JAKARTA – Pemangku kepentingan di industri tembakau, yakni Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), serta Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman (FSP RTMM-SPSI) berharap pemerintah memisahkan aturan soal tembakau dari regulasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/5/2024) mengatakan alasan pihaknya menginginkan hal tersebut karena saat ini Industri Hasil Tembakau (IHT) legal terus mengalami keterpurukan akibat berbagai dorongan regulasi yang eksesif.

Penurunan itu bisa dilihat melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) di tahun 2023 yang tidak memenuhi target, yakni hanya mencapai Rp213,48 triliun atau 91,78 persen dari target APBN.

“Jika RPP tetap diputus dengan draf yang beredar saat ini, maka akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha IHT. Banyaknya larangan terhadap IHT, seperti bahan tambahan atau pembatasan TAR dan nikotin, akan membuat anggota GAPPRI gulung tikar,” kata Henry.

Menurut dia sudah banyak berbagai aturan pembatasan dan larangan bagi IHT, di mana setidaknya ada 446 regulasi yang mengatur IHT dengan rincian 400 regulasi berbentuk kontrol atau pengendalian dengan presentase 89,68 persen, 41 regulasi yang mengatur soal CHT atau 9,19 persen, dan hanya lima regulasi yang mengatur isu ekonomi dan kesejahteraan atau 1,12 persen.

Pihaknya juga berharap segmentasi regulasi penjualan rokok konvensional dan rokok elektrik bisa diperinci lebih jauh. Hal ini karena kedua jenis rokok tersebut memiliki ekosistem yang berbeda, serta rokok konvensional mayoritas menggunakan bahan baku dalam negeri dengan acuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Lebih lanjut Ketua Umum APRINDO Roy Nicholas Mandey menyampaikan, secara fundamental pihaknya mengapresiasi adanya undang-undang yang mengatur soal konsumsi tembakau dari sisi kesehatan. Namun yang menjadi catatan, perlu adanya pembahasan intens terkait larangan dan pembatasan penjualan produk turunan tembakau karena menyangkut kesejahteraan ekonomi, dan tenaga kerja yang berkecimpung dalam industri tersebut.

Salah satu pasal yang menurutnya bisa menimbulkan delik dalam hal pelaksanaan yakni adanya larangan penjualan dalam radius 200 meter di fasilitas pendidikan dan taman bermain. Ia menilai aturan tersebut merupakan pasal karet yang bisa menimbulkan salah tafsir.

“Gampang sekali dipelintir di lapangan. Akhirnya praktik di lapangan akan terjadi tahu sama tahu atau kompromi. Ini kan yang kita tidak inginkan. Nanti cost ekonomi kita jadi besar karena ada pasal karet yang dalam pelaksanaannya dimanfaatkan oknum,” ujar dia.

Selain itu Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI Sudarto mengatakan aturan pembatasan produk tembakau dalam RPP Kesehatan akan berdampak langsung kepada produksi industri tembakau yang dikhawatirkan bisa berpengaruh pada keberlangsungan tenaga kerja.

Pihaknya mencatat ada 142.688 pekerja dari total anggotanya yang mengadu nasib di sektor tersebut. Para pekerja itu berpotensi terkena dampak ekonomi atau bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), karena menurut dia RPP Kesehatan dapat memicu maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak memiliki cukai, menggunakan cukai palsu, atau pelabelan cukai yang tidak sesuai peruntukannya.

“Pekerja di sektor IHT yang masuk ke dalam kategori padat karya mayoritas adalah wanita dengan pendidikan terbatas dan memiliki usia rata-rata 40 tahun. Realita saat ini, lapangan kerja saja tidak sebanding dengan angkatan kerja. Selain itu, menurut saya belum ada pekerjaan yang dapat menggantikan dengan nilai kesejahteraan yang sama yang mereka dapatkan seperti saat ini.” katanya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menggodok aturan turunan Undang Undang Nomor 17/2023 tentang Kesehatan berupa RPP Kesehatan terkait Pengamanan Zat Adiktif. (ANT/KN)

BADUNG – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa suplai kendaraan listrik (EV) China yang berlebih menjadi pertimbangan CEO Tesla Elon Musk untuk menunda berinvestasi kendaraan listrik ke mana pun, termasuk ke Indonesia.

“Kelihatan EV China oversupply, harganya China lebih murah dari mereka, jadi dia (Elon Musk) masih menunggu beberapa waktu untuk berpikir investasi di mana pun,” ujar Luhut ketika ditemui usai peluncuran buku Citarum Harum di Badung, Bali, Senin (20/5/2024).

Bahkan, kata Luhut melanjutkan, pabrik Tesla di Meksiko dan Jerman pun mengurangi produksi mereka.

Langkah tersebut diambil Elon Musk setelah mempertimbangkan kondisi dari pasar dunia.

“Jadi, mereka masih melihat pasar dunia. (Setelah) lebih tenang, nanti baru mereka akan masuk,” kata Luhut.

Luhut meyakini bahwa Indonesia adalah salah satu alternatif yang sangat baik bagi Elon untuk berinvestasi kendaraan listrik.

“Indonesia saya kira akan menjadi alternatif yang sangat baik buat beliau (Elon),” kata Luhut.

Sebelumnya, Elon Musk sempat menanggapi pertanyaan terkait apakah dirinya tertarik untuk berinvestasi kendaraan listrik di Indonesia.

Elon enggan mengungkapkan jawabannya dan mengatakan bahwa saat ini, dirinya fokus pada peluncuran Starlink di Indonesia.

“Kami ingin menyimpan kabar tentang itu untuk kesempatan lainnya,” kata Elon.

Dalam penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali, Elon Musk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka membahas akselerasi transformasi digital hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. (ANT/KN)

BADUNG – Sebanyak 1.200 seniman Bali tampil di hadapan delegasi World Water Forum (WWF) Ke-10 dalam rangkaian acara bertajuk Bali Street Carnival.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno di kawasan ITDC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Senin (20/5/2024), mengatakan parade dari ribuan seniman ini adalah bagian dari arahan Presiden Jokowi.

“Ini agar peserta World Water Forum lebih mengenal budaya Bali, Bali Street Carnival ini menampilkan budaya Bali secara keseluruhan yang ditampilkan sangat apik oleh enam sanggar seni,” kata dia.

“Terima kasih Pak Basuki dan Pemprov Bali sudah mengemas ini dalam waktu singkat sekali, tapi kita lihat lebih dari 1.200 penampil memperlihatkan adiluhungnya budaya Bali dan penampilan ekonomi kreatif,” sambung Sandiaga Uno.

Diketahui Bali Street Carnival digagas oleh Kemenparekraf bersama Pemprov Bali, dimana seniman dari Sanggar Karawitan Bungan Dedari, Sanggar Seni Paripurna, Sanggar Seni Pancerlangit, Sanggar Seni Kokar Bali, Sanggar Gumiart Bali, dan Sanggar Seni Gita Mahardika melakukan parade disertai pertunjukan seni singkat melintasi delegasi yang berjajar menonton.

Menurut Menparekraf, festival di sela-sela pertemuan para delegasi ini akan melengkapi kenangan indah mereka selama mengikuti World Water Forum Ke-10 yang berlangsung 18-25 Mei 2024.

Bali Street Carnival sendiri diberi tema Samudera Cipta Peradaban atau upaya pemuliaan laut sebagai sumber kesejahteraan semesta.

“Ini adalah forum internasional terbesar yang membahas isu-isu air global dan tadi menurut Presiden World Water Council bahwa ini (WWF di Bali) yang terbaik, bersama dengan Pemprov Bali atas arahan presiden kami kolaborasi agar arak-arakan dan prosesi berbagai atraksi kita adakan,” ujar Menparekraf.

Sandi bercerita pada Sabtu (18/5) kemarin para delegasi memberi tanggapan positif atas kegiatan Segara Kerthi di KEK Kura-kura Bali, kegiatan ritual dibalut pertunjukkan seni itu menjadi acuan mereka untuk memulai Bali Street Carnival ini.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang turut hadir di parade tersebut bahkan mengaku sudah mengarahkan partisipan WWF agar segera bergeser ke area Bali Collection ITDC Nusa Dua agar menyaksikan pentas seni itu

“Kami mengucapkan terima kasih Pak Sandiaga dan Pemprov Bali, sore ini kami minta semua rapat diselesaikan jam 5 supaya mereka (partisipan) nonton ke sini,” ujarnya. (ANT/KN)