JAKARTA – Bersih-bersih di tubuh Kementerian Pertanian ternyata lebih luas dari pencopotan 13 pejabat karena judi online. Sepanjang Agustus 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot atau menonaktifkan total 27 pejabat di kementeriannya.

Selain 13 pejabat yang dicopot permanen karena terbukti terlibat judi online, terdapat 14 pejabat lain yang lebih dulu dicopot dari jabatannya terkait dugaan penyimpangan penggunaan uang bernilai miliaran rupiah.

Kelompok kedua inilah yang kini masih menjalani pemeriksaan internal.

Ke-14 pejabat tersebut berasal dari jenjang eselon I, II hingga III. Mereka dicopot dari jabatan pada 18 Agustus 2026 dan sementara tidak diberikan posisi selama proses pemeriksaan berlangsung.

“Ada 14 kami copot, ada eselon I, ada eselon II, ada eselon III, dan tidak diberi jabatan, sementara diperiksa. Pelanggarannya intinya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya,” kata Amran.

Pemeriksaan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dan kerugian negara.

Status 14 pejabat tersebut berbeda dengan 13 pejabat yang tersandung judi online. Untuk kasus judi online, Kementan menyatakan data telah diverifikasi dan pencopotan dilakukan secara permanen.

Sementara terhadap 14 pejabat yang diduga terkait penyimpangan uang, pencopotan masih bersifat sementara karena proses pemeriksaan belum selesai.

Amran menegaskan keputusan menonaktifkan mereka bukan vonis akhir. Langkah tersebut dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan tanpa mengganggu organisasi.

Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian negara, perkara tidak akan berhenti pada sanksi administratif.

Amran memastikan kasus tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Namun sebaliknya, apabila pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, pejabat yang dinonaktifkan akan dikembalikan ke posisinya dan tetap memperoleh kesempatan pengembangan karier berdasarkan kinerja.

Kementan memberikan waktu maksimal tiga bulan kepada Inspektorat Jenderal untuk menuntaskan pemeriksaan.

Amran juga mengungkap fakta menarik di balik pencopotan tersebut. Salah seorang dari 14 pejabat yang diperiksa memiliki hubungan keluarga dekat dengannya.

Hubungan tersebut, menurut dia, tidak menjadi alasan untuk menghentikan tindakan internal.

“Di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka, meritokrasi, merit system,” ujarnya.

Amran menegaskan sistem harus ditempatkan di atas kepentingan individu. Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran justru dinilainya dapat membuka ruang terjadinya penyimpangan berulang di lingkungan kementerian.

Gelombang penindakan internal Kementan kemudian berlanjut pada akhir Agustus.

Pada Senin (31/8/2026), Amran mengumumkan pencopotan permanen terhadap 13 pejabat eselon yang terbukti terlibat judi online setelah laporan dan data pendukung selesai diverifikasi.

Nilai transaksi yang ditemukan juga tidak kecil. Amran mengungkap terdapat pejabat dengan nilai deposit judi online mendekati Rp200 juta.

Sebagian dari mereka sebelumnya sudah mendapatkan pembinaan dan peringatan. Karena pelanggaran kembali terjadi, Kementan akhirnya mengambil keputusan pencopotan permanen.

Dengan dua gelombang tersebut, total 27 pejabat Kementan terkena tindakan sepanjang Agustus.

Rinciannya, 14 pejabat dinonaktifkan terkait dugaan penyimpangan uang miliaran rupiah dan masih menjalani pemeriksaan, sedangkan 13 pejabat lainnya dicopot permanen karena judi online.

Amran memastikan proses bersih-bersih tidak berhenti pada 27 pejabat tersebut. Penindakan dapat kembali dilakukan apabila ditemukan indikasi pelanggaran baru.

Hasil pemeriksaan terhadap 14 pejabat kini menjadi bagian penting berikutnya. Dari sana akan ditentukan apakah dugaan penyimpangan tersebut cukup diselesaikan melalui mekanisme internal atau berlanjut ke proses hukum. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Masyarakat berpenghasilan rendah bakal memiliki pilihan mencicil rumah subsidi hingga 40 tahun. BP Tapera kini mempercepat penyesuaian skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) agar tenor panjang tersebut segera bisa diterapkan.

Skema 40 tahun bukan lagi sebatas gagasan awal. Komite Tapera telah menyetujuinya pada Juni 2026. Tahap berikutnya kini mengerucut pada pengaturan teknis pendanaan dan skema yang akan digunakan untuk rumah tapak maupun rumah susun.

BP Tapera menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian, lembaga dan perbankan di Jakarta, Senin (31/8/2026), untuk mempercepat penyesuaian pengelolaan Dana FLPP.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pemerintah ingin menggunakan satu skema agar penerapannya tidak berlarut-larut.

“Jadi saat ini kita tawarkan single skema saja. Tenornya kita perpanjang sampai 40 tahun, dari rumah tapak maupun rumah susun,” kata Heru.

Untuk rumah tapak, skema yang dibahas tetap mempertahankan suku bunga 5 persen. Sementara rumah susun menggunakan bunga 6 persen dengan komposisi pendanaan 75:25.

Tenor hingga 40 tahun menjadi perubahan besar dibanding skema KPR subsidi yang selama ini umumnya memiliki jangka waktu maksimal 20 tahun.

Tujuan utamanya menurunkan cicilan bulanan sehingga masyarakat yang sebelumnya sulit lolos perhitungan kemampuan membayar dari perbankan memiliki peluang lebih besar mendapatkan rumah.

BP Tapera sebelumnya bahkan membuat simulasi bahwa dengan tenor 40 tahun, cicilan KPR subsidi dapat berada pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan untuk skema tertentu.

Untuk rumah susun, simulasi lainnya menunjukkan cicilan sekitar Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per bulan.

Besaran cicilan tersebut bukan angka yang berlaku sama untuk seluruh calon debitur. Nilainya tetap bergantung pada harga rumah, jumlah pembiayaan, uang muka, jenis hunian dan skema yang akhirnya ditetapkan.

TENOR PANJANG, TOTAL BUNGA LEBIH BESAR

Tenor 40 tahun memang membuat cicilan bulanan lebih ringan. Namun ada konsekuensi yang juga perlu diperhitungkan calon pembeli rumah.

Semakin panjang masa kredit, semakin lama pula bunga dibayarkan.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar sebelumnya menjelaskan perbankan pada prinsipnya mampu menjalankan KPR FLPP hingga 40 tahun.

Namun dari sisi konsumen, tenor panjang membuat akumulasi bunga yang dibayarkan selama masa kredit menjadi lebih besar.

“Kalau dari masyarakat, dia membayar bunganya lebih banyak. Karena semakin panjang jangka waktu, maka bayar bunganya pun semakin banyak,” kata Hirwandi.

Persoalan lain muncul khusus untuk rumah susun. Tenor kredit hingga 40 tahun harus memperhatikan jangka waktu hak atas tanah.

Jika menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), misalnya, masa awalnya dapat lebih pendek dibanding tenor kredit sehingga aspek perpanjangan hak harus diperhitungkan dalam desain pembiayaan.

Meski demikian, pemerintah melihat tenor panjang sebagai salah satu jalan memperluas akses rumah subsidi, terutama untuk pekerja dengan pendapatan yang selama ini dinilai belum cukup memenuhi kemampuan mencicil menurut perhitungan bank.

Program tersebut juga sedang didorong dalam skala besar.

Hingga 31 Agustus 2026, BP Tapera mencatat penyaluran FLPP telah mencapai 139.945 unit rumah dengan nilai sekitar Rp17,41 triliun.

Pemerintah menargetkan penyaluran FLPP sebanyak 350 ribu unit sepanjang 2026 sebagai bagian dari program penyediaan tiga juta rumah.

Dalam rapat terbaru, BP Tapera tidak bekerja sendiri. Pembahasan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Otoritas Jasa Keuangan, Perumnas, Danantara serta sejumlah bank penyalur FLPP.

Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana mengatakan pemerintah membutuhkan jadwal implementasi yang jelas.

Menurut dia, kepastian waktu diperlukan agar masyarakat mengetahui kapan skema baru tersebut benar-benar dapat digunakan.

Dengan demikian, meski tenor KPR subsidi hingga 40 tahun telah mendapat persetujuan Komite Tapera, masyarakat belum bisa serta-merta menganggap seluruh bank penyalur sudah menawarkan kredit 40 tahun saat ini.

Pemerintah dan BP Tapera masih menuntaskan skema teknis agar kebijakan tersebut dapat diterapkan.

Jika terealisasi, perubahan itu membuat masyarakat mempunyai pilihan: mengambil tenor lebih pendek dengan cicilan bulanan lebih tinggi atau memperpanjang pembayaran hingga 40 tahun untuk mendapatkan angsuran yang lebih ringan. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) untuk pertama kalinya akan dipimpin seorang perempuan. DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur BI periode 2026–2031 menggantikan Perry Warjiyo.

Persetujuan diberikan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (1/9/2026). Destry sebelumnya menjalankan tugas sebagai Gubernur BI sementara setelah Perry Warjiyo mengundurkan diri pada 25 Juli 2026.

Selain Destry, DPR menyetujui Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI untuk periode yang sama.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan anggota dewan setelah Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan BI.

“Apakah laporan Komisi XI DPR terhadap hasil uji kelayakan calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” kata Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR yang hadir.

Destry sebelumnya diajukan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon tunggal Gubernur BI. Komisi XI DPR kemudian menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 26–27 Agustus 2026.

Hasilnya, Komisi XI menyepakati Destry sebagai Gubernur BI, Aida sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin sebagai Deputi Gubernur. Ketiganya dipilih melalui musyawarah mufakat sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Destry bukan orang baru di BI. Perempuan kelahiran Jakarta pada 1963 itu menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 dan kembali dipercaya untuk periode berikutnya pada 2024.

Sebelum masuk bank sentral, ekonom lulusan Universitas Indonesia dan Cornell University tersebut pernah menjadi Chief Economist Bank Mandiri, Chief Economist Mandiri Sekuritas hingga anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Kini, Destry mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki kursi Gubernur Bank Indonesia.

Pergantian pimpinan BI terjadi ketika bank sentral menghadapi sejumlah tantangan. Rupiah masih berada dalam tekanan, sementara pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.

Persoalan independensi BI pun sempat mengemuka dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Destry menegaskan koordinasi BI dengan pemerintah maupun lembaga negara lainnya tidak akan mengurangi independensi bank sentral. Menurut dia, persoalan ekonomi semakin kompleks sehingga membutuhkan koordinasi antarlembaga.

Namun, kebijakan moneter tetap harus dijalankan dengan menjaga kredibilitas dan independensi BI.

Destry juga memastikan akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan di era Perry Warjiyo. Meski gaya kepemimpinan keduanya berbeda, ia menyebut tidak ada perbedaan mendasar dalam arah kebijakan.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan pimpinan BI yang baru diharapkan semakin fokus menjalankan mandat bank sentral.

“Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi aturan yang jelas serta panduan operasional kebijakan Bank Indonesia,” kata Misbakhun.

Perry Warjiyo juga telah menyampaikan selamat kepada Destry, Aida dan jajaran Dewan Gubernur BI yang baru.

“Saya berharap Dewan Gubernur yang baru mampu memperkuat mandat Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di tengah gejolak global yang masih berlanjut,” kata Perry.

Destry akan memimpin BI hingga 2031. Selain menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, BI di bawah kepemimpinannya juga dituntut mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengurangi independensi bank sentral. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Pemerintah akan memangkas besar-besaran jumlah badan usaha milik negara (BUMN) hingga akhir tahun. Presiden Prabowo Subianto menargetkan sedikitnya 700 BUMN lagi ditutup hingga 31 Desember 2026 setelah 290 perusahaan pelat merah lebih dulu disetop.

Jika target tersebut terealisasi, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN yang tersisa hanya sekitar 200–250 perusahaan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

“Pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami tutup,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, perusahaan yang menjadi sasaran adalah BUMN yang tidak menguntungkan, berkinerja buruk dan terus merugi.

Pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN. Langkah tersebut diklaim menghasilkan penghematan sekitar Rp50 triliun.

“Dalam kurang dua tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup 290 BUMN,” ujarnya.

Prabowo mengatakan perampingan dilakukan untuk mengurangi biaya rutin perusahaan negara. Beban yang dipangkas antara lain biaya operasional hingga remunerasi direksi dan komisaris.

Pemerintah ingin perusahaan negara yang tersisa benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah.

“Jadi, nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200 sampai 250,” kata Prabowo.

Prabowo berharap penutupan dan konsolidasi ratusan BUMN tersebut dapat meningkatkan penghematan hingga Rp100 triliun.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” ujarnya.

Pemerintah juga mencatat penghematan di berbagai sektor telah mendekati Rp300 triliun setiap tahun. Dana tersebut, kata Prabowo, dialihkan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” katanya.

Program perampingan BUMN sebenarnya sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir. Pada Juni 2026, Prabowo menyebut sekitar 240 perusahaan telah ditutup dan pemerintah berencana memangkas sekitar 700–800 perusahaan negara yang dinilai tidak sehat.

Jumlah perusahaan yang telah ditutup kemudian bertambah menjadi 290. Dalam Sidang Tahunan MPR pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyebut pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak, cucu hingga cicit perusahaan.

Saat itu pemerintah menargetkan jumlah perusahaan negara pada akhir 2026 maksimal sekitar 300 entitas. Hanya perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah yang akan dipertahankan.

Pemerintah juga menyiapkan konsolidasi di sejumlah sektor. Sebelumnya Badan Pengaturan BUMN menyebut perampingan akan menyentuh antara lain perusahaan di sektor logistik, manajemen aset, sekuritas, perhotelan, semen dan asuransi.

Di sisi lain, pemerintah tidak hanya menutup perusahaan yang dinilai tidak produktif. Aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga fasilitas yang menganggur juga akan dioptimalkan. Pemerintah membuka peluang aset tersebut dikelola swasta melalui mekanisme yang terbuka dan kompetitif tanpa melepas kepemilikan strategis negara.

Prabowo menyebut perampingan tersebut sebagai salah satu restrukturisasi korporasi terbesar yang dilakukan pemerintah. Target akhirnya adalah mempertahankan BUMN yang produktif sekaligus mengurangi beban biaya rutin perusahaan yang selama ini ditanggung negara. (ant/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset tidak hanya diarahkan untuk mengejar harta hasil korupsi. Komisi III DPR RI mengusulkan 13 jenis tindak pidana masuk dalam aturan tersebut. Termasuk kejahatan narkotika, terorisme, pertambangan, kehutanan hingga perdagangan orang.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, perluasan cakupan tersebut disusun setelah DPR menerima masukan dari para ahli dan mempelajari penerapan perampasan aset di sejumlah negara.

Menurut dia, mekanisme perampasan aset perlu menyasar kejahatan yang bermotif ekonomi, merugikan negara dan masyarakat luas, atau tergolong serius dan berdampak besar terhadap publik.

Dalam rancangan yang sedang disusun, 13 tindak pidana yang diusulkan masuk dalam cakupan perampasan aset meliputi korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, serta penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya.

Cakupannya juga menyasar tindak pidana di sektor kehutanan, lingkungan hidup, perpajakan, perbankan, perasuransian, pertambangan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan orang.

Habiburokhman mengatakan aturan tersebut berlaku berdasarkan tindak pidana yang dilakukan, bukan latar belakang atau jabatan seseorang.

“Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum maka harus mendapat sanksi tanpa memandang latar belakang jabatannya,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (31/8/2026).

Masuknya tindak pidana pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup membuat RUU Perampasan Aset tidak lagi hanya identik dengan pemberantasan korupsi.

Jika ketentuan tersebut nantinya disahkan, aset yang berkaitan dengan kejahatan di sektor sumber daya alam juga bisa masuk dalam mekanisme perampasan sesuai ketentuan undang-undang.

Dalam draf yang tengah dibahas, aset yang dapat dirampas antara lain hasil tindak pidana, aset yang digunakan sebagai alat atau sarana melakukan kejahatan, barang temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana, serta aset pengganti kerugian akibat tindak pidana.

Di tengah perluasan cakupan tersebut, DPR mengakui ada kekhawatiran perampasan aset justru disalahgunakan aparat.

Habiburokhman menegaskan penerapan aturan nantinya tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. DPR sedang mencari formula pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Menurut dia, UU Perampasan Aset jangan sampai berubah menjadi alat kekuasaan untuk memeras masyarakat, mengkriminalisasi lawan politik maupun membungkam pihak yang kritis.

“Untuk itu Komisi III sedang mencari formula terbaik untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan UU Perampasan Aset,” ujarnya.

Komisi III juga menilai perlu ada lembaga yang kuat untuk menindak aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan dalam proses perampasan aset.

Sanksinya tidak cukup hanya secara etik atau profesi. Aparat yang terbukti menyalahgunakan kewenangan juga harus bisa dijerat pidana.

“Pendeknya, pemberlakuan UU Perampasan Aset mensyaratkan aparat penegak hukum yang bersih dan berintegritas,” kata Habiburokhman.

Sejumlah pagar hukum juga masih dibahas DPR, mulai dari kontrol pengadilan, standar pembuktian yang jelas, mekanisme keberatan hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah.

RUU ini juga membahas mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pemidanaan atau non-conviction based asset forfeiture dalam kondisi tertentu.

Mekanisme tersebut antara lain dibutuhkan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri atau tidak dapat diproses secara pidana. Namun, penerapannya tetap dirancang melalui kontrol pengadilan dan mekanisme keberatan.

DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset selesai tahun ini. Dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/8/2026), Komisi III menyatakan undang-undang tersebut ditargetkan disahkan paling lambat 15 Desember 2026. (ica/MK)

Editor: Agus S