JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan pemanfaatan panas bumi tak hanya untuk transisi energi, tetapi sebagai penggerak ekonomi baru untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Energi baru terbarukan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Pengembangan SDM dan Kewirausahaan Benny Indra Batubara dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Ia menjelaskan, pemanfaatan langsung panas bumi memiliki peluang besar mendukung sektor pertanian, pengolahan hasil bumi, budidaya perikanan, pariwisata berbasis geothermal, hingga penguatan industri kecil dan menengah.

Sejumlah praktik serupa telah berkembang di berbagai wilayah seperti Ciater dan Kamojang, menunjukkan panas bumi mampu menjadi sumber nilai tambah ekonomi masyarakat.

Sebagai negara dengan sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia, Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan energi tersebut untuk pembangunan berkelanjutan.

Sukabumi dinilai memiliki posisi strategis dengan potensi panas bumi di kawasan Gunung Salak, Gunung Halimun, dan Kawah Ratu.

“Pemanfaatan langsung panas bumi memiliki irisan kuat dengan penguatan UMKM, hilirisasi produk lokal, pengembangan pariwisata, hingga penciptaan usaha berbasis energi terbarukan. Ini bagian dari strategi pembangunan ekonomi hijau daerah,” kata Benny.

Hal itu mengemuka dalam Pelatihan Geothermal Direct Use Pemanfaatan Langsung Panas Bumi bagi Aparatur dan Penanggung Jawab Lapangan Lokasi Mata Air Panas yang diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada 29–30 April 2026.

Kegiatan ini menjadi langkah konkret kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi panas bumi secara langsung bagi kegiatan produktif masyarakat.

Pelatihan ini diikuti 20 peserta yang terdiri dari aparatur Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan penanggung jawab lapangan lokasi mata air panas. Selama dua hari, peserta memperoleh pembekalan mengenai aspek regulasi, teknis pemanfaatan langsung panas bumi, keselamatan kerja, perizinan, hingga praktik lapangan seperti uji sampling, verifikasi SLO, dan penggunaan peralatan pendukung.

Melalui kegiatan ini, PPSDM KEBTKE menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pengembangan SDM energi yang adaptif, relevan, dan berbasis kebutuhan industri serta potensi daerah.

Lebih jauh, pelatihan ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi pengembangan ekosistem pemanfaatan langsung panas bumi yang memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat Sukabumi. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyebutkan konflik geopolitik global seperti di Ukraina dan Gaza akan memicu lonjakan harga komoditas pangan dan energi di pasar domestik.

“Apa yang terjadi di belahan jauh bumi kita, berpengaruh kepada kita. Apa yang terjadi di Ukraina berpengaruh kepada kita, berpengaruh kepada harga jagung, harga gandum, harga minyak,” kata Presiden Prabowo melalui video di YouTube Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa gejolak di Ukraina, Gaza, hingga ketegangan di Teluk Persia antara Iran dan Amerika-Israel telah menekan stabilitas ekonomi nasional.

Situasi tersebut, kata Presiden Prabowo, menuntut Indonesia untuk segera memperkuat fondasi ekonomi mandiri agar tidak terus bergantung pada dinamika krisis yang terjadi di luar perbatasan negara.

Presiden pun membandingkan kondisi stabilitas keamanan Indonesia dengan negara-negara yang saat ini hancur akibat perang seperti Lebanon, Sudan, Somalia, Yaman dan Afghanistan.

“Bukalah berita, lihatlah, kita ditempatkan sebagai negara yang paling aman di dunia sekarang. Perdamaian sangat mahal, kita jaga bangsa kita,” kata Presiden saat meresmikan proyek hilirisasi di Cilacap, Jawa Tengah itu.

Menurut Presiden, nasionalisme dan persatuan merupakan tameng utama untuk menghadapi kekuatan besar dunia atau hegemon yang selalu ingin mendominasi kekayaan sumber daya bangsa lain.

Ia menilai bangsa yang tidak memiliki keberanian untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri akan terus terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan terhadap rantai perdagangan global.

Oleh sebab itu, program hilirisasi menjadi jalan tunggal bagi pemerintah untuk memastikan nilai tambah sumber daya alam sepenuhnya dikelola dan dinikmati oleh rakyat Indonesia.

Prabowo pun mengajak seluruh elemen teknokrat, ilmuwan, hingga pelaku industri untuk bersinergi menjaga kedaulatan ekonomi nasional di tengah ancaman ketidakpastian dunia yang semakin kompleks.

“Sekarang saatnya para teknokrat, sekarang saatnya para ilmuwan, sekarang saatnya para insinyur, para profesor, jadi profesor Merah Putih, jadi profesor pembela rakyat, jadi insinyur untuk bangsa dan rakyat,” katanya menegaskan. (ANT/KN)

BANDUNG – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mau agar Bank BJB fokus sikat pinjaman daring (pinjaman online/pinjol) seiring dirinya kini sah menjabat Komisaris Utama Independen perbankan daerah tersebut.

“Masalah pinjaman online di Jabar yang sangat tinggi bisa diambil alih oleh Bank BJB. Dengan menurunkan jumlah pinjaman online ilegal hingga 50 persen, saya yakin banyak masyarakat Jabar terbantu. Saya yakin kita membantu orang, menurunkan bunga yang tidak setinggi pinjol, tentu ini ada tahapannya,” katanya saat ditemui seusai RUPST BJB di Gedung Pakuan Bandung, Selasa (28/4/2026).

Ia meyakini Bank BJB bisa mengambil alih peran tersebut dengan menawarkan kredit usaha berbunga yang lebih manusiawi demi membantu perekonomian warga.

Dalam RUPST tersebut, Susi resmi ditunjuk kursi Komisaris Utama Independen. Meski sempat menolak tawaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Susi akhirnya luluh dan mengaku tertantang untuk membenahi bank pembangunan daerah (BPD) terbesar di Indonesia tersebut melalui pendekatan yang lebih merakyat, khususnya bagi sektor UMKM.

“Pak gubernur ini tukang paksa, jadi bujuk-bujuk. Saya juga sebagai orang Jawa Barat terpanggil dan tertantang. Saya suka tantangan, saya ingin mencoba,” ujar pemilik maskapai Susi Air ini.

Kendati tidak memiliki latar belakang pendidikan perbankan, Susi menjamin pengalamannya dalam mengelola korporasi dan urusan keuangan sudah sangat teruji.

Namun, dia juga memberikan syarat khusus kepada Dedi terkait gaya kepemimpinannya yang dikenal ceplas-ceplos.

“Saya bilang sama Gubernur, harus mau terima Susi ya begini, saya maksud yang saya omong dan saya omong yang saya maksud. Saya orang profesional jadi yang saya maksud ya saya omong,” ucap dia.

Lebih lanjut, Susi memastikan posisinya sebagai bos Susi Air tidak akan mengganggu integritasnya di Bank BJB. Ia berkomitmen menjaga tata kelola perusahaan yang bersih tanpa adanya kepentingan pribadi.

“Saya punya perusahaan penerbangan dikira nanti ada ‘conflict of interest’, saya tidak mau ada dugaan itu,” tuturnya.

Penunjukan Susi ini sendiri diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perseroan, terutama dalam menggarap potensi ekonomi di wilayah pesisir utara dan selatan Jawa Barat yang selama ini menjadi fokus keahliannya. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh resmi memperpanjang status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana hidrometeorologi selama 90 hari guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

“Kami menetapkan perpanjangan status transisi darurat ke pemulihan bencana hidrometeorologi Aceh selama 90 hari, terhitung mulai 28 April hingga 30 Juli 2026,” kata Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, yang akrab disapa Dek Fadh, di Banda Aceh, Selasa (28/4/2026) malam.

Keputusan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh di Kantor Gubernur Aceh.

Dalam arahannya, Fadhlullah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera melaksanakan sejumlah langkah prioritas.

Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah penuntasan penanganan darurat infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas lainnya, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), distribusi logistik, serta penyediaan layanan dasar seperti listrik dan air bersih bagi masyarakat terdampak.

“Selain itu, perlu dilanjutkan jaminan perlindungan sosial bagi korban bencana atau pengungsi, serta percepatan penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap),” ujarnya.

Fadhlullah juga menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana susulan.

“Seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana lanjutan serta mempersiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi secara matang,” katanya.

Ia menambahkan, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi kewenangan antarinstansi serta kepastian pendanaan yang berkelanjutan agar proses pemulihan berjalan optimal. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menginstruksikan jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk membantu penanganan insiden tabrakan kereta di Bekasi.

“Saya melihat di televisi kejadian di Bekasi langsung malam itu saya perintahkan untuk Jakarta membantu Bekasi,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Rano bahkan melakukan takziah ke rumah Nuryati, warga Jakarta Pusat yang termasuk salah seorang korban.

“BPBD, kemudian PMI kami juga turun ke Bekasi, bahkan sebagian teman-teman dari Damkar juga turun ke Bekasi,” kata dia.

Rano menyebutkan dari 14 korban meninggal dunia, empat di antaranya merupakan warga DKI Jakarta.

Selain Nuryati, seorang korban lainnya adalah guru yang tinggal di Cikarang.

Adapun Nuryati, sambung Rano, merupakan seorang kader dasawisma sekaligus juru pemantau jentik (jumatik) di wilayah tempat tinggalnya.

“Beliau ini kader jumatik, sudah bagian dari keluarga kami, komponen pegawai yang ada di Pemprov DKI. Pasti kami akan berikan bantuan,” kata dia.

Rano mengatakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) DKI Jakarta telah membantu prosesi pemakaman korban, sementara pihak Baznas Bazis DKI Jakarta telah memberikan bantuan berupa santunan.

Dia mengaku terkejut dengan kejadian yang hingga mengakibatkan gerbong perempuan yang ada di bagian belakang KRL hancur itu.

Walau begitu, sambung dia, kejadian tersebut merupakan musibah dan harus menjadi pembelajaran. (ANT/KN)