Beranda blog Halaman 984

Ketua DPRD Kaltim Lantik 2 Anggota PAW dari Fraksi PKB dan PKS

0

SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)  menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim dari Fraksi PKB dan PKS di gedung Aula Kantor DPRD Kaltim pada Selasa (31/10/2023).

Ketua DPRD Kaltim Ir. H. Hasanuddin Mas’ud, S.Hut yang membuka rapat paripurna ini mengungkapkan bahwa hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang  peresmian pengangkatan dan pemberhentian pimpinan /anggota DPRD provinsi.

“Pelantikan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD Kaltim pada sisa masa jabatan tahun 2019-2024,” jelasnya.

Dua anggota DPRD yang baru dilantik akan mengisi komposisi anggotanya dari masing-masing fraksi. Adapun anggota DPRD yang akan di-PAW yakni , fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Puji Hartadi digantikan Selamat Ari Wibowo dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  (PKS) Masykur Sarmian akan digantikan Encik Wardani. (ADV/DPRDKaltim/KN)

DPRD Dorong Serapan Anggaran OPD Dipercepat, Segera Selesaikan Pembayaran kepada Kontraktor

0

SAMARINDA – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim agar mempercepat penyerapan anggaran. Perihal ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji.

Seno Aji, mengaku akan segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah OPD yang memiliki serapan anggaran rendah. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembayaran kepada pihak kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan mereka.

“Kami akan rapat koordinasi dalam waktu dekat. Sebelum reses dua minggu lalu, kami sudah rapat koordinasi dengan pimpinan OPD. Kami minta mereka segera menyelesaikan pembayaran ke kontraktor,” kata Seno Aji, Senin (31/10/2023).

Seno Aji menambahkan, rapat koordinasi tersebut juga bertujuan untuk mengawasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dianggarkan. Ia berharap tidak ada lagi OPD yang menunda-nunda pembayaran ke kontraktor.

“Kami tidak mau ada OPD yang menunggak pembayaran ke kontraktor. Ini kan bisa berdampak pada kualitas pekerjaan dan pelayanan publik. Kami juga tidak mau ada anggaran yang menjadi Silpa karena tidak terserap,” ujarnya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharap Seno juga melakukan percepatan pembayaran kepada pihak ketiga yang telah rampung pekerjaannya, agar tak menumpuk di penghujung tahun. Hal ini agar anggaran tiap OPD terserap lebih cepat dan tidak lagi  mendapat rapor merah.

“Saya yakin OPD bisa bekerja lebih baik dan lebih cepat. BPKAD sudah setuju untuk membantu mereka dalam hal pembayaran. Semoga ini baik-baik saja dalam waktu dekat ini sudah bisa meningkat ,” tandasnya.(adv/dprdkaltim/kn)

DPRD Kaltim Optimis 10 Raperda Prioritas Bakal Rampung Tahun ini

0

SAMARINDA – DPRD Kaltim berkomitmen untuk menyelesaikan 10 Raperda yang menjadi prioritas tahun ini. Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, mengatakan bahwa target tersebut bisa tercapai sebelum tahun berakhir.

Menurut Rusman, awalnya ada 11 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2023, namun satu di antaranya ditunda pembahasannya karena data yang belum lengkap. Raperda tersebut akan dibahas kembali tahun depan.

“Jadi sekarang tinggal 10 Raperda yang harus diselesaikan tahun ini. Kami yakin bisa menyelesaikan semua,” kata Rusman, Selasa (31/10/2023).

Rusman menjelaskan, saat ini ada 3 Raperda yang masih dalam proses pembahasan oleh Pansus. Ia berharap Pansus bisa bekerja cepat dan profesional untuk menuntaskan tugasnya.

“Pansus sudah berjanji dengan kami untuk menyelesaikan pembahasan 3 Raperda tersebut. Kami optimis mereka bisa melakukannya,” ujarnya.

Rusman menambahkan, keyakinannya didasarkan pada laporan yang diterimanya dari Pansus. Ia mengatakan, sebagian besar Pansus sudah mencapai tahap akhir atau finalisasi pembahasan. Tinggal menunggu evaluasi dari Kemendagri.

“Kami harap Kemendagri juga bisa mempercepat proses evaluasi. Pembahasan Raperda ini kami targetkan sampai pertengahan November. Jadi kami optimis bisa rampung sebelum pergantian tahun,” pungkasnya. (Adv/dprdkaltim/kn)

Gelar FGD Pelayanan Pensiun, BKPSDM Bontang Gandeng Kanreg VIII BKN Komitmen Percepatan Pelayanan Kepegawaian Berbasis Digital

BONTANG – Dalam upaya memberikan informasi kepada seluruh perangkat daerah mengenai prosedur, kriteria, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk meningkatkan pelayanan pensiun, serta untuk mengkomunikasikan harapan dan ekspektasi melalui komitmen individu terhadap organisasi atau institusi yang dilayani, Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bontang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelayanan Pensiun pada hari Senin, 30 Oktober 2023, di Pendopo Rujab Walikota Bontang.

Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (Kanreg VIII BKN), A. Darmuji, S.Sos, M.Si, didampingi oleh Kepala BKPSDM, Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Pegawai, serta analis SDM Aparatur Kanreg VIII BKN.

Menurut Kepala BKPSDM Kota Bontang, Drs. Sudi Priyanto, M.Si, BKPSDM Kota Bontang berperan sebagai unsur penunjang lembaga Pemerintah Kota Bontang dalam manajemen kepegawaian daerah. Salah satu tugasnya adalah mengurus proses pensiun bagi pegawai PNS. Proses pensiun adalah langkah pemberhentian atau berakhirnya masa kerja seorang pegawai dalam suatu organisasi dengan jaminan hari tua sebagai balas jasa atas pengabdiannya.

Pihaknya telah melakukan persiapan terhadap PNS yang akan memasuki usia pensiun dengan mengidentifikasi calon PNS yang akan pensiun dan memberikan sosialisasi mengenai persyaratan pensiun dan informasi terkait persiapan pensiun.

Selanjutnya, BKPSDM Kota Bontang mengawasi pelaksanaan pensiun PNS sesuai dengan SOP yang berlaku. Proses usul pensiun telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), menggantikan pengusulan pensiun melalui SAPK DAN DocuDIGITAL.

Lebih lanjut, Sudi menyampaikan bahwa pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bontang mendapatkan penghargaan dari Kanreg VIII BKN sebagai instansi dengan percepatan pelayanan terbaik di Provinsi Kaltim.

Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada semua pegawai di lingkungan Pemkot Bontang.

Dalam materi yang berjudul “Percepatan Pelayanan Pensiun PNS “One Day services” melalui SIASN, disampaikan oleh Kepala Kanreg VIII BKN diantaranya hal-hal sebagai berikut:

  • Dasar hukum pensiun PNS;
  • Secara umum latar belakang penyebab pemberhentian PNS, serta karena hal-hal lainnya;
  • Pemberlakukan mulai TMT (terhitung mulai tanggal) pensiun;
  • Jenis penetapan pensiun PNS yang menjadi kewenangan Kantor Regional;
  • BUP (Batas Usia Pensiun) PNS;
  • Pemberhentian karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, tidak cakap jasmani/ rohani karena uzur, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
  • Persyaratan kelengkapan usul dokumen pensiun PNS;
  • Kelengkapan usul pensiun melalui SIASN, dan lain-lainnya. (ADV)

Lurah Maluhu: Normalisasi Drainase Sangat Penting untuk Pengairan Pertanian

TENGGARONG – Sektor pertanian menjadi salah satu fokus yang dikerjakan di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong. Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada APBD Perubahan (APBD-P) Kutai Kartanegara (Kukar) 2023 ini, akan mengerjakan normalisasi drainase dan jalan usaha tani.

Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, aliran anak Sungai Mahakam kira-kira sepanjang 2 kilometer (km) akan dilakukan normalisasi fungsinya. Anak sungai ini melalui kawasan di 5 Rukun Tetangga (RT), yakni mulai dari RT 1 hingga RT 5.

“Jadi itu alur sungai utama pertanian kami,” ungkap Tri Joko.

Kondisi sedimentasinya pun dirasa sudah sangat mengkhawatirkan. Aliran air yang juga sebagai sumber utama pengairan pertanian di Kelurahan Maluhu. Jika terjadi hujan dan debit air meluap, akan menimbulkan genangan.

“Dan itu lanjutannya sinergi dengan kelurahan lain, bermuara di saluran drainase di kawasan Stadion Rondong Demang, Tenggarong. Kami berharap ini bisa segera dikerjakan (dituntaskan),” lanjutnya.

Selain normalisasi drainase, juga mengerjakan jalan usaha tani. Juga ada pemenuhan alat mesin pertanian (alsintan), pupuk dan juga sapras pertanian lainnya. “Anggaran pertanian ini, Alhamdulillah apa yang jadi usulan (selalu) dipenuhi,” tutupnya. (ADV/KN)

Dedy Okto : Perusahaan Harus Memberdayakan Tenaga Kerja Lokal

0

TANJUNG REDEB – Banyaknya perusahaan yang bergerak di berbagai sektor di Kabupaten Berau diharapkan dapat memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto membeberkan bahwa ada perusahaan di Bumi Batiwakkal yang justru malah menyerap pekerja luar daerah, bahkan tenaga kerja asing.

“Padahal saya yakin, SDM Berau memiliki potensi dan berhak mendapatkan pelatihan serta pengembangan diri. Ini agar para pekerja itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan perusahaan,” katanya.

Diketahui, jumlah tenaga kerja asing yang diserap oleh perusahaan yang ada di Berau mencapai 46 orang. “Saya sangat mengharapkan kesadaran pihak perusahaan untuk lebih memberdayakan masyarakat lokal,” tegasnya.

“Ini juga sebagai wujud kontribusi dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan daerah Kabupaten Berau,” tambahnya.

Untuk itu, Politikus NasDem ini menegaskan, akan terus mendorong tenaga kerja lokal lebih diprioritaskan guna pemberdayaan masyarakat di Bumi Batiwakkal.

“Di samping itu, tenaga kerja lokal juga menjadi tanggung jawab kita bersama serta memerlukan kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan untuk kemajuan,” tandasnya. (ADV/KN)

Ketua DPRD Madri Pani Dukung Penggunaan Batik Lokal untuk Seragam SKPD

0

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani menilai, Perbup Nomor 43 tahun 2021 perihal penggunaan batik motif khas Kabupaten Berau merupakan program yang sangat bagus. Sayangnya, penerapan penggunaan batik khas Berau di lingkungan Pemkab Berau saat ini masih sedikit.

“Semua yang diprogramkan pemerintah daerah tentunya kita apresiasi. Tapi harus konsisten,” tegasnya.

Seharusnya, sosialisasi secara masif harus terus dilakukan Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Agar pengaplikasiannya dapat dijalankan dengan optimal. Secara beriringan nantinya instansi vertikal akan mengikuti.

Penggunaan batik itu pun harus terjadwal. Dicontohkannya, hari Kamis dan Jumat wajib memakai batik khas Berau. Jika hal itu dapat terealisasi dengan konsisten maka apa yang telah terprogram Pemkab Berau bisa terus berkesinambungan. “Sehingga, para pegawai dan masyarakat akan terbiasa memakai batik Berau,” ucapnya.

Politisi dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu berharap jangan sampai kebijakan penggunaan batik lokal hanya sesaat. Dengan konsistensi penggunaan batik Berau, Madri optimistis perekonomian perajin batik akan meningkat. “Ya saya harap ajakan Pemkab kepada pegawai dan instansi vertikal pengguna batik khas Berau ini bisa terus konsisten,” tuturnya.

“Saya yakin perekonomian para perajin batik akan meningkat dan dampaknya batik kita juga bisa dikenal masyarakat luas,” tandasnya. (ADV/KN)

Anggota DPRD Rudi Mangunsong Minta Lowongan yang Dibuka Perusahaan Lebih Memperhatikan Difabel

0

TANJUNG REDEB – Menurut Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Mangunsong, lowongan pekerjaan perusahaan yang dibuka di Bumi Batiwakkal (julukan Kabupaten Berau) seharusnya lebih memperhatikan para pekerja difabel.

Dia meminta baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau maupun perusahaan untuk memperhatikan secara serius para difabel. Hal itu, mengingat ada beberapa perusahaan diketahui tengah membuka lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.

“Dibukanya lowongan tersebut seharusnya mendorong pemda untuk lebih memaksimalkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas,” katanya.

Dicontohkannya, seperti menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK), membuat pelatihan, dan sebagainya yang mendukung keterampilan para difabel.

“Mereka ini adalah orang yang perlu kita topang. OPD terkait juga jangan hanya mengawasi. Bila perlu diantarkan dan didampingi jika disabilitas akan bekerja. Jangan sekadar retorika. Mesti menyentuh,” tegasnya.

Tak hanya itu, Rudi juga meminta pemerintah daerah untuk selalu hadir dan mendampingi penyandang disabilitas saat mereka mengalami diskriminasi dalam dunia pekerjaan. Pasalnya, mereka merupakan golongan yang rentan diabaikan, diremehkan, dan dilecehkan.

“Jika ada diskriminasi antarpekerja seperti yang normal menganggap rendah difabel, saya menganggap yang normal itu abnormal. Makanya, pemerintah daerah harus mendampingi. Jangan dilepas begitu saja,” pintanya.

Tak hanya pemerintah daerah, Rudi juga meminta perusahaan untuk memperhatikan secara serius nasib penyandang disabilitas tersebut. Lowongan yang telah dibuka juga harus jelas dan benar-benar memberdayakan para difabel.

“Perusahaan juga jangan sekadar buka-buka. Tapi betul ada formasinya yang prioritas, penyandang disabilitasnya seperti apa,” tandasnya. (ADV/KN)

Jenderal Agus Subiyanto Calon Tunggal Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo Margono

0

KORANUSANTARA – Genap sepekan menjalankan tugas sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan menjadi Panglima TNI. Menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun mulai 1 Desember 2023.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) usulan nama panglima TNI. Dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III pada Selasa, 31 Oktober 2023. ”Nama yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” ungkap Puan.

Perwira tinggi lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 itu memang digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Yudo. Di samping karier yang cemerlang selama bertugas di TNI, Agus disebut dekat dengan presiden. Hubungan antara Agus sebagai pejabat TNI dengan Jokowi selaku pejabat publik sudah terbangun sejak jenderal kelahiran Cimahi itu menjadi komandan kodim di Surakarta.

Selanjutnya, Puan memastikan bahwa DPR akan memproses surpres usulan nama calon panglima TNI itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Di antaranya dengan melakukan fit and proper test. ”Semoga proses itu bisa berjalan dengan lancar dan baik sehingga pergantian atau panglima TNI berjalan dengan baik dan tidak ada kekosongan (pengisi jabatan) panglima TNI,” imbuhnya.

Merujuk aturan yang berlaku, fit and proper test calon panglima TNI dilaksanakan paling lambat 20 hari sejak surpres diterima oleh pimpinan DPR. Karena itu, agenda tersebut sangat mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi bila melihat keharusan Presiden Jokowi melantik panglima TNI baru sebelum 1 Desember.

Sebelum Agus, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto yang pernah bertugas sebagai Komandan Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo pada 2010 – 2011 silam juga dijadikan panglima TNI oleh Jokowi. Kemudian Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi orang nomor satu di Polri juga pernah bertugas sebagai kapolres Surakarta pada 2011. Saat itu, Jokowi masih menduduki jabatan wali kota Surakarta.(*)

Jamu Prabowo, Erick Titip Indonesia yang Lebih Hijau

0

KORANUSANTARA – Urung berpasangan, hubungan Prabowo Subianto dan Erick Thohir tetap hangat. Selasa, 31 Oktober 2023, bakal capres Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu berkunjung ke rumah Erick Thohir di kawasan Menteng, Jakarta. Kunjungan itu merupakan pertemuan pertama seusai Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres.

Awalnya, nama Erick juga masuk bursa kandidat kuat sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Namun, di ujung menjelang pendaftaran atau setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ketua umum Gerindra itu akhirnya menjatuhkan pilihan ke Gibran.

Seusai pertemuan, Erick mengaku merasa terhormat dengan kedatangan Prabowo. Terlebih, politikus yang juga menteri pertahanan itu menyempatkan untuk makan bersama istri dan anak-anaknya. ’’Ini sesuatu yang luar biasa,’’ ujarnya.

Pembicaraan di rumah Erick berlangsung hangat. Bahkan, anak perempuan Erick, Asya, menitipkan mimpi Indonesia yang lebih hijau ke depannya. ’’Lalu, anak laki-laki saya bicara, ’Pak, ini yang namanya ekonomi harus dijaga. Karena ini bagian dari masa depan anak muda kita’,’’ imbuhnya.

Ketua umum PSSI itu pun berkomitmen mendukung Prabowo. ’’Saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar dan lebih maju lagi,’’ tegasnya.  Sementara itu, Prabowo menyampaikan rasa hormat kepada Erick. Selama ini, dia mengaku cukup dekat karena banyak bekerja sama di kabinet Indonesia Maju. ’’Alhamdulillah, terima kasih, beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi, terima kasih Pak Erick,’’ kata mantan Danjen Kopassus itu.

Dukungan Erick, kata Prabowo, sangat berarti. Erick dinilai sebagai sosok pekerja keras, visioner, pelaksana yang baik, dan memiliki produktivitas tinggi. ’’Dan kayaknya tangan dingin, ya. Apa yang beliau pegang jadi bagus begitu, termasuk sepak bola,’’ imbuhnya. (*)