SAMARINDA – Aset-aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih banyak yang belum terkelola dengan baik.
Seperti Hotel Atlet Sempaja yang dibangun pada tahun 2008 sebagai sarana penunjang PON XVII di Kalimantan Timur.

Hal demikian menjadi sorotan Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono. Hotel Atlet yang berlokasi di Komplek Stadion Sempaja yang kini berganti nama menjadi Gelora Kadrie Oening tersebut, saat ini dibiarkan tak difungsikan. Padahal, menurutnya hotel tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah.

“Seyogyanya itu tidak berpikir hanya cuma untuk atlet fasilitas atlet, Pemprov harus pikirkan bahwa pasca ini mau seperti apa.
Jadi ketika ada momentum event-event nasional terkhususnya di Kalimantan Timur itu bisa digunakan,” terangnya kepada media ini, Rabu (8/11/2023).

Sapto menilai bahwa bangunan tersebut sejak awal ditujukan sebagai hotel. Bila kembali dimanfaatkan sebagai hotel kondisinya sudah tidak layak. Dan bila diperuntukan atau dialihfungsikan untuk hal lain maka perombakan harus dilakukan.

“Ini yang menjadi kendala, bahwa ketika kita bicara memanfaatkan itu sudah tidak layak.
Kalau mau dibuat hotel selain peruntukan awalnya, harus merombak mau ndak mau suka ndak suka,” ucapnya.

Pemerintah provinsi berencana untuk memanfaatkan kembali hotel ini sebagai gedung perpustakaan atau tempat usaha kuliner dan UMKM.

Beberapa pihak swasta juga tertarik untuk mengelola hotel ini, seperti Bakrie Group yang menawarkan Rp 38 miliar untuk mengambil alih hotel ini pada tahun 2013. Namun, hingga saat ini, belum ada keputusan pasti tentang nasib hotel ini.

“Nah itu beberapa kali itu ditawarkan oleh pihak ketiga tapi tidak pernah clear juga. Ya enggak pernah tuntas,” bebernya.

Ia berharap, pemerintah bisa lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola aset-aset milik daerah. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan mengkritisi kinerja pemerintah.

“Kita harus bersama-sama mengawal aset-aset kita. Jangan sampai kita rugi dan menderita karena kelalaian pemerintah. Kita harus tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara,” pungkasnya.(Adv/DPRDKaltim/KN)

BALIKPAPAN – Kecamatan Balikpapan Selatan menggelar sosialisasi dan edukasi “Menuju UMKM Kompetitif” di Aula Kecamatan, Selasa lalu (7/11/2023). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang membuka kegiatan ini mengatakan bahwa UMKM merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian masyarakat. Ia mengapresiasi upaya Kecamatan Balikpapan Selatan dalam mengembangkan potensi UMKM di daerahnya.

“Tanpa dukungan UMKM akan sulit berkembang. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah mengadakan kegiatan ini. Saya harap ini bisa menjadi contoh bagi kecamatan-kecamatan lain di Kaltim,” ujar Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.

Hamas juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah menyediakan berbagai program yang pro terhadap UMKM. Namun, ia mengakui bahwa sosialisasi program-program tersebut masih kurang maksimal.

“Ada banyak program yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), perizinan online, pendampingan, dan pelatihan. Saya berharap pelaku UMKM bisa lebih aktif mencari informasi dan mengikuti program-program tersebut. Ini akan sangat membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka,” tutur Hamas.

Politikus Golkar ini juga menekankan bahwa UMKM telah membuktikan ketangguhannya di tengah pandemi Covid-19. Banyak usaha besar yang terpaksa tutup, tetapi UMKM masih bisa bertahan dan bahkan berkembang.

“UMKM adalah penopang perekonomian masyarakat. Di saat pandemi, UMKM mampu beradaptasi dan berinovasi. Ini menunjukkan bahwa UMKM memiliki potensi yang besar untuk menjadi usaha yang kompetitif. Saya berharap generasi muda juga tertarik untuk terjun ke dunia UMKM,” imbuh Hamas.

Sementara itu, Camat Balikpapan Selatan Muhammad Hakim mengatakan bahwa UMKM merupakan solusi dalam menciptakan kemandirian perekonomian berbasis kerakyatan. Ia menilai bahwa UMKM sangat dibutuhkan di wilayahnya yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah.

“Kecamatan Balikpapan Selatan ini terdaftar ada 700 ribu lebih jiwa, dan diprediksi akan terus bertambah seiring menjadi daerah yang bertetangga dengan IKN. Ini membuat persaingan usaha semakin ketat. Karena itu, kami mengadakan kegiatan ini untuk memberikan bekal informasi yang diperlukan bagi pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif,” jelas Hakim.

Hakim juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD Kaltim yang telah hadir dan memberikan dukungan kepada UMKM di Kecamatan Balikpapan Selatan. Ia berharap dukungan tersebut tidak hanya untuk UMKM saja, tetapi juga untuk sektor-sektor lain seperti pendidikan dan infrastruktur.

“Kami mengapresiasi dukungan pak Ketua DPRD yang telah banyak membantu kami melalui bantuan keuangan provinsi kepada pemerintah kota Balikpapan. Kami berharap kerjasama ini terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Balikpapan Selatan khususnya dan Kaltim pada umumnya,” pungkas Hakim.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Kepala Bagian Fasilitasi, Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD Kalimantan Timur, Andrie Asdi, mengimbau seluruh komponen di lingkungannya untuk tertib administrasi.

Menurutnya, tertib administrasi dalam tugas kesekretariatan DPRD, termasuk keuangan maupun penatausahaan lainnya, merupakan bentuk tanggung jawab dan kesiapan menghadapi proses pemeriksaan.

Andrie menegaskan bahwa tertib administrasi menjadi penting karena dengan kelengkapan dan kerapian dokumen tentunya akan memudahkan proses pemeriksaan.

“Nantinya ketika diaudit tidak terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan,” katanya pada awal pekan ini.

Andrie juga menyinggung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang merupakan suatu konsep yang menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif terhadap kepentingan rakyat.

Prinsip tersebut yakni transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan keadilan, hukum dan supremasi hukum, visi strategis, pengawasan, dan konsensus.

“Konsep ini telah menjadi perhatian banyak pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, sebagai salah satu syarat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim diminta untuk memanfaatkan dana yang dialokasikan ke setiap daerah untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Benua Etam. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Hasanuddin mengatakan bahwa pendidikan adalah sektor yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Namun, ia mengaku prihatin dengan kondisi pendidikan di beberapa daerah di Kaltim yang masih sangat memprihatinkan.

“Ada sekolah yang jumlah guru dan ruang belajarnya sangat kurang, ada yang fasilitasnya tidak memadai, seperti tidak ada laboratorium atau pusat penelitian. Ini harus segera ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim dengan bantuan dana dari Pemprov,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar ini juga berharap agar dana yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Ia menilai bahwa pendidikan adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Kaltim.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang telah mengalokasikan dana untuk pendidikan, tetapi kami juga mengingatkan agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran dan transparan. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol penggunaan dana tersebut agar sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya. (Adv/DprdKaltim/KN)

SAMARINDA – DPRD Kaltim menolak rencana pemerintah pusat untuk menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah pada tahun 2023. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, mengatakan bahwa tenaga honorer masih sangat dibutuhkan di Kaltim dan merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, jika tenaga honorer dihapus tanpa ada jaminan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah pusat memberikan keistimewaan kepada Kaltim untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kaltim ini bisa jutaan perut yang bergantung pada tenaga honorer. Mereka punya istri, anak, bahkan orangtua yang menjadi tanggungan. Jangan sampai mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan,” kata Samsun, Selasa (7/11/2023).

Samsun menambahkan, pihaknya telah berkomitmen untuk mempertahankan tenaga honorer dan tidak ada yang boleh diberhentikan. Ia juga mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terus berupaya untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami minta keistimewaan dari pemerintah pusat untuk menangani masalah ini. Kami sudah komitmen untuk mempertahankan tenaga honorer. Pemprov Kaltim juga terus berusaha agar tenaga honorer bisa menjadi PPPK tanpa ada yang tertinggal,” ujar Samsun.

Samsun juga menegaskan, anggaran daerah masih cukup untuk membayar tenaga honorer. Ia tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK.

“APBD kita masih mampu untuk membayar tenaga honorer. Kami tidak setuju dengan penghapusan tenaga honorer, kecuali mereka bisa menjadi PPPK,” tegasnya

Penghapusan tenaga honorer merupakan salah satu klausul dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.

Berdasar sejumlah sumber, jumlah tenaga honorer di Kalimantan Timur pada tahun 2022 sekitar 65.251 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.886 orang merupakan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, sedangkan sisanya sebanyak 54.365 orangmerupakan tenaga honorer di 10 kabupaten/kota di Kaltim.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Pembentukan Desain Besar Olahraga Daerah (DBOD) Kaltim menuai kritik dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub. Ia menilai, tidak ada landasan hukum yang jelas untuk membentuk lembaga tersebut.

DBOD Kaltim merupakan tindak lanjut dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang dicanangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. DBOD Kaltim diresmikan oleh Gubernur Kaltim, Isran Noor, dan mendapat dana hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Rusman mengaku, sampai saat ini ia belum mengetahui adanya Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar pembentukan DBOD Kaltim. Ia menganggap, hal ini sangat penting untuk mengatur fungsi, peran, dan anggaran dari lembaga tersebut.

“Kita tidak pernah tahu, landasannya berdasarkan apa? Pergub mana? Perda mana? Ini sangat penting, karena nanti akan berimplikasi pada alokasi anggaran,” katanya di hadapan awak media, Selasa (7/11/2023).

Politisi PPP tersebut juga menyoroti fungsi DBOD Kaltim yang seharusnya hanya sebagai tim koordinasi, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang DBON. Ia menyarankan, pihak yang terlibat di DBOD Kaltim harus berasal dari unsur pemerintah.

“Seharusnya ini lembaga plat merah, bukan seperti yang sekarang. Tapi saya tidak mau buru-buru menyimpulkan, kita lihat dulu aturan mainnya,” ujar Rusman.

Rusman berpendapat, DBOD Kaltim tidak perlu menjadi lembaga teknis yang melaksanakan kegiatan olahraga, karena itu sudah menjadi tugas lembaga olahraga lainnya, seperti KONI. Ia mengharapkan, DBOD Kaltim lebih fokus pada monitoring kebijakan olahraga di Kaltim.

“DBOD Kaltim tidak perlu meniru lembaga teknis, karena itu akan tumpang tindih dengan lembaga olahraga lainnya. DBOD Kaltim harus lebih ke arah monitoring kebijakan olahraga,” tutup Rusman.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa sistem irigasi adalah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kaltim. Ia meminta Pemprov Kaltim untuk segera merealisasikan pembangunan bendungan dan embung di beberapa daerah persawahan.

Menurut Politisi Gerindra ini, sistem irigasi yang baik akan menjamin ketersediaan air untuk mengairi sawah-sawah di Kaltim. Hal ini sangat dibutuhkan terutama saat musim kemarau yang dapat mengganggu produktivitas pertanian.

“Kita harus memastikan bahwa petani kita mendapatkan air irigasi yang berkelanjutan. Karena itu, saya mendesak Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan bendungan dan embung di beberapa lokasi, seperti di Kukar dan Samarinda,” ujar Seno saat diwawancarai di kantor DPRD Kaltim, Senin Kemarin (6/11/2023).

Seno menambahkan, pembangunan irigasi akan menjadi salah satu program utama yang akan dikerjasamakan dengan Pemprov Kaltim dalam kurun waktu 2024-2025. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Pj Gubernur Kaltim tentang hal ini.

“Kami sudah menyampaikan kepada pak Pj Gubernur bahwa sektor irigasi ini harus menjadi prioritas. Karena ini akan berdampak langsung kepada kesejahteraan petani kita,” kata Seno.

Selain itu, Seno juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim yang telah memberikan berbagai bantuan kepada petani, seperti alat dan mesin pertanian, bibit, dan lain-lain. Ia mengatakan, bantuan-bantuan tersebut telah berkontribusi terhadap peningkatan produksi gabah di Kaltim, khususnya di Kukar.

“Program-program yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim sudah mulai membuahkan hasil. Kita bisa lihat, produksi gabah di Kukar meningkat dari tahun 2022 ke 2023. Meskipun ada sedikit penurunan di akhir tahun ini karena musim kemarau, tapi kita yakin tahun depan akan lebih baik lagi,” pungkas Seno. (adv/dprdkaltim/kn)