Catatan Rizal Effendi

BANYAK yang memuji Universitas Mulia (UM) Balikpapan. Sangat kreatif menebarkan misi mulia. Ini berkaitan dengan acara silaturahmi dan diskusi warga kota yang digelar di Ballroom Cheng Ho, Kampus UM di Jl ZA Maulani 9, Damai Bahagia, Jumat (17/5) lalu.

Temanya memang menarik. “Sinerji dan Peran Masyarakat Membangun Kota Balikpapan yang Bersih, Indah, Aman dan Nyaman (BERIMAN).” Ketika diskusi berlangsung, ada beberapa hal yang menjadi sorotan peserta. Soal krisis air bersih, kemacetan, antrean BBM, IKN dan pemilihan wali kota (Pilwali) Balikpapan, yang tinggal beberapa bulan lagi.

Dari 250-an peserta yang hadir, saya lihat ada 3 bakal calon yang sempat datang. Yaitu drg Sukri Wahid, Ketua Nasdem Balikpapan H Ahmad Basir (HAB) dan Bagus Susetyo, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Gerindra.  Datang juga dr Abdul Hakim, yang pernah mengikuti Pilwali Balikpapan tahun 2011 berpasangan dengan istrinya, Hj Wahidah.

Sayang dari 45 calon terpilih anggota DPRD Balikpapan, tak seorang   pun yang muncul. Padahal ada beberapa hal penting terkuak dalam diskusi, yang menjadi tugas dan masukan bagi anggota Dewan ke depan.

Sahibul hajat, Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga Dr Agung Sakti Pribadi, SH, MH yang membawahkan UM sudah ngeser undangan lewat media sosial ke mana-mana. Sejumlah Ketua RT dan LPM berkenan hadir. Termasuk Ketua DPD Asosiasi LPM Balikpapan, Damanhuri. Karena UM juga me-launching SMART RT dan Biro Bantuan Hukum (BBH) Balikpapan.

SMART RT itu adalah aplikasi yang bisa mengomunikasikan pengaduan atau keluhan warga terutama kepada Pemerintah Kota (Pemkot) melalui ketua RT. Tapi wakil dari Polsek juga berharap bisa terhubung terutama untuk mengakomodir pertanyaan, permohonan atau keluhan warga terkait masalah kamtibmas.

“Semua bisa diakomodir. Command Center-nya ada di kampus UM,” kata Ir Riovan Styx Roring, S.Kom, M.Kom, dosen UM yang mengawal program tersebut. “SMART RT menjadi solusi bagi Ketua RT untuk menampung keluhan warganya berikut mencari jawabannya,” kata Wakil Rektor UM Yusuf Wibisono, SE, MTI.

1 dari 4

Para ketua RT yang hadir menyambut baik gagasan Universitas Mulia meluncurkan SMART RT. Karena mereka bisa menampung dan berkomunikasi berbagai keluhan dan saran warga. Sementara Universitas Mulia bisa meneruskan dan mencari jawabnya dari berbagai instansi terkait.

Sementara kehadiran BBH Balikpapan didukung sejumlah lawyer muda dan enerjik. Direkturnya langsung Dr Agung Sakti dan Mestiko sebagai wakil. Sedang Prof Deni Setya Bagus Yuherawan, ahli hukum dari Universitas Trunojoyo, yang juga jadi pembicara dalam diskusi berkenan menjadi ketua Dewan Pembina.

“BBH Balikpapan bisa berfungsi seperti LBH Jakarta, yang bisa membantu, mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat yang memerlukan bantuan hukum,” kata Prof Deni bersemangat.

Saya diminta menjadi moderator dalam diskusi BERIMAN. “Seharusnya Pak Rizal sebagai mantan wali kota yang menjadi pembicara utama, karena mengalami langsung,” kata Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan (STIEPAN), Prof Dr Suhartono, mantan komisaris utama Bankaltimtara, yang menjadi salah satu pembicara.

Di forum itu, Suhartono mengungkapkan, meski pertumbuhan ekonomi di Balikpapan cukup bagus,   masih terdapat penduduk miskin pada tahun 2023 sebesar 2,46 persen atau sebanyak 14 ribu orang. Tingkat pengangguran terbukanya 6,9 persen di atas Kaltim yang tercatat 6,77.

Dari aspek kepemilikan rumah, Balikpapan baru mencapai angka 65,36 persen. Itu angka paling rendah dibanding 9 kabupaten/kota se-Kaltim. Yang lain rata-rata sudah di atas 70 sampai 80 persen, kecuali Samarinda tercatat 67,54 persen.

“Ini semua harus menjadi perhatian kita semua, agar Balikpapan benar-benar menjadi kota BERIMAN dan siap menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Suhartono.

Rektor Uniba Dr Isradi Zainal punya usul baru soal BERIMAN. “Supaya lebih aktif, sebaiknya konsep BERIMAN kita tambah BERAMAL,” katanya serius. Balikpapan juga harus menjadi kota cerdas (smart city), seperti juga yang bakal diwujudkan di IKN.

Dia juga melihat kehadiran IKN di satu pihak menjadi berkah yang memacu pertumbuhan ekonomi di Balikpapan, tapi di sisi lain juga ada hal yang harus diantisipasi seperti masalah ketersediaan air bersih, BBM, kemacetan lalu lintas dan berbagai hal lainnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof Juajir Sumardi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Dia juga menyinggung soal kepemilikan dan masalah pertanahan di IKN dari aspek hukum. “Masyarakat harus memahami hal ini,” jelasnya.

Prof Juajir adalah saksi ahli yang didatangkan Peradi, ADRI, Forsiladi dan APTISI Balikpapan dalam gugatan citizen law suit berkaitan dengan kekosongan jabatan wakil wali kota Balikpapan. Dia melihat kekosongan jabatan wawali itu mengarah kepada pelanggaran peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ada pernyataan seorang ketua RT yang menarik dalam forum diskusi berkaitan dengan Pilwali Balikpapan. “Kita akan pilih wali kota yang bisa memecahkan masalah air, kemacetan, antrean BBM dan gas 3 kg serta sekolah,” ucapnya lepas.

Usul ini hampir sama dengan WA yang dikirim ketua RT kepada saya. Dia menyinggung soal air bersih, penanganan banjir, pembangunan SPBU di luar kota agar tidak macet, perlunya jalan layang di persimpangan Muara Rapak sampai pembangunan gedung SMA/SMK yang linear dengan kelulusan SMP.

Menindaklanjuti masalah kelangkaan air bersih, Universitas Mulia segera menggelar diskusi dengan tema khusus mengatasi keterbatasan air bersih di Balikpapan. “Setelah World Water Forum 2024  yang berlangsung saat ini di Bali, kita akan tindaklanjuti dengan Balikpapan Water Forum,” kata Dr Agung Sakti.

Sampai tahun kemarin, Kota Balikpapan masih mampu mempertahankan predikat kota bersih dengan meraih Adipura Kencana. Akan tetapi kota ini dikalahkan Samarinda sebagai Kota Layak Huni (the most livable city). Dulu tahun 2017, Balikpapan masuk tiga besar. Tapi hasil terakhir survei Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia tahun 2022, Samarinda yang masuk 10 besar. Justru Balikpapan terlempar jauh.  “Memang yang menjadi tantangan sekarang, Balikpapan kehilangan kenyamanan,” kata seorang peserta. (*)

SAMARINDA – Nidya Listiyono, Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, kembali mengadakan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Soswasbang) dengan fokus pada pembentukan karakter bagi generasi zilenial (GenZ).

Dalam acara yang berlangsung pada Sabtu (18/5/2024) di Caffe yang terletak di jalan kusuma RT 19 Samarinda Ulu ini, Nidya menegaskan bahwa karakter yang baik harus dibangun melalui pemahaman nilai-nilai luhur bangsa. “Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan budi pekerti yang mulia,” ujarnya.

Sebagai politikus Partai Golkar, Nidya menyampaikan bahwa kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan di beberapa SMP dan SMA. “Kami ingin memperkuat dan menumbuhkan rasa kebangsaan, nasionalisme, serta cinta tanah air,” tambahnya.

Kali ini, Soswasbang diikuti oleh puluhan mahasiswa dari Universitas Mulawarman yang diundang untuk memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai kebangsaan. Nidya menekankan pentingnya karakter yang berlandaskan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Nidya juga menyoroti pentingnya peran aktif generasi muda dalam menjaga diri dari pengaruh negatif. “Hari ini, perjuangan kita bukan lagi dengan bambu runcing, tetapi dengan bagaimana kita berperan aktif menjaga diri dari hal-hal negatif,” tegasnya.

Selain itu, Nidya menekankan bahwa etika dan sopan santun harus dijaga oleh semua generasi, mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Dengan sosialisasi ini, Nidya berharap generasi muda di Samarinda dapat menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi generasi yang berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman. ini, Nidya berharap generasi muda Samarinda dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi generasi yang berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan zaman. (han)

Penulis : Hanafi
Editor :

SAMARINDA – Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengembalikan formulir Bakal Calon (Bacalon) Gubernur Kaltim ke Kantor Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kaltim di Jalan Kadrie Oning, Samarinda, pada Sabtu (18/5/2024) sore.
Ini merupakan partai kedua yang didatangi Rudy pada hari yang sama. Sebelumnya, pada siang harinya, Rudy juga mengembalikan formulir kepada DPW PKS Kaltim di Jalan M Yamin.

Di Kantor DPD Partai Gerindra, Rudy Mas’ud disambut oleh Ketua Penjaringan Partai Gerindra, Ekti Immanuel, serta Ketua DPC Partai Gerindra Samarinda, Helmy Abdullah, dan Sekretaris DPD Partai Gerindra, Seno Aji.

Ekti Immanuel menyatakan bahwa hari tersebut adalah momen bersejarah bagi Partai Gerindra. “Ini tentu hari bersejarah untuk kita karena beberapa paslon yang kita panggil dan ini pertama yang mengembalikan. Mulai tanggal 14 hingga 2022 kita melakukan penjaringan, kemudian kita melakukan pleno dan semua berkas akan kita antar ke DPP. Harapan kami, proses secara politik dari pusat sampai daerah antara Golkar dan Gerindra bisa bersatu untuk mensejahterakan masyarakat Kaltim,” ujar Ekti.

Rudy Mas’ud menekankan bahwa kunjungan ini adalah bagian dari prosedur standar yang telah ditetapkan. “Ini bukan gerak cepat ini, ini adalah SOP. Hari ini dalam rangka pengembalian formulir bakal calon gubernur di Kaltim dan Alhamdulillah kami diterima hangat oleh keluarga besar Partai Gerindra Kaltim. Mereka tidak asing karena kemarin kita bersama-sama memenangkan Pilpres untuk Kaltim dengan hasil yang hampir 70 persen,” kata Rudy.

Rudy juga menekankan pentingnya persatuan untuk membangun Kaltim. “Insyaallah kalau kita tidak bersama-sama, kita banyak yang menunggu. Jadi kita harus bersama-sama agar bisa membangun Kaltim ini, yang paling utama mensejahterakan masyarakat Kaltim di 10 kabupaten/kota di Kaltim,” tambahnya.

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa koalisi antara Golkar dan Gerindra telah diinstruksikan oleh DPP. “Kami diinstruksikan dari DPP untuk membangun koalisi. Kemarin kita sama-sama dalam satu wadah Koalisi Indonesia Maju. Maka, Gerindra salah satu kandidat yang diinginkan Partai Golkar untuk bersama-sama membangun Kaltim ke depannya.”

Rudy juga menekankan keyakinannya terhadap kader-kader terbaik yang dimiliki Partai Gerindra. “Siapapun yang diusung Partai Gerindra, kita tinggal mengikuti saja. Tapi saya yakin Partai Gerindra memiliki kader-kader terbaik yang mumpuni dan memiliki kompetisi di semua bidang, bukan hanya kapasitas tapi juga kapabilitas yang tinggi. Kita serahkan kepada Gerindra,” katanya.

Di akhir pertemuannya, Rudy berharap bahwa kolaborasi antara Golkar dan Gerindra di 10 kabupaten/kota di Kaltim dapat membawa kemenangan di Pilkada dan membangun koalisi besar untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim. “Kami mendukung sepenuhnya karena di Samarinda, Partai Golkar memiliki 8 kursi dan Gerindra 9 kursi. Jika kita bisa padupadankan, maka akan sangat baik. Persoalan kader siapa yang didorong Partai Gerindra, itu adalah kader terbaik kita di Gerindra. Siapapun orangnya tidak ada masalah,” pungkas Rudy. (han)

Penulis : Hanafi
Editor :

SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim H. Rudy Mas’ud bersama tim dari Partai Golkar Kaltim kembali melakukan safari politik.

Pada Sabtu (18/5/2024), Rudy menyerahkan formulir atas nama dirinya dalam pendaftaran bakal calon Gubernur Kaltim ke Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim.

Penyerahan berlangsung di kantor DPW PKS Kaltim, Jalan M. Yamin, pukul 14.00 WITA. Rudy diterima Ketua DPD PKS Kaltim, Dedi Kurniadi.

Dalam wawancara dengan awak media, Rudy menegaskan bahwa kunjungannya ke kantor DPW PKS Kaltim merupakan momen yang istimewa, sehingga ia memutuskan untuk datang sendiri tanpa diwakilkan.

“Makanya hari ini, di hari Sabtu, saya langsung datang sendiri bukan diwakili tim. PKS itu spesial,” ungkap Rudy.

Dalam Pilkada Kaltim 2024, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi antara Golkar dan PKS untuk memenangkan kontestasi politik dan membangun Kalimantan Timur, yang telah terpilih sebagai lokasi Ibu Kota Negara (IKN).
“Partai politik sangat menentukan arah kontestasi politik Pilkada di Kaltim. Beban Kaltim sangat berat, karena menjadi wilayah IKN,” jelas Rudy.

Sementara itu, Dedi Kurniadi mengatakan pihaknya menyambut baik kedatangan Rudy Mas’ud dan Tim Partai Golkar yang berkenan hadir ke kantor DPW PKS Kaltim.
“Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kedatangan Ketua Golkar Kaltim dan rombongan, dan kami menyambut baik kedatangan mereka,” ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa Rudy Mas’ud adalah tokoh kedua yang mengembalikan formulir pendaftaran calon Gubernur Kaltim ke PKS.

Sebelumnya, Mahyudin menjadi tokoh pertama yang melakukan hal serupa. “Sampai hari ini, ada tiga calon Gubernur yang mengembalikan formulir,” tambahnya.

Diketahui pengembalian formulir ini adalah proses yang harus dilalui sebelum kompetisi calon Gubernur dinyatakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim. Setiap calon harus mendaftar melalui partai atau secara independen. (Han)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Catatan Rizal Effendi

TANPA mengurangi penghargaan kepada warga dan relawan, petahana Isran Noor (IN) sudah memastikan menggunakan kendaraan partai pada Pilgub Kaltim 2024. Sebab, sampai batas akhir pendaftaran perseorangan, Minggu (12/5) pukul 00.00, IN tak muncul di KPU.

Sementara Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) terkesan masih “main dua kaki.” Secara resmi dia dan pasangannya Syaparudin sudah  mendaftar lewat jalur perseorangan ke KPU. Tetapi dia juga masih aktif melakukan komunikasi dengan partai. “Jalur partai masih yang utama,” katanya.

Syaparudin adalah ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Dia juga wakil ketua PWNU Kaltim. AH memilih dia karena hubungannya sangat dekat. Dia dianggap banyak memberikan pemikiran yang konstruktif untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda.

Menurut Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat,  tidak masalah ada calon yang mendaftar di dua jalur, lewat partai dan perseorangan. Tapi pada saatnya nanti harus memilih. Yaitu pada saat KPU akan menetapkan  calon perseorangan.

Relawan IN ada yang kecewa. Karena  sudah 300-an ribu surat dukungan (surduk) terkumpul. Bahkan masih terus dihimpun pada saat ini. Seharusnya IN menempuh pola AH. Untuk antisipasi jika salah satu jalur terhambat.

Mereka khawatir jalur partai tidak lancar atau tidak cukup gara-gara diborong calon lain. Tapi sumber lain menyebutkan IN hampir pasti mendapat kursi Gerindra, Demokrat, PKB dan beberapa lagi. Jumlahnya bisa mencapai lebih 18 kursi dari 7 parpol yang didekati.  “Jadi dipastikan bisa berlayar sampai waktu pendaftaran nanti, akhir Agustus,” begitu katanya.

Badai sepertinya sudah berlalu. Rapat koordinasi (Rakor) DPD Gerindra se-Kaltim, Minggu (12/5) lalu yang dipimpin langsung Andi Harun menunjukkan bahwa legitimasi AH  kembali kukuh. Bahkan dalam Rakor tersebut, 10 DPC Gerindra se-Kaltim sepakat mendukung AH kembali mencalonkan diri dalam Pilwali Samarinda.

Jika menggunakan partai, hampir pasti kursi Gerindra yang paling utama. Pada Pileg 2024, Gerindra merebut 9 kursi di DPRD Samarinda. Jadi sudah cukup memenuhi persyaratan. Apalagi kalau ada partai lain yang bersedia berkoalisi.

Salah satu lawan AH yang hampir pasti maju adalah wakilnya sekarang, Rusmadi Wongso. Mereka sudah pasti “bercerai.” Ketua IKAPAKARTI Kaltim ini akan diusung oleh partainya sendiri, PDIP. Tapi masih harus koalisi, karena kursi PDIP ada 7 dan masih kurang 2.   “Saya Rusmadi Wongso dengan kerendahan hati akan maju ke Pilwali Samarinda. Mohon doa dan dukungannya,” katanya di kantor DPC PDIP Samarinda, Jl Remaja.

Siapa pasangan Rusmadi? Belum terungkap.  Saya lihat mantan ketua Bappeda Kaltim, Zairin Zain yang menjadi lawan AH di Pilkada sebelumnya ternyata mendaftarkan diri di Golkar Samarinda. Tadinya dia lebih mengarah ke Pilbup Kukar. Sekretaris DPRD (Sekwan) Samarinda, Agus Tri Sutanto  juga akan maju sebagai bakal calon wakil wali kota.

AH juga sudah memastikan dia tidak akan terjun ke Pilgub Kaltim. Dengan demikian kursi Gerindra sebanyak 10 di DPRD Kaltim akan diperebutkan oleh IN, Mahyudin, dan Haji Rudy Mas’ud (Harum). Tiga-tiganya punya hubungan erat dengan Prabowo. Jadi siapa yang dapat? Sepertinya tinggal garis tangan. Meski ada yang bilang, IN lebih kuat posisinya.

Kalaulah Harum yang dapat, karena dia sebelumnya ketua Pemenangan Prabowo-Gibran di Kaltim, maka opsi Harum menjadi HARUS (“perkawinan politik” Haji Rudy Mas’ud-Seno Aji) sangat terbuka. Kalau tidak, sekretaris DPD Gerindra dan wakil ketua DPRD Kaltim itu bakal tersisih.

Mahyudin juga memastikan dia maju ke Pilgub Kaltim menggunakan kendaraan partai. “Sudah tak cukup waktu lagi mengumpulkan surduk jika melalui jalur perseorangan,” katanya berterus terang.

Partai mana yang bakal dinaiki wakil ketua DPD RI ini?   Sepertinya dia saat ini sangat intensif berkomunikasi dengan sejumlah partai. Ada yang bilang, salah satu yang hampir pasti adalah PAN. Partai yang dikomandani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini, pada Pileg 2024 meraih 4 kursi di DPRD Kaltim.

Masih ada kursi di partai lain, yang bisa direbut. Ada PDIP 9, PKB 6, PKS 4, Nasdem 3, Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi. Siapa yang dapat? Kita lihat situasinya, yang memang sangat dinamis. Keputusan terakhir semua ada di DPP dan tanda tangan ketua umumnya.

TIGA TAHUN JOMBLO

Selain di Samarinda, “perceraian politik” juga terjadi di Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rase juga berpisah dengan wakilnya, Hj Najirah, istri almarhum Adi Darma,  wali Kota Bontang periode 2011-2016.

Mereka berpisah di ujung jalan. Hubungan sebelumnya cukup baik. Tiba-tiba Basri Rase, yang sebelumnya kader PKB memutuskan maju lewat jalur perseorangan. Sedangkan Najirah tetap melalui partainya, PDIP.

“Saya sudah mendapat restu dari Pak Jenderal (Safaruddin). Beliau mendorong saya untuk maju sebagai bacalon wali Kota Bontang dari PDIP. Soal wakil masih dicari, yang setia dan punya partai,” katanya bersemangat.

Sementara di luar dugaan, Basri Rase bersama pasangan barunya, Chusnul Dhihin dinyatakan KPU Bontang tidak memenuhi syarat (TMS) maju lewat jalur perseorangan karena terlambat mengunggah Model B.1-KWK-Perseorangan  di Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Ya mereka terlambat memenuhi batas waktu submit di Silon,” kata Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly.

Tidak ada pilihan lain, Basri harus kembali ke jalur partai. Tapi sepertinya tidak gampang Basri kembali ke partainya, PKB. Saat dia menyatakan memilih jalur perseorangan, Basri sempat berujar: “Alamak, ketua DPC itu apa sih? Partai itu butuh figur. Jangankan PKB, Hanura saja saya tinggalkan. Partai yang saya besarkan.”

Yang tak mungkin cerai atau bertahan dengan pasangannya adalah Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM). Soalnya petahana yang satu ini, sampai sekarang belum memiliki wakil. Sekitar dua minggu lagi genap 3 tahun “hidup menjomblo” sebagai wali kota. Siapa calon wakilnya untuk Pilwali 2024? Ada beberapa nama beredar di antaranya Ketua DPRD Abdulloh dan Sekretaris Kota (Sekkot) Muhaimin.

Belakangan ada nama mantan wakil wali kota Heru Bambang juga disebut-sebut. Heru memang sering bersama-sama RM, setidaknya sebagai mentor politik.

Lawan RM sejauh ini  belum jelas. Sebagian besar sudah mendaftar di Partai Nasdem yang memiliki 7 kursi di DPRD Balikpapan dan partai lain di antaranya Gerindra 6 dan PDIP dengan 4 kursi. Di situ ada nama M Sa’bani (mantan Sekprov Kaltim), drg Sukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Ahmad Basir (Ketua Nasdem Balikpapan), Yaser Arafat (Ketua Kadin Balikpapan), Syaima Alaydrus (Putri Bupati Kota Baru) dan Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim dari Gerindra) serta Sabaruddin Panrecalle (anggota DPRD Balikpapan dari Gerindra).

Peta pertarungan Pilbup di Penajam Paser Utara (PPU) juga seru. Andi Harahap, mantan bupati PPU dari Golkar punya lawan-lawan berat. Selain ada Hamdam Pongrewa (mantan bupati terakhir) yang kabarnya akan berpasangan dengan Ahmad Basir (ketua Nasdem Balikpapan), ada pendatang baru Mudiyat Noor dari Nasdem Kaltim, yang sekarang cukup agresif sosialisasi.

Isu Pj Bupati Makmur Marbun akan maju juga terus menyeruak. “Sepertinya begitu, gaya dan aktivitasnya mengarah ke sana,” kata seorang staf Pemkab PPU. Apalagi Marbun bulan September nanti sudah memasuki masa pensiun. Ada yang bilang dia akan berpasangan dengan keluarga Bani Mas’ud. Bisa jadi Siti Aisyah Mas’ud meneruskan saudaranya, Abdul Gafur Mas’ud yang terganjal KPK.

Ada kabar tak enak bagi Bupati Kukar Edi Damansyah. Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kemendagri dan KPU, Kamis (16/5) lalu, memberi isyarat bahwa Edi sudah dihitung dua periode menjadi bupati Kukar, sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi. Periode pertama Edi memang menggantikan Rita Widyasari yang terkena kasus hukum.

Jika Edi terganjal, maka peta Pilbup Kukar makin seru. PDIP yang menang di Kukar pasti akan menyorong wakil bupati sekarang,  Rendi Solihin. Sementara ada lawan beratnya adalah Dendi Suryadi, putra Kutai mantan Danrem 091/ASN. Jenderal bintang satu ini dari hasil survei Jaringan Jurnalis Indonesia (JJI) berada di urutan teratas. Kita juga menunggu apakah Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), ketua Golkar Kukar, yang juga ketua DPRD Kaltim jadi maju ke Pilbup Kukar. Sekali ini benar-benar diuji keberanian “Raja” Mas’ud bertarung di Kota Raja. Biar mandi dicarangi etam hanya kerongo belaka. (*)

SAMARINDA – Penjabat (PJ) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, berangkat menuju Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan helikopter dari Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan pada Sabtu (18/5/2024). Di Mahulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Akmal Malik mengunjungi korban banjir di Mahulu. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memastikan pemulihan infrastruktur yang mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak banjir dapat segera terlaksana.

Data dari PLN menunjukkan bahwa di Ujoh Bilang, terdapat 3.339 pelanggan listrik dengan 1.350 di antaranya masih belum mendapat pasokan listrik. Di Datah Bilang, 540 pelanggan dari total 646 pelanggan masih mengalami pemadaman. Sementara itu, di Long Iram, 540 dari 1.300 pelanggan telah mendapatkan kembali pasokan listrik.

“Kami telah berkomunikasi dengan PLN untuk segera menyalakan listrik di Ujoh Bilang, karena jumlah pelanggan yang masih mengalami pemadaman cukup besar,” ujar Akmal Malik di Balikpapan.

Untuk kebutuhan darurat, Akmal menyatakan diperlukan listrik dengan kapasitas 1.200 kilowatt. “Saya sudah menginstruksikan BPBD dan Dinas ESDM untuk membantu memasok bahan bakar guna keperluan pembersihan pasca banjir,” tambahnya.

Selain itu, Akmal Malik menekankan pentingnya bantuan air bersih dan air minum bagi warga yang terdampak banjir. “Bantuan air bersih ini diharapkan tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan di Kaltim untuk membantu korban banjir di Mahulu,” jelas Akmal.

Akmal Malik mengatakan bahwa kebutuhan prioritas saat ini meliputi logistik, makanan, dan air bersih, karena sumur-sumur warga terendam oleh banjir. “Nah, itu kenapa saya minta bantuan-bantuan air minum menjadi prioritas. Kebutuhan yang diperlukan adalah logistik, makanan, dan air bersih,” katanya.

Akmal juga menyampaikan bahwa debit air sungai di Long Apari sudah mulai turun, sehingga tinggal proses pembersihan. Namun, ia menekankan bahwa hal ini memerlukan banyak relawan.

Dalam kunjungan ini, Akmal Malik memastikan bahwa pemulihan listrik menjadi salah satu fokus utama, selain kebutuhan pangan dan air bersih untuk masyarakat terdampak banjir di Mahakam Ulu. (adv)

Penulis : Hanafi