JAKARTA – Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menghadirkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arif sebagai saksi sidang kasus dugaan korupsi penyertaan modal Perumda Benuo Taka tahun 2019-2021 yang digelar di Pengadilan Tipikor Samarinda.

“Hari ini tim jaksa menghadirkan saksi Andi Arif selaku Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat untuk persidangan di sidang Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Heriyanto dan Karim Abidin,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Usai dihadirkan sebagai saksi Andi Arif mengatakan dirinya hadir sebagai saksi secara daring karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan untuk hadir langsung di Pengadilan Negeri Samarinda.

“Saya enggak bisa ke Kalimantan Timur, lagi kondisi sakit, sidang online. Untuk konfirmasi saja, keterangan BAP,” kata Andika Arif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024).

Andi juga membantah adanya aliran uang dari para tersangka dalam kasus korupsi tersebut ke Partai Demokrat. “Enggak ada,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik KPK mengungkapkan bahwa dugaan kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp14,4 miliar, dimana tersangka mantan bupati Penajam Paser Utara (PPU) periode 2018-2023 Abdul Gafur diduga menerima uang hasil korupsi sebesar Rp6 miliar.

“AGM diduga menerima sebesar Rp6 miliar dan dipergunakan antara lain untuk menyewa private jet, helikopter, supporting dana kebutuhan Musda Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu malam (7/6/2023).

KPK menyebut ada tiga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi tersebut, yakni Direktur Utama Perumda Benuo Taka Energi Baharun Genda (BG), Direktur Utama Perumda Benuo Taka Heriyanto (HY), dan Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka Karim Abidin (KA).

Tersangka BG diduga menerima dana sebesar Rp500 juta untuk membeli mobil, sedangkan tersangka HY diduga menerima sebesar Rp3 miliar untuk modal proyek dan tersangka KA diduga menerima Rp1 miliar untuk trading Forex. (Ant/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5 yang sebelumnya digunakan oleh Qatar. Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan batalnya pembelian pesawat itu karena keterbatasan kapasitas anggaran.

“Keterbatasan kapasitas fiskal kita, untuk mengisi kekosongan sementara menunggu Rafale Dassault yang sudah dipesan maka dilakukan retrofit terhadap pesawat2 F16, Sukhoi kita,” kata Dahnil kepada kumparan, Kamis (4/1/2024).

Batalnya pembelian pesawat tempur itu diputuskan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Keuangan. Indonesia sebelumnya telah menandatangani kesepakatan dengan unit perusahaan pertahanan Ceko Czechoslovak Group untuk membeli 12 jet tempur Mirage 2000-5 pada Januari 2023 senilai 733 juta euro atau setara USD 801,68 juta.

Jet bekas akan dikirim dalam waktu 24 bulan setelah kesepakatan ditandatangani. Pesawat tersebut digunakan seiring Indonesia menunggu kedatangan sebagian dari 42 jet tempur Rafale. Pemerintah membeli pesawat tersebut pada 2022 senilai USD 8,1 miliar.

Rencana pembelian pesawat Mirage dikritik sejumlah anggota parlemen karena jet tersebut dianggap sudah tua. Keputusan penundaan tersebut diambil meskipun Presiden Jokowi menyetujui peningkatan belanja pertahanan sebesar 20 persen hingga akhir tahun 2024 untuk meningkatkan perangkat militer menjadi USD 25 miliar.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga menjadi Calon Presiden di Pemilu 2024 telah mengawasi kinerja militer untuk memodernisasi armada yang sudah tua, mencakup pembelian 12 drone baru dari Turkish Aerospace, serta helikopter angkut dari perusahaan AS Boeing (BA.N) dan Lockheed Martin (LMT.N). Terkait kabar tersebut, media ini sempat meminta konfirmasi , namun Dahnil belum menjawab hingga berita ini tayang.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan anggaran jumbo senilai Rp 70,9 triliun dari pemerintah sepanjang tahun 2023. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1).

“Kemenhan membelanjakan Rp 70,9 triliun atau naik 36 persen secara tahunan atau year on year (yoy), untuk alutsista, sarana dan prasarana dari alat angkut kapal perang, angkutan laut kendaraan tempur rudal pesawat udara dan kapal selam ini belanja modal dari Kemenhan,” kata Sri Mulyani.

Adapun total anggaran belanja modal di tahun 2023 sebesar Rp 307,3 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan anggaran jumbo kepada Kementerian PUPR senilai Rp 103,6 triliun. (Kum/KN)

JAKARTA – Djarum Group memastikan keterlibatannya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui CSR (corporate social responsibility) meskipun tidak bergabung dalam daftar konsorsium investasi.

Corporate Communications Manager Djarum, Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu tidak tergabung dalam proyek pembangunan seperti hotel, apartemen dan perkantoran, melainkan pembangunan Botanical Garden.

“Botanical Garden dibutuhkan untuk sebuah ibu kota yang bermartabat. Jadi teman-teman yang lain di bisnisnya, kami bagian CSR,” ujar Budi kepada kumparan, Kamis (4/1/2024).

Budi menjelaskan, adanya Botanical Garden diperlukan untuk ibu kota yang bermartabat. Selain itu, pengembangan Botanical Garden menjadi dampak positif bagi paru-paru ibu kota yang baru.

“Dulu kita dianggap konsorsium investasi, itu mungkin lebih ke arah asumsi-asumsi aja,” tutur Budi.

Budi enggan menyebut dana yang disiapkan untuk CSR di IKN. “Duitnya sedang kami hitung, belum keluar karena menyangkut pupuk, menyangkut pohon, dan berapa hektarnya besar sekali,” imbuh Budi.

Sementara itu, Juru Bicara Otorita Ibu Kota negara (IKN) Nusantara, Troy Pantouw menyatakan, sejatinya keterlibatan pembangunan IKN ditentukan oleh setiap anggota konsorsium yang diketuai Aguan (pendiri Agung Sedayu Group) itu.

“Seperti saya sampaikan sebelumnya, tentang komposisi adalah hal internal konsorsium. Keterlibatan dalam membangun di IKN bisa berubah-ubah sesuai kebutuhan apa yang dibangun,” katanya kepada kumparan, Kamis (4/1/2024).

Adapun Troy mengumumkan, sudah ada dua investor baru yang masuk Konsorsium Nusantara untuk pembangunan proyek di IKN. Mereka adalah Kawan Lama Group dan Alfa Group.

Kawan Lama Group merupakan perusahaan induk dari beberapa brand terkenal seperti ACE Hardware, Rupa-Rupa, Informa, Living World, hingga Chatime. Sedangkan Alfa Group menaungi Alfamidi dan Alfamart.

Sehingga saat ini total ada 12 anggota konsorsium Nusantara yang menggarap IKN yang meliputi Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinar Mas Group, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Alfa Group (Alfamart), Barito Pacific, Adaro Group, Djarum Group dan Wings Group. (Kum/KN)

JAKARTA – Pemerintah mengetok kuota impor gula untuk 2024 mencapai 5,4 juta ton dalam rapat terbatas kementerian terkait dengan Kemenko Perekonomian.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) sesuai dengan neraca komoditas, alokasi impor 2024 untuk gula konsumsi sebanyak 708.609 ton (setara gula kristal putih/GKP) dan gula pemenuhan bahan baku industri atau bahan baku gula rafinasi sebanyak 4,77 juta ton.

“(Kuota impor gula) kemarin diputuskan sudah dari Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto). Gula rafinasi itu ada di surat Pak Menko berdasarkan ratas, gula konsumsi itu kira-kira 700.000 ton,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam acara Laporan Capaian Kinerja Kemendag 2023 dan Outlook 2024 di Kantor Kemendag pada Kamis (4/1/2024).

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, menyebut angka 700.000 ton bakal kuota impor gula konsumsi tersebut, lanjut Budi turun dari impor tahun sebelumnya yang sebelumnya yang dijatah sekitar 900.000 ton. Selain itu, realisasi impor gula konsumsi pada 2023 baru sekitar 56 persen.

Kendati demikian, Budi memastikan kuota impor yang telah tercantum dalam neraca komoditas tersebut masih dapat dievaluasi per tiga bulan, untuk menyesuaikan kebutuhan dalam negeri.

“(Kuota impor gula) mau ditambah atau dikurangi bisa, jadi nggak harus langsung sekian ribu. Bisa dikurangi, ditambahkan, misalkan perlu tambah kuota yang ditambah,” kata Budi usai acara Laporan Capaian Kinerja Kemendag 2023 dan Outlook 2024 di Kantor Kemendag pada Kamis (4/1/2024).

Senada dengan Budi, sebelumnya Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika mengatakan neraca perdagangan akan dievaluasi dan kuota impor yang tercantum di dalamnya masih dapat disesuaikan.

“Usulan kebutuhan industri untuk bahan baku, nah itu benar-benar dihitung berapa kebutuhan produksinya, sehingga gula yang dibutuhkan segitu, kan gitu, dan itu biasanya habis, kecuali kalau kurang kita nambahin. Kita melakukan, karena ada neraca komoditas perubahan namanya, jadi nanti di tengah jalan ada kekurangan, kita tambahkan,” tutur Putu.

Meski begitu, Putu menyebut impor gula industri turun menjadi 3,45 juta ton tahun ini. (Kum/KN)

JAKARTA – Pihak Irish Bella menghadirkan tiga saksi dalam sidang cerai, yakni adik, manajer, dan asisten rumah tangga.

Kuasa hukum Irish Bella, Nurul Amalia, mengatakan ketiganya dihadirkan sebagai saksi karena mengetahui mengenai permasalahan kliennya dengan suaminya, Ammar Zoni.

“Kami menghadirkan 3 orang saksi. Yang pertama ini adalah Mas Sean, adiknya Mbak Irish ya, kemudian yang kedua ada manajernya juga. Yang ketiga ada asisten rumah tangganya mbak Irish yang memang mengetahui sehari-hari peristiwa yang terjadi di rumah,” kata Nurul di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, Kamis (4/1/2024).

Selain itu, Nurul mengatakan, para saksi dihadirkan untuk menguatkan dalil gugatan cerai yang mereka sampaikan sejak awal.

“Yang pasti sih terkait peristiwa dalil-dalil gugatan yang kami sampaikan, ini kan butuh pembuktian ya, baik bukti surat maupun saksi. Jadi saksi-saksi menguatkan apa yang menjadi alasan-alasan perceraian seperti itu,” tutur Nurul.

Pihak Irish juga menyertakan beberapa bukti administrasi dalam sidang cerai. Salah satunya vonis terhadap Ammar dalam perkara narkoba.

“(kita serahkan juga) bukti suratnya ya, secara administrasi. Ya buku nikah, KTP kalau bukti-bukti surat. Alat bukti itu saja ya, sama putusan (perkara narkoba Ammar),” ucap Nurul.

“Karena kami mendalilkan peristiwa penyalahgunaan narkobanya. Jadi, ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada bulan Oktober kalau enggak salah,” lanjutnya.

Vonis terhadap Ammar dalam perkara narkoba dilampirkan sebagai bukti, menurut Nurul, bisa menguatkan fakta bahwa hal itu menjadi salah satu alasan Irish untuk bercerai.

“Sebenarnya karena yang kami dalilkan perkara perceraian ini di Kompilasi Hukum Islam. Ini kan yang pertama ini sudah jelas karena suami menjadi pemadat ya,” ujar Nurul.

Nurul mengungkapkan sidang cerai Irish dan Ammar akan digelar kembali pada 11 Januari 2024. Adapun sidang itu beragendakan penyampaian bukti dari pihak Ammar.

“Jadi tergugat (Ammar) diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti,” kata Nurul. (Kum/KN)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, menjawab kritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang disebut memakai anggaran negara dengan angka yang fantastis. Dia menyebut Indonesia memiliki anggaran tersebut.

Menurut capres yang juga Menhan ini, pembangunan IKN senilai Rp 400 triliun tidak dihabiskan dalam kurun waktu setahun saja. Akan tetapi, proyek itu merupakan proyek yang dibangun dengan proses waktu yang panjang.

“IKN nilainya kan kedengaran besar, Rp 400 triliun, 30 miliar dolar, apakah satu tahun? Apakah 5 tahun? Apakah 10 tahun? Sekarang kalau kita bangun itu dalam 15 tahun, itu kan 1,5 miliar dolar, satu tahun, Pak,” ucap Prabowo dalam diskusi PWI di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2024).

Dia pun mengungkit anggaran pembangunan infrastruktur negara yang juga telah menghabiskan angka besar. Baginya, IKN yang juga bagian dari infrastruktur seharusnya juga bisa dibangun.

“Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur aja juga mendekati Rp 300 triliun kalau tidak salah dalam APBN sekarang, 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it,” jelas capres yang menggandeng Gibran RR, putra Presiden Jokowi ini.

Oleh sebab itu, Prabowo meminta masyarakat tidak termakan isu yang menyatakan Indonesia tidak mampu membangun IKN karena tidak punya anggaran.

“Kita jangan termakan suatu brainwashing bahwa Indonesia negara miskin, Indonesia negara tidak mampu, orang Indonesia tidak bisa manage, pemimpin-pemimpin Indonesia korup semua, kita nggak mampu bikin apa-apa,” imbau Ketum Gerindra ini. (Kum/KN)

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) mengatakan pemerintah menyiapkan sanksi atas pelanggaran tata kelola di proyek smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, menyusul insiden kecelakaan kerja yang terjadi Minggu (24/12/2023).

Menperin mengungkapkan pengenaan sanksi akan dilihat sesuai kadar kesalahan. Jika sifatnya pidana akan jadi ranah penegak hukum. Demikian pula jika terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka akan menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

“Nah terkait dengan izin usaha industri tentunya kami akan melihat sejauh mana tanggung jawab terkait dengan manajemen. Kita akan evaluasi seluruhnya,” kata Menperin ditemui di Kantor Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Menperin menuturkan, evaluasi yang dilakukan Kemenperin akan meninjau keseluruhan tata kelola manajemen perusahaan baik dari sisi operasional hingga penanganan risiko.

Hal itu menjadi penting lantaran di dalam izin usaha industri, pelaku usaha wajib memenuhi seluruh komitmen dari izin usaha yang berkaitan dengan operasionalnya.

“Itu ada banyak sekali yang harus mereka komitmen. Maka itu kami akan nilai satu per satu. Nah ini tentunya kalau sudah masuk ke izin usaha industri ini, keseluruhan kita akan nilai. Jadi sejauh mana sampai level manajemen tanggung jawabnya,” katanya.

Menperin juga menyebut inspeksi akan dilakukan secara menyeluruh terkait dengan keselamatan dan keamanan alat, proses produksi termasuk juga produk.

Lebih lanjut, Menperin menegaskan keseriusan pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola industri smelter, khususnya yang berasal dari China. Dalam pertemuan dengan Menteri Industri China beberapa waktu lalu, Menperin juga telah menyampaikan agar ada perbaikan tata kelola dari industri smelter China yang ada di Indonesia.

“Itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Industri yang datang ke kantor saya ketika itu. Dan poin yang kedua, kenapa itu perlu? Karena hampir semua investor di proyek-proyek smelter ini merupakan BUMN China. Jadi tanggung jawab dari pemerintah itu juga masih sangat besar,” imbuhnya.

Menperin juga mengakui perbedaan budaya dan karakter antara pekerja China dan pekerja lokal, termasuk kendala bahasa, menjadi salah satu isu krusial yang terjadi dalam operasional proyek.

“Proses pergantian tenaga kerja asing, sesuai dengan durasi kontrak itu biasanya tidak berjalan dengan baik di mana para pekerja baru yang datang ke Indonesia itu belum sepenuhnya atau barangkali belum sama sekali memahami kondisi di lapangan tidak memahami kultur atau karakter Indonesia, tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga tidak bisa secara optimal melakukan komunikasi,” katanya.

Guna mendukung perbaikan tata kelola, sekaligus mengurangi insiden serupa di industri tersebut, Kemenperin pun terus melakukan penguatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap perusahaan-perusahaan smelter nikel asal China.

Penguatan wasdal sejatinya belum diterapkan sepenuhnya karena merupakan program baru. Namun, industri smelter akan menjadi industri prioritas penguatan wasdal karena banyaknya insiden kecelakaan kerja yang terjadi.

“Di pertengahan 2023 lalu kami memperkuat pilot project wasdal karena ini belum diterapkan sepenuhnya. Kami akan laksanakan uji coba mulai bulan ini, dan yang kita targetkan pertama adalah industri smelter ini karena jadi bagian prioritas yang kita sepakati Februari tahun lalu untuk dilakukan,” katanya. (Ant/KN)

Pewarta : Ade Irma Junida
Editor : Ahmad Wijaya

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menegaskan akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) tanpa meminta pembeli menunjukkan KTP.

“Apabila dia (agen agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita deteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menutup setiap pangkalan yang melanggar aturan yang telah ditetapkan yakni pembelian LPG 3 kg wajib menggunakan KTP untuk memastikan pembeli merupakan masyarakat yang terdaftar.

Ia menerapkan pendataan secara digital untuk memperketat sistem pengawasan pembelian tabung gas LPG 3 kilogram (kg) di pangkalan hingga ke pengecer sehingga pendistribusian tepat sasaran.

“Inikan sistem digitalisasi dan tracing-nya gampang. begitu ada pangkalan yang tidak melaksanakan seperti yang sudah kita instruksikan, itu langsung terdeteksi,” kata Alfian.

Menurutnya dengan sistem digitalisasi, maka memungkinkan pendeteksian cepat terhadap pangkalan yang melanggar aturan. Pangkalan yang tidak mematuhi instruksi akan terdeteksi, dan tindakan tegas akan diambil, termasuk penutupan pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Alfian menekankan pentingnya penggunaan KTP dan NIK sebagai langkah untuk memastikan ketepatan sasaran distribusi subsidi LPG 3 kg.

Pertamina juga merencanakan pemasangan aplikasi merchant di warung untuk memantau dan mengontrol pembelian LPG 3 kg. Hal ini akan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat dan terkoneksi dengan sistem data Pertamina.

“Warung ini akan kita buat seperti perpanjangan dari pangkalan dimana kita juga akan memasang merchant apps di situ. Begitu merchant apps-nya ada berarti kan data yang di handphone si penjual itu akan terkoneksi ke data P3KE maupun data on demand yang sudah kita tambahkan di sana,” ucap Alfian.
Ia menuturkan dengan pemasangan merchant apps, setiap transaksi dapat terkoneksi dengan  Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan data on demand sehingga memastikan pembelian yang tepat dan tercatat.

Alfian menambahkan dengan sistem digitalisasi, Pertamina dapat dengan mudah mendeteksi pangkalan yang tidak mematuhi instruksi yang telah diberikan.

“Sehingga kita bisa juga mengontrol pembelian di situ, jadi mereka tetap bisa melakukan pembelian di sana di sepanjang merchant apps-nya ada di sana dan kita koneksi ke sistem data kita,” kata Alfian.

Mulai 1 Januari 2024, pembelian LPG 3 kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG tertentu yang telah terdata. Bagi pengguna LPG 3 kg yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub-penyalur/pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi.

Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran.

Kementerian ESDM mencatat dari 2020-2022, realisasi volume LPG subsidi terus meningkat rata-rata sebesar 4,5 persen. Sedangkan realisasi LPG non-subsidi rata-rata mengalami penurunan sebesar 10,9 persen.

Berdasarkan tren penyaluran LPG subsidi, prognosa volume penyaluran LPG subsidi di 2023 sebesar 8,22 juta metrik ton (MT), namun dengan adanya transformasi pendistribusian LPG 3 kg Tepat Sasaran, realisasinya bisa ditekan menjadi 8,07 juta MT meskipun masih melebihi kuota yang ditetapkan untuk 2023.

Hal tersebut disebabkan karena faktor ekonomi yang terus meningkat dari sekitar 3 persen di 2021 menjadi sekitar 5 persen di 2023 akibat terjadinya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. (Ant/KN) 


Oleh Muhammad Harianto
Editor : Indra Arief Pribadi