JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 13 pejabat eselon Kementerian Pertanian (Kementan) karena terlibat judi online.
Pencopotan dilakukan permanen setelah hasil pemeriksaan dan data keterlibatan para pejabat dinyatakan lengkap.

Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan Kementan yang digelar sejak pukul 06.00 WIB, Senin (31/8/2026). Rapat membahas hasil pemeriksaan terhadap pejabat yang sebelumnya dilaporkan terlibat judi online.

“Hari ini kami rapat mulai jam 06.00 pagi tadi. Kemudian pertemuan, ada yang kami tindak pejabat eselonnya enggak usah sebut, pejabat saja. Sebanyak 13 orang kami copot karena tidak disiplin, ikut judi online. Kami copot semua 13,” kata Amran di Jakarta.

Amran tidak mengungkap identitas maupun jabatan 13 orang tersebut. Namun, ia memastikan seluruhnya merupakan pejabat eselon di lingkungan Kementan.

Pencopotan dilakukan setelah laporan mengenai keterlibatan mereka diverifikasi. Amran menyebut data pendukung yang menjadi dasar penindakan sudah lengkap.

Dari hasil penelusuran, nilai transaksi judi online yang dilakukan pejabat tersebut juga tidak kecil. Ada yang tercatat melakukan setoran atau deposit mendekati Rp200 juta.

Amran menegaskan pencopotan kali ini tidak berkaitan dengan perkara korupsi. Sanksi dijatuhkan karena keterlibatan dalam judi online dan pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Amran, sebagian pejabat yang dicopot sebenarnya sudah pernah mendapat pembinaan dan peringatan karena pelanggaran serupa. Namun, mereka kembali mengulangi perbuatannya.

Kementan akhirnya menjatuhkan sanksi pencopotan permanen.

Amran menilai ASN, terlebih mereka yang menduduki jabatan, harus memberikan contoh kepada masyarakat. Keterlibatan dalam judi online dinilai bertentangan dengan disiplin, etika pelayanan publik dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

“Karena kasihan pada anaknya, kasihan pada istrinya. Masa saya lebih sayang anaknya daripada mereka? Dan itulah bukti cinta saya pada mereka. Ini saya harus pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Amran meminta Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal Kementan segera menyiapkan pengganti untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan.

Ia memastikan pencopotan 13 pejabat tidak mengganggu pelayanan maupun kinerja kementerian. Kementan memiliki sekitar 52 ribu pegawai sehingga posisi yang kosong bisa segera diisi.

Langkah tersebut melanjutkan pengetatan disiplin di internal Kementan. Pada 18 Agustus 2026, saat melantik pejabat eselon I dan II Kementan serta Badan Pangan Nasional, Amran juga telah meminta jajarannya menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“Sebagai bapaknya mereka-mereka, saya harus bina ke jalan yang baik. Bina mereka supaya dia menjadi manusia yang baik, pelayan yang baik, pegawai teladan, ASN teladan. Jadi saya wajib membinanya,” pungkas Amran. (ica/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Rupiah kembali tertekan pada awal perdagangan pekan ini. Nilai tukar rupiah dibuka melemah 57 poin atau 0,32 persen menjadi Rp17.750 per dolar Amerika Serikat (AS), Senin (31/8/2026).

Pada penutupan perdagangan sebelumnya, Jumat (28/8/2026), rupiah berada di level Rp17.693 per dolar AS. Pelemahan pagi ini sekaligus membalik penguatan rupiah pada akhir pekan lalu.

Tekanan terhadap rupiah datang ketika pasar kembali mencermati arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed). Pernyataan Ketua The Fed Kevin Warsh dalam Simposium Ekonomi Jackson Hole memperkuat ekspektasi bahwa suku bunga AS dapat bertahan tinggi, bahkan berpeluang kembali dinaikkan apabila inflasi belum bergerak menuju target 2 persen.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan indeks dolar AS menguat 0,55 persen menjadi 99,70 setelah pernyataan Warsh.

Ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed pun berubah. Peluang kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) September 2026 meningkat menjadi sekitar 57 persen, dari sebelumnya sekitar 35 persen.

“Warsh menegaskan bahwa target inflasi The Fed sebesar 2 persen tetap menjadi ‘target yang tegas dan tetap’, serta menyebut inflasi yang mendasari belum menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata Andry, Senin (31/8).

Menurut dia, laporan ketenagakerjaan AS Agustus juga akan menjadi salah satu indikator penting yang diperhatikan pasar untuk membaca langkah The Fed berikutnya.

Pengamat pasar uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi sebelumnya memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah pada perdagangan Senin.

“Sedangkan untuk perdagangan Senin depan, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp17.690-Rp17.750,” kata Ibrahim dalam analisisnya.

Selain kebijakan The Fed, pelaku pasar mencermati data ekonomi dalam negeri, terutama inflasi dan perdagangan Indonesia yang dijadwalkan dirilis Selasa (1/9/2026) besok.

Menurut Ibrahim, angka inflasi akan menjadi salah satu indikator penting dalam membaca arah kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Data inflasi ini menjadi indikator krusial bagi Bank Sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter dan suku bunga ke depan,” ujarnya.

Bank Indonesia sendiri masih mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 18–19 Agustus 2026 dengan salah satu pertimbangan menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya gejolak global.

BI juga memperkuat intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar luar negeri serta transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Bank sentral menyatakan strategi tersebut akan terus ditempuh untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus memitigasi dampak rambatan gejolak global terhadap inflasi dalam negeri.

Data JISDOR Bank Indonesia menunjukkan rupiah pada Jumat (28/8/2026) berada di Rp17.703 per dolar AS. Posisi tersebut sebenarnya sudah menguat dibanding 19 Agustus yang masih berada di Rp17.844 per dolar AS.

Pergerakan rupiah pada awal September selanjutnya akan ditentukan sejumlah sentimen, terutama data inflasi dan perdagangan Indonesia, perkembangan dolar AS, serta sinyal terbaru mengenai arah suku bunga The Fed. (zac/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Dua pekan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dampaknya masih sangat besar. Sebanyak 111 orang meninggal dunia, 1.631 orang terluka, dan 188.161 warga masih mengungsi hingga Minggu (30/8/2026).

Aktivitas gempa juga belum berhenti. Data BMKG hingga Minggu pukul 11.00 WIB mencatat 9.870 gempa susulan, mendekati angka 10 ribu kejadian sejak gempa utama 15 Agustus lalu.

Dari 111 korban meninggal, jumlah terbesar berada di Kabupaten Manggarai sebanyak 45 orang. Disusul Manggarai Timur 38 orang dan Nagekeo 13 orang.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah korban meninggal tidak bertambah dalam beberapa hari terakhir.

“Per hari ini dan dari beberapa hari yang lalu kami tidak memperoleh lagi laporan adanya korban meninggal baru, sehingga total yang meninggal adalah 111 orang,” kata Berton.

Jumlah warga yang mengungsi mulai berkurang. Namun, berdasarkan pembaruan BNPB hingga Minggu pukul 07.00 WIB, masih terdapat 188.161 pengungsi. Jumlah itu berkurang 4.142 orang dibandingkan pendataan sebelumnya.

Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Nagekeo sebanyak 50.574 orang dan Manggarai 50.556 orang. Pengungsi lainnya tersebar di Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Sikka, Ende, serta daerah terdampak lainnya.

Kerusakan permukiman juga sangat luas. BNPB mencatat 95.567 rumah terdampak, terdiri atas 46.161 rumah rusak ringan, 21.992 rusak sedang, dan 27.414 rusak berat.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan hunian sementara maupun relokasi menjadi salah satu persoalan mendesak. Sedikitnya 27.414 keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan berat membutuhkan penanganan tempat tinggal.

Sementara itu, BMKG mencatat jumlah gempa susulan terus bertambah. Hingga Minggu pukul 11.00 WIB, jumlahnya mencapai 9.870 kejadian, dengan magnitudo terkecil M1,0 dan terbesar M6,2.

Sebanyak 35 gempa memiliki magnitudo M5,0 atau lebih dan sedikitnya 156 gempa susulan dirasakan masyarakat.

Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Daryono, menjelaskan tingginya aktivitas gempa tidak hanya berkaitan dengan Sesar Naik Belakang Busur Flores. Sejumlah gempa di bagian barat Flores menunjukkan mekanisme berbeda dari gempa utama.

Menurut Daryono, kondisi tersebut mengindikasikan adanya sumber gempa lain yang kemungkinan ikut terpicu akibat perubahan tegangan setelah gempa besar. Fenomena itu dikenal sebagai off-fault seismicity.

Pemantauan terhadap lokasi, kedalaman, magnitudo dan pola gempa susulan masih terus dilakukan. Banyaknya gempa susulan juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi kapan gempa besar berikutnya akan terjadi. (ant/MK)

Editor: Agus S.

JOMBANG – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng itu dipilih secara mufakat oleh sembilan kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026) pagi.

Keputusan tersebut mengakhiri proses pemilihan Ketua Umum PBNU yang sebelumnya mengerucut menjadi lima nama. Gus Kikin masuk ke forum AHWA dengan dukungan tertinggi setelah mengantongi 472 suara dalam penjaringan aspirasi muktamirin.

Musyawarah AHWA berlangsung di Gedung Serbaguna KH Hasbullah Said, Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas. Hasil musyawarah kemudian dibacakan anggota AHWA KH Anwar Iskandar di hadapan peserta Muktamar ke-35 NU.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima nama calon yang diajukan, maka anggota Ahlul Halli wal Aqdi secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2026–2031,” kata Anwar saat membacakan berita acara.

Lima nama yang sebelumnya masuk dalam penjaringan adalah Gus Kikin dengan 472 suara, KH Zulfa Mustofa 262 suara, KH Abdul Salam 261 suara, KH Yahya Cholil Staquf 258 suara, dan KH Abdul Ghaffar Rozin 155 suara.

Kelima nama tersebut mendapat persetujuan Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar sebelum dibawa ke musyawarah AHWA untuk menentukan ketua umum.

Sebelum keputusan AHWA keluar, Gus Kikin menegaskan jabatan di NU merupakan amanah untuk berkhidmat kepada masyarakat dan umat. Ia juga mengajak agar kerukunan dan kebersamaan di tubuh NU tetap terjaga setelah muktamar.

Usai ditetapkan, Gus Kikin membacakan sekaligus menandatangani pakta integritas yang diajukan sembilan anggota AHWA.

Dengan hasil tersebut, pucuk kepemimpinan PBNU masa khidmah 2026–2031 kini terisi. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam, sedangkan Gus Kikin menjadi Ketua Umum PBNU. Keduanya ditetapkan melalui mekanisme musyawarah AHWA.

FORMASI PBNU DISUSUN SATU BULAN

Tak lama setelah penetapan Gus Kikin, Muktamar ke-35 NU langsung membentuk tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan PBNU masa khidmah 2026–2031.

Pimpinan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU, Prof Ganefri menjelaskan, pembentukan tim tersebut mengacu Pasal 11 Bab V tentang formatur.

Formatur melibatkan perwakilan tiga wilayah, yakni Timur, Tengah dan Barat, ditambah unsur tuan rumah Jawa Timur.

Wilayah Timur diwakili H Abdul Qahar Yelipele dari Papua Pegunungan dan H Amar Manaf dari Maluku.

Wilayah Tengah diwakili Prof Mansur Ma’shum dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan KH Muhammad Wildan Salman dari Kalimantan Selatan.

Sementara wilayah Barat diwakili KH Abdul Ghaffar Rozin dari Jawa Tengah dan Prof Ganefri dari Sumatra. Unsur tuan rumah Jawa Timur diwakili KH Abdul Matin Djawahir dari Tuban.

Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar otomatis menjadi ketua tim formatur. Sementara Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU terpilih menjadi sekretaris.

“Sementara untuk Rais Aam terpilih otomatis sebagai ketua dan Ketua Umum PBNU terpilih sebagai sekretaris,” jelas Ganefri saat memaparkan susunan tim formatur dalam Sidang Pleno V.

Tim formatur diberi waktu satu bulan untuk menyelesaikan susunan kepengurusan PBNU periode 2026–2031.

“Bisa disepakati? Al-Fatihah. Saya akhiri sidang pleno kali ini dengan bacaan alhamdulillahirabbilalamin,” kata Ganefri menutup sidang.

Pembentukan tim formatur menjadi tahapan berikutnya setelah Muktamar ke-35 NU menuntaskan pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Selanjutnya, komposisi lengkap kepengurusan PBNU 2026–2031 akan ditentukan oleh tim tersebut. (MK/NU Online)

Editor: Agus S

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan belum mereda. Titik panas meningkat tajam di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sementara Jepang mulai mengirim tiga helikopter CH-47 untuk membantu pemadaman.

Kapal angkut Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) Kunisaki bertolak dari Pangkalan Kure, Hiroshima, Minggu (30/8/2026). Kapal tersebut membawa tiga helikopter CH-47 yang akan digunakan dalam operasi pemadaman karhutla di Indonesia.

Perjalanan menuju Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua minggu.

Kementerian Pertahanan Jepang menyebut sekitar 350 personel terlibat dalam operasi tersebut. Ini menjadi misi pemadaman kebakaran di luar negeri pertama yang dilakukan Pasukan Bela Diri Jepang.

Pengiriman dilakukan setelah pemerintah Indonesia meminta bantuan Jepang untuk menangani karhutla.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Jepang mengumumkan sekitar 600 personel akan dilibatkan dalam keseluruhan persiapan misi bantuan. Pengumuman terbaru saat kapal diberangkatkan menyebut sekitar 350 personel akan mengikuti operasi.

Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi memerintahkan pengerahan tersebut setelah menerima permintaan dari Indonesia.

Kerja sama ini mengacu pada kesepakatan pertahanan Indonesia-Jepang yang ditandatangani Mei 2026, termasuk kerja sama bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana.

KALTENG DAN KALBAR TERBANYAK

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan peningkatan titik panas cukup tinggi menjelang akhir Agustus.

Hingga Kamis (27/8) pukul 21.14 WIB, sistem SiPongi mendeteksi 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah di Indonesia.

Kementerian Kehutanan mengingatkan angka hotspot tidak sama dengan jumlah kebakaran. Satu kebakaran dapat terbaca sebagai beberapa hotspot dan tetap harus diperiksa di lapangan.

Dari enam provinsi prioritas, Kalimantan Tengah mencatat hotspot berkepercayaan tinggi paling banyak, yakni 280 titik. Disusul Kalimantan Barat 128 titik.

Sumatera Selatan mencatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi empat titik dan Riau satu titik.

Untuk hotspot tingkat kepercayaan menengah, Kalimantan Tengah juga berada paling atas dengan 4.358 titik. Kalimantan Barat 1.787 titik dan Kalimantan Selatan 825 titik.

Artinya, tiga provinsi di Kalimantan tersebut mencatat 6.970 hotspot kategori menengah dalam pemantauan itu.

Kondisi paling berat terjadi di Kalimantan Tengah.

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 21 Agustus mencatat 19.992 hotspot sejak awal tahun, dengan 1.639 kejadian karhutla.

Lahan yang sudah ditangani tim darat mencapai 4.499,21 hektare. Sementara analisis citra Landsat Kementerian Kehutanan memperkirakan luas lahan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.

Lonjakan terjadi sepanjang Agustus. Dalam 18 hari pertama bulan itu saja, Kalimantan Tengah mencatat 14.659 hotspot dan 798 kejadian karhutla. Luas lahan yang terbakar mencapai 2.824,42 hektare.

Jumlah tersebut sudah melampaui akumulasi Januari hingga Juli.

Pemerintah mengerahkan pemadaman darat, patroli, pembasahan lahan, water bombing dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Kementerian Kehutanan juga mengerahkan 758 personel Manggala Agni. Kekuatan itu ditambah 45 personel dari Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan untuk membantu penanganan, terutama di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Kalimantan Timur juga masih menghadapi kebakaran. Pada Minggu (30/8), kebakaran lahan kembali terjadi di Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelumnya, operasi pengendalian karhutla di Kalimantan telah melibatkan Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, pemerintah daerah, BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan relawan.

Tiga helikopter CH-47 Jepang belum tiba di Indonesia. Kapal Kunisaki baru meninggalkan Jepang pada Minggu dan diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua minggu untuk sampai.

Setelah tiba, helikopter tersebut akan digunakan membantu operasi pemadaman karhutla yang masih berlangsung di Kalimantan. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Kuota internet yang sudah dibayar pelanggan tidak boleh lagi hilang begitu masa aktif paket berakhir. Operator juga dilarang menarik biaya tambahan hanya agar sisa kuota tersebut tetap bisa digunakan.

Kementerian Komunikasi dan Digital memberi waktu kepada operator seluler hingga 28 September 2026 untuk menyesuaikan layanan dan melaporkan pelaksanaannya kepada pemerintah.

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota, yang diterbitkan 28 Agustus 2026. Surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 tertanggal 23 Juli 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kuota yang sudah dibeli merupakan hak pelanggan.

“Kuota yang sudah dibayar oleh pelanggan adalah hak pelanggan. Sisa kuota tidak boleh begitu saja hangus dan operator tidak boleh mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan sisa kuota tersebut,” kata Meutya.

Komdigi menerbitkan surat edaran setelah menerima banyak aduan dari masyarakat. Pemerintah menilai belum semua operator menjalankan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota.

“Kami juga menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa operator belum sepenuhnya mematuhi keputusan MK bahwa sisa kuota internet milik pelanggan tidak boleh hangus secara sepihak saat masa aktif paket berakhir,” ujarnya.

Aturan tersebut tidak berarti seluruh sisa kuota otomatis dipindahkan ke bulan berikutnya. Operator wajib menyediakan pilihan perlindungan yang jelas kepada pelanggan.

Mekanismenya dapat berupa akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, pengembalian dana atau mekanisme lain yang tidak merugikan pelanggan.

Paket tanpa akumulasi kuota atau non-rollover masih dimungkinkan. Namun ketentuannya harus dijelaskan sejak awal sehingga pelanggan mengetahui apa yang terjadi terhadap sisa kuota ketika masa berlaku paket berakhir.

Komdigi juga mengubah pola yang selama ini banyak ditentukan operator. Pelanggan harus mendapat pilihan paket sesuai kebutuhan dan pola penggunaan internetnya.

“Sebelumnya, pilihan layanan lebih banyak ditentukan oleh operator. Sekarang kami memastikan pelanggan memiliki pilihan. Pelanggan berhak memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan pola penggunaannya, bukan operator yang memilihkan untuk pelanggan,” kata Meutya.

Operator wajib memberikan informasi yang jelas mengenai harga, jumlah kuota, masa berlaku, pembagian penggunaan kuota dan ketentuan pemakaian. Termasuk menjelaskan sejak awal bagaimana sisa kuota diperlakukan setelah masa aktif berakhir.

Pelanggan juga harus memiliki akses untuk mengecek pemakaian dan sisa kuota.

Operator diberi waktu satu bulan sejak surat edaran diterbitkan. Laporan pertama mengenai pemenuhan kewajiban harus disampaikan kepada Komdigi paling lambat 28 September 2026.

Setelah itu, operator wajib menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan. Komdigi akan mengawasi pelaksanaannya.

Batas 28 September menjadi tenggat pertama operator untuk menunjukkan penyesuaian layanan sesuai putusan MK dan surat edaran Komdigi. (MK)

Editor: Agus S.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta TNI menyesuaikan persyaratan penerimaan prajurit untuk masyarakat Dayak pedalaman. Arahan itu dibahas langsung bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan para kepala staf angkatan di Hambalang, Bogor, Sabtu (29/8/2026).

Penyesuaian tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi masyarakat Dayak yang ingin mendapat kesempatan lebih luas menjadi anggota TNI dan Polri. Salah satu persoalan yang sebelumnya disampaikan kepada Presiden adalah penggunaan tato yang berkaitan dengan adat Dayak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Prabowo meminta laporan perkembangan penyesuaian tersebut dalam pertemuan di Hambalang.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai beberapa hal antara lain, penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” demikian keterangan Seskab.

Rapat berlangsung sejak sore hingga malam. Selain Panglima TNI, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Para kepala staf dari tiga matra TNI juga hadir.

Pembahasan soal masyarakat Dayak bukan muncul pertama kali dalam rapat tersebut.

Dua hari sebelumnya, Prabowo menerima tokoh Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), Agustinus Jilah atau Panglima Jilah. Pertemuan itu membahas sejumlah aspirasi masyarakat Dayak, mulai jalan di pedalaman Kalimantan, pendidikan, rumah adat hingga kesempatan masuk TNI dan Polri.

Saat itulah persoalan persyaratan rekrutmen disampaikan.

“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” kata Teddy.

TATO ADAT SUDAH DIKECUALIKAN

Aturan penerimaan TNI sebenarnya sudah memberi pengecualian untuk tato yang berkaitan dengan adat.

Dalam persyaratan Taruna Akademi TNI 2026 disebutkan calon tidak boleh bertato atau memiliki bekas tato dan tindik, kecuali karena ketentuan agama atau adat.

Artinya, tato adat bukan hal yang sama sekali baru dalam penerimaan prajurit. Namun dari pertemuan dengan Panglima Jilah, pemerintah melihat masih ada persyaratan yang perlu disesuaikan agar masyarakat Dayak pedalaman memiliki kesempatan lebih luas masuk TNI.

Istana belum menjelaskan apa saja yang akan disesuaikan. Belum ada keterangan apakah menyangkut persyaratan fisik, pendidikan, tato adat atau ketentuan lainnya.

Saat ini persyaratan umum tetap berlaku. Untuk Taruna Akademi TNI 2026, misalnya, tinggi badan minimal pria 163 sentimeter dengan berat badan seimbang. Calon juga harus memenuhi persyaratan kesehatan, pendidikan dan mengikuti seluruh tahapan seleksi.

Prabowo meminta TNI menindaklanjuti persoalan tersebut dan melaporkan perkembangannya.

Aspirasi yang disampaikan Panglima Jilah kepada Presiden juga mencakup pembangunan jalan di pedalaman Kalimantan, Sekolah Rakyat, beasiswa dan rumah adat. Pemerintah menyebut dua Sekolah Rakyat telah dibangun di Kalimantan Barat.

Sampai Minggu (30/8/2026), pemerintah belum mengumumkan bentuk penyesuaian persyaratan maupun kapan kebijakan itu mulai diterapkan. (MK)

Editor: Agus S.

LUMAJANG – Sebanyak 170 pendaki Gunung Semeru berhasil dievakuasi setelah kebakaran hutan terjadi di Blok Ranu Kembang, kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur. Seluruh pendaki sudah tiba di Ranupani dalam kondisi selamat.

Balai Besar TNBTS menutup seluruh jalur pendakian Gunung Semeru sejak Rabu (26/8/2026). Penutupan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Kebakaran terjadi di Blok Ranu Kembang. Saat api masih menyala, sekitar 170 pendaki berada di Ranu Kumbolo.

Kepala Pelaksana BPBD Lumajang Isnugroho mengatakan lokasi kebakaran berada di atas Ranu Kumbolo. Evakuasi dilakukan karena ada kekhawatiran api merembet ke kawasan tempat para pendaki berada.

“Memang benar kami mendapat informasi bahwa sekitar 170 pendaki masih berada di kawasan Ranu Kumbolo, namun lokasi karhutla berada di atasnya, yakni di Ranu Kembang,” kata Isnugroho.

Dua regu tim gabungan kemudian diberangkatkan menuju Ranu Kumbolo untuk membantu proses evakuasi.

Medan di lokasi kebakaran curam dan terjal. Kondisi tersebut menyulitkan petugas menjangkau sejumlah titik api melalui jalur darat.

Seluruh pendaki kemudian diminta turun menuju Ranupani.

Pranata Humas Balai Besar TNBTS Endrip Wahyutama mengatakan proses evakuasi dilakukan dengan pendampingan Pemandu Pendakian Gunung Semeru Terdaftar (PPGST).

“Untuk saat ini seluruh pendaki yang berjumlah sekitar 170-an orang dalam proses turun dan didampingi oleh PPGST, semuanya dalam kondisi aman dan kondusif,” kata Endrip.

Proses evakuasi selesai Kamis (27/8/2026). Seluruh pendaki tiba di Desa Ranupani sekitar pukul 14.30 WIB.

“Sudah pulang semua. Iya kondisinya aman,” ujar Endrip.

Setelah pendaki dievakuasi, pemadaman kebakaran terus dilakukan.

Api terpantau di Blok Ranu Kembang, Ledok Bedor dan Bukit Ayak-ayak. Kebakaran juga sempat merembet ke arah Ranu Kumbolo.

Petugas menggunakan helikopter water bombing untuk menjangkau titik yang sulit dicapai dari darat.

“Hari ini ada helikopter water bombing yang membantu pemadaman kebakaran hutan di lereng Gunung Semeru di area yang tidak bisa dijangkau dengan jalur darat,” kata Isnugroho.

Helikopter mengambil air dari Ranu Pani sebelum melakukan pengeboman air di lokasi kebakaran.

Penutupan jalur Semeru kemudian berdampak pada pendaki yang telah memiliki jadwal keberangkatan.

Data Balai Besar TNBTS hingga Minggu (30/8/2026) mencatat 162 kelompok pendaki terdampak penutupan. Jumlahnya mencapai 1.235 orang, terdiri dari 1.217 warga negara Indonesia dan 18 warga negara asing. “Kalau yang terdampak ada 162 kelompok, yakni 1.217 WNI dan 18 WNA,” kata Endrip.

Mereka sebelumnya telah terdaftar untuk melakukan pendakian pada periode penutupan.

Balai Besar TNBTS belum menentukan kapan jalur akan dibuka kembali. Penutupan masih berlaku sambil menunggu penanganan kebakaran dan kondisi kawasan dinyatakan aman untuk pendakian. (MK)

Editor: Agus S.

JAKARTA – Belum delapan bulan 2026 berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah 19 kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Sebanyak 12 operasi di antaranya menjerat kepala daerah, mayoritas bupati.

Jumlah itu tercatat hingga Sabtu (29/8/2026). Angkanya sudah jauh melampaui 2025 yang mencatat 11 OTT sepanjang tahun.

Hingga akhir Juli, KPK sebenarnya telah melakukan 18 OTT dengan 12 kepala daerah terjerat. Operasi terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) pada 21 Agustus kemudian menambah jumlah OTT menjadi 19.

Dari 12 kepala daerah yang terjaring OTT, 11 merupakan bupati dan satu wali kota. Perkaranya mulai dari dugaan suap, pemerasan, fee proyek hingga pengisian jabatan.

Pada Januari, dua kepala daerah ditangkap KPK dalam hari yang sama.

Wali Kota Madiun Maidi terjaring OTT pada 19 Januari terkait dugaan fee proyek dan dana CSR. Pada hari yang sama, Bupati Pati Sudewo juga diamankan. Perkaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa.

Tiga kepala daerah menyusul pada Maret. Mereka adalah Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

April, KPK menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Ia diduga melakukan pemerasan terhadap perangkat daerah. KPK menyebut uang yang terkumpul sekitar Rp2,7 miliar dari target Rp5 miliar.

Pada Juni, giliran Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang masuk daftar kepala daerah terjaring OTT.

Edison antara lain diduga mendapatkan bagian dari pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim. Perkaranya juga bersinggungan dengan dugaan suap terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SEPANJANG JULI, 4 BUPATI TERJARING

Empat kepala daerah terjaring OTT sepanjang Juli. Mereka adalah Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.

Penangkapan Anom pada 28 Juli membuat jumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK sepanjang 2026 menjadi 12 orang.

Data tersebut menunjukkan hampir setiap bulan ada kepala daerah yang tersangkut OTT. Februari dan Mei menjadi dua bulan tanpa operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan OTT tetap dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, termasuk setelah pemerintah memberikan pembekalan melalui retret kepala daerah.

“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri buat KPK untuk membantu tugas-tugas Presiden dalam rangka bersih-bersih kepala daerah yang tidak sebagaimana tujuan retret itu sendiri,” kata Taufik.

Tidak semua OTT tahun ini menyasar pemerintah daerah. Tujuh operasi lainnya berlangsung di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara, KPP Madya Banjarmasin, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Imigrasi Jakarta Barat, BPK Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Depok dan Universitas Jenderal Soedirman.

OTT Unsoed pada 21 Agustus menjadi operasi ke-19. Rektor Unsoed Akhmad Sodiq termasuk pihak yang diamankan dalam perkara dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

Catatan 2026 membuat jumlah OTT pada masa kepemimpinan Ketua KPK Setyo Budiyanto mencapai 30 operasi. Sebanyak 11 dilakukan sepanjang 2025 dan 19 operasi hingga 29 Agustus 2026.

KPK sebelumnya menyebut korupsi kepala daerah dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk biaya politik dan lemahnya tata kelola pemerintahan.

Sejak 2025 hingga akhir Juli 2026, sedikitnya 17 kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditangkap KPK. (MK)

Editor: Agus S.