nusantara)

“Disnaker juga mengirim anjuran tersebut ke manajemen rumah sakit, namun kelihatannya tidak ada tanggapan,” sambungnya.

Kata Deny, bila tanggapan dari manajemen RSHD tak kunjung diterima, salah satu jalan keluarnya yaitu membawa masalah ini ke persidangan hubungan industrial (PHI). PHI yaitu pengadilan khusus di pengadilan negeri yang berhak memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.

Selain itu pihaknya juga akan membawa kasus ini ke tingkat pidana. Lantaran manajemen RSHD diduga tidak melaksanakan aturan normatif sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja, meliputi Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dibayar sesuai aturan, gaji separuh, serta di bawah UMR.

Lebih lanjut Deny mengungkapkan hal yang mengejutkan, yaitu oknum manajemen RSHD diduga sengaja melaporkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan gaji UMR. “Tetapi yang diterima karyawan di bawah UMR. Itu pelanggaran,” tegasnya.

Dijelaskan Deny, dari hasil anjuran yang harus dibayarkan manajemen RSHD sekira Rp1 miliar. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari hak-hak karyawan dan eks karyawan seperti uang pesangon, kekurangan gaji, UMR, dan THR.

“Anjuran dari Disnaker kota juga kami ikuti. Tetapi keliatannya manajemen (RSHD, Red.) yang belum. Selain itu anjuran Dinasker kota, dari 21 karyawan dan eks karyawan itu gajinya memang kurang, apalagi BPJS juga tidak dibayar sejak bulan Oktober 2022 hingga saat ini,” urainya. (kn)

Sinyal Jokowi Mendukung Ganjar untuk Pilpres

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Joko Widodo makan malam bersama Ganjar Pranowo.

JAKARTA – Arah dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo kian menguat. Sebagai kader PDI Perjuangan, hal yang wajar jika Jokowi mendukung Ganjar yang diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.

Tanda-tanda tersebut tampaknya tatkala Jokowi dan Ganjar makan malam bersama. Acara makan malam itu diungkap Ganjar melalui Instagram-nya, Selasa (13/6). Namun, tidak dijelaskan di mana makan malam itu digelar. Ganjar turut mengunggah foto saat tengah duduk di meja makan berdua dengan Jokowi. Senyum pun tampak merekah di wajah keduanya.

“Kalau pas lagi makan malam bareng Pak Jokowi, ada menu yang nggak boleh ketinggalan. Apa coba?” tulis Ganjar.

Sebagai informasi, Ganjar memang tengah berada di Jakarta. Selasa sore, dia juga sudah bertemu Jokowi. Ganjar menghadiri rapat terbatas mengenai pengelolaan Kawasan Borobudur. Dalam pertemuan tersebut, Ganjar juga mengaku sempat terselip obrolan mengenai politik dengan Jokowi.

“Selalu ada (pembahasan politik). Kalau saya bertemu Pak Jokowi, selalu ada perbincangannya soal itu (politik),” kata Ganjar melalui keterangan tertulis. Jokowi juga disebut Ganjar bertanya soal pertemuan antar pimpinan partai dan komunikasi antar partai. Jokowi, kata Ganjar, selalu memantau pergerakan itu setiap hari.

“Jadi saat pimpinan partai ketemu partai lain, beliau selalu memantau. Tadi beliau tanya saya, tahu berita itu (pertemuan antar pimpinan partai) tidak Pak Gub? Saya jawab memantau, pak. Kata beliau tadi, itu bagus untuk demokrasi di Indonesia. Ya, selalu ada perbincangan politik kalau bertemu Pak Jokowi,” tuturnya.

Pengamat Politik SMRC Saidiman Ahmad menilai, unggahan itu memperjelas dukungan Jokowi ke Ganjar. Terlebih keduanya berasal dari partai yang sama. “Saya kira cukup jelas bahwa Jokowi mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Pertama, PDIP sudah memutuskan mengajukan Ganjar sebagai calon dan Jokowi masih merupakan kader PDIP,” kata Saidiman.

Selain itu, Saidiman juga menilai Ganjar adalah tokoh yang paling mungkin melanjutkan program-program dan pembangunan Jokowi di masa mendatang. Keduanya pun memiliki profil yang hampir mirip. “Di antara tokoh-tokoh yang ada, Ganjar juga paling mungkin melanjutkan kebijakan Jokowi. Profil keduanya kurang lebih mirip,” sebut Saidiman.(kn)

Pemerintah Siapkan 300 Paket Investasi di IKN

Penulis
redaksi
-
0
Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritime Matthieu Lavoine memberi keterangan kepada pewarta saat berkunjung di Titik Nol IKN, Senin (12/6).

JAKARTA – Pemerintah melalui Otorita IKN menjamin kepastian lahan bagi para investor yang hendak menggelontorkan modal untuk berinvestasi di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain telah menyediakan kawasan khusus komersial perdagangan dan jasa di IKN, tahapan-tahapan penyediaan lahan untuk investasi di IKN juga dipastikan dapat berjalan sesuai prosedur. Terkait lahan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan memastikan statusnya diselesaikan pada 27 Juli 2023.

Pemerintah juga menyiapkan 300 paket investasi senilai USD 2,6 miliar atau Rp 38,68 triliun yang untuk proyek pembangunan IKN. Paket investasi itu meliputi pembangunan perumahan, transportasi, energi, teknologi, telekomunikasi, sumber daya air, hingga pengelolaan sampah.

Sementara itu, Senin (12/6), Otorita IKN menerima 4 letter of intent (LOI) dari para pengusaha Prancis yang berkunjung ke IKN. Dalam dunia usaha, LOI adalah tanda keseriusan karena berisi kesepakatan para pihak untuk bertukar informasi, termasuk informasi-informasi penting yang tidak tersedia begitu saja.

“Ya, Senin kemarin kami menerima letter of intent dari perusahaan energi, dan adalah LOI keempat yang kami terima dari 20 perwakilan perusahaan Prancis yang berkunjung ke IKN,” kata Deputi Bidang Bidang Pendanaan dan Investasi Agung Wicaksono. Ia melanjutkan, para pengusaha Prancis meminta informasi dan dokumen sehingga bisa menyiapkan proposal investasinya.

“Setelah itu bergulir terus. Mereka akan menghitung angka-angka, rencana bisnis, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi,” ujar Agung. Pada kesempatan itu juga Presiden Direktur Sinarmas LDA Maritime Matthieu Lavoine mengatakan pihaknya bangga bisa berkunjung ke IKN dan melihat kemajuan pembangunan yang sudah berlangsung.

“Kami juga sangat berharap menjadi bagian sejarah Indonesia dalam membangun ibu kotanya yang baru bila kelak benar-benar bisa mewujudkan investasi di sini,” kata Lavoine. Sinarmas Louis Dreyfuss Armateurs Maritime atau SLM adalah perusahaan patungan antara Sinarmas dan Louis Dreyfus Armateurs. SLM menyediakan jasa logistik terpadu dan perusahaan pelayaran yang menawarkan jasa pengangkutan kargo curah dan layanan pelabuhan di seluruh Indonesia.

Di Teluk Balikpapan tak jauh dari Jembatan Pulau Balang, Louis Dreyfus mengelola pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Sejak mulai bertugas hampir 6 bulan lalu, Otorita IKN telah menerima 233 letter of intent. Hampir separuh dari jumlah itu berasal dari pengusaha di Tanah Air. Juga dari Malaysia 16 LOI, Tiongkok 15, Singapura 22, Jepang 26, Amerika Serikat 9, United Kingdom (UK) 3, Prancis 4, Korea Selatan, Finlandia, dan UEA mengirim 2 LOI. Kemudian masing-masing satu LOI yakni Filipina, Luksemburg, Thailand, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Brunei Darussalam. (kn)

Kesaksian Jonathan, Mario Dandy Mengacam Akan Menembak David

Penulis
redaksi
-
0
Mario Dandy menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidak lanjutan kasus penganiayaan David Ozora, Selasa (13/6). Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan empat orang saksi dalam sidang Mario Dandy dan Shane Lukas. Keempat saksi ini memberikan keterangan untuk terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas.

Keempat saksi yang hadir yakni ayah David Ozora; Jonathan Latumahina, ayah Renzino; Rudy Setiawan, teman David Ozora; Renzino Amandius, dan ibu Renzino; Natalia Puspitasari. Keempat saksi dimintai keterangan secara terpisah.

Jonathan Latumahina dalam kesaksiannya mengungkap berbagai hal yang dialami putranya. Salah satunya terkait ancaman dari Mario Dandy sebelum menganiaya. Ia mengatakan, Mario mengancam David dengan cara akan ditembak dan menelepon Brimob. Mulanya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sempat bertanya kepada Jonathan terkait ancaman dari Mario ke David. Kemudian, Jonathan menyebut ada ancaman yang diketahuinya setelah memeriksa handphone David.

“Selama ini sudah pernah tahu atau David pernah cerita punya musuh atau pernah mengancam?” tanya jaksa. “Mengancam itu saya tahu setelah cek Hp,” jawab Jonathan.

Jonathan menjelaskan ancaman berupa ingin menembak dan bakal telepon Brimob itu didapat saat membaca percakapan di ponsel David. Namun, beberapa percakapan yang ada di ponsel David dengan Mario, sebagian besar chat tersebut sudah dihapus.

Tidak hanya itu, Jonathan juga menyebut bahwa Rumah Sakit Medika Permata Hijau sempat menolak asuransi yang diajukannya lantaran David selaku korban dianggap sebagai pihak yang memulai perkelahian dengan terdakwa Mario Dandy. “Keanehannya saat urus asuransi ditolak. Saya tanya kenapa ditolak karena setahu saya asuransi dapat menutup semua,” kata Jonathan. “Biaya rumah sakit bisa ditutup kecuali untuk sel punca (stem cell), jadi ada satu pengobatan dengan cara menyuntikkan sel puncak untuk membantu regenerasi saraf yang putus,” tambahnya.

Disaat bersamaan, Jonathan mengaku saat itu pihaknya sempat didatangi tiga orang yang mengaku sebagai keluarga terdakwa Mario Dandy Satriyo pada Senin (20/2) malam. Tiga orang itu menyarankan Jonathan untuk mencari rumah sakit yang lebih baik untuk korban David.

Jonathan juga menjelaskan kondisi kesehatan putranya saat ini. Ia menyebut, bahwa putranya hingga saat ini tidak dapat mandi dan memakai celana sendiri. “Kita ada perawat home care 24 jam, ada fisioterapis yang selalu membantu,” ungkapnya.

Kuasa hukum Mario Dandy Satriyo, Andreas Nahot Silitonga menyebutkan sang klien sudah empat kali menawarkan bantuan pengobatan kepada korban David atas penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Andreas menuturkan tawaran bantuan itu seperti Mario siap menanggung semua biaya pengobatan hingga pindah rumah sakit. Dengan demikian, pihaknya menegaskan sudah menunjukkan kepedulian terhadap korban melalui tawaran itu kepada ayah David. Kuasa hukum Mario itu mengaku bersyukur kondisi David yang sudah berkembang positif dan pihaknya akan selalu mendoakan yang terbaik bagi kesehatan korban. (kn)

1...1,2241,2251,226...1,250Halaman 1,225 dari 1,250