JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mempercepat pembangunan hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pascalibur panjang Hari Raya Idul Fitri, pembangunan hunian di IKN kembali dilanjutkan. Para pekerja konstruksi sudah kembali bekerja di lapangan untuk menyelesaikan berbagai infrastruktur dasar dan perumahan di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri di IKN pascalibur Hari Raya Idul Fitri.

Berbagai target pembangunan hunian, seperti rumah susun (rusun) maupun Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) serta berbagai infrastruktur dasar diharapkan bisa segera diselesaikan dan difungsikan menjelang perayaan Peringatan HUT ke-79 RI bulan Agustus mendatang.

Iwan menjelaskan, dirinya secara berkala terus melakukan kunjungan kerja ke IKN dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap progres pembangunan hunian di IKN.

Adanya libur panjang kemarin diharapkan mampu memberikan semangat baru kepada para pekerja konstruksi dan pegawai Kementerian PUPR yang bertugas di IKN, untuk memulai dan melanjutkan kembali progres yang ada serta menyelesaikan target besar yang harus dituntaskan pada pembangunan IKN ini.

Iwan juga menyampaikan beberapa jenis hunian yang sudah dibangun di IKN. Pertama adalah Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) tahap I sebanyak 22 tower setinggi empat lantai yang mampu menampung sekitar 10.700 pekerja.

Kedua adalah Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang saat ini progresnya mencapai 80 persen, dan ada beberapa rumah yang sudah jadi lengkap dengan furnitur di dalamnya dan sisanya masih dalam proses penyelesaian tahap akhir atau finishing.

Selanjutnya adalah pembangunan 47 tower untuk hunian ASN, TNI/Polri dalam bentuk rusun atau apartemen. Bangunan vertikal tersebut terdiri dari dua lantai podium sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial dan 10 lantai residensial. Diharapkan sebanyak 12 tower tersebut bisa selesai dan difungsikan dalam beberapa bulan mendatang.

“Untuk HPK saat ini sudah diselesaikan dan dihuni secara penuh dan dikelola serta dimanfaatkan oleh tenaga ahli dan tenaga terampil yang terlibat dalam pembangunan IKN.

Sedangkan RTJM yang sudah jadi kami jadikan sebagai rumah contoh sebagai bentuk harapan dan optimisme bahwa pembangunan IKN tetap berjalan disamping penyelesaian rusun untuk pemindahan ASN, TNI/Polri untuk mendukung peringatan HUT RI,” kata Iwan pula. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan keinginannya untuk menghabiskan masa tugas sebagai menteri dengan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Cita-cita saya, saya ingin menikmati beberapa bulan sebelum berhenti itu berkantor di sana. Itu bagian dari cita-cita pendek saya itu,” ujar Muhadjir di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Bahkan, kata Muhadjir, dirinya sudah membuat janji bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk pergi berkantor di IKN sama-sama.

Apalagi bangunan yang akan menjadi gedung Kemenko PMK disebut-sebut akan selesai lebih dulu.

“Yang sudah janjian dengan Pak Menteri PUPR memang. Nanti kita mungkin boyongan bareng-bareng, lah,” kata dia.

Muhadjir mengaku pihaknya tidak membuat permintaan yang macam-macam soal desain untuk gedung Kemenko PMK. Ia mempercayakan pembangunan ke Menteri Basuki.

“Menteri PUPR lebih tahu apa untuk Kemenko PMK. Jadi saya tidak pesan harus bikin begini, bikin gitu itu. Saya bukan ahlinya di bidang itu. Jadi yang penting segera saya bikin kantor di sana,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan Istana Negara dan Kantor Presiden di IKN dapat fungsional pada Juli.

“Jadi untuk presiden itu ada dua yakni Kantor Presiden dan Istana Negara, Insya Allah ini juga fungsional pada Juli-Agustus,” ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga.

Rencananya, perayaan HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di IKN, Kalimantan Timur, menjadi titik awal perpindahan ibu kota negara, secara bertahap dari DKI Jakarta ke Nusantara.

Upacara berlangsung di lapangan Istana Kepresidenan yang berada persis di depan Istana Presiden serta berhadapan dengan sumbu kebangsaan serta pemandangan lanskap seluruh kota IKN.

Tidak hanya lapangan Istana Kepresidenan, demi mendukung kelancaran upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 tahun ini, berbagai area IKN juga ditinjau. Istana Presiden, Memorial Park, dan hunian pekerja konstruksi nantinya menjadi tempat pendukung akomodasi saat upacara berlangsung. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menilai usulan hak angket terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh sejumlah politikus DPR RI tak lagi relevan dengan situasi politik saat ini atau tak lagi up to date.

Walaupun demikian, dia menegaskan Partai NasDem tidak akan menghalangi langkah-langkah politikus DPR RI atau partai politik lainnya yang masih menghendaki dan memperjuangkan hak angket itu.

“Progress perjalanan waktu sebetulnya menunjukkan hak angket sudah tidak up to date lagi untuk kondisi hari ini. Itu menurut NasDem. Dan, satu proses perjalanan minute by minute, jam by jam, waktu ke waktu, hari ke hari, saya melihat esensi keberadaan hak angket sudah jauh dari harapan bersama,” kata Surya Paloh menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Surya melanjutkan NasDem berkeyakinan waktu dan momentum untuk hak angket tak lagi tepat. “NasDem menyatakan timeframe-nya tidak tepat lagi. Saya harus katakan itu,” sambung dia.

Sikap Surya Paloh itu pun menunjukkan hasil evaluasi NasDem terhadap usulan hak angket. Surya Paloh saat jumpa pers setelah KPU mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 21 Maret 2024 menyebut NasDem masih akan mengevaluasi usulan hak angket.

“Concern NasDem itu kepentingan nasional, berulang kali saya katakan di mana saja, persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri, apalagi hak angket. Jadi, kami serahkan kepada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu NasDem amat sangat menaruh rasa simpati dan respek itu berjalan. Bagaimana sikap NasDem? Kami akan evaluasi,” kata Surya Paloh saat jumpa pers di NasDem Tower bulan lalu (21/3/2024).

Dalam jumpa pers yang sama, Surya menyebut posisi NasDem di DPR saat ini bukan partai yang menduduki kursi mayoritas atau partai dengan suara terbanyak.

“Jadi, partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu pada Pemilu 2024, bolehlah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan kursi paling banyak,” kata Surya Paloh.

Terkait hasil Pilpres 2024, KPU RI menyatakan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon terpilih untuk presiden-wakil presiden periode 2024–2029. Keputusan itu kemudian digugat oleh pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Terhadap gugatan itu, MK dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin, menolak seluruh permohonan yang diajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 dan 03 dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Amar putusan, mengadili, dalam eksepsi: menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin.

MK dalam kesimpulannya menyatakan permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak beralasan menurut hukum. (Ant/KN)

SOLO – Gibran Rakabuming Raka memastikan tetap menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Surakarta usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden 2024.

“Saya untuk beberapa hari ke depan tetap fokus menyelesaikan tugas-tugas di Balai Kota Surakarta,” katanya di Solo, Jawa Tengah seperti dikutip dari Antara, Senin (22/4/2024).

Pada kesempatan itu, ia juga sempat menyinggung pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Raya periode 1997-2007 Tony Blair saat di Jakarta, minggu lalu.

Ia mengatakan pertemuan tersebut membahas mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Ia juga sempat menyampaikan ke Tony bahwa Solo akan ada investasi AI.

“Sekali lagi sekarang semua orang bahas AI. Saya kemarin sampaikan di Solo akan ada investasi untuk AI. Beliau sangat senang,” katanya.

Menurut dia, Tony cukup sering melakukan kunjungan ke Indonesia. Bahkan dalam setahun bisa 3-4 kali berkunjung ke Indonesia.

“Bukan cuma ke Jakarta, beliau muter dan punya tim di Tony Blair institut. Di sana anak-anak muda semua dan sangat concern soal AI,” katanya.

Ia memastikan akan ada pertemuan lanjutan yang dilakukan keduanya.

“Sepertinya beliau akan kembali ke Indonesia untuk follow up pembicaraan kemarin,” katanya.

Disinggung mengenai banyaknya pihak yang melirik Solo sebagai kota untuk investasi, dikatakannya, merupakan hasil kerja keras semua pihak.

“Ini kerja keras semua dinas, warganya. Bukan hanya investasi tapi juga pariwisata, dan lain-lain. Kalau nggak ada dukungan warga, keramahtamahan warga, keterbukaan warga, masalah toleransi nggak mungkin bisa dititik ini,” katanya. (Ant/KN)

JAKARTA – Pasangan Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mendatangi langsung acara penetapan pemenang Pilpres di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (24/4/2024).

“Pak Prabowo akan datang langsung diundang oleh KPU untuk menerima keputusan resmi terkait dengan penetapan beliau sebagai presiden terpilih,” kata Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, saat ditemui di kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2024).

Dalam acara tersebut, Dahnil memastikan Prabowo akan memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan seluruh permohonan kubu 01 dan 03.

Namun sebelum menyampaikan pernyataan resmi pada Rabu, Menteri Pertahanan RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu terlebih dahulu akan berdiskusi dengan tim hukumnya, Selasa (23/4) besok.

“Besok paling beliau akan bicara dengan teman-teman para tim hukum, besok. Hari Rabu beliau baru akan menyampaikan statement resmi,” kata Dahnil.

Diketahui, MK membacakan putusan dua perkara sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024. Ketua MK Suhartoyo mengetuk palu pada pukul 08.59 WIB sebagai penanda dimulainya sidang sengketa pilpres tersebut.

Dua perkara PHPU Pilpres 2024 diajukan oleh Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Dalam amar putusannya, MK menolak seluruh permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Pranowo. Menurut MK, permohonan kedua kubu tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Atas putusan itu, terdapat dissenting opinion dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat. (Ant/KN)

JAKARTA – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyebut, koalisi perubahan sudah selesai usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

“Koalisi perubahan secara target, tujuan dan fungsi sudah selesai,” kata Muhaimin di Kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta, Senin (22/4/2024) malam.

Muhaimin yang juga Ketua Umum PKB menegaskan secara kerja sama, tentu PKB sangat berharap bisa bekerja sama dengan Partai NasDem, PKS dan partai-partai manapun. Tetapi bagi PKB, kebersamaan dengan NasDem dan PKS, membuahkan memori yang manis yang tentu akan sangat membekas.

“Itu memudahkan kalau kerja sama di masa datang,” ujarnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menegaskan koalisi perubahan sudah selesai, karena dibentuk hanya untuk pemilihan presiden.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak seluruh permohonan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung I MK RI, Jakarta, Senin.

Dalam konklusinya, Mahkamah menilai permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari tiga Hakim Konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Dalam perkara itu, gugatan Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Pasangan itu mengajukan sembilan petitum. (Ant/KN)

JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia Abdul Chair Ramadhan menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres bersifat final dan mengikat.

“Putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding yaitu terakhir dan mengikat pemberlakuannya. Itu tidak bisa untuk dibatalkan ketika diucapkan. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya hukum lain,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (22/4/2024).

MK menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Lanjut dia, dengan ditolaknya gugatan paslon 01 dan 03 sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan atau ditempuh, sehingga dipastikan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024.

Menurut dia, meskipun ada hakim yang menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat, tidak berarti menggugurkan keputusan majelis hakim yang memutus menolak secara keseluruhan gugatan para pemohon.

“Apakah beda pendapat ini mempengaruhi keabsahan dari keputusan itu? Ya tidak. Yang menyatakan dissenting tetapi secara hukum putusan itu atas nama majelis Mahkamah Konstitusi. Itu biasa perbedaan pendapat,” jelasnya.

Dia berharap semua pihak wajib menerima dan mematuhi keputusan MK itu, tidak ada lagi upaya lain yang dapat menimbulkan perselisihan, sebab semua perkara pasti ada ujung atau akhirnya.

Lebih lanjut Abdul menyampaikan setelah MK membacakan putusannya dalam jangka waktu 3 hari ke depan, MK juga harus menyampaikannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi, sebab nanti yang akan melantik presiden terpilih adalah MPR. (Ant/KN)