Foto : Pedagang dan pengunjung CFD Tenggarong minggu (19/5/2024)
TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memutuskan untuk memindahkan lokasi Car Free Day (CFD) dari Taman Creative Park di Jalan KH Akhmad Muksin ke Kawasan Budaya di area Kedaton Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura. Langkah ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang tampak berbondong-bondong mendatangi area bersejarah tersebut pada hari pertama pembukaan kembali CFD, Minggu (19/5/2024) pagi.
Perpindahan lokasi ini bertujuan untuk melakukan penataan kota dan memperkenalkan Kawasan Budaya kepada masyarakat luas. Sayid Fhatullah, Sekretaris Sempekat Keroan Kutai (SK2), menyatakan bahwa upaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata di Kota Tenggarong dengan adanya program-program yang menampilkan budaya Kutai di lokasi baru. “Tujuannya pasti ingin menarik orang luar yang datang ke Tenggarong, yaitu Kawasan Budaya. Kita ingin menghidupkan kawasan itu sebagai daya tarik dan meningkatkan wisata ke Kukar,” ujarnya.
Dengan perpindahan lokasi CFD ke Kawasan Budaya, Pemkab Kukar berharap dapat mempromosikan dan menghidupkan kembali budaya lokal Kutai. Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan Kutai sebagai kerajaan tertua yang dikenal luas. Diharapkan, Kawasan Budaya akan menjadi magnet wisata baru, menarik lebih banyak pengunjung, dan meningkatkan perekonomian lokal melalui aktivitas CFD.
Demi menangkap peluang ekonomi, Kabid Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi dan UKM (Diskop-UKM) Kukar, Fathul Alamin, telah melakukan langkah-langkah penataan UMKM yang ingin berdagang di lokasi CFD, dengan melakukan pendataan terhadap pedagang sebanyak 348 pedagang kuliner dan 71 pedagang aksesoris yang terdaftar. Namun, antusiasme pedagang melebihi jumlah yang terdata, sehingga lokasi berjualan juga diperluas.
Pemkab Kukar melalui Diskop-UKM telah memetakan lokasi berjualan di sekitar Jalan Sutoyo dan Jalan Tepian Pandan, sementara Jalan Monumen Timur dan Jalan Diponegoro direncanakan steril dari pedagang. Namun, karena tingginya antusiasme, Diskop-UKM membuka jalur di Jalan Monumen Timur untuk pedagang tambahan. “Ada puluhan pedagang yang datang berjualan tanpa terdaftar. Kita akan evaluasi, tapi pedagang tetap bisa berjualan selama kita bisa mengatur ketertibannya,” jelas Fathul Alamin.
Pembukaan kembali CFD ini menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk mendukung masyarakat dan pedagang lokal, serta mempromosikan budaya dan pariwisata di Tenggarong. (adv)
Foto : Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono dalam rapat kerja untuk optimalisasi pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko pada Jumat (17/5/2024) di Hotel Ibis Samarinda.(ist)
TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono, membuka rapat kerja untuk optimalisasi pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko pada Jumat (17/5/2024) di Hotel Ibis Samarinda. Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda, Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan pentingnya pengisian kertas kerja dan penyusunan laporan pemantauan risiko sebagai aktivitas rutin yang harus dilakukan dengan cermat dan teliti. “Dengan semangat kerjasama dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat mencapai tujuan dalam mengoptimalkan pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan pengelolaan risiko,” ujar Edi Damansyah.
Bupati Edi Damansyah meminta seluruh peserta rapat kerja untuk memanfaatkan momentum ini guna memperkuat kapasitas dan meningkatkan kinerja pengelolaan risiko di lingkungan Pemkab Kukar. Dia menekankan beberapa poin penting yang perlu menjadi fokus dalam rapat kerja tersebut, antara lain kualitas data dan informasi dalam pengisian kertas kerja dan laporan pemantauan. Menurutnya, data yang akurat dan konsisten merupakan dasar yang kuat untuk analisis risiko yang tepat dan pengambilan keputusan yang efektif.
Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi seluruh aparatur dalam memahami dan mengelola risiko harus dilakukan melalui rapat kerja dan workshop yang berkelanjutan. Hal ini agar aparatur lebih mahir dan sigap dalam mengidentifikasi, menganalisis, serta merespons berbagai risiko yang mungkin timbul.
Edi Damansyah juga mengharapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengisian kertas kerja dan pelaporan. Menurutnya, pemanfaatan sistem informasi manajemen risiko akan membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dia juga menekankan pentingnya penggunaan standarisasi prosedur pengisian dan pelaporan di seluruh perangkat daerah, sehingga semua pihak bekerja dengan cara yang sama dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
Terakhir, Edi meminta adanya kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah dalam berbagai informasi, praktik baik, dan sumber daya. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya dalam mengelola risiko secara komprehensif dan efektif.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdakab Kukar ini diikuti oleh para asesor dari 12 bagian di lingkungan Sekdakab Kukar dan perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Mukhlis Haji Pannusu dan Riza Baihaki dari Inspektorat Kukar. (adv)
Event Balap Ketinting Desa Embalut 2024 yang berlangsung pada Ahad (19/5) di Dusun Tulak Tepen, Kecamatan Tenggarong Seberang, mendapat kunjungan spesial dari Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah. Acara yang digelar untuk kelima kalinya sejak 2019 ini berhasil menarik minat banyak peserta dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Timur, termasuk Grogot, Bontang, dan Kutai Barat.
Kepala Desa Embalut, Yahya, melaporkan bahwa minat terhadap balap ketinting terus meningkat setiap tahunnya. “Ini adalah event desa tapi serasa event se-Kaltim,” ujarnya. Yahya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan tersebut, termasuk beberapa merk mesin bermotor ternama serta perusahaan-perusahaan di sekitar Embalut.
Bupati Edi Damansyah mengapresiasi komunitas pecinta olahraga balap ketinting dan menyatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memelihara eksistensi olahraga tersebut dan mempererat silaturahmi para pehobinya. “Semoga kegiatan ini dapat memelihara eksistensi olahraga balap ketinting dan mempererat silaturahmi para pehobinya,” harapnya.
Selain itu, Edi juga mengapresiasi kebersamaan dan gotong royong antara desa, panitia, dan sponsor yang membuat acara ini bisa terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk dukungan, Edi menambahkan hadiah sebesar Rp 10 juta, yang disambut meriah oleh hadirin.
Bupati juga berpesan agar semua peserta dan penonton menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban selama acara berlangsung untuk menghindari insiden. “Olahraga ini dicintai masyarakat, jadi harus dijaga dengan baik agar tetap aman,” pesannya.
Acara ini resmi dibuka oleh Bupati Edi Damansyah dengan mengangkat bendera start untuk kelas 500cc, dan sebelumnya beliau juga menyerahkan hadiah untuk kelas 200cc yang telah berlangsung pada Sabtu (18/5). (adv)
Foto : talkshow yang diselenggarakan oleh Harum Center di Hotel Aston Samarinda pada Sabtu malam (18/5/2024). Acara ini menghadirkan sebanyak 40 organisasi pemuda dan mahasiswa dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Dan Anggota DPR RI H Rudi Mas'ud sebagai Narasumber Utama.
SAMARINDA – Generasi muda memiliki peran krusial dalam mewujudkan visi pembangunan dan kemajuan daerah. Hal ini menjadi sorotan utama dalam talkshow yang diselenggarakan oleh Harum Center di Hotel Aston Samarinda pada Sabtu malam (18/5/2024). Acara ini menghadirkan sebanyak 40 organisasi pemuda dan mahasiswa dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Harum Center, sebuah yayasan yang didirikan oleh H Rudy Mas’ud dan Sarifah Suraidah, Harum adalah nama panggilan akrab H Rudi Mas’ud yang disingkat, kali ini Harum Center berupaya memberikan ruang bagi pemuda untuk berperan aktif dalam proses pembangunan. Dengan tema “Tantangan Pemuda Masa Kini dan Masa Depan”, talkshow ini menghadirkan Harum, yang saat ini masih menjabat Anggota DPR RI, selaku narasumber utama.
Dalam pembukaannya, Harum, menekankan pentingnya memahami perbedaan perspektif antara generasi tua dan muda. Ia mengungkapkan bahwa generasi tua cenderung berbicara tentang masa lalu, sedangkan pemuda lebih fokus pada masa kini dan masa depan. Perbedaan ini, menurutnya, dapat memengaruhi visi misi pembangunan.
“Kalau orang tua ceritanya tentang masa lalunya, jadi dulu, waktu saya masih muda. Sedangkan pemuda bercerita tentang masa kini dan masa depan,” ujarnya.
Harum juga menyoroti relevansi tema talkshow dengan situasi Kaltim yang akan menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi pemuda akan semakin besar, terutama dengan datangnya penduduk dari berbagai wilayah Indonesia ke Kaltim.
“Hal pertama yang harus dilakukan Kaltim untuk menjawab tantangan itu adalah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas,” jelas Harum. Ia juga menekankan pentingnya memiliki mental yang berskala nasional dan global untuk bersaing di era modern.
Harum mengajak para pemuda untuk memiliki mimpi besar sebagai dasar visi misi mereka. “Orang-orang sukses berbicara tentang mimpinya. Jadi bermimpilah, kejar, dan gapai mimpi itu,” tambahnya.
Tommy Pusriadi, perwakilan dari Harum Center, menjelaskan bahwa acara ini diadakan atas inisiatif para pemuda yang ingin berdialog langsung dengan Harum mengenai tantangan Kaltim di masa depan. “Kita ingin memberikan ruang bagi pemuda untuk berdiskusi langsung dengan Bapak Harum mengenai berbagai tantangan yang dihadapi Kaltim ke depannya,” paparnya.
Kehadiran IKN di Kaltim diharapkan dapat membuka pikiran para pemuda yang hadir dalam kegiatan ini, sehingga mereka bisa memanfaatkan peluang untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah. “Harapan kita adalah para pemuda dapat lebih terbuka pikirannya dan siap bersaing di Tanah Borneo,” tegas Tommy.
Talkshow ini berhasil menarik minat banyak peserta dan berjalan dengan sukses. Acara ini membuktikan bahwa generasi muda Kaltim siap menghadapi tantangan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah menuju masa depan yang lebih baik.
Adapun 39 organisasi pemuda dan mahasiswa yang hadir + 1 berhalangan, antara lain:
1. DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kaltim.
2. PW Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kaltim.
3. PW Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).
4. DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kaltim.
5. PW Gerakan Pemuda Ansor Kaltim.
6. DPD Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (PERADAH) Kaltim.
7. DPD Pemuda Katolik Kaltim.
8. Pemuda Konghucu (PAKIN) Kaltim.
9. Gerakan Makasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
10. BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kaltim-Tara.
11. PW Pelajar Islam Indonesia (PII) Kaltim.
12. PW Nasyiatul Aisyah (NA) Kaltim.
13. Ikatan Pelajar Putri Nahdatul Ulama (IPPNU) Kaltim.
14. BEM UMKT.
15. BEM Uinisi Samarinda.
16. BEM Unmul Samarinda.
17. BEM Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag).
18. BEM Polnes.
19. BEM Widiagama Samarinda
20. PKC. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesi (PMII) Kaltim-Tara.
21. PW. Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam (KAMMI) Kaltim-Tara.
22. Forum Komunikasi Pemuda Kalimatan (FKPK) Timur.
23. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
24. Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kaltim.
25. Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Kaltim.
26. DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim.
27. Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Kaltim.
28. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kaltim.
29. Sahabat Hati Pelita Bunda Kaltim.
30. Pemuda Relawan Fardhu Kifayah (PRFK) Kaltim.
31. Forum Pemuda Pelopor (FPP).
32. Borneo Youth Enterpreneur Kaltim.
33. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kaltim.
34. Indonesia Youth Diplomacy LC Kaltim.
35. Pemuda Hidayatullah (PH) Kaltim.
36. Pemuda Lintas Agama (PELITA) Kaltim.
37. Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).
38. Jaringan Santri NU (JASNU).
39. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kaltim.
40. Alumni Kapal Pemuda Nusantara (berhalangan hadir). (han)
TENGGARONG – Riuh Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP), pada Rabu, 15 Mei 2024, sampai ke Kutai Kartanegara. Dalam RDP yang membahas Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024, turut disetujui dua Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satu poin yang disorot dalam draft PKPU tersebut adalah status wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah di tengah periode, misal karena persoalan hukum. Disebutkan jika wakil kepala daerah tersebut maju dan menjalankan tugas sebagai kepala daerah, maka dianggap telah menjabat sebagai kepala daerah atau bupati.
“Jadi, misalkan ada pasangan kepala daerah, kepala daerahnya katakanlah terkena masalah hukum, kemudian setelah statusnya sebagai terdakwa itu dinonaktifkan atau diberhentikan sementara,” ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ar, dalam RDP tersebut. “Maka kemudian yang menjalankan tugas-tugas sebagai kepala daerah adalah wakil kepala daerah tersebut sebagai, apa istilahnya, pejabat sementara atau pelaksana tugas,” lanjutnya, “maka begitu wakil kepala daerah itu menjalankan tugas sebagai bupati, itu sudah masuk hitungan, bahwa yang bersangkutan pernah menduduki jabatan sebagai bupati atau kepala daerah.”
Pernyataan Hasyim itu pun menjadi relevan dengan situasi di Kutai Kartanegara saat ini. Bupati Kukar 2021-2026, Edi Damansyah, pada periode sebelumnya, 2016-2021, sebagai wakil bupati, menggantikan bupati Rita Widyasari yang tersandung dalam pusaran hukum. Edi, yang saat itu wakil bupati, ditugaskan menjabat Pelaksana Tugas Bupati Bupati Kukar pada 9 April 2018 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Penugasan Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017. Edi kemudian menjadi bupati definitif pada 14 Februari 2019 sampai 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019.
Pernyataan Ketua KPU RI itu pun memicu asumsi liar yang menyebut kepemimpinan Edi pada 2016-2021 telah terhitung sebagai satu periode. Padahal, bila dalam kacamata hukum, durasi Edi sebagai bupati definitif belum memenuhi kriteria untuk terhitung dalam satu periode. Di samping, PKPU yang menjadi dasar pelaksanaan pilkada mendatang juga masih berupa draft. Sehingga masih terlalu dini untuk memvonis apapun terkait situasi politik di Kutai Kartanegara saat ini.
Ketua Bapilu DPC PDI P Kukar Junaidi saat menemui awak media.
Menanggapai dinamika tersebut, Wakil Ketua PDI Perjuangan Kutai Kartanegara Bidang Politik, Aulia Rahman, menyebut bahwa PKPU menganai Pilkada 2024 masih berupa draft. Bagaimana kriteria kepala daerah dihitung telah menjabat satu periode juga masih belum jelas untuk pilkada mendatang. Namun menurut peraturan berlaku, seseorang telah dianggap menjabat kepala daerah dalam satu periode adalah ketika ia telah menjabat setelam dua setengah tahun. “Nah, apakah dalam PKPU tersebut durasi dua setengah tahun turut dihitung ketika masih Plt (pelaksana tugas), juga masih belum final,” terang Rahman, Sabtu, 18 Mei 2024.
Dari internal PDI Perjuangan sendiri, Edi Damansyah hampir pasti kembali diusung sebagai calon bupati Kukar pada Pilkada 2024 mendatang. Yang mana ini tak lepas dari prestasi Edi yang mengantar partai berlambang moncong banteng tersebut, meraih 16 kursi di DPRD Kukar pada Pemilu 2024 dan menjadi yang paling dominan. “Selain itu, prestasi Beliau sebagai bupati juga sangat luar biasa. Dan belum ada figur sekuat Edi Damansyah di Kukar saat ini,” lanjutnya.
Karenanya, lanjut Aulia Rahman, sebagaimana diskusinya dengan Edi Damansyah, ketua DPC PDI Perjuangan tersebut tak ambil pusing akan isu yang beredar. Edi menegaskan komitmen dan fokusnya bekerja untuk masyarakat. “Edi Damansyah ingin terus membantu rakyat, karena dia sangat mencintai rakyat. Sementara, kekuasan adalah alat politik untuk menyejahterakan rakyat,” tuturnya.
PDI Perjuangan Kukar pun optimistis bisa kembali mengusung Edi sebagai incumbent pada Pilkada Kukar mendatang. Karena mengacu Undang-Undang Kepala Daerah, Edi baru terhitung sebagai bupati satu periode. “Plt tak dihitung sebagai kepala daerah definitif. Karena saat itu jebatan utama Edi Damansyah adalah wakil bupati. Slip gajinya juga masih wakil bupati,” urainya.
Sementara, Ketua BP-Pemilu DPC PDIP Kukar, Junaidi, menyebut jika PDI Perjuangan Kukar tidak terganggu dengan PKPU tersebut karena belum final. Bahkan saat final, PDIP Kukar masih mempunyai upaya hukum lainnya yang berlandaskan pada Undang-undang Kepala Daerah.
Ditegaskannya, PDIP Kukar enggan berpolemik dengan sesuatu yang belum jelas terjadi atau berdebat soal aturan. Sebab, aturan berada di ranah peradilan, kemudian semua berhak memiliki asumsi masing-masing. “Kami pun punya asumsi. Kalau mengacu pada UU Kepala Daerah, Edi Damansyah masih bisa maju di Pilkada 2024,” ucapnya.
Hitung-hitungan periode kepemimpinan Edi Damansyah sebenarnya telah tertuang jelas dalam Simposium yang bertajuk “Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024” yang digelar Agustus 2023 lalu di Tenggarong Seberang. Hadirkan dalam simposium tersebut, para pakar akademikus hukum seperti Prof. dr. Aswanto, Prof. Dr. Hamzah, dr. Hamdan Zoelva (Virtual), Dr. Heru Widodo yang dimoderati Dr Herdiansyah Hamzah (Bung Castro) serta Rektor Universitas Hasanuddin-Makassar Prof. dr Ir Jamaluddin Jumpa.
Simposium itupun memperjelas lagi alasan MK menolak permohonan Edi Damansyah yang meminta MK memberikan penafsiran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 10/2016 yang belum jelas menerangkan pembatasan masa jabatan kepala daerah: apakah hanya berlaku untuk pejabat definitif atau juga pejabat sementara seperti pelaksana tugas? Kala itu, MK menolak permohonan Edi Damansyah dengan alasan berpegang pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Dalam perkara Nomor 22/PUU-VII/2009, H. Nurdin Basirun, S.Sos, Bupati Karimun, memohon agar masa jabatan sembilan bulannya tidak dihitung sebagai satu periode penuh, yang kemudian dikabulkan oleh MK. Ada juga Drs. Gabriel Manek, M.Si., Bupati Timor Tengah Utara, yang dipastikan belum menjabat satu periode pada kepeimpinan sebelumnya, lantaran belum mencapai dua setengah tahun. MK tidak mempersoalkan masa menjabat Manek sebagai Pelaksana Tugas Bupati dari 10 Desember 2004 sampai 11 Januari 2005, dan hanya menghitung masa menjabat sebagai Bupati definitif.
Sementara, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 67/PUU-XVIII/2020 menolak permohonan Mohammad Kilat Warta Bone yang mempersoalkan masa menjabat Hamim Pou sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bone Bolango. Pemohon berargumen bahwa masa menjabat sementara harus dihitung dalam periodisasi jabatan kepala daerah karena pengangkatan Hamim Pou sebagai Bupati definitif telah mengakibatkan masa menjabatnya tidak mencukupi batas minimal 2 setengah tahun. MK menegaskan bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung sebagai satu kali masa jabatan penuh, berdasarkan Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009. Dengan demikian, permohonan untuk menghitung masa menjabat sementara sebagai bagian dari periodisasi jabatan ditolak, dan frasa dalam UU 10/2016 tentang masa menjabat kepala daerah tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
Lantas, apa artinya dua putusan tersebut untuk kasus Edi Damansyah? Dalam putusan terdahulu, MK membentuk norma baru terkait batas masa menjabat untuk dapat dihitung satu periode, yakni 2 setengah tahun atau lebih. Norma tersebut bersumber dari Pemohon dan Pihak Terkait yang secara keseluruhan mempersoalkan masa menjabat sebagai “Pejabat Definitif”.
Dalam putusannya untuk permohonan Edi, MK tidak menyatakan adanya perbedaan antara masa jabatan “Definitif” dan “Penjabat Sementara”. Ini adalah titik di mana jalan Edi Damansyah dan putusan MK berpotongan. Edi Damansyah di periode sebelumnya menjabat “Pelaksana Tugas”, bukan “Penjabat Sementara”. Dua terminologi ini, meskipun sering dianggap sama, secara teori memiliki perbedaan yang signifikan. Seorang “Pejabat Sementara” diangkat ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sedang cuti kampanye. Sementara itu, “Pelaksana Tugas” adalah Wakil Bupati yang mengisi posisi Bupati ketika sang Bupati Definitif berhalangan sementara.
Dalam eksaminasi Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023, Prof. Dr, Aswanto, S.H., M.Si., D.FM., mengemukakan bahwa berdasarkan Peraturan Perundangundangan maupun dalam praktik, “Pelaksana Tugas Bupati” tidaklah melalui Pelantikan. Berbeda dengan Pejabat Bupati Definitif yang harus melalui Pelantikan oleh Gubernur. Mengacu Pasal 38 PP Nomor 1/2005 sebagaimana dikutip Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009, cara menghitung periodisasi menjabat bagi Pejabat Kepala Daerah dihitung dari sejak tanggal pelantikan. “Konsekuensinya, bagaimana cara membatasi masa menjabat Pelaksana Tugas Bupati kalau tidak pernah dilantik,” terang Aswanto yang mantan hakim MK.
Edi Damansyah menjabat Pelaksana Tugas Bupati Bupati Kukar pada 9 April 2018 sampai 13 Februari 2019 berdasar Surat Penugasan Nomor 131/13/B.PPOD.III/2017 dengan penghitungan mulai berlakunya jabatan tersebut sejak tanggal ditetapkan, bukan tanggal pelantikan. Berbeda halnya dengan pengangkatan Edi sebagai Bupati Definitif pada 14 Februari 2019 sampai 13 Februari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 131.64-254/2019, yang mana menegaskan mulai berlangsungnya status Pejabat Bupati definitif sejak tanggal pelantikan. Edi menjabat Pelaksana Tugas Bupati Kukar 2016-2021 selama 10 bulan 3 hari, dan menjadi bupati definitif selama 2 tahun 9 hari, membuatnya belum terhitung sebagai bupati satu periode pada kepemimpinan 2016-2021.
“Status Edi Damansyah sebagai ‘Pelaksana Tugas’ (melaksanakan wewenang Bupati definitif) yang berhalangan, tidak dapat disamakan keadaan hukumnya dengan ‘Pejabat Definitif’,” terang Dr. Margarito Kamis, S.H., M.H. sebagai salah satu eksaminator atas putusan MK tersebut.
Ketua MK periode 2013-2015, Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. yang menjadi eksaminator keempat, menolak anggapan Edi Damansyah dihitung masa menjabatnya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Kutai Kartanegara, baik secara terpisah maupun digabung dengan masanya menjabat sebagai Bupati Definitif. Sebab, dalam teori ketatanegaraan, jabatan Bupati merupakan jabatan tunggal, bukan jabatan majemuk. Tidak mungkin dalam suatu jabatan Bupati, terdapat dua Pejabat Bupati. Maka, “Pelaksana Tugas” dinamakan pejabat yang menduduki jabatan Bupati secara sementara.
“Berdasarkan UU No. 30/2014 dan UU No. 23/2014, tugas dan kewenangan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati sifatnya terbatas. Tidak dapat mengambil atau membuat keputusan yang sifatnya strategis. Sehingga dengan tugas dan kewenangan yang serba terbatas tersebut tentulah tidak dapat disamakan dengan Pejabat Bupati yang definitif,” terang Hamdan Zoelva.
Sementara, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP, mengemukakan bahwa Putusan MK Nomor 2/PUU-XXI/2023 dapat diberikan pemaknaan sebagai cara penghitungan periodisasi menjabat Kepala Daerah menggabung antara masa menjabat sebagai Pejabat sementara dengan Pejabat definitif. Sebab, rujukan MK dalam Putusan tersebut adalah Putusan MK Nomor 22/PUU-VII/2009 yang di dalamnya tidak ada fakta hukum yang mempersoalkan pembatasan atas masa menjabat sebagai Pelaksana Tugas.
“Oleh karena itu, seharusnya Edi Damansyah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara untuk Pilkada berikutnya,” tegas Hamzah Halim.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XXI/2023 dan kajian para pakar hukum menegaskan bahwa Edi Damansyah belum menjabat sebagai bupati definitif selama satu periode penuh pada kepemimpinan 2016-2021. Statusnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) tidak dapat disamakan dengan bupati definitif, baik dalam hal pengangkatan, pelantikan, maupun kewenangan. Oleh karena itu, Edi Damansyah memenuhi syarat untuk kembali maju sebagai calon bupati Kutai Kartanegara pada Pilkada 2024. (KN)
TANJUNG REDEB – Perusahaan Daerah (Perusda) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, untuk dapat meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia menyebut, di Berau ada beberapa Perusda yang saat ini sedang beroperasi, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Batiwakkal dan Perusda Bhakti Praja.
Dirinya mengatakan, pihaknya di DPRD Berau ingin melihat target dan perencanaan bisnis dari masing-masing Perusda dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan agar saat mengajukan penambahan anggaran, ada kejelasan rencana di masa depan.
“Tahun lalu, kita sempat berdebat soal target PAD dari PDAM sebesar Rp 1,8 miliar per tahun. Kemudian mereka meminta untuk diturunkan menjadi Rp 300 juta, dinegosiasi kembali menjadi Rp 600 juta. Pada akhirnya, dari DPRD Berau meminta tetap dengan nilai yang sama sebesar Rp 1,8 miliar,” ucapnya.
Selain PDAM Batiwakkal, DPRD Berau juga menaruh perhatian lebih kepada Perusda Bhakti Praja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 2 miliar sebagai modal awal.
“Setelah itu, Komisi II DPRD Berau akan memanggil pihak Perusda Bhakti Praja untuk melihat sejauh mana perkembangan bisnis yang dilakukan oleh mereka,” ungkapnya.
Sakirman menyampaikan DPRD Berau akan mendorong berbagai Perusda di Kabupaten Berau sebagai alternatif untuk meningkatkan PAD Berau selain dari Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat.
“Jika hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, seperti dari sektor pertambangan saja, ke depan aktivitas pertambangan di Kabupaten Berau akan semakin besar. Menjadi tugas bersama untuk penanganan pasca tambangnya jika itu terjadi,” jelasnya.
Untuk itu, menurutnya harus ada alternatif lain dengan menyiapkan Perusda yang ada untuk menyongsong peningkatan PAD Berau dari berbagai sektor, terutama untuk Perusda Bhakti Praja.
Perusda Bhakti Praja bisa melakukan kegiatan di semua jenis usaha. Untuk itu, diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dalam meningkatkan bisnis sebagai alternatif dari PAD Berau.
“Jika sudah berjalan dengan lancar, bisa jadi Perusda Bhakti Praja akan membuat anak perusahaan yang berfokus pada satu sektor sehingga dapat lebih fokus meningkatkan potensi bisnis untuk PAD Berau,” harapnya. (ADV/KN)
TANJUNG REDEB – Kebutuhan pangan di Berau masih bergantung pada impor dari luar daerah. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena kabupaten dengan julukan Bumi Batiwakkal ini memiliki sektor pertanian yang harus dikembangkan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung, mengaku selama ini produk hasil pertanian masih banyak didatangkan dari luar daerah, seperti beras, sayur, dan buah-buahan dari Pulau Jawa maupun Sulawesi.
“Bagaimana cara menekannya, yaitu meningkatkan sektor pertanian kita. Makanya perlu evaluasi, apa saja kendala selama ini dan itu harus dituntaskan,” katanya.
Selama ini, kata dia, para petani kerap mengeluhkan masalah pupuk, alsintan, dan sebagainya. Bahkan, bantuan yang kurang diperhatikan menyebabkan banyak petani meninggalkan sektor pertanian dan memilih sektor lain, terutama pertambangan dan perkebunan sawit.
“Kalau masyarakat tidak dibantu, jelas mereka bisa alih fungsikan lahannya. Ini tentu harus diperhatikan secara serius dan OPD terkait harus cepat tanggap dalam menyikapi masalah ini,” terangnya.
Diakuinya, lahan persawahan di Berau cukup luas dan kualitas padi yang dihasilkan tidak kalah dibanding beras dari luar daerah.
Menurutnya, sangat disayangkan potensi ini dibiarkan begitu saja dan lahan pertanian, seperti sawah, beralih fungsi menjadi perkebunan sawit atau konsesi pertambangan batu bara.
“Nah ini yang perlu diperhatikan. Saya minta instansi terkait dapat segera turun tangan menanggapi ini karena sektor pertanian ini juga merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat,” tutupnya. (ADV/KN)
TANJUNG REDEB – Kabar adanya dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu destinasi wisata yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan menjadi perhatian jajaran legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo, menegaskan agar dugaan pungli tersebut dapat dicegah terjadi kembali di tempat wisata lainnya.
“Ini perlu diperhatikan, karena Berau memiliki banyak destinasi wisata. Jangan sampai ini menjadi pengalaman negatif bagi wisatawan kita,” katanya.
Lanjut Falen, sebenarnya ada beberapa cara efektif yang bisa diterapkan guna mencegah pungli di tempat-tempat wisata. Seperti membangkitkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di setiap tempat wisata.
“Dengan membuat konsep tempat kuliner atau sebagainya, ini membuka peluang bagi masyarakat mendapat keuntungan tanpa harus melakukan pungli,” tuturnya.
Dirinya berharap, pemerintah mampu membangun komunikasi dan menjembatani masyarakat dalam membuka peluang bisnis tanpa harus memanfaatkan sektor wisata dengan cara kurang baik.
“Harus ada edukasi dan arahan dari pemerintah daerah juga, jadi masyarakat bisa mendapat keuntungan tanpa harus melakukan pungli di tempat wisata,” pungkasnya.(ADV/KN)
TANJUNG REDEB – Program 1.000 titik WiFi gratis yang sudah dituntaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mendapat sorotan dari Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Dia menilai, penempatan WiFi gratis tersebut tidak tepat sasaran karena tidak memprioritaskan penanganan di wilayah-wilayah blankspot terlebih dahulu.
“Wilayah kita masih ada yang blankspot, WiFi gratis yang digenjot pemerintah daerah kita ini kurang ampuh,” tegasnya.
Menurut politikus NasDem ini, program WiFi gratis hanya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau saja. Terlebih setiap tahun Pemkab Berau harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk pembiayaan internet tersebut.
“Asalnya dari APBD kita. Sementara uangnya dari masyarakat juga. Artinya ini sudah salah,” paparnya.
Dirinya menyebut, pemerintah daerah sebaiknya mengucurkan dana lebih untuk membangun infrastruktur jaringan yang lebih baik guna memecahkan masalah keterbatasan internet.
Dengan membuat Base Transceiver Station (BTS) di wilayah blankspot, akan jauh lebih efektif ketimbang program 1.000 titik WiFi gratis.
“Seharusnya, hanya dengan dana kurang lebih sebesar Rp 60 miliar, sudah bisa membangun empat tower dalam jangka waktu setahun. Dan itu lebih tepat mengentaskan wilayah blankspot,” imbuhnya.
Madri menjelaskan, performa WiFi tidak akan sesuai ketika berhadapan dengan blankspot di sejumlah wilayah di Kabupaten Berau.
“Jadi tidak ada pembiayaan besar di masa depan jika kita bisa membangun sendiri towernya. Itu yang dibutuhkan masyarakat,” tuturnya.
Menurutnya, pembangunan tower ini juga tidak akan memakan biaya dalam jangka panjang. Berbeda dengan program WiFi gratis yang akan membebani APBD Berau terus menerus. “Pasti akan terbebani, apa bisa mencapai Rp 30 miliar lebih kan,” ujarnya.
Madri berharap, pemerintah daerah bisa menyusun program yang tepat untuk mengentaskan kawasan yang masih blankspot di Kabupaten Berau. Mengingat digitalisasi saat ini sudah sangat diperlukan.
Apalagi Berau merupakan kawasan wisata yang menarik dan membutuhkan jaringan yang cepat untuk berselancar di media sosial.
“Banyak keuntungan dengan dukungan jaringan internet ini. Tidak hanya wisatawan, sektor-sektor lainnya juga membutuhkan internet ini,” pungkasnya. (ADV/KN)
TANJUNG REDEB – Wisata Air Panas Asin Pamapak Bapinang menjadi salah satu destinasi andalan di Bumi Batiwakkal yang kini memiliki wajah baru setelah dilakukan perombakan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman, memberikan apresiasi terhadap destinasi andalan Pemkab Berau tersebut. Menurutnya, wajah baru destinasi wisata itu memiliki potensi besar untuk menarik minat para wisatawan.
Hal itu juga membuka peluang besar bagi para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berau untuk menjual produk khas Berau bagi wisatawan.
“Selain mendatangkan para wisatawan, pemandian air panas Pamapak juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mengais rezeki,” katanya.
Meski demikian, dia mengimbau pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau untuk menata kawasan tersebut, khususnya bagi UMKM agar lebih tertata rapi.
Sebab, kata dia, penataan kawasan pariwisata sangat berpengaruh terhadap estetika, sehingga wisatawan memiliki kesan yang baik saat berkunjung nantinya.
“Tidak boleh ditempatkan secara acak. Sediakan tempat bagi UMKM untuk menjual produknya masing-masing agar tetap terjaga kebersihan,” tuturnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap wisata Air Panas Asin Pamapak Bapinang memiliki dampak positif bagi Kabupaten Berau maupun masyarakat sekitar kawasan tersebut.
“Jika banyak yang berkunjung, tentunya retribusi yang dihasilkan pun juga besar dan ini sangat berdampak baik bagi daerah kita. Begitu juga para pemilik usaha mendapat berkah dari tempat itu,” tandasnya. (ADV/KN)
