Beranda blog Halaman 1007

NasDem Terima Hasil Pemilu 2024, Surya Paloh Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (dua kiri) menyampaikan pernyataan sikap partai yang menerima hasil Pemilu 2024 dalam jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (20/3/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Partai NasDem mengumumkan pihaknya menerima hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sekaligus mengucapkan selamat kepada pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengumumkan pernyataan sikap itu tidak lama setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

“Partai NasDem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024, dan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada Pemilu 2024. Partai NasDem mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024,” kata Surya Paloh saat jumpa pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Meskipun menerima, Surya menyampaikan partainya tetap mendukung segala upaya mencari keadilan terhadap hasil Pemilu 2024. NasDem juga akan melayangkan gugatan hasil pemilu, termasuk untuk pemilihan anggota legislatif di enam daerah pemilihan (dapil), yaitu tiga dapil di Sumatera, satu dapil di Papua, dan dua dapil di Jawa.

“Partai NasDem mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pascapemilu,” kata Ketua Umum NasDem.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara. Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

NasDem dalam kontestasi pilpres mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. (Ant/KN)

Kaesang Tetap Jabat Ketum PSI untuk Menangkan Pemilu 2029

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep

JAKARTA – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni mengatakan Kaesang Pangarep akan terus bersama PSI hingga Pemilu 2029 nanti. Raja Juli mengatakan Kaesang akan tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSI.

“Kabar gembiranya, Mas Kaesang akan tetap bersama PSI, akan tetap jadi Ketum PSI untuk memenangkan Pemilu 2029,” kata Raja Juli di DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Raja Juli mengatakan semenjak Kaesang masuk, PSI menjadi ramai diperbincangkan. Dia menyebut apapun yang menyangkut PSI selalu menjadi trending topic di media sosial.

“PSI setelah ada Mas Kaesang menjadi partai yang selalu ramai diberitakan oleh teman-teman. Apa saja yang terjadi di PSI, akan selalu menjadi trending topic, most popular di media-media,” katanya.

“Mas Kaesang dari lama sudah menjadi pecinta PSI. Bahkan 2019 sudah milih PSI sebenarnya. Namun momentum untuk jadi ketum PSI perlu pertimbangan, perlu analisa, sehingga akhirnya Mas Kaesang memutuskan untuk gabung di PSI,” tutupnya.

Untuk diketahui, dari hasil rekapitulasi KPU, partai yang dipimpin Kaesang Pangarep itu meraih 4.260.169 suara atau 2,806 persen. PSI tak lolos ke Senayan setelah dinyatakan tak memenuhi syarat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen. (Dtc/KN)

Isu 10 Tentara Bayaran Ukraina dari Indonesia, Panglima TNI : Hoaks itu !

Penulis
redaksi2
-
0
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto

JAKARTA – Isu soal 10 tentara bayaran Ukraina dari Indonesia telah diembuskan Rusia. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan kabar itu hoaks.

Agus menegaskan pihaknya tidak menerapkan sistem tentara bayaran di mana pun. Dia mengaku sudah mengecek ke Kedutaan Rusia bahwa data WNI soal menjadi tentara bayaran itu tidak ada.

“Ya kita kan nggak menganut tentara bayaran, tidak ada. Itu hanya, kita sudah cek ke kedutaan Rusia, juga tidak ada, hoaks itu,” kata Agus usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Agus melanjutkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Atase Pertahanan RI di negara terkait. Menurutnya, data itu juga tidak ditemukan.

“Saya sudah cek ke Atase Pertahanan di sana, tidak ada data tersebut. Kita kan di Indonesia tidak menganut tentara bayaran, karena kita tentara sukarela atau militer wajib yang direkrut melalui perekrutan yang ada di wilayah-wilayah, tamtama, bintara, perwira, ada akmil, dan seperti yang saya sampaikan tadi, militer wajib,” kata dia.

Informasi mengenai tentara bayaran ini dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia, diteruskan informasinya lewat saluran akun X Kementerian Luar Negeri Rusia, Kamis (14/3/2024). Informasi tersebut sempat pula diteruskan akun X resmi Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia pada Jumat (15/3/2024), namun informasi tersebut kemudian dihapus oleh akun X Kedubes Rusia pada hari yang sama.

Tidak hanya Indonesia, namun banyak negara lain yang juga disertakan Rusia dalam daftar angka-angka tentara bayaran. Namun khusus Indonesia, disebut Rusia ada 10 WNI yang ikut menjadi tentara bayaran Ukraina, 4 di antaranya telah tewas. Sebagaimana diketahui, saat ini Rusia masih menginvasi Ukraina. (Dtc/KN)

KPU : Penetapan Perolehan Suara Pemilu Telah Penuhi Unsur Akuntabilitas

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi Kantor KPU

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengaku siap menghadapi sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). KPU meyakini perolehan suara pemilu yang telah ditetapkan memenuhi unsur akuntabilitas.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu yang telah menetapkan hasil perolehan suara secara nasional untuk seluruh peserta pemilu tentunya sangat siap menghadapi proses PHPU di MK,” kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

“Karena kami sangat yakin bahwa suara yang telah ditetapkan itu dapat memenuhi akuntabilitas publik, karena prosesnya dilakukan secara berjenjang, terbuka dan partisipatif dalam proses rekapitulasi,” sambungnya.

Idham menuturkan saat ini pihaknya masih menunggu jumlah perkara yang teregistrasi di MK. Idham menegaskan KPU akan mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

“Kami sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan secara nasional semalam pada pukul 22.19 WIB,” ujarnya.

Sebelumnya, KPU telah menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024.

Hasil rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri (PPLN). Hasil Pilpres tersebut ditetapkan dalam Keputusan KPU.

Berikut perolehan suara nasional Pilpres 2024:

Anies-Cak Imin: 40.971.906 suara
Prabowo-Gibran: 96.214.691 suara
Ganjar-Mahfud: 27.040.878 suara

Kemudian KPU juga telah menetapkan hasil perolehan suara Pileg 2024. KPU pun menetapkan PDIP meraih suara terbanyak sebesar 25.387.279. (Dtc/KN)

Prabowo Beri Sinyal PAN Dapat Jatah Lebih di Kabinet Baru

Penulis
redaksi2
-
0
Calon Presiden RI Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbuka puasa bersama kader-kader PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (21/3/2024) malam. ANTARA/Rivan Awal Lingga

JAKARTA – Calon Presiden RI Prabowo Subianto memberikan sinyal kepada Partai Amanat Nasional (PAN) bakal memberikan jatah menteri lebih dalam kabinet pemerintahan baru periode 2024–2029.

Oleh karena itu, Prabowo berkelakar meminta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa tidak terkejut jika Prabowo memberikan jatah lebih itu untuk PAN.

“Prabowo Subianto tidak akan melupakan mereka yang berjuang. Nanti Pak Zulkifli Hasan dan Pak Hatta Rajasa mungkin kaget, mungkin yang diminta X, mungkin yang dikasih lebih-lebih dari X, tetapi syaratnya, tentunya memang akan diberi putra/putri yang terbaik,” kata Prabowo dalam acara buka bersama kader-kader PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

PAN merupakan salah satu partai politik yang mendukung pencalonan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Partai yang mengusung semangat religius nasionalis itu konsisten mendukung Prabowo dalam tiga kontestasi pilpres, yaitu Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024.

“Saya hadir di sini. Saya lihat wajah sahabat-sahabat saya yang telah berjuang lama, yang selalu memberi kepercayaan di atas pundak saya, yang selalu setia,” kata calon presiden terpilih ini.

Prabowo melanjutkan, “Saya cukup merasakan artinya kekalahan, tetapi sebagai pendekar, sebagai pejuang politik, saya paham dan mengerti bahwa perjuangan mencapai cita-cita yang mulia memang tidak ringan.”

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mengaku nyaman berkawan dengan PAN. Dia menyebut PAN sebagai kawan sejati.

“Kawan itu ada banyak jenisnya, sampai dalam bahasa Inggris itu dikatakan a friend in need is a friend indeed. Kawan sejati adalah kawan pada saat susah. Kalau pada saat baik dan senang, kawan banyak sekali, yang enggak pernah nongol, banyak sekali nongol, bawa titipan lagi,” kata Prabowo Subianto.

Usai acara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menanggapi pernyataan Prabowo soal jatah lebih itu.

“Ya, jadi kalau soal kabinet, kami ini PAN paham betul itu hak prerogatifnya Bapak Presiden terpilih, ya, terserah beliau. Kami serahkan kepada Bapak saja, ya, yang ngerti ukurannya apa ‘kan beliau. PAN menyerahkan saja,” kata Zulkifli Hasan menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas mengantarkan Prabowo ke kendaraannya.

Zulhas, saat ditanya orang-orang yang disiapkan PAN untuk membantu Prabowo di pemerintahan baru, menjawab ada beberapa kader-kader partai yang merupakan putra/putri terbaik PAN.

“Kader (PAN) banyak. Ada Bapak Asman, ada Bapak Yandri. Ada Pak Sekjen. Ada Pak Totok. Banyak di sini. Kalau diperlukan oleh bangsa negara, teman-teman siap,” kata Zulkifli Hasan.

Sekjen yang disebut Zulhas merujuk pada Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, kemudian ada juga Wakil Ketua Umum PAN Asman Abnur, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan Bendahara Umum PAN Totok Daryanto. (Ant/KN)

Satpol PP PPU Akan Lebih Humanis Dalam Pendekatan dan Penegakan Perda

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali saat diwawancarai awak MKN. (Nelly/RadarIbukota)

PPU – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini akan lebih mengedepankan pendekatan humanis dalam penegakkan peraturan. Hal ini juga sekaligus memperbaharui citra satuan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) dalam lingkungan masyarakat (linmas).

Namun kerap kali mereka dianggap sebagai lembaga yang bertindak semena-mena. Terlebih saat melakukan penertiban pedagang kaki lima.
Oleh sebab itu, Satpol PP PPU pada 2024 ini akan melakukan pendekatan yang lebih humanis dalam proses penindakannya. Hal ini merupakan upaya satuan untuk merubah citra buruk tersebut.

“Kita tidak hanya bertugas untuk melakukan penindakan atau eksekusi, tetapi juga untuk berkomunikasi dengan masyarakat,” kata Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali, Kamis (21/3/2024).

Ia menegaskan juga akan berkomitmen melakukan penindakan yang lebih humanis melalui komunikasi yang baik. Kemudian, sesuai arahan Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, peran Satpol PP PPU juga tidak hanya fokus pada penegakkan hukum. Tetapi juga tetap memprioritaskan pendekatan yang mengutamakan komunikasi dan pembinaan.

Sehingga sangat penting untuk melakukan pendekatan yang humanis dalam menjalankan tugasnya. “Memahami situasi yang dihadapi oleh para pelanggar, dan memberikan pembinaan agar mereka dapat memperbaiki perilaku mereka ke depannya,” ujarnya.

Dalam prosesnya, terang Bagenda, sebelum melakukan penindakan, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan para pelanggar. Dengan memberikan pemahaman terkait dengan peraturan yang dilanggar, proses penertiban dirasa lebih efektif.

“Saat Kita menemui pelanggar, Kita akan melakukan pendekatan yang humanis,” terangnya.

Termasuk salah satunya terkait dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga akan mendorong para UMKM untuk lebih baik lagi.

“Kemudian Kita juga diminta untuk meningkatkan UMKM dan pedagang-pedagang yang tadinya itu melanggar kita bina dan didorong untuk lebih baik,” pungkas Bagenda. (ADV/NAH)

Program 2024, Dinas Perikanan PPU Akan Bentuk Kampung Budidaya Ikan Air Tawar

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward saat diwawancarai. (Nelly/RadarIbukota)

PPU – Dinas Perikanan Penajam Paser Utara (PPU) tahun ini akan lebih mengembangkan budidaya air tawar sebagai perluasan pasokan ikan di Benuo Taka. Salah tujuannya ialah sebagai rencana untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kepala Dinas Perikanan PPU, Rozihan Asward mengatakan bahwa dinasnya pada 2024 ini akan fokus pada pengembangan budidaya ikan air tawar. Yakni dengan membangun kampung khusus budidaya air tawar.

“Kami akan kembangkan lagi, ini kan kami sudah punya kampung budidaya, jadi nanti kami perluas lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan budidaya ikan air tawar merupakan peluang bagus untuk masyarakat PPU. Hal ini sejalan dengan penatapan daerah penyangga IKN, yang disambut dengan Pemkab PPU yang mengampanyekan ‘Serambi Nusantara ‘.

“Ini peluang bagus untuk para pembudidaya ikan air tawar, kita dapat memasok kebutuhan IKN,” terang Rozihan.

Lebih lanjut, program kampung budidaya air tawar yang dimiliki PPU ini ke depannya akan diperluas lagi. Sehingga mampu menampung banyak untuk memenuhi dua daerah.

oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong warga PPU untuk mengonsumsi ikan air tawar. “Kita terus galakkan mengonsumsi ikan air tawar, agar stabil baik dari pasokan juga angka inflasinya,” tutupnya. (ADV/NAH)

Normalisasi Sungai Loa Janan Kemungkinan Ditunda Akibat Masalah Pemukiman Warga

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo.

TENGGARONG – Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo, menyatakan bahwa proyek normalisasi sungai Loa Janan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kukar sebesar 1,8 miliar rupiah kemungkinan terpaksa ditunda. Penyebabnya adalah adanya masalah pemukiman warga yang terletak di sepanjang aliran sungai.

Supariyo mengungkapkan bahwa banyak rumah warga yang tiang-tiang pondasinya tertancap di atas sungai Loa Janan atau anak sungai mahakam tersebut. Hal ini membuat pelaksanaan proyek normalisasi sungai menjadi tidak mungkin dilakukan saat ini tanpa adanya solusi untuk masalah tersebut.

Tim normalisasi sungai dari Pemerintah Kabupaten Kukar bahkan mundur setelah melihat kondisi lapangan yang memprihatinkan. Mereka menyoroti urgensi penyelesaian masalah pemukiman warga yang berada di bantaran sungai sebelum proyek normalisasi dapat dilanjutkan.

“Iya Tim Normalisasi udah turun kelapangan melihat kondisi sungai sangat tidak kemungkinan dinormalisasi karena akan terhalang tiang-tiang pondasi rumah warga yang dipinggir sungai, warga sangat banyak mengambil wilayah sungai,” ujarnya.

Normalisasi sungai ini sebelumnya direncanakan untuk mengalirkan air dari Desa Tani Aman ke sungai Loa Janan yang selama ini ditutupi oleh tanggul. Supariyo menegaskan jika proyek Normalisasi tidak berjalan, pihaknya menolak jika tanggul dibuka, karena untuk menghindari potensi banjir yang dapat mengancam 18 RT di sekitar sungai.”kalo tanggul itu dibuka bisa banjir ini, karena debit air sungai yang pasti akan meluap, jika banjir ada 18 RT yang terdampak,” jelasnya.

Pemerintah desa berharap agar Pemerintah Kabupaten Kukar segera mencari solusi yang tepat agar proyek normalisasi sungai Loa Janan dapat dilaksanakan sesegera mungkin.

“Kami berharap pemerintah kabupaten mencarikan solusi agar proyek normalisasi sungai Loa Janan bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (adv)

Penulis : Hanafi

Janda Lansia Perlu Perhatian, Usulan Program Bantuan Rumah dari DPRD Berau

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Subroto menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengadakan program bantuan rumah sehat. Program ini katanya, bisa menyasar para ibu yang kurang beruntung, berusia lanjut dan telah ditinggalkan suaminya atau berstatus janda.

Hal itu dia sampaikan karena para ibu yang berstatus janda dan telah berusia tua atau lansia masih banyak ditemukan di Berau. Mereka tersebar di berbagai wilayah dan kadang kurang diperhatikan. “Kalau pemerintah tidak turun tangan membantu membangun rumahnya saya kira berat sekali,” ungkapnya, Rabu (20/3/2024).

“Kalau dibantu tentu mereka ini juga dapat layak mendiami suatu perumahan yang layak, sehat, dan menyenangkan,” lanjutnya. Menurutnya, rumah sehat perlu diadakan saat ini bahkan lebih mendesak dari pembangunan tambahan seperti Penerangan Jalan Umum (PJU).

“Makanya perlu dilihat dengan cermat dan tidak hanya sekadar bangun, terus buang anggaran. Harus dicek supaya benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv)

Ketua DPRD Berau Soroti Ketidakhadiran Pimpinan OPD dalam Musrenbang

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan beberapa waktu lalu. Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan, ketidakhadiran pimpinan OPD itu harus menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Harusnya kepala OPD bekerja profesional, karena digaji oleh negara. Terpenting harus berdedikasi untuk mensejahterakan masyarakat,” tegasnya, Rabu (20/3/2024).

Dia menyampaikan, ketidakhadiran pimpinan OPD dalam kegiatan Musrenbang menjadi hal yang harus diperhatikan secara serius oleh kepala daerah. “Dalam Musrenbang kita menjaring aspirasi masyarakat. Jadi kepala dinas, kepala bidang ini harus hadir agar program yang dibuat itu benar-benar prioritas,” katanya.

Menurutnya, dalam Musrenbang tahun ini masalah pendidikan, kesehatan dan sektor mendasar lainnya masih dikeluhkan oleh banyak kepala kampung. “Ada banyak keluhan itu. Jadi kepala dinas ini harus hadir biar Musrenbang tahun depan tidak dikeluhkan lagi,” imbuhnya.

Dirinya meminta Bupati Berau tidak segan-segan menegur atau menindak dengan tegas pimpinan OPD yang masih absen dalam kegiatan penting daerah tersebut. “Perlu ditindak tegas. Bupati saya minta untuk selalu lakukan evaluasi soal ini,” pungkasnya. (adv)

1...1,0061,0071,008...1,253Halaman 1,007 dari 1,253