KORANUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Rabu, 29 November 2023.

Pelantikan di Istana Merdeka tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

“Saya bersyukur, presiden memberikan amanah kepada saya untuk bertugas menjadi KSAD,” kata Maruli. Dalam keterangannya usai pelantikan, Maruli mengatakan bahwa dia akan melanjutkan dan mengevaluasi program-program yang ada di TNI AD. Hal ini akan disesuaikan dengan perkembangan jaman serta tantangan.

Rencana pembentukan Kodam di seluruh daerah pun disinggung. Namun dia akan melihat kepentingan ke depannya. Dia menjelaskan ada tambahan dua Kodam di Kalimantan. “Membentuk Kodam selain cost, dinamika juga harus dipelajari lagi,” katanya. Selain itu dia memastikan dalam pemilu TNI akan netral. “Angkatan Darat khususnya, harus netral. Saya pastikan itu,” ujar Maruli.

Maruli mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat ini berdasar surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI. “Sekarang mencari bukti itu tidak sulit. Kalau sudah ada bukti pasti akan ditindak,” tuturnya.

Bagaimana dengan kesolidan dengan Polri saat pemilu nanti? Dia menyebut akan berkoordinasi melalui Panglima TNI. Sehingga tidak ada masalah dalam koordinasi ini.

Pada saat pelantikan, Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan mertua Maruli datang. Bahkan dia sempat menangis. “Pak Luhut dulu juga punya cita-cita menjadi KSAD,” ungkapnya. Luhut selama ini dirawat di Singapura karena kait.

Untuk diketahui, Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Pria yang lahir di Bandung, 27 Februari 1970 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyampaikan bahwa Maruli memang sudah memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi. Keduanya sudah punya hubungan baik sejak lama. Karena itu, dia tidak kaget ketika perwira tinggi berlatar belakang Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dipilih menjadi KSAD. Dia yakin Maruli mampu memimpin TNI AD untuk tetap netral.

Fahmi menyatakan, TNI sudah diikat dengan berbagai aturan agar tidak mereka tetap netral. ”Banyak aturan yang membatasi bahkan melarang keterlibatan TNI, baik secara personal maupun kelembagaan kelembagaan, dalam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada upaya pemenangan kontestan,” terang dia. Tidak hanya itu, pengawasan terhadap TNI juga ketat. Selain masyarakat, kini TNI diawasi langsung oleh DPR.

Yang menjadi tugas Maruli dalam waktu dekat, lanjut Fahmi, membantu langkah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Utamanya yang terkait dengan dukungan dari TNI AD terhadap kebutuhan untuk menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilu. ”Misalnya bagaimana TNI AD memberikan dukungan terhadap upaya distribusi logistik pemilu seperti kotak suara, surat suara, terutama ke daerah perbatasan yang sulit akses,” bebernya.

Selain itu, penyelenggara pemilu juga kerap butuh bantuan untuk mendistribusikan logistik pemilu ke daerah yang berada di daerah atau kawasan terluar. Hal yang sama dibutuhkan untuk distribusi logistik ke daerah rawan konflik. ”Terkait pengamanan ya tentunya bagaimana TNI AD bersama matra-matra lain memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh Polri,” terang Fahmi. Menurut dia, tugas-tugas itu yang akan menyibukkan Jenderal Maruli. (*)

KORANUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung terkait koordinasi pusat dan daerah yang harus dipererat dalam melanjutkan pembangunan. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024, Rabu, 29 November 2023.

“Pertama, gunakan anggaran yang telah diberikan itu sekali lagi secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran,” katanya. Dia meminta agar mengedepankan akuntabilitas dan transparansi sehingga tidak ada celah penyalahgunaan anggaran. Apalagi saat ini situasi geopolitik makin memanas, dampak perubahan iklim yang makin terlihat, serta potensi krisis, dan resesi yang makin menguat.

Kepala Negara pun menegaskan untuk sesegera mungkin melakukan realisasi anggaran yang telah disiapkan. Jokowi menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini realisasi anggaran pemerintah pusat baru mencapai 74 persen dan pemerintah daerah sebesar 64 persen. “Sejak awal (pemerintahan) sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini, tapi ternyata saya cek lagi masih. Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset tidak mudah,” tuturnya.

Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengantisipasi ketidakpastian yang terjadi melalui automatic adjustment. Dia pun mengingatkan bahwa anggaran yang dibelanjakan merupakan uang rakyat sehingga orientasinya harus fokus pada hasil. Sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat.

Yang lebih penting, pusat dan daerah harus bersinergi. Tujuannya agar pembangunan bisa selaras. “Sudah bikin jalan tol mestinya pemerintah provinsi, kabupaten dan kota itu menyambungkan dengan kawasan industri, kawasan wisata, kawasan pertanian, kawasan perkebunan,“ ungkapnya. Dia juga menginstuksikan jajarannya memanfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik, pendidikan, kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, tahun depan, APBN menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 2.802,3 triliun. Sementara, untuk belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.325,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun (naik 8,6 persen) dan TKD Rp 857,6 triliun (naik 5,3 persen).

Menkeu menekankan, DIPA 2024 menjadi penyerahan terakhir kalinya pada masa periode kedua kepemimpinan Jokowi. ’’Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29 persen dari PDB atau nilainya Rp 522,8 triliun pembiayaan,’’ jelasnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, proses pengesahan DIPA 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi. Bahkan sejak perencanaan penganggaran hingga penandatanganan secara elektronik.

Penerapan digitalisasi itu merupakan salah satu upaya penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sebelum penerapan digitalisasi, proses pengesahan dokumen anggaran itu harus melalui 12 tahap. Sementara, saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi sistem aplikasi keuangan tingkat instansi (SAKTI).

’’Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran,’’ jelas Bendahara Negara.

Digitalisasi itu diharapkan meningkatkan tata kelola, sehingga memudahkan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan, dan penggunaan kertas pro-lingkungan. ’’Dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting, serta meningkatkan keamanan dokumen dan data,’’ katanya. (*)