Beranda blog Halaman 1008

DPRD Puji Capaian Pemkab Berau dalam Maksimalkan APBD

0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman mengapresiasi 18 program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau yang telah terlaksana. Dia mengaku puas atas keberhasilan Pemkab yang telah memaksimalkan serta mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan baik.

“Pemerintah sudah berhasil memanfaatkan anggaran yang besar untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya, Rabu (20/3/2024).

Sebagai anggota dewan, dirinya hanya berusaha untuk menjadi perpanjangan tangan masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah. “Jika ada keluhan dari masyarakat jelas kami sampaikan ke pemerintah. Dan jika ada kepuasan dari masyarakat itu juga kami sampaikan ke pemerintah,” ujarnya.

Rahman berharap segala sesuatu yang saat ini tengah berproses bisa dilaksanakan dengan maksimal. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan tidak tercoreng. Berikutnya masyarakat tetap percaya dengan semua program yang dibuat.

“Kami mengingatkan agar pemerintah terus bekerja maksimal. Jangan puas dengan kinerjanya sekarang,” tandasnya. (adv)

Desa Jembayan Kukar Gelar Safari Ramadan dan Berbagi Kepada Kaum Dhuafa

0
Foto : Kegiatan Safari Ramadan Pemerintah Desa Jembayan pada 17 Maret 2024 lalu di Masjid Al Mu'Minun RT 6.

TENGGARONG – Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), mengadakan Safari Ramadan sebagai bagian dari upaya mereka dalam mempererat hubungan dengan masyarakat serta memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Kaur Umum Desa Jembayan, Siti Aisyah, mengungkapkan bahwa acara ini tidak hanya tentang berbuka puasa bersama, tetapi juga tentang memberikan bantuan kepada kaum Dhuafa dan disabilitas.

“Safari Ramadan ini diadakan di sembilan lokasi yang berbeda, dimulai sejak 14 Maret 2024 dan akan berlangsung hingga Senin, 8 Maret 2024,” jelasnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat ikatan antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat serta memberikan kontribusi positif bagi yang membutuhkan. “Kami berharap Safari Ramadan ini, pemerintah desa dapat menjangkau lebih banyak warga untuk saling mengenal ini loh pegawai desa agar kedekatan dengan warga kita lebih terjalin dan sekalian memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan,” tutupnya.

Inisiatif seperti ini tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah desa dan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung kesejahteraan dan solidaritas sosial di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Semoga Safari Ramadan di Desa Jembayan dapat menjadi contoh yang menginspirasi bagi desa-desa lainnya untuk melakukan hal serupa demi kebaikan bersama. (adv)

Penulis : Hanafi

Disbudpar PPU Sosialisasikan Penerapan Sistem Scan Barcode Pada Objek Wisata dan Hotel

0
Foto: Kepala Disbudpar PPU, Andi Israwati dalam kegiatan sosialisasi penerapan QR Code wisata, di Sansis Children Kampung Inggris, Rabu malam (20/3/2024). (Robbi/MKN)

PPU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penajam Paser Utara (PPU) mulai menyosialisasikan penggunaan Quik Response (QR) Code dalam industri pariwisata. Salah satu tujuan yang akan dicapai ialah, munculnya data presisi terkait dengan jumlah wisatawan yang datang.

Sosialisasikan digelar Disbudpar PPU menyasar ke para pemangku wisata se-PPU, bertempat di Sansis Children Kampung Inggris, Kelurahan Lawe-Lawe, Rabu malam (20/3/2024). Kegiatan sosialisasi dirangkaikan dengan dengan kegiatan berbuka puasa bersama dengan tema kegiatan “Wisata Kuat Ekonomi Bangkit”.

“Ini menjadi terobosan yang kami lakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kunjungan wisatawan ke PPU dan juga untuk mengetahui apa yang menjadi kekurangan kita,” ujar dia usai kegiatan.

Selain pemilik usaha, kalangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (HPRI) dan Asosiasi Duta Wisata Indonesia (Adwindo) di Benuo Taka juga dihadirkan. Harapannya, mereka dapat menjadi agen perubahan dalam penyebarluasaan metode ini.

Agar dalam melakukan pendataan didapatkan, untuk dijadikan bahan rujukan dalam mengevaluasi kepariwisataan yang ada di PPU. Menurut Israwati, selama ini jumlah pengunjung atau wisatawan yang datang ke PPU belum pernah terdata.

Baik itu wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Sehingga hal tersebut yang mendasari untuk kemudian pihaknya mengambil langkah tersebut.

“Selama ini Kami tidak tahu ada berapa wisatawan yang berkunjung ke PPU, dan Saya rasa dengan cara ini ke depannya Kita akan ketahui berapa jumlah pengunjung Kita,” jelas dia.

Lebih lanjut, Disbudpar PPU juga tengtah melakukan penataan objek wisata dalam menyambut wisatawan yang akan berkunjung saat libur lebaran. Maka pelaksanaan program QR Code yang dibagikan ke masing-masing hotel dan objek wisata yang ada di PPU, bisa memberikan dampak signifikan.

“Semua hotel dan objek wisata akan Kita lengkapi dengan QR Code, untuk di tempat wisata sendiri Kita akan buat dalam bentuk plang dan ditempatkan di pintu masuk. Sehingga para wisatawan akan mudah melakukan scanner,” tutup Israwati. (ADV/SBK)

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Mendukung Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Umum di Desa Sepakat

0
Foto : Sekretaris Desa (Sekdes) Sepakat, Daud.

TENGGARONG – Desa Sepakat, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), akan segera dibangun Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) oleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Sekretaris Desa (Sekdes) Sepakat, Daud, mengatakan Keputusan ini disambut baik oleh pemerintah desa sepakat.

Dia mengatakan Sebelumnya, dalam rapat dengan BPD, kesepakatan telah dicapai untuk membangun gedung menggunakan ADD. Namun, kabar baik datang ketika informasi terbaru mengungkapkan bahwa pembangunan akan didanai oleh Pemerintah Kabupaten Kukar. Hal ini disambut dengan sukacita oleh Pemerintah Desa, mengingat kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik di desa mereka.

“Sebenarnya, awalnya kita mau pakau pagu anggaran kita setelah kami bicara dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan pemerintah sepakat untuk memanfaatkan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024, eh malah dengar-dengar informasi dari Kabupaten, pihak pemkab yang akan bangunkan gedung BPU-nya dari APBD Murni, alhamdulillah kami bersyukur banget,” ungkapnya.

Kepala Desa Sepakat menyampaikan rasa syukur atas bantuan dari Pemerintah Kabupaten. Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya desa mereka belum pernah memiliki BPU, dan ini merupakan terobosan yang sangat berarti bagi kemajuan desa. Rencana pembangunan gedung BPU ini juga diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui pengelolaan sarana olahraga di dalamnya, seperti lapangan bulu tangkis atau mini soccer.

“Iya kan anak-anak disini banyak yang hoby olahraga bulutangkis dan mini soccer, mudah-mudahan nanti bisa masuk,” harapnya.

Dengan anggaran APBD 2024, pembangunan gedung BPU mendapatkan anggran sebesar 1,7 miliar rupiah, desa mengusulkan membangun gedung dengan ukuran sekitar 20m x 40m. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemandirian desa, terutama karena keterbatasan sumber daya dan minimnya perusahaan yang dapat memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah tersebut.

“Gedung ini akan dibangun di tanah desa di komplek kantor desa jalan Rapak Nyamuk,” tambahnya.

Dengan adanya pembangunan gedung BPU, pemerintah Desa Sepakat menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kukar atas perhatian dan bantuan yang diberikan untuk kemajuan desa mereka. (adv)

Penulis : Hanafi

Jembatan Sebulu Segera Dibangun, Edi-Rendi Gelontorkan Rp203 Miliar untuk Tahap Pertama

0
Istimewa

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) segera membangun jembatan penghubung di Kecamatan Sebulu pada 2024.

Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Rendi Solihin mengatakan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran Rp203 Miliar untuk pembangunan tahap pertama Jembatan Sebulu.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD-Murni 2024. Anggaran ratusan miliar itu akan digunakan untuk perencanaan pembangunan struktur jembatan, pembebasan lahan, termasuk membangun jalan pendekat di kedua sisi jembatan.

Sementara untuk pembangunan struktur Jembatan Sebulu, pemerintah daerah selanjutnya akan mengalokasikan anggaran senilai Rp500 miliar.

“Terdekat akan ada pembangunan yang paling besar membawa kebaikan, terutama untuk perekonomian di Kecamatan Sebulu. Ada pembangunan Jembatan Sebulu yang banyak dinantikan masyatakat,” ujarnya.

Kata Rendi, seluruh persiapan dan proses pembangunan jembatan pun telah dilakukan pemerintah. Pada 2023 lalu, pembebasan lahan di kedua sisi lokasi Jembatan Sebulu berlokasi di Desa Sebulu Modern tengah berlangsung dan hampir rampung.

Jika tidak ada kendala proses selanjutnya adalah peletakan batu pertama pembangunan jembatan.

“Ada juga anggaran untuk pembebasan lahan yang sudah melalui beberapa tahap. Terbaru disiapkan anggaran Rp10 miliar sebagai penunjang pembangunan jembatan,” sebutnya.

Pembangunan jembatan ini memang masuk ke dalam prioritas pembangunan strategis Pemkab Kukar pada 2024. Pemerintah ingin menuntaskan masalah konektivitas di Kutai Kartanegara.

Camat Sebulu, Eddy Fachrudin, mengatakan keberadaan jembatan tersebut akan membuat perekonomian sejumlah kecamatan di Kukar semakin menggeliat karena akses warga menjadi semakin lancar.

Apalagi, sejumlah syarat pembangunan jembatan tersebut juga sudah terpenuhi. Seperti, pembebasan lahan yang berlokasi sebagai pembangunan jembatan di Desa Sebulu Modern. Serta dukungan dari masyarakat setempat juga telah diterima pemerintah.

“Insya Allah dalam waktu dekat. Sudah dilelang tinggal mengklirkan lokasi titik pembangunannya saja,” ucap Eddy Fachrudin.

Ia menjelaskan, pembangunan Jembatan Sebulu sudah di nanti masyarakat setempat sejak lama. Pasalnya, selama ini masyarakat mengandalkan feri untuk menyeberangi sungai.

Tarif transportasi air ini adalah Rp 5 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp 20 ribu untuk kendaraan roda empat. Biaya ini dinilai membebani masyarakat.

Sebab itu, Eddy optimis, adanya jembatan akan membangkitkan perekonomian warganya. Sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sebulu diyakini akan tumbuh karena aktivitas menjadi semakin lancar.

Selain hal tersebut, Pemkab Kukar juga telah menganalisis manfaat lainnya dari pembangunan jembatan ini. Diantaranya, melancarkan aktivitas warga Kukar, Kutai Timur, dan Kutai Barat.

Mengingat, jembatan dibangun di tengah-tengah ketiga kabupaten, persisnya di Desa Sebulu Modern. Lokasi tersebut dipilih karena dinilai strategis dan dekat dengan tepian
Sungai Mahakam.

“Efeknya sangat luar biasa. Kami yakin dengan berfungsinya jembatan itu akan memperlancar mobilisasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah,” tandasnya. (adv)

Desa Sepakat Kukar Dapat 2 Unit Pemadam Kebakaran Portable dari Pemkab Kukar

0
Foto : Sekretaris Desa (Sekdes) Sepakat, Daud.

TENGGARONG – Desa Sepakat yang terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), dipastikan akan menerima dua unit pemadam kebakaran portable dari Pemerintah Kabupaten Kukar pada tahun 2024 ini.

Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Sepakat, Daud, saat di temui diruangnya oleh wartawan KoranNusantara.com, Dia mengungkapkan bahwa pemberian bantuan tersebut merupakan upaya pemkab dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, khususnya kebakaran.

“Kami baru saja dihubungi oleh dinas terkait, bahwa kita akan mendapatkan bantuan dua unit pemadam kebakaran portable. Meskipun belum secara fisik hadir, namun ini merupakan langkah positif yang sangat kami apresiasi,” ujar Daud.

Menurut Daud, alat pemadam kebakaran tersebut merupakan bentuk sinergi antara desa dengan pemerintah kabupaten. Bantuan serupa juga telah diterima pada tahun sebelumnya, tapi alat Pemadam portable yang kapasitas kecil pengadaan juga dari desa, dan untuk yang terbaru dari pemkab untuk mesin Pemadam portable kapasitas besar.

Daud mengakui bahwa meskipun alat tersebut portable, namun memerlukan beberapa orang untuk mengoperasikannya. “kemungkinan harus empat orang buat mengangkut alat ini,” ujarnya.

Selain itu, Daud juga menyampaikan bahwa pihak desa telah membentuk relawan penanggulangan bencana dari tahun lalu, dengan personil 15 orang per desa. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan desa dalam menghadapi berbagai bencana.

Dalam kesempatan yang sama, Daud juga menyampaikan terima kasih atas bantuan-bantuan dari Pemkab Kukar.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah, baik dalam bentuk pemadam kebakaran maupun bantuan lainnya. Semoga dengan adanya bantuan ini, kami dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai situasi darurat di masa yang akan datang,” tutup Daud.

Berdasarkan penjelasan dari Sekdes Sepakat, dapat disimpulkan bahwa bantuan ini menjadi sebuah langkah positif dalam meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat Desa Sepakat dalam menghadapi potensi kebakaran di wilayah mereka. (adv)

Penulis : Hanafi

Menpan RB dan Kepala OIKN Bahas Pemindahan ASN hingga Digitalisasi di IKN

0
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menerima kunjungan Kepala OIKN Bambang Susantono Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/3/2024). (Foto : Humas KemenPANRB)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menerima audiensi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Dalam pertemuan tersebut membahas rencana persiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Anas mengatakan penerapan smart city di IKN menjadi kesempatan yang tepat untuk mengakselerasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

IKN nantinya akan didukung dengan infrastruktur berbasis teknologi yang modern serta efisiensi dengan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dengan kota-kota lain di Indonesia bahkan dunia.

Dengan konsep itu, Menteri Anas berharap kemampuan dan kompetensi ASN juga semakin meningkat seiring besarnya tantangan yang ada.

“ASN mampu menjawab tantangan yang akan dihadapi ketika sudah berada di IKN, harus peka terhadap berbagai perubahan, mampu merespon segala peristiwa/kejadian yang di alami,” ujarnya.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu juga mengatakan nantinya skema kantor ASN akan mengusung konsep shared office, dimana dalam satu kantor ditempati bersama secara efektif untuk beberapa instansi atau individu. Dengan konsep ini, konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital akan dikedepankan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono meyakini dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk menjalankan SPBE, maka digitalisasi yang nantinya diakselerasi di IKN akan berjalan baik. (*/rls)

Pewarta : Nicha R

KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

0
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyarankan agar menyetop penyaluran bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 demi menghindari politisasi.

“Alangkah baiknya mungkin lewat perda atau apa pun supaya 2 bulan sebelum pilkada enggak ada penyaluran bansos dan lain sebagainya. Setop itu. Khawatirnya itu tadi, dipolitisasi,” kata Alex saat peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3/2024)

Alex menegaskan bahwa hal itu untuk menghindari adanya pihak yang memanfaatkan bantuan sosial untuk berkampanye.

“‘Kan enggak fair kalau petahana atau kerabatnya mencalonkan diri, kemudian melakukan kampanye dengan menggunakan bansos dan lain sebagainya,” ujarnya.

Alex juga mengungkapkan bahwa survei KPK yang menemukan bahwa lebih dari 90 persen masyarakat Indonesia memilih pemimpin berdasarkan faktor uang.

“Sesuai dengan survei KPK itu ‘kan, preferensi masyarakat kita itu ‘kan 90 berapa persen lebih gitu ;kan menentukan pilihan wakilnya, pimpinannya, itu yang pertama faktor uang,” kata Alex.

Hal itu juga yang mendorong komisi antirasuah untuk menggelar kampanye Hajar Serangan Fajar untuk mengedukasi masyarakat untuk menolak politik uang pada Pemilu 2024.

“Makanya, coba lihat itu banner KPK gede banget di Gedung C1, Hajar Serangan Fajar, relevan itu, sangat relevan karena kami sudah melakukan survei dan memang itu yang diharapkan masyarakat. Itu terkonfirmasi,” tuturnya. (Ant/KN)

KPU RI Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029

0
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat menetapkan hasil Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024). (ANTARA/Rio Feisal)Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari saat menetapkan hasil Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

“Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB,” kata Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024) malam.

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara pilpres pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi, sedangkan Anies-Muhaimin meraih perolehan suara terbesar di dua provinsi. Sementara itu, Ganjar-Mahfud tidak memenangi satu pun provinsi.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI. (Ant/KN)

Kantor Pusat BI Pindah ke IKN pada Agustus 2024

0
Ilustrasi

JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan Kantor Pusat BI berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Agustus 2024.

“Insya Allah 17 Agustus kami akan bersama juga ikut dari pemerintah untuk berkantor pusat di IKN,” kata Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Maret 2024 di Jakarta, Rabu (20/3/2024).

Perry menuturkan undang-undang menyatakan kedudukan BI ada di IKN. Oleh karena itu, Kantor Pusat Bank Indonesia juga berada di IKN.

Sementara itu, lanjut dia, Kantor BI di Jakarta akan menjadi kantor operasional karena operasional sebagian besar pembayaran, cadangan devisa hingga sektor keuangan berada di Jakarta.

“Itu kantor pusatnya, tapi tentu saja operasinya ya kan Bank Indonesia punya cabang di seluruh Indonesia, tentu saja Jakarta akan tetap menjadi suatu pusat kegiatan karena operasional sebagian besar pembayaran, moneter, cadangan devisa sektor keuangan ada di Jakarta,” ujarnya.

Di sisi lain, Perry menuturkan sejak pandemi COVID-19 melanda, Bank Indonesia terbiasa dengan pola kerja ‘hybrid” sehingga tugas-tugas Bank Indonesia akan tetap berlangsung dengan baik sekalipun kantor operasional berada di Jakarta.

“Meski kedudukannya di sana kita bisa melakukan pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia secara digital, secara virtual,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan bahwa saat ini ada 25 instansi kementerian atau lembaga yang sudah menyatakan siap pindah ke Ibu Kota Nusantara.

“BKN juga melakukan pengendalian terhadap penugasan ASN ke IKN yang dilakukan oleh PPK agar sesuai dengan standar, prosedur, dan kriteria,” tutur Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto saat konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta, Selasa (19/3).

Adapun 25 instansi kementerian atau lembaga itu juga sudah mengajukan angka jumlah ASN yang akan dipindahkan. Dari 25 instansi itu, totalnya ada sebanyak 2.505 ASN yang diajukan pindah ke IKN.

Instansi-instansi tersebut antara lain meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Pangan Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. (Ant/KN)