SAMARINDA – Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya merealisasikan pembangunan bendungan Telake sebagai penunjang produktivitas pertanian penyangga utama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Ini merupakan solusi permasalahan air baku para petani di PPU dan Kabupaten Paser,” kata Akmal Malik di Samarinda, Rabu (3/1/2024).

Ia menjelaskan, bendungan tersebut membutuhkan anggaran cukup besar, sehingga perlu sinergi dari semua pihak, baik pemerintah daerah, provinsi, maupun pusat.

“Menurut kami, hal itu dipastikan akan terealisasi. Dalam waktu dekat, kami akan menemui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk membahas hal ini,” ujarnya.

Akmal Malik menambahkan, peran BNPB menjadi penting, karena bendungan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyedia air baku bagi pertanian, tetapi juga sebagai pengendali bencana banjir yang sering melanda daerah pertanian khususnya Kecamatan Babulu.

“Kami sudah tinjau ke lapangan dan sudah bersurat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung pembangunan bendungan ini. Kami berharap BNPB juga bisa membantu kami dalam hal ini,” katanya.

Ia mengatakan, bendungan ini menjadi harapan para petani di Babulu dan Kabupaten Paser agar bisa meningkatkan produksi pertanian mereka. Selama ini, mereka hanya mengandalkan tadah hujan.

Selain itu, bendungan ini juga untuk mendukung cita-cita PPU, menjadi lumbung pangan tidak hanya di Kalimantan Timur tetapi juga nasional.

“Jadi, bendungan ini memiliki dua fungsi, yaitu pengendalian banjir dan sumber air baku untuk pertanian. Mohon doanya agar kami bisa segera mewujudkan bendungan ini,” tuturnya.

Senada, anggota DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi Partai Gerindra Bagus Susetyo meminta pembangunan bendung gerak Sungai Talake segera direalisasikan untuk mendukung kedaulatan pangan di daerah tersebut.

“Bendung gerak Sungai Talake berpengaruh besar pada peningkatan hasil panen petani di kawasan dekat IKN, sebab selama ini pengairan sawah petani menggunakan sistem tadah hujan,” kata anggota Komisi III DPRD Kaltim itu.

Legislator daerah pemilihan Balikpapan itu mengatakan, bendung gerak Sungai Talake merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah direncanakan sejak lama, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Padahal, bendung gerak Sungai Talake dapat meningkatkan luas lahan sawah yang ada di Kecamatan Babulu dan sekitarnya.

“Kami mengusulkan agar bendung gerak Sungai Talake bisa dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dengan anggaran Rp2 triliun,” ujarnya. (Ant/KN)

Oleh Ahmad Rifandi
Editor : Evi Ratnawati

JAKARTA – Film aksi “13 Bom di Jakarta” garapan sutradara Angga Dwimas Sasongko telah disaksikan oleh lebih dari 500 ribu penonton sejak penayangan perdananya 5 hari lalu dan mendapat pujian dari kalangan publik figur Indonesia.

“Terima kasih semuanya yang sudah menonton film 13 Bom di Jakarta. Kami para pemain, sutradara, penulis dan semua yang terlibat di film ini benar-benar semangat dan put our heart and soul into it. Ayo ajakin temen-temennya nonton lagi, dan yang sudah nonton jangan spoiler ya,” kata salah satu pemain “13 Bom di Jakarta” Ardhito Pramono, dikutip dari keterangan persnya, Rabu.

“13 Bom di Jakarta” menceritakan tentang kondisi Kota Jakarta yang mencekam setelah adanya serangan dan ancaman teror dari sekelompok teroris terkait 13 bom yang akan diledakkan di tempat umum setiap 8 jam sekali.

Film ini menyajikan tontonan sarat ketegangan dari awal hingga akhir, dengan setting atau latar cerita yang realistis, aksi baku tembak, car chase, perkelahian, hingga ledakan dahsyat menggunakan practical effect di dalamnya. Para publik figur Tanah Air yang telah menonton film “13 Bom di Jakarta” di bioskop pun memberi apresiasi terhadap film ini.

“Benar-benar menegangkan. Pas nonton, kita juga gelisah untuk nungguin what’s next (adegannya). Very much a roller coaster ride,” kata aktor Arifin Putra.

Tidak hanya mengandalkan aksi laga yang intens, film “13 Bom di Jakarta” yang terinspirasi dari kejadian nyata ini juga memiliki kedalaman cerita yang menarik simpati penonton.

“Aku suka banget sama alur ceritanya. Terus, ada juga plot twist yang bikin aku kaget banget. Semua penonton (di studio) tepuk tangan,” kata aktris Aurelie Moeremans.

Keputusan Angga Dwimas Sasongko mengusung genre aksi spionase dalam film “13 Bom di Jakarta”, setelah sebelumnya mengeksplorasi genre heist dalam film “Mencuri Raden Saleh”, juga dianggap menyegarkan kancah sinema Indonesia.

“Solid sekali. Masa depan film action dan film berkualitas Indonesia salah satunya ada di tangan lo, Mas Angga. Jaga terus kualitas ini,” kata aktor Kemal Palevi.

Sementara itu, Film “13 Bom di Jakarta” dibintangi oleh deretan aktor dan aktris Tanah Air, yakni Rio Dewanto, Ganindra Bimo, Chicco Kurniawan, Ardhito Pramono, Lutesha, Putri Ayudya, Rukman Rosadi, Niken Anjani, dan lainnya.

Film “13 Bom di Jakarta” telah tayang serentak sejak 28 Desember 2023 dan dapat disaksikan di seluruh bioskop Indonesia. (Ant/KN)

Oleh : Vinny Shoffa Salma
Editor : Siti Zulaikha

JAKARTA – Bareskrim Polri menyatakan sedang menganalisis laporan terhadap Roy Suryo yang diduga menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong soal mikrofon yang dipakai Gibran Rakabuming Raka pada debat cawapres, 22 Desember 2023.

“Iya benar ada LP dari masyarakat yang melaporkan pemilik akun X bernama @KRMTRoySuryo1,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Erdi A. Chaniago dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Setelah menerima laporan, penyidik akan melanjutkannya ke tahap analisis untuk kemudian mengklarifikasi pihak pelapor dan terlapor.

“Langkah selanjutnya setelah menerima laporan penyidik, melakukan analisis dan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor,” katanya.

Dalam laporan tersebut, Roy Suryo disangkakan tindak pidana ujaran kebencian, berita bohong sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan/atau Pasal 14 KUHP dan/atau Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.
Ia turut memastikan semua laporan yang masuk akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh sejumlah pihak terkait dengan tuduhan soal tiga mikrofon yang digunakan Calon Wakil Presiden (Cawapres) RI Gibran Rakabuming Raka saat debat cawapres yang digelar KPU RI di JCC Senayan, Jumat (22 Desember 2023).

Melalui akun media sosial X miliknya yang bernama @KRMTRoySuryo1, dia menulis sejumlah cuitan karena menilai adanya kejanggalan dalam debat yang diselenggarakan oleh KPU. Beberapa cuitannya berbunyi seperti:
“Kemarin sudah saya duga, untuk menghindari cheating, sebaiknya next KPU adil,” cuit Roy Suryo melalui akun X miliknya, @KRMTRoySuryo1.

Pernyataannya selanjutnya, “Kenapa si nomor 2 ini sampai gunakan 3 (tiga) mic sekaligus: 1. Clip-on, 2. Hand-held & 3. Head-set? Apa gunanya juga ada earphone? Siapa yang bisa feeding ke telinganya? Mengapa 2 calon yang lain beda? Ambyar.” (Ant/MK) 


Oleh : Hreeloita Dharma Shanti
Editor : D.Dj. Kliwantoro

JAKARTA – Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan saat ini pihaknya sedang meningkatkan pendataan untuk mengoptimalkan distribusi Elpiji 3 kg kepada warga yang berhak sehingga bantuan subsidi itu tepat sasaran.

“Pada prinsipnya aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah pendataan jadi kita mencatat supaya kita mengetahui siapa siapa saja yang mengkonsumsi (LPG),” kata Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Riva menyampaikan pihaknya telah menyiapkan sistem pendataan sejak satu setengah tahun yang lalu, dan pada 2023 uji coba sistem ini berhasil meningkatkan efektivitas konsumsi Elpiji 3 kg. Dia menjelaskan sistem tersebut memberikan indikasi yang jelas terkait pembelian yang tidak wajar, dan akan terus disempurnakan dengan audit.

Meskipun pendataan saat ini telah mencapai tahap di mana dapat mengidentifikasi siapa yang berhak dan siapa yang mengkonsumsi subsidi Elpiji, dia mengatakan masih dibutuhkan verifikasi data terhadap pengguna Elpiji 3 kg dengan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun.

“Mungkin secara waktu kita membutuhkan waktu enam bulan sampai satu tahun dan sistem itu terus akan kita sempurnakan karena memang di awalnya pun kita membutuhkan database yang memang berasal dari pemerintah,” ucapnya.

Dia mengatakan aktivitas utama yang dilakukan saat ini adalah pendataan untuk mengetahui siapa yang mengkonsumsi Elpiji subsidi.

Meski begitu, dia mengakui bahwa masih terdapat wilayah di Indonesia yang belum dapat dijangkau oleh jaringan internet, sehingga pihaknya masih melakukan pencatatan manual untuk daerah-daerah tersebut.

“Karena nanti pada saat dicatat manual baru nanti dimasukkan ke dalam sistem supaya siapa siapa saja yang mengkonsumsi itu akan tersistem,” jelas Riva.
Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya juga sedang menerapkan program penukaran tabung yang menjadi salah satu upaya untuk memberikan layanan lebih baik.
Riva mengatakan bahwa Pertamina berkomitmen untuk terus meningkatkan sistemnya guna memastikan distribusi Elpiji PSO atau subsidi yang tepat sasaran, sambil memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan masyarakat.

“Ini juga merupakan salah satu upaya kita untuk bisa memberikan layanan lebih dan bisa memberikan opsi sehingga tidak menyulitkan masyarakat pada saat masyarakat akan melakukan konversi untuk bisa membeli bahan bakar non PSO,” kata Riva.

Sementara itu, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina Alfian Nasution menegaskan akan memberlakukan langkah tegas berupa penutupan terhadap agen atau pangkalan yang menjual Elpiji 3 kg tanpa menggunakan KTP.

“Apabila dia (agen agen atau pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu gampang kita mendeteksi dan tentu ada tindakan yang tegas dari Pertamina terhadap pangkalan pangkalan yang melakukan pelanggaran itu dan itu pasti kita tutup,” tegas Alfian. (Ant/KN)

Oleh : Muhammad Harianto
Editor : Indra Arief Pribadi

JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu, memeriksa empat orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Benar, hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara dugaan suap di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung dengan tersangka AD dan kawan-kawan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Para saksi yang diperiksa KPK hari ini yakni tiga aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Semarang Renaldi Budiman, Taofiq Hidayat S, Albertus Dito Migrasto.

Saksi keempat yakni PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Jakarta Eko Rahardi Nurtanto.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai keterangan apa saja yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Untuk diketahui, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Selasa (11/4/2023) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dengan dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA).

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021-2022 pada proyek sebagai berikut:

1. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso.
2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan.
3. Empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat.
4. Proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar. (Ant/KN)

Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA – Grup band NOAH mengunggah salam perpisahan melalui akun Instagram mereka. Dalam postingan terbarunya, grup band beranggotakan Ariel, David, dan Lukman itu mengunggah video hitam putih perjalanan NOAH selama kurun waktu 2012 hingga 2023.

Dalam kolom keterangan, NOAH menuliskan salam perpisahan kepada para penggemar mereka yang biasa disebut dengan panggilan Sahabat.

“Sahabat. Terima kasih untuk segala-galanya selama ini,” tulis akun @noah_site.

NOAH mengucapkan rasa terima kasih kepada penggemar mereka yang selalu memberikan dukungan terhadap NOAH dan para personel yang terlibat di dalamnya.

“Terima kasih atas setiap dukungannya terhadap karya-karya kami, bahkan terhadap setiap individu yang ada di NOAH,” tulis NOAH.

“Kami akan merindukan setiap apresiasi kalian dan kami akan selalu mengingatnya,” lanjut mereka.

NOAH juga mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak label Musica Studios, tim management, additional players, tim produksi, tim kreatif dan tim dokumentasi.

Tak ketinggalan seluruh partner, EO, promotor, media, radio, TV dan lainnya yang sudah memberikan sumbangsih dalam perjalanan NOAH selama ini.

“Semoga naik turunnya perjalanan kita dapat menjadi kenangan manis yang bisa kita ingat di kemudian hari,” tulis NOAH.

Di akhir unggahan tersebut, NOAH mengucapkan salam perpisahan mereka.

“Kami pamit. Dari kami @arielnoah, @lukmannoah , @dorfel_dave Sampai jumpa lain waktu,” tulis NOAH. (Kum/KN)

DENPASAR – Mantan Gubernur Bali I Wayan Koster diperiksa di Polda Bali, Rabu (3/1). Politikus PDIP itu diduga diperiksa terkait kasus korupsi.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Jansen Aviatus mengatakan Koster memenuhi panggilan dalam rangka klarifikasi. Polisi masih mendalami.

“Intinya benar ada pemeriksaan dalam rangka klarifikasi. Saat ini masih didalami. Terkait kasus korupsi atau tidak sabar menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidik,” kata dia.

Dalam hal ini, Jansen belum menjelaskan lebih lanjut soal kasus dugaan korupsi yang membuat penyidik Polda Bali memeriksa Wayan Koster. Dia hanya mengatakan pengusutan itu berdasarkan laporan yang masuk dan polisi masih mendalami kasus tersebut untuk proses klarifikasi.

“Iya terkait laporan masih didalami. Iya (dugaan korupsi) masih didalami, ini kan ada laporan dalam laporan itu masih diklarifikasi kebenarannya,” katanya.

“(Siapa yang melapor), untuk lebih jelasnya nanti saya cek lagi. Intinya benar dia diperiksa dan diambil keterangan dalam rangka klarifikasi,” lanjutnya.

Kasus dugaan korupsi dimaksud masih didalami kebenarannya karena baru sebatas laporan. Namun, saat kembali ditanya yang melaporkan warga biasa atau organisasi masyarakat (ormas) , dia tidak menjelaskan.

“Iya, itu masih didalami kebenarannya. Kan ada laporan dan laporannya masih didalami. Nanti, kalau ada informasi lebih lanjut, nanti kita informasikan. Benar ada laporan dan sudah diambil keterangan dalam rangka proses klarifikasi kebenaran laporannya. Dia [Wayan Koster] intinya diperiksa tadi siang,” ujar Jansen.

Sementara itu, Koster belum merespons konfirmasi atas pemeriksaan di Polda Bali tersebut. (KN)