TANJUNG REDEB – Meningkatnya kasus HIV di Bumi Batiwakkal mendapat sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah. Ia mengungkapkan, dengan meningkatnya angka kasus HIV di Berau, seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Diketahui, pada tahun 2022 lalu ada 36 penderita HIV. Angka tersebut sama dengan semester pertama pada tahun 2023 ini.

“Jadi angka itu kan menunjukkan peningkatan. Kalau 2022 kemarin selama satu tahun ada 36 kasus, sedangkan 2023 ini baru enam bulan sudah 36 juga,” ungkapnya.

Menurutnya, agar angka penderita HIV di Berau tidak bertambah, pemerintah harus gerak cepat mencari solusi dan membuat program hang tepat. “Ini tanggungjawab kita semua dan harus secepatnya ada langkah untuk mengentaskan kasus tersebut,” tuturnya.

Dirinya mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk bersinergi mencegah penyakit HIV. “Mungkin untuk langka awal menggelar razia rutin ke THM atau ke tempat-tempat lainnya yang rawan menyebarkan HIV,” katanya.

Politikus Golkar ini membeberkan bahwa rerata yang terjangkit HIV berasal dari luar Berau. “Mungkin lebih baik dikembalikan ke daerah asalnya, jangan sampai menyebarkan di Berau, di Karantina terlebih dahulu,” ucapnya.

Syarifatul berharap, masyarakat lebih berhati-hati dalam pergaulan, jangan sampai sembarangan berhubungan dengan orang yang tidak dikenal, selain itu yang dikhawatir bisa menularkan kepada orang terdekat seperti pasangan sendiri.

“Hal ini perlu perhatian serius. Apalagi sudah melebihi angka di tahun 2022, saya minta OPD terkait sering-sering melakukan razia tes acak HIV,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Jalan Pulau Derawan atau yang biasa disebut Tepian Teratai menjadi tempat favorit masyarakat untuk berwisata kuliner, terlebih lokasinya yang strategis berada di tengah kota. Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyebut, di Tepian Teratai itu banyak para Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga dapat menjadi tempat aktivitas ekonomi.

Meski tempat ini sangat strategis dan menjadi multiplier effect denyut nadi perekonomian masyarakat. Namun, pemerintah setempat belum maksimal memberikan perhatian penuh kepada para PKL.

Para PKL di tempat tersebut, mengeluhkan tidak tersedianya sarana air PDAM. Mereka membersihkan piring dan gelas pengunjung dengan menggunakan air yang dibawa dari rumah dengan jumlah yang terbatas.

Keluhan para PKL itu pun dijaring Ichsan Rapi saat menemui mereka sekaligus memberi bantuan pemasangan air PDAM. “Peran mereka strategis sebagai episentrum geliat ekonomi UMKM kota Tanjung Redeb. Tentu saja mereka perlu kita sokong, agar perekonomian Kabupaten Berau semakin menggeliat,” ungkapnya.

Tidak tanggung-tanggung, Ichsan Rapi memasang PDAM dengan pipa sepanjang 700 meter termasuk keran air berjumlah 53 unit dengan box meterannya

Satu keran air bisa digunakan oleh 4 hingga 5 gerobak PKL atau melayani 200 lebih para PKL yang menjual baik pagi dan malam hari. “Kalau pagi hari pedagang di Tepian ini sekitar 60 orang, sementara malam harinya sekitar 146 orang,” kata Muhammad Sani, Ketua PKL Tepian Teratai menjelaskan jumlah pedagang yang menjual.

Atas bantuan tersebut, para PKL yang diwakili oleh Ketua PKL Tepian Teratai memberikan apresiasi kepada Ichsan Rapi terhadap kepeduliannya akan nasib mereka. “Terima kasih atas bantuan dan kepedulian Daeng Iccang terhadap nasib kami para pedagang kaki lima yang mencari nafkah di lokasi Tepian Teratai ini,” ucapnya.

Ichsan mengingatkan kembali betapa pentingnya peran UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia. “Kadang kita memandang sebelah mata para UMKM seperti para pedagang kaki lima ini. Padahal, merekalah yang menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis moneter menerpa beberapa tahun silam,” pungkasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong menggelar reses III di Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah. Dia mengungkapkan, dalam reses tersebut ada beberapa aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dirinya. Seperti ketersediaan air bersih, infrastruktur hingga persoalan lahan.

“Ada usulan agar ketahanan pangan menjadi perhatian, ketersediaan air bersih yang belum maksimal, sampai soal permintaan untuk pembangunan SMA. Semua aspirasi dari masyarakat ini saya catat dan akan saya tindaklanjuti nantinya, tentunya dengan solusi yang tepat,” ujarnya.

Disebutkannya, persoalan lahan tersebut merupakan persawahan yang belum jelas peruntukannya seperti apa. Hal itu pun, kata Rudi menjadi PR bagi dirinya. “Karena lahan persawahan ini erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Maka dari itu, OPD terkait akan kami desak turun ke lapangan untuk mengkaji bagaimana lahan tersebut bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, dirinya akan melakukan komunikasi bersama OPD terkait agar segera dicarikan jalan keluar terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Khusus untuk ketersediaan air bersih, saya rasa yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas intake, daripada harus membangun intake baru yang akan membutuhkan anggaran lebih besar,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menyoroti aktivitas kendaraan dengan bak terbuka yang bermuatan material tanpa penutup. Hal itu dinilainya mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyangkut akvititas kendaraan mengangkut material dengan kendaraan terbuka yang dapat mengotori jalan.

“Tetapi di beberapa ruas jalan yang ada, masih ada saya temui kendaraan dengan bak terbuka bermuatan material tanpa penutup dan materialnya mengotori jalan, ini harus segera ditertibkan,” ungkapnya.

Menurut Madri, material yang tumpah ke jalan dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Seharusnya, seluruh hal yang ada dalam aturan bisa ditaati demi kenyamanan bersama.

Ditambahkannya, masih banyak sopir truk nakal dan tidak patuh terhadap aturan yang berlaku. Maka dari itu, Madri meminta pemilik usaha melengkapi terpal pada bak kendaraan terbuka sebagai penutup agar material yang diangkut tidak berhamburan di jalan. “Saya tidak melarang investasi. Tapi harus perhatikan juga muatan, dan itu ditutup,” tegasnya.

Dirinya menegaskan, kendaraan yang mengangkut material jangan ugal-ugalan saat berkendara. Pasalnya, kondisi kendaraan sulit dikendalikan. “Muatan bahan material melewati jalan raya yang juga dilalui oleh masyarakat. Mereka tidak punya jalur khusus, karena itu kami harap pengemudi truk lebih pelan dan tidak bertindak ceroboh dalam mengemudi,” imbaunya.

Kendati demikian, Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) ini mengharapkan para pengemudi dengan kendaraan bak terbuka tidak mengangkut orang, tujuannya demi keselamatan penumpang dan sesuai dengan peruntukannya. “Sekali lagi saya tegaskan, gunakan penutup, dan bisa saja Dishub menindak hal tersebut,” tandasnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Maraknya penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia menuturkan, penggunaan kompresor telah dilarang penggunaannya. Bahkan sudah tercantum dalam Undang-Undang. “Tetapi permasalahan ini akan dikaji ulang dulu. Karena bisa saja kegunaannya untuk hal yang lain,” ungkapnya.

Saga tak menampik jika penggunaan kompresor dalam menangkap ikan sangat berbahaya. Tak hanya bagi perairan, tetapi juga untuk nelayan. “Apalagi ini sudah masuk dalam praktik destructive fishing dan dilarang oleh pemerintah,” tegasnya.

Dipaparkannya, penggunaan kompresor juga melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. “Sehingga harus ditindak tegas, jika ada nelayan yang menangkap ikan menggunakan kompresor,” ujarnya.

Dirinya mengapresiasi masyarakat yang turut peduli dan tanggap dalam melaporkan kegiatan pelanggaran tersebut.

“Perlu rutin dilakukan pemantauan aktivitas bersama stakeholder dan pemangku kepentingan terkait. Dan perlu juga disosialisasikan, bahwa penggunaan kompresor dapat membahayakan,” pungkasnya. (ADV/KN)