JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menerjunkan Tim Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk memeriksa aset milik jaksa berinisial TI. Adapun TI merupakan jaksa penuntut umum (JPU) yang dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas tuduhan pemerasan Rp 3 miliar kepada seorang saksi kasus dugaan korupsi.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan bahwa Tim LHKPN turun ke lapangan di antaranya untuk memeriksa aset mobil Mercedez Benz yang sempat dikabarkan dimiliki TI, tetapi tidak tercantum di LHKPN. Setelah dilakukan pengecekan, mobil mercy itu diduga bukan milik jaksa TI.

“Ternyata setelah dicek, itu foto di rumah tetangganya dan sudah dicek seluruh mobil-mobil yang ada di kompleksnya itu memang betul itu adalah bukan mobil dari milik dari yang bersangkutan,” kata Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (21/4/2024).

Juru bicara KPK bidang penindakan itu tidak mengetahui kenapa foto yang mengabadikan momen Jaksa TI tengah berdiri di depan rumah dengan mobil mercy disebut sebagai mobilnya. KPK juga telah melakukan klarifikasi terhadap LHKPN jaksa TI.

Menurut Ali, pihak Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK juga telah menindaklanjuti aduan tersebut. Hasilnya tidak ada indikasi jaksa TI melakukan pemerasan. Pasalnya, dalam laporan yang diterima Dewas KPK tidak disebutkan siapa pemberi, lokasi, kapan, dan terkait perkara apa dugaan pemerasan itu terjadi.

“Itu hanya laporan yang disampaikan secara umum,” tegas Ali.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya menyatakan tuduhan terhadap jaksa TI masih sumir. Selain dengan hasil klarifikasi Dewas KPK, temuan tim KPK juga menyimpulkan tidak ada indikasi tindak pidana yang dilakukan jaksa TI.

“Sementara kemarin dari hasil komunikasi dan koordinasi antara penyelidik dan LHKPN ya sebetulnya masih sumir karena klarifikasi para pihak yang disebutkan enggak ada yang menyebutkan dia itu memberikan,” ucap Alex beberapa waktu lalu.

Pimpinan KPK berlatar belakang hakim ini mengakui, jaksa TI sudah kembali ke instansi asalnya di Kejaksaan Agung. Namun, Alex membantah pengembalian tersebut karena ada laporan dugaan pemerasan.

“Kalau dari catatan sih enggak ada kaitannya (dengan laporan). Mungkin sebulan terakhir. SK (Surat Keputusan) pengembaliannya belum lama,” pungkas Alex. (JP/KN)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat Hari Kartini bagi seluruh perempuan Indonesia. Jokowi berharap, Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April bukan hanya sekadar seremoni.

“Hari Kartini adalah peringatan akan perjalanan panjang perempuan dalam menemukan kesetaraan. Marilah kita jadikan Hari Kartini tidak sekadar seremoni, tetapi lambang perjuangan perempuan untuk kepemimpinan dan kekuatan yang mereka miliki,” kata Jokowi dalam unggahan pada akun media sosial Instagram seperti dikutip dari Jawa Pos, Minggu (21/4/2024).

“Selamat Hari Kartini bagi semua perempuan Indonesia,” sambung Jokowi.

Selain menuliskan pesan Hari Kartini, Jokowi juga turut mengunggah tayangan video berisi gambar animasi Kartini dengan berbagai versi, disertai tulisan habis gelap terbitlah terang dan Selamat Hari Kartini.

Sebagaimana diketahui, Raden Adjeng (RA) Kartini merupakan salah satu pahlawan nasional wanita yang paling berpengaruh di Indonesia. Adapun, tanggal 21 April 1879 merupakan hari kelahirannya, yang kemudian diperingati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hari Kartini ditetapkan setiap tanggal 21 April, sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964 yang ditandatangani pada 2 Mei 1964.

Ditetapkannya RA Kartini sebagai Pahlawan Nasional mengingat jasa-jasanya dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kartini bertekad ingin memajukan pola pikir dan kesetaraan pendidikan bagi kaum wanita. (JP/KN)

JAKARTA – Pengamat politik M. Qodari meyakini amicus curiae atau sahabat pengadilan, tidak akan mempengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya melihatnya sebagai upaya terakhir untuk membentuk opini, mempengaruhi opini dari Mahkamah Konstitusi dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/4/2024).

Menurut dia Mahkamah Konstitusi telah menyelesaikan proses formal yakni persidangan yang terbuka untuk umum.

“Pada hari ini majelis hakim itu tinggal berdiskusilah tinggal rapat saja dan mungkin merenungkan pilihan-pilihan jawaban mereka atau keputusan mereka menghadapi tanggal 22 April nanti,” ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer itu.

Qodari menambahkan semua proses tahapan persidangan sudah selesai dijalani, biarkan para hakim MK mengambil keputusannya berdasarkan bukti dan fakta-fakta di persidangan, bukan dari opini publik yang sengaja masif dihembuskan.
​​​​​​​
Merujuk pada Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tugas MK hanya berwenang mengadili persilihan hasil pemilihan umum (PHPU).

“Bahkan formatnya sendiri pun itu sudah format yang khusus mengenai hasil di mana di situ KPU angkanya berapa dan angka tandingan dari pihak yang memohon atau menggugat itu angkanya berapa,” katanya menegaskan.

Seharusnya kata Qodari, pihak penggugat baik tim hukum dari nomor urut 01 Anies – Muhaimin atau kubu 03 Ganjar – Mahfud mengajukan perbandingan perbedaan suara dari yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan versi hitung real count masing-masing pemohon.

Lanjut Qodari, karena kubu 01 dan 03 tidak mengajukan angka-angka yang dipermasalahkan, maka seharusnya tidak diproses dalam pengadilan, namun MK punya kebijakan atau perspektif lain sehingga gugatan mereka tetap bergulir di MK.

Sementara Amicus Curiae kata Qodari sudah dilakukan hakim MK dengan memanggil empat menteri untuk menjelaskan kebijakan yang dipersoalkan oleh para pemohon.

“Kalau menurut saya sih amicus curiae sebetulnya inisiatifnya sudah diambil oleh MK dengan memanggil para menteri-menteri. Hakim MK minta dijelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan mengenai anggaran, mengenai dana perlindungan sosial, dan menurut saya itu salah satu bagian yang excellent dari proses pilpres,” katanya. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa penyelenggara Pemilu wajib mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh sebab itu, Bagja menyebut lembaganya siap menjalankan putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kami harus siap. Namanya penyelenggara Pemilu, ya, ketika ditugaskan perintah Undang-Undang dan perintah pengadilan, maka penyelenggara Pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Minggu (21/4/2024)

Bagja lantas mengatakan bahwa lembaganya siap melakukan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) bila MK memutuskan hal demikian terkait dengan hasil PHPU Pilpres 2024.

“Badan Pengawas Pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan,” ujar Bagja menekankan.

Sebelumnya, MK akan membacakan putusan perkara PHPU Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.

Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, hakim konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.

“Senin 22 April 2024, 09:00 WIB, Pengucapan Putusan,” demikian bunyi jadwal sidang yang dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat (19/4).

Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin teregistrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud teregistrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Diketahui, sidang pemeriksaan perkara sengketa Pilpres 2024 telah digelar pada tanggal 27 Maret hingga 5 April. Kemudian, para pihak dalam perkara mengajukan kesimpulan sidang ke MK pada tanggal 16 April 2024.

Adapun sejak tanggal 16 hingga 21 April, hakim konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) guna memutus perkara tersebut. (Ant/KN)

JAKARTA – Rapat permusyawaratan hakim (RPH) terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 dipastikan tidak bocor. Hal ini dikatakan Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono.

“Kami memastikan kalau ada bocor-bocor itu tentu bukan dari Mahkamah Konstitusi,” kata Fajar saat ditemui di Gedung I MK RI, Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (19/4/2024).

Fajar mengatakan bahwa MK telah melakukan semua mekanisme untuk mencegah kebocoran informasi dari RPH.

“Kita sudah punya mekanisme untuk mensterilkan RPH. Kita punya teknologi, kita punya mekanisme, kita punya sumpah, semua petugas kita tersumpah,” tuturnya.

Ruang RPH, sambung Fajar, bersifat terbatas atau restriktif. Oleh sebab itu, tidak semua orang bisa melintas atau bahkan masuk ke dalam ruangan para hakim konstitusi berembuk.

Di samping itu, dia mengatakan aparat kepolisian juga telah berjaga di titik tertentu untuk memastikan sterilitas gedung MK.

“Polisi-polisi di sini nih, sudah diatur sedemikian rupa di mana titik-titik polisi. Kalau di ruang RPH sudah steril memang dari sana-nya. Dari lift-lift itu, akses ke lift itu kan tidak semua orang bisa,” ucapnya.

Sebelumnya, Fajar mengatakan RPH terkait perkara PHPU Pilpres 2024 telah berlangsung sejak Selasa (16/4/2024). RPH akan berlangsung hingga Minggu (21/4/2024).

“RPH sedang berlangsung dari kemarin sampai nanti tanggal 21 (April), RPH terus maraton sampai tanggal 22 April kita sidang pengucapan putusan,” ujar Fajar kepada wartawan di Gedung I MK RI, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Dijelaskan Fajar, RPH hanya dihadiri oleh hakim konstitusi yang mengadili perkara dan petugas lainnya yang telah disumpah. RPH tersebut fokus membahas perkara PHPU Pilpres, pengambilan keputusan, serta penyusunan putusan.

“Dalil pemohon, fakta persidangan yang kemarin muncul, itu dibahas itu sampai tanggal 21 (April), termasuk penyusunan sampai drafting putusan. Itu saja, pembahasan perkara, pengambilan keputusan, penyusunan, dan finalisasi draf putusan tanggal 22 (April) tadi,” jelas dia.

Selain itu, dia menyebut alat elektronik tidak diperbolehkan dalam RPH. “Saya kira iya (elektronik tidak boleh dalam RPH) untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, ada mekanisme yang kita terapkan, supaya ketertutupan dan kerahasiaan itu terjamin,” ucapnya. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari kembali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tindakan asusila terhadap seorang perempuan yang bertugas sebagai Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Laporan itu dilayangkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan LBH Apik, pada Kamis (18/4/2024).

Merespons laporan itu, Hasyim Asy’ari enggan menanggapi lebih jauh pelaporan tersebut. Ia menyatakan akan menjawab pada waktu yang tepat. “Nanti saja, saya tanggapi pada waktu yang tepat. Mohon maaf ya,” kata Hasyim kepada wartawan seperti dikutip dari Jawa Pos, Jumat (19/4/2024).

Sebelumnya, kuasa hukum korban, Aristo Pangaribuan  mengutarakan, dugaan pelecehan Hasyim terhadap petugas PPLN tidak jauh berbeda dengan peristiwa yang menyasar Hasyim saat tertuduh melakukan pelecehan dengan Hasnaeni alias wanita emas.

“Kalau masih ingat sebelumnya kan perbuatan serupa Ketua KPU dengan Hasnaeni alias wanita emas. Nah ini tipologi perbuatannya mirip-mirip,” ucap Aristo.

“Tapi kakau pada Hasnaeni dia itu adalah ketua umum partai punya kepentingan, ini klien kami seorang perempuan petugas PPLN dia tidak punya kepentingan apapun. Dia merasa menjadi korban dari hubungan relasi kuasanya. Karena ini kan bosnya Ketua KPU,” sambungnya.

Ia menegaskan, peristiwa pelecehan itu terjadi pada Agustus 2023 sampai dengan Maret 2024. Aristo turut membawa barang bukti berupa lampiran foto untuk menguatkan laporan tersebut. “Ada misalnya percakapan-percakapan, ada foto-foto, ada bukti-bukti tertulis,” ucap Aristo.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Maria Dianita Prosperiani menyebut, Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan menggunakan berbagai fasilitas kedinasan. Serta selalu mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan untuk mencapai tujuannya tersebut.

“Tindakan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU dilakukan dengan cara mendekati, merayu sampai melakukan perbuatan asusila kepada klien kami anggota PPLN yang memiliki hubungan pekerjaan dengan Ketua KPU. Padahal, Ketua KPU telah terikat dalam pernikahan yang sah,” ungkap Maria.

Ia menegaskan, tidak ada kepentingan politik dalam pelaporan ini. Menurutnya, laporan baru diajukan saat ini karena takut mengganggu tahapan pemilu. Sehingga, laporan baru diajukan setelah pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 dilaksanakan.

“Karena kan mau ada pemilu pada waktu itu dan ini sudah lama, ini proses penyusunannya membuat ini kan enggak sederhana, barulah kita putuskan untuk melaporkan sekarang tapi patut dicatat tidak ada kepentingan politik praktis apapun di sini selain kepentingan korban,” tegas Maria.

Hasyim dituding melanggar Pasal 6 ayat 2 huruf a dan c jo. Pasal 10 huruf a; Pasal 6 ayat (3) huruf e jo. Pasal 12 huruf a jo. Pasal 14 huruf a dan d; Pasal 6 ayat (3) huruf f jo. Pasal 15 huruf a dan d Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. (JP/KN)