JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju.

Kunjungan ke Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jumat, untuk bertemu Prabowo merupakan agenda kedua Tony Blair di Jakarta setelah dia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (18/4/2024).

Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup, Blair dan Prabowo sepakat perlu ada strategi transformasi bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mewujudkan strategi itu, keduanya juga sepakat stabilitas negara, termasuk dalam bidang keamanan juga menjadi faktor penting.

“Selain itu, diperlukan berbagai upaya strategis, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberian makanan bergizi, pemberdayaan ekonomi lokal, transformasi digital, serta penerapan inklusi keuangan. Semua itu merupakan langkah transformasi untuk menjadi negara maju,” kata Direktur Tony Blair Institute untuk Indonesia Shuhaela Haqim menyampaikan isi pertemuan Tony Blair dan Prabowo.

Blair, yang saat ini juga menjabat Anggota Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN), memanfaatkan pertemuannya dengan Prabowo untuk mengucapkan selamat secara langsung atas terpilihnya dia sebagai Presiden ke-8 RI pada Pemilu 2024.

Di pengujung pertemuan, Prabowo saat mengantarkan tamunya ke mobil, mendapatkan cendera mata dari Blair berupa buku memoar tentang perjalanan hidupnya berjudul “A Journey”. Buku yang ditulis sendiri oleh Blair itu menceritakan perjalanan karier politiknya yang puncaknya saat dia menjabat Perdana Menteri Inggris dua periode 1997–2007.

Dalam pertemuan itu, Blair didampingi pejabat dari Tony Blair Institute, yaitu Shuhaela Haqim, Direktur TBI untuk Wilayah Asia Jalil Rasheed, dan Direktur Regional TBI untuk Wilayah Asia Tenggara Damian Hickey.

Dalam pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Kamis (18/4), Blair diminta oleh Presiden Jokowi untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

“Kami diminta Pak Presiden bersama Pak Menteri Investasi untuk mendampingi kehadiran Pak Tony Blair. Salah satu yang terkait dengan kami adalah transformasi digital birokrasi Indonesia,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas saat jumpa pers selepas pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Azwar menjelaskan bahwa Tony Blair sebelumnya sempat menyambangi Kantor Kementerian PAN-RB untuk melakukan koordinasi dalam transformasi digital.

Menurut Blair, digitalisasi merupakan langkah tepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan meningkatkan efisiensi dalam birokrasi.

Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB didampingi tim Tony Blair Institute telah mengeksekusi langkah-langkah menuju akselerasi transformasi digital, salah satunya studi banding ke Inggris dan Estonia.

Selanjutnya, tim Tony Blair Institute juga akan meluncurkan INA Digital dalam waktu dekat sebagai bagian dari teknologi (GovTech) untuk menyatukan berbagai sistem layanan publik.

“Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27.000 aplikasi. Setiap inovasi selama ini membuat aplikasi sehingga bukan mempermudah rakyat untuk mendapatkan layanan, tapi mempersulit rakyat untuk download satu-satu,” kata Anas. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengumpulkan pejabat TNI, Polri, BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertahanan untuk rapat membahas perkembangan situasi di Papua.

Rapat koordinasi itu berlangsung secara tertutup di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Jumat, tetapi beberapa foto rapat dibagikan oleh Pusat Penerangan TNI dalam siaran resminya di Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam foto-foto tersebut, beberapa pejabat yang mengikuti rapat antara lain Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Menko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Wakil Menteri Dalam Negeri Jhon Wempi Wetipo, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Mayjen TNI Yudi Abrimantyo, dan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Komjen Pol. Suntana.

Sejauh ini, belum ada siaran resmi Kemenko Polhukam dan lembaga lainnya terkait isi pertemuan. Walaupun demikian, terkait penanganan situasi di Papua, Panglima TNI pada 5 April 2024 menginstruksikan perubahan penyebutan kelompok separatis di Papua yang semula kelompok separatis teroris/kelompok kriminal bersenjata (KST/KKB) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Namun, Polri sejauh ini masih menyebut kelompok separatis itu sebagai KKB. Terkait kebijakan Panglima itu, pengamat menilai perlu ada perubahan atas keputusan politik negara dalam menetapkan status kelompok separatis di Papua.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan, tanpa perubahan keputusan politik negara, keputusan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengubah penyebutan kelompok separatis dari kelompok separatis teroris (KST) menjadi OPM pun tak berarti apa-apa.

“Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, maka OMSP (operasi militer selain perang) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya, yaitu OMSP perbantuan pada Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban,” kata Fahmi menjawab pertanyaan ANTARA saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/4).

Fahmi meyakini keputusan Panglima mengubah nomenklatur KST menjadi OPM dapat menjadi momen untuk melihat kembali peluang mengubah kebijakan dan keputusan politik negara terhadap organisasi separatis di Papua.

Dia juga menilai perubahan nama itu menunjukkan harapan adanya peran lebih dari TNI untuk menindak kelompok separatis di Papua, mengingat saat ini posisi TNI membantu Polri, misalnya dalam Satgas Damai Cartenz.

“Bagaimana pun sejauh ini kita sudah bisa melihat dengan gamblang bahwa aksi-aksi kelompok bersenjata di Papua ini ditujukan bukan sekadar untuk mengganggu keamanan, melainkan dengan tujuan memisahkan diri dari Indonesia, dan mereka juga melakukan aksi-aksi teror untuk menurunkan moril prajurit dan menakuti warga masyarakat,” kata Khairul Fahmi, yang juga co-founder ISESS. (Ant/KN)

JAKARTA –  KPU RI mengingatkan, para calon anggota legislatif (caleg) terpilih harus mundur apabila maju dalam Pilkada 2024. Komisioner KPU Idham Holik menegaskan, pengunduran diri dari anggota dewan itu sifatnya wajib.

“Calon anggota terpilih yang dilantik wajib mengundurkan diri pada saat dicalonkan menjadi bapaslon (bakal pasangan calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah,” kata Idham kepada wartawan seperti dikutip dari Jawa Pos, Jumat (19/4/2024).

Hal itu juga diatur dalam Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 dan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Namun, hingga saat ini KPU RI belum menetapkan anggota dewan terpilih hasil Pileg 2024.

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, penghitungan dan penetapan perolehan kursi anggota DPR dilakukan tiga hari setelah KPU menerima klarifikasi dari MK tentang tidak adanya sengketa pada suatu daerah pemilihan (dapil).

Jika ada sengketa pada suatu dapil, maka KPU harus menunggu MK selesai menyidangkan sengketa itu sekitar bulan Juni 2024 nanti. Sementara itu, pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 baru akan dibuka pada 27-29 Agustus 2024. (JP/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 pada hari Senin, 22 April 2024 pukul 09.00 WIB di ruang sidang lantai dua Gedung I MK RI, Jakarta.

Berdasarkan jadwal yang tertera pada laman resmi MK, hakim konstitusi akan membacakan putusan untuk gugatan sengketa pilpres yang diajukan oleh Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md serentak pada hari yang sama.

“Senin 22 April 2024, 09:00 WIB, Pengucapan Putusan,” demikian bunyi jadwal sidang yang dikutip dari laman resmi MK di Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Gugatan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin tergeristrasi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sementara gugatan Ganjar-Mahfud tergeristrasi dengan Nomor Perkara 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Adapun dalam permohonannya, pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka juga memohon MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Kemudian, meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Diketahui, sidang pemeriksaan perkara sengketa Pilpres 2024 telah digelar pada tanggal 27 Maret hingga 5 April. Kemudian, para pihak dalam perkara mengajukan kesimpulan sidang ke MK pada tanggal 16 April.

Adapun sejak tanggal 16 hingga 21 April, hakim konstitusi melangsungkan rapat permusyawaratan hakim (RPH) guna memutus perkara tersebut.

“Dalil pemohon, fakta persidangan yang kemarin muncul, itu dibahas itu sampai tanggal 21 (April), termasuk penyusunan sampai drafting putusan,” kata Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK Fajar Laksono saat ditemui di Gedung I MK RI, Jakarta, Rabu (17/4).

Selain itu, dia menyebut alat elektronik tidak diperbolehkan dalam RPH. “Saya kira iya (elektronik tidak boleh dalam RPH) untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, ada mekanisme yang kita terapkan, supaya ketertutupan dan kerahasiaan itu terjamin,” ucapnya.

Di tengah proses itu, masyarakat beramai-ramai mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae. Terkait hal ini, MK menegaskan hanya amicus curiae yang diterima hingga tanggal 16 April saja yang akan didalami oleh hakim konstitusi.

Lebih lanjut, PHPU Pilpres 2024 ditangani oleh delapan hakim konstitusi. MK memastikan tidak akan terjadi kebuntuan atau deadlock dalam pengambilan keputusan.

Dijelaskan Fajar, dalam hal terjadi suara imbang di antara hakim konstitusi: empat berbanding empat, maka keputusan diambil berdasarkan posisi ketua sidang pleno, yakni Ketua MK Suhartoyo.

“Ketika pengambilan keputusan, ya, umumnya, ya, Ketua Mahkamah Konstitusi (ketua sidang) kalau memang Ketua Mahkamah Konstitusi ada di rapat permusyawaratan hakim,” ucap Fajar di Jakarta, Kamis (18/4/2024). (Ant/KN)