TANJUNG REDEB – Perusahaan umum daerah (Perumda) Bhakti Praja diminta mempresentasikan peta bisnisnya oleh Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo. Itu dilakukan agar anggaran untuk penyertaan modalnya dapat segera dicairkan.

Apalagi Perumda Bhakti Praja sejak awal telah merencanakan aktivitas bisnis dan produksinya dalam skala besar. Namun, belum diketahui secara jelas detailnya. Mengingat sudah ada anggaran yang diajukan ke DPRD untuk mendukung berjalannya bisnis Perumda tersebut.

Peta bisnis yang disampaikan di hadapan DPRD tentu juga menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Disebutnya terdapat permintaan modal awal sebanyak Rp 2 miliar sesuai proposal yang masuk ke DPRD.

“Makanya saya sempat bilang panggil Direktur Bhakti Praja itu untuk sampaikan anggaran Rp 2 miliar itu mau buat apa, sebelum disetujui. Kalau ini kurang, ditambahkan,” terangnya.

Penjelasan tersebut dinilai perlu untuk disampaikan secara transparan. Mengingat banyak produk bisnis yang dipasarkan berdasarkan a1rencana bisnis yang dimiliki.

“Diperlukan juga pembelanjaan supaya belanja-belanja yang dilakukan tidak hanya membuang-buang anggaran,” tegasnya.

Dengan demikian, Falen meminta Pemkab Berau untuk memperjelas peta bisnis perusahaan tersebut. Sebab dari awal sebelum pemilihan direksi, perusahaan itu dibiarkan berjalan sendiri, bahkan tanpa penyertaan modal.

“Dari awal perusahaan itu sudah siap tidak ada penyertaan modal. Makanya perlu dipresentasikan dulu sesuai proposal yang masuk,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, mengungkapkan apresiasinya terhadap Pemerintah Kabupaten Berau yang telah berhasil mengoperasikan mobil penyedot lumpur pada sistem drainase yang terdapat di daerah perkotaan.

“Saya mengapresiasi langkah ini, terutama mengingat adanya permintaan dari masyarakat yang membutuhkan pembersihan drainase mereka,” ungkap Syarifatul.

Syarifatul mengakui bahwa banyak drainase yang tersumbat oleh lumpur dan sampah, sehingga aliran air menjadi terhambat dan tidak dapat mencapai anak sungai. Hal ini sering menyebabkan genangan air dan banjir di beberapa titik perkotaan.

Dengan adanya operasional mobil penyedot lumpur ini, Syarifatul berharap alat tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, terutama oleh warga yang tinggal di gang-gang dan daerah drainase yang penuh dengan lumpur.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kerja bakti, karena kerja bakti ini juga bertujuan untuk kepentingan bersama.

“Terkait alat ini, saya berharap agar digunakan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Ia mencontohkan situasi di RT 01 Kelurahan Gayam yang mengalami pendangkalan drainase. Oleh karena itu, ia meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk segera membersihkan lumpur di sana. Hal ini sangat penting, terutama ketika hujan deras, karena beberapa rumah di Kelurahan Gayam bisa tergenang air hingga setinggi lutut orang dewasa.

“Pemulihan juga harus dilakukan di lingkungan sekitarnya yang masih tergenang air untuk memastikan air dapat mengalir dengan baik dan tidak menyebabkan genangan berhari-hari saat hujan,” jelasnya.

Syarifatul berharap bahwa penggunaan mobil penyedot lumpur ini akan efektif dalam mengatasi masalah banjir akibat penumpukan lumpur di saluran drainase. Selain itu, ia mendorong masyarakat untuk aktif melaporkan daerah yang sulit dibersihkan sendiri kepada OPD yang berwenang.

“Penglibatan aktif masyarakat sangat penting dalam penanganan masalah ini,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman melanjutkan kegiatan reses masa sidang III tahun 2023 di Kampung Pilanjau Kecamatan Sambaliung, Semurut, dan Harapan Maju Kecamatan Tabalar, belum lama ini.

Ia berusaha untuk mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat di sana. Aspirasi yang telah dia terima sangat beragam. Sakirman berkomitmen untuk memperjuangkan usulan-usulan tersebut sebaik mungkin, baik melalui anggaran APBD Berau maupun dengan menggunakan dana aspirasi pribadinya.

Di Kampung Pilanjau, aspirasi yang dia terima termasuk permintaan bantuan bibit cabai, kemasan cabai dan merica, serta keluhan mengenai sertifikat yang belum diterbitkan. Selain itu, ada juga usulan dari warga lain, seperti permintaan kultivator, bantuan pupuk subsidi, dan pemberian seragam bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) di sana.

“Saya akan berusaha untuk menampung semua usulan ini. Sebagian bisa dipenuhi melalui APBD Berau, dan sebagian lainnya mungkin bisa saya dukung menggunakan dana pribadi,” ungkapnya.

Sementara itu, masyarakat di Kampung Semurut juga memiliki beragam aspirasi, seperti pemenuhan air bersih dan listrik, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta kelanjutan pembangunan masjid.

“Masalah jaringan internet juga menjadi keluhan masyarakat di sana. Saya akan berupaya untuk memperjuangkannya kepada Diskominfo Berau,” jelasnya.

Di Kampung Harapan Maju, usulan-usulan termasuk perbaikan jalan usaha tani, program rumah sehat, perbaikan Sekolah Dasar 001, pemasangan Pamsimas air bersih, peningkatan jaringan internet, perbaikan jalan utama, dan pembangunan rumah ibadah.

“Usulan-usulan ini akan saya tampung untuk kemudian saya perjuangkan dalam anggaran APBD Murni Tahun 2024 mendatang. Usulan yang dapat saya penuhi sendiri akan saya usahakan untuk diwujudkan melalui dana aspirasi pribadi saya,” tegasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Menjelang Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) serentak di Kabupaten Berau pada tanggal 24 Oktober mendatang, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah berharap agar mampu menghasilkan kepala kampung yang memiliki inovasi untuk memajukan kampung serta berdedikasi tinggi demi kepentingan masyarakat.

Pilkakam serentak ini merupakan bagian dari proses pesta demokrasi, di mana setiap warga memiliki kebebasan untuk memilih pemimpinnya. Ia juga meminta agar warga saling menjaga ketertiban di lingkungannya dan tidak mudah terprovokasi, yang bisa berpotensi menimbulkan salah paham dan berujung pada kerusuhan.

“Siapapun yang menjadi pilihan, siapapun yang terpilih, kita harus saling menghargai dan menghormati. Mari bersama-sama kita menjadi pelopor Kamtibmas, dan mari kita hindari provokasi yang dapat menimbulkan konflik,” ujarnya.

Selain itu, politisi dari Partai Golkar ini juga mengingatkan calon Kepala Kampung untuk tidak melakukan provokasi terhadap masyarakat, dan ia mengharapkan agar kompetisi berjalan dengan sehat.

“Kita harus memastikan agar tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi,” tambahnya.

Tak hanya itu, Syarifatul juga mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk berkolaborasi dan bersinergi demi menyukseskan penyelenggaraan Pilkakam serentak pada tanggal 24 Oktober mendatang hingga selesai.

“Pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah kampung, harus memberikan perhatian khusus terhadap hal ini,” katanya.

Syarifatul berharap bahwa Kepala Kampung yang terpilih akan menjadi pemimpin yang berkompeten, memiliki inovasi untuk kemajuan kampungnya, serta berdedikasi tinggi dalam memenuhi kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. (KN/ADV)

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten Berau saat ini sedang berupaya menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk menjaga wilayah perkotaan tetap terjaga keseriannya dan keelokannya.

Hal itu juga terus didorong oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina, untuk segera direalisasikan dan memaksimalkan pembangunan RTH di Kabupaten Berau.

Menurutnya, dengan meningkatkan jumlah RTH, ini bisa menjadi solusi bagi warga untuk berwisata dalam kota. Selain itu, RTH dalam kota dapat menjadi solusi untuk mengurangi polusi dari kendaraan di jalanan.

Ia juga mengatakan bahwa RTH ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta menjadi wadah perekonomian masyarakat.

Elita mengakui bahwa setiap sudut kota saat ini tampak mulai dihiasi dengan RTH. Hanya saja, masih ada beberapa lahan milik pemerintah yang tidak difungsikan secara maksimal.

“Di sudut-sudut ini sudah banyak Ruang Terbuka Hijau, harapan kita adalah meningkatkannya lebih lanjut,” tambahnya.

Selain itu, jika terdapat RTH yang baru, perlu dikelola dengan baik, dirawat, dan digunakan sesuai dengan fungsinya. Pihak ketiga juga diharapkan dapat berperan dalam menjaga dan merawat RTH yang ada, sehingga tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saja. (KN/ADV)

TANJUNG REDEB – Praktik judi online yang saat ini masih marak dilakukan masyarakat menarik perhatian berbagai pihak, tak terkecuali jajaran legislatif. Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mengungkapkan, mengenai praktik judi online tersebut, harus ada pengawasan maksimal dari pihak terkait.

“Karena dampak dari judi online ini sangat berbahaya dan luas, bisa menyerang psikologis seseorang dan sebagainya,” ungkapnya.

Dirinya mencontohkan, judi online telah menyumbang angka perceraian di Kabupaten Berau, yakni mencapai 200 kasus. Sehingga dampak yang ditimbulkan sangat buruk. “Artinya banyak masyarakat Berau yang mengakses situs-situs judi online tersebut. Kita khawatir, dampaknya juga akan merambat kepada perbuatan kriminalitas,” tuturnya.

Dia meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau memperhatikan maraknya praktik judi online tersebut, sebab memicu persoalan privasi warga yang akan berdampak luas. “Saya kira sebagai upaya pencegahan maraknya praktik judi online ini, harus ada pengawasan teknologis,” ujarnya.

Ditegaskan Falen, Diskominfo Berau harus aktif mengawasi situs-situs perjudian. Jangan sampai, kata dia, masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. “Kita tidak ingin, akibat dampak buruk dari judi online ini bisa melahirkan masalah-masalah sosial baru,” imbuhnya.

Kendati demikian, politikus Demokrat ini mengimbau masyarakat untuk lebih bijak menggunakan teknologi agar tidak merugikan diri sendiri dan oranh lain. “Sebaiknya lebih bijak memilih apa yang sebaiknya dilakukan dengan teknologi yang semakin maju. Dampaknya sangat banyak sekali, bahkan turunan dampaknya pun lebih banyak lagi,” tandasnya. (ADV/KN)