TANJUNG REDEB – Kesejahteraan Tenaga Kesehatan (Nakes) dinilai Ketua DPRD Berau, Madri Pani harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah.

Dia mengungkapkan, 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disiapkan untuk sektor kesehatan. Sehingga, harus benar-benar berdampak positif terhadap roda perekonomian para nakes.

“10 persen dari APBD itu cukup besar. Maka, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kesejahteraan para nakes,” sebutnya, Senin (25/3/2024).

Sehingga kesejahteraan nakes juga harus menjadi satu perhatian khusus. Terutama saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular seperti saat ini.

“Kalau kita mau pelayanan nakes kepada masyarakat itu lebih maksimal, termasuk dalam hal menangani situasi-situasi genting seperti saat ada wabah dan segala macam, maka pemerintah juga jangan perhitungan untuk meningkatkan kesejahteraan para nakes. Karena garda pertama kita dalam melawan wabah penyakit adalah nakes,” ucapnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan kepada seluruh nakes yang ada, agar selalu ramah serta memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Sebab tak jarang ia mendengar keluhan-keluhan masyarakat terkait pelayanan yang tidak maksimal dan terkadang merugikan masyarakat.

“Tapi tentunya nakes juga harus dengan kesadarannya, kalau melayani masyarakat utamakan keramahan, mau itu umum atau BPJS, keramahan adalah nomor satu,” pintanya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau berencana mensertifikasi beberapa pulau kecil yang ada. Salah satunya Pulau Kakaban.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mengingatkan agar pemerintah daerah menggandeng masyarakat. Terlebih yang menyatakan diri sebagai pemilik lahan di Pulau Kakaban tersebut.

“Itu penting, agar tidak ada kesalahpahaman atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Status lahan di sana harus diperhatikan juga terlebih dahulu,” ungkapnya, Senin (25/3/2024).

Dirinya mendorong Pemkab Berau untuk memperhatikan sebelum melakukan proses sertifikasi menjadi aset Pemkab agar tidak ada permasalahan sengketa yang terjadi di masa depan.

“Komunikasi yang utama. Jangan sampai ada permasalahan dengan masyarakat,” tuturnya.

Dia menyebut, ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Seperti dengan melakukan pembesan lahan atau dengan kolaborasi melibatkan masyarakat di sana.

“Intinya bangun komunikasi terlebih dahulu. Sampai ketemu jalan keluarnya yang tidak merugikan kedua belah pihak,” ucapnya.

“Kita juga harus mengakui bahwa mereka punya dasar karena ada tanam tumbuh sebagai bukti bahwa itu milik mereka,” sambungnya.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menambahkan, Pulau Kakaban juga saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam kawasan tersbut ada lahan milik masyarakat, dan belum ada pembicaraan lebih lanjut apakah akan dilakukan pembebasan atau seperti apa.

“Kita semua maunya sama-sama saling menjaga, dengan melibatkan masyarakat tentunya tidak masalah kan,” pungkasnya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB – Adanya kawasan rawan pangan menjadi perhatian jajaran legislatif. Sehingga, pemerintah daerah diminta tak hanya fokus kepada pembangunan fisik.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari mengungkapkan, pemerintah daerah harus memperhatikan ketahanan pangan. Apalagi, hal itu berkaitan dengan kebutuhan mendasar masyarakat.

“Jangan hanya melaksanakan pembangunan fisik. Pemerintah daerah juga harus merencanakan program-program untuk mengatasi kerawanan pangan,” sebutnya, Senin (25/3/2024).

Menurut politikus Golkar ini, ketahanan pangan tidak bisa dianggap hal yang ringan. “Harus diberi perhatian. Yang penting, jika ada program-program yang direncanakan, harus dapat mengatasi persoalan tersebut,” katanya.

Penanganan daerah rawan pangan dinilai penting dan perlu direncanakan dengan baik. Seperti Kampung Semurut yang masuk sebagai wilayah rawan pangan, padahal Kampung Semurut merupakan wilayah yang dikenal dengan daerah persawahannya.

“Bisa dicek program unggulan apa yang telah dicanangkan pemerintah untuk ketahanan pangan ini, rasanya tidak ada,” ujarnya.

Lanjutnya, DPRD Berau kedepannya akan melakukan koordinasi dengan Pemkab Berau serta instansi terkait untuk merumuskan program-program unggulan yang tepat dan akan langsung dikerjakan dalam pengentasan wilayah rawan pangan di Bumi Batiwakkal ini.

Baik program jangka panjang maupun program jangka pendek, semua cara akan diupayakan. “Kita upayakan semaksimal mungkin, kita akan kawal anggarannya dan menjadi program prioritas,” pungkasnya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah merespons Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri yang terjadi. Dirinya pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk gerak cepat.

Ia menuturkan, OPD terkait harus segera melakukan sosialisasi mengenai bahaya penyakit menular tersebut kepada masyarakat.

“OPD terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan harus mengambil langkah secepatnya, karena ini menyangkut dengan kesehatan masyarakat kita,” ujarnya, Senin (25/3/2024).

Dirinya pun menyoroti tingkat kematian akibat difteri yang mencapai 75 persen, terlebih di kabupaten paling utara Kaltim ini 3 diantara 4 pasien yang terjangkit mengalami meninggal dunia.

“Saya minta kepada Dinkes Berau untuk lebih meningkatkan sosialisasi ke masyarakat. Karena ini sudah masuk sebagai KLB, maka kewajiban Dinkes adalah memberikan sosialisasi bahaya penyakit ini, serta paling terpenting adalah pemerataan imunisasi,” ujarnya.

Imunisasi dikatakannya merupakan hal paling penting yang harus dilakukan, khususnya di daerah-daerah yang telah ditemukan kasus Difteri.

Ia pun berharap, tidak hanya daerah prioritas saja yang dapat menerima imunisasi Difteri, melainkan seluruh daerah atau kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

Selain itu, ia juga meminta agar masyarakat dapat mengikuti imunisasi tersebut demi menghindari penularan Difteri yang lebih meluas.

“Masyarakat juga harus mulai sadar bahwa imunisasi sangat penting bagi kesehatan, jadi ketika ada wabah penyakit menular seperti ini, tidak terlalu khawatir sebab sudah ada antibodi yang diberikan di dalam tubuh,” tandasnya. (adv/dez)

TANJUNG REDEB – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Berau untuk Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat, Kantor DPRD Berau, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Tanjung Redeb, Senin (25/3/24).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Kemudian, dihadiri oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih, Asisten III Setda Berau, Maulidiyah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Berau dan para Anggota DPRD Berau.

Dalam sambutannya Bupati Berau, Sri Juniarsih mengungkapkan Kabupaten Berau berhasil merealisasikan pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp4,7 Triliun atau 107,39 persen, meningkat dari tahun 2023 yaitu Rp3,1 Triliun atau meningkat 48,32 persen.

“Rapat LKPJ sebagai bentuk kinerja nyata Pemkab Berau, khususnya bupati dan wakil bupati dalam mewujudkan visi dan misi yang telah tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026,” ucapnya.

Dirinya mengatakan selama tahun anggaran 2023 banyak faktor yang mengalami peningkatan. Salah satunya, jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 jumlah penduduk meningkat sebanyak 285.293 jiwa berbeda dengan tahun 2022 sebanyak 254.660 jiwa.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 menurun menjadi 4,95 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 5,02 persen. Begitu pula angka kemiskinan ditahun 2023 menurun sebesar 0,11 persen dari 13.260 orang atau 5,54 persen dibanding tahun 2022 sebesar 5,65 persen.

Kemudian, Pada indeks pembangunan manusia tahun 2022 sebesar 76,24 persen dan meningkat jadi 76,21 persen. “Ini meningkat 0.62 persen poin, dimana Berau berada pada posisi keempat setelah Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang,” jelasnya.

Termasuk laju pertumbuhan PDRB Berau berdasarkan harga konstan ditahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,44 persen dibanding tahun 2022 sebesar 3,95 persen. Selain itu, ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang positif terjadi di semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

“Untuk total perekonomian di Kaltim, Kabupaten Berau menyumbang sebesar 6 89 persen,” tandasnya. (adv/ril/dez)

Reporter: Aril Syahrulsyah
Editor: Dezwan