PASER – Anggota DPRD Kaltim Andi Faisal Assegaf, berkomitmen untuk memperjuangkan kebutuhan pertanian yang acap kali dikeluhkan oleh para petani di Paser.

Menurutnya, untuk mendorong kemandirian pangan di Kaltim, alat pertanian, hingga infrastruktur pertanian, harus memadai agar menghasilkan produk pertanian yang berkualitas. Dan Kabupaten Paser memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian.

Apalagi Kabupaten Paser, sangat dekat dengan Ibu Kota Negara (IKN), yang berada di Kecamatan Sepaku. Artinya Paser harus mampu menyokong kebutuhan pangan di Kaltim dan di IKN

“Kami adalah perpanjangan tangan dari masyarakat, kami ini pesuruh. Itulah gunanya kami turun ke masyarakat untuk mengetahui permasalahan yang terjadi hingga tingkat desa,” ujarnya belum lama ini.

Namun sebagai Anggota DPRD Kaltim, menurutnya, ada keterbatasan wewenang yang tertuang dalam Peraturan Gubernur, untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat. Sehingga Andi Faisal menilai butuh sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat.

“Sebagai anggota dprd mewujudkan aspirasi mereka, namun mempunyai persyaratan yang harus mereka penuhi. Harus masuk di Musrembang dan ada nomor SIPD-nya, baru lah itu bisa diusulkan di Provinsi. Karena persyaratannya mutlak,” jelasnya.

“Jadi memang harus kolaborasi, Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan RI. Supaya bisa mewujudkan apa yang jadi kebutuhan para petani,” pungkasnya.(Adv/DPRDKaltim/KN)

SAMARINDA – Sejak 2011 silam ada 45 korban jiwa yang tewas di lubang bekas tambang di Kaltim. Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun berharap tidak ada lagi korban selanjutnya di Bumi Etam.

Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan, perusahan batu bara harusnya melaksanakan tanggungjawabnya dengan tidak melakukan pembiaran lubang bekas tambang menganga. Para pengusaha batu bara diminta minimal memberi rambu peringatan di lokasi eks tambangnya.

Apalagi di kawasan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Ia pun meminta Pemerintah dan pihak aparat yang berwajib untuk mengawasi dan menindak tegas bagi perusahaan yang masih acuh akan tanggung jawabnya,

“Regulasi ataupun aturan sudah ada, tinggal bagaimana perusahaan mau bertanggungjawab. Banyak lubang tambang atau perusahaan tambang yang beroperasi itu tidak jauh dari pemukiman warga,” ungkapnya,” tegasnya.

Selain itu Samsun meminta, masyarakat yang berada tak jauh dari lokasi tambang batu bara untuk melakukan pengawasan khususnya pada anak-anak mereka. Mengingat korban jiwa yang timbul kebanyakan merupakan anak-anak.

“Ayo semua elemen warga menjaga ketentraman Bumi Etam,” tutupnya.(adv/DPRDKaltim/kn)

SAMARINDA – Anggaran untuk Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dikabarkan mencapai Rp31 Miliar. Menanggapinya, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo meminta Pemprov Kaltim, untuk mengevaluasi besaran anggaran tersebut.

Menurutnya Pj Gubernur Kaltim, memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terkait besaran anggaran DBON tersebut. “Ada informasi kalau DBON itu, anggarannya sekarang angkanya cukup fantastis. Ini jadi tugas Pj Gubernur untuk mengevaluasi kembali,” tegasnya.

Ketua PAN Kaltim ini menerangkan, DBON semestinya bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Jangan sampai ada kesamaan tugas dan fungsinya dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim atau bahkan Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim.

“Oleh sebab itu DBON juga harus dicari tahu apakah sesuai dengan tupoksi atau kembalikan ranahnya ke Dispora atau KONI,” urainya.

Sigit lebih lanjut mengatakan, evaluasi juga harus dilakukan mengingat DBON merupakan lembaga yang cenderung baru. Meskipun tujuan DBON di proyeksikan untuk meningkatkan prestasi Kaltim di bidang olahraga. “Ini (DBON) ‘kan baru jadi, tidak bisa dinilai saat ini juga. Jadi harus ada pembahasan lebih lanjut ini. Jadi tugas pemerintah,” pungkasnya. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Soal anggaran yang diterima Tim Koordinasi Desain Besar Olahraga Nasional (TK DBON) Provinsi Kaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menyebut dalam pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kaltim.

Seno membeberkan, Inspektorat Kaltim juga tengah melakukan pemeriksaan terhadap alokasi anggaran DBON Kaltim sejak tahun 2022 hingga tahun 2023. Ia mengatakan, bahwa mekanisme penggunaan dana yang di kelola DBON Kaltim yang menjadi persoalan.

“Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kaltim dan Inspektorat Wilayah Kaltim. Sekarang ini yang jadi masalah mekanisme penggunaan dana yang mereka (DBON) kelola,” jelasnya.

“Anggaran daerah yang telah dihibahkan dalam penggunaan diperuntukkan untuk apa? Apa yang sudah dilaksanakan? Kita luruskan. Bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini? Kalau KONI sudah dilakukan, nah DBON ini belum,” sambungnya.

Politisi Gerindra ini lebih lanjut menerangkan, bahwa TK DBON menaungi 14 Cabang Olahraga (Cabor), terutama untuk pengembangan atlet junior. Selanjutnya setelah melakukan pengambangan atlet junior hingga menjadi atlet senior, maka pembinaan akan dilanjutkan oleh KONI Kaltim.

14 cabang olahraga yang dimaksud yakni, bulutangkis, angkat besi, panjat tebing, panahan, menembak, wushu, karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, renang, dayung, senam artistik, dan pencak silat.

“Harapannya dari 14 cabor ini yang akan di sentuh oleh mereka. Walaupun ada beberapa cabor yang belum tersentuh anggaran. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Puji Setyowati meminta setiap sekolah untuk menjaga dan memperhatikan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Musabab, UKS menurutnya bagian penting untuk kemajuan pendidikan.

Politisi Demokrat ini menilai, kehadiran UKS di sekolah merupakan wadah pertolongan pertama bila siswa sakit atau terjadi insiden. Sehingga penting bagi sebuah sekolah untuk menghadirkan UKS di lingkungannya.

“Karena mereka jauh dari tempat tinggalnya, sehingga diharapkan UKS dapat menjadi tempat untuk mereka beristirahat atau mendapatkan penanganan,” terangnya kepada awak media, Kamis (19/10/2023).

Bila perlu menurut Puji, UKS bekerjasama dengan unit kesehatan lain di luar sekolah seperti Puskesmas. Sehingga bila terjadi hal yang fatal dapat segera ditangani oleh tenaga kesehatan dengan segera.

“Dokter bisa sewaktu-waktu dipanggil atau kerja sama dengan pola penjadwalan rutin kunjungan ke UKS,” jelasnya.

Selain itu ujarnya, UKS dapat dimanfaatkan warga yang bermukim disekitar sekolah bila harus mendapatkan penanganan dasar bila telah terjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Penempatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang lolos passing grade pada tahun 2021 ditemukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi masing-masing sekolah. Hal demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Puji Setyowati.

Puji mengatakan Komisi IV telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim dan Badan Kepegawaian Daerah Kaltim belum lama ini, membahas persoalan penempatan guru PPPK.

Ia membeberkan permasalahan penempatan yang dimaksud yakni adanya guru yang ditempatkan di sekolah yang sudah memiliki guru mata pelajaran yang sama, atau adanya guru yang ditempatkan di daerah yang jauh dari tempat tinggal atau tempat mengajar sebelumnya.

“Ada beberapa masalah yang ditemukan terkait penempatan guru PPPK. Kami ingin tahu kesalahannya di mana, apakah di sistem aplikasi pendaftaran atau ada faktor lain yang mempengaruhi,” terangnya.

Sebagai contoh, lanjutnya, ada sekolah yang membutuhkan guru bahasa inggris, namun guru PPPK yang ditempatkan di sekolah tersebut justru guru matematika yang notabene sekolah tersebut telah memiliki guru matematika.

“Oleh karena itu, kami bersama Disdikbud dan BKD mencari solusi. Tapi solusi yang kami cari tidak boleh keluar dari regulasi yang ada, karena ini berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh guru PPPK,” bebernya.

Politisi Demokrat ini berharap polemik penempatan guru PPPK ini dapat selesai dengan solusi yang tidak mengorbankan salah satu pihak semata. Yang jelas menurutnya, upaya Pemprov Kaltim saat kepemimpinan Isran – Hadi yang memperjuangkan nasib pegawai non ASN patut diapresiasi.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sutomo Jabir, mengungkapkan ada puluhan desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), yang tak teraliri listrik.

Ia mengatakan, bahwa penyebab desa-desa tersebut tak dapat menikmati listrik, karena terkendala wilayah izin salah satu perusahaan pelistrikan, sehingga PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tak dapat menjangkaunya.

Untuk itu Politisi PKB ini, mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim, dapat mengundang pihak-pihak yang terlibat untuk mendudukan masalah dan mendarikan solusinya. Musabab, listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

”Perlu ditengahi antara perushaan dan PLN, karena PLN telah menyanggupi untuk bisa mengakomodir kebutuhan listrik di daerah sana, sementara itu tidak bisa masuk karena masih masuk dalam wilayah izin perushaan,” tegasnya.

Ia membeberkan bahwa desa yang dimaksud berada di Kecamatan Sangkulirang dan Kecamatan Sandaran. Dari dua kecamatan ini, sebutnya, ada 10 desa dengan ratusan warga, yang tidak teraliri listrik.

“Apalagi banyak nelayan, mereka juga pasti membutuhkn es batu, bagaimana bisa es batu mereka buat kalau aliran listriknya tidak ada, jadi ini betul-betul kebutuhan dasar masyarakat kita yang perlu diperhatikan,” jelasnya kepada awak media.

Sutomo Jabir lebih lanjut mengatakan, desa-desa yang ada di Kutim hanya sebagian dari desa yang belun teraliri listrik. Ia menyatakan, berdasar data dari PT PLN dari 1038 desa di Kaltim, hanya 839 desa yang dapat teraliri listrik. Artinya ada 199 desa yang belum menikmati aliran listrik dan menjadi tugas untuk segera dituntaskan.(adv/dprdkaltim/kn)