Beranda blog Halaman 80

Tim MA Tinjau Langsung Desain dan Fasilitas Hunian Negara di IKN

0

NUSANTARA — Pemerintah mulai merancang pembangunan rumah susun negara untuk staf hingga pejabat Mahkamah Agung Republik Indonesia di kawasan Ibu Kota Nusantara.

Tim Naskah Urgensi Mahkamah Agung pun datang langsung ke IKN guna melihat desain kawasan dan fasilitas hunian yang akan dibangun.

Direktur Sarana Prasarana Dasar Otorita IKN, Cakra Nagara, menjelaskan kawasan rumah susun negara untuk Mahkamah Agung akan berada sekitar 1,2 kilometer dari gedung kantor MA di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Konsep tersebut dirancang agar para penghuni dapat berjalan kaki menuju kantor sehingga mengurangi penggunaan kendaraan.

“Sehingga diharapkan seluruh staf MA nantinya dapat berjalan kaki menuju gedung kantor MA, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan,” jelas Cakra saat memberikan paparan kepada Tim Naskah Urgensi MA di IKN, Rabu (29/4/2026).

Dalam pemaparannya, rumah susun negara untuk Mahkamah Agung direncanakan terdiri dari tiga tipe hunian.

Rinciannya, tipe 65 sebanyak empat tower, tipe 45 sebanyak enam tower, dan tipe 390 sebanyak lima tower.

Pembangunan hunian tersebut ditargetkan selesai paling lambat Januari 2029.

“Pembangunan rumah susun negara untuk MA direncanakan selesai maksimal pada Januari 2029,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Tim Naskah Urgensi MA, Fikri Habibi, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung konsep hunian negara yang telah dibangun di IKN.

“Kami Tim Naskah Urgensi MA mendapat kesempatan untuk mengunjungi rumah susun negara di IKN. Melihat secara langsung bentuk dan fasilitas-fasilitas yang tersedia di lingkungan rumah susun negara tersebut,” ujarnya.

Tim Penyusunan Naskah Urgensi Perubahan Kelima atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tersebut terdiri dari gabungan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA serta Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA.

Kunjungan ke IKN dilakukan untuk memperoleh data dan masukan riil dalam penyusunan standar rumah dinas hakim, kendaraan fungsional, serta bangunan kantor berbasis beban perkara guna meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan.

Dalam kunjungan itu, Tim Naskah Urgensi MA juga disambut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Aswin Grandiarto Sukahar bersama jajaran pejabat Otorita IKN di Gedung Kemenko 3 Tower 1, IKN. (MK)

Penulis: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Industri Kelapa Sawit Harus Ditarget PAD dan Penyerapan Tenaga Kerja

BERAU – Ketergantungan Kabupaten Berau terhadap sektor pertambangan batu bara mulai menunjukkan dampak serius. Penurunan kontribusi dari sektor tersebut terhadap pendapatan daerah menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera melakukan transformasi ekonomi.

Menyoroti Persoalan itu, Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menegaskan bahwa salah satu langkah strategis yang harus segera dilakukan adalah mendorong hilirisasi crude palm oil (CPO) melalui pembentukan kawasan industri khusus berbasis kelapa sawit.

Menurutnya, selama ini Berau masih terlalu bergantung pada penjualan bahan mentah, baik dari sektor tambang maupun perkebunan. Padahal, nilai ekonomi terbesar justru berada pada produk turunan yang diolah.

“Ke depan, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan sektor ekstraktif. Hilirisasi CPO harus menjadi prioritas agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah tinggi,” ujarnya.

Subroto menjelaskan, hilirisasi CPO dapat menghasilkan berbagai produk turunan seperti minyak goreng, oleokimia, hingga bahan baku industri kosmetik dan energi terbarukan. Jika dikelola dengan serius, sektor ini dinilai mampu menjadi pengganti utama ketika kontribusi batu bara terus menurun.

Ia juga menyoroti pentingnya penetapan zona atau kawasan industri khusus sebagai pusat pengolahan sawit. Dengan adanya kawasan tersebut, proses produksi dapat terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga efisiensi meningkat dan investasi lebih mudah masuk.

“Kita perlu menyiapkan kawasan industri yang jelas. Ini akan menarik investor sekaligus memastikan proses hilirisasi berjalan optimal,” tegasnya.

Tak hanya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Subroto menyebut hilirisasi juga akan membuka peluang besar bagi penyerapan tenaga kerja lokal.

“Efek berantainya sangat luas. Mulai dari tenaga kerja, UMKM pendukung, hingga pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan yang kuat dan sinergi lintas sektor.

Ia meminta Pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi, memberikan kemudahan investasi, serta memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan pelabuhan.

Selain itu, dirinya juga mendorong agar pengelolaan sektor sawit tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan, sehingga tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

“Transformasi ekonomi ini harus dirancang matang. Jangan sampai kita hanya berpindah dari satu ketergantungan ke ketergantungan lainnya,” tandasnya. (adv)

Di Tengah Fiskal Menyusut, Pemprov Kaltim Komitmen Lanjutkan Gratispol-Jospol 2027

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn2mei2026/mobile/

Tak Lagi Sekadar Wisata, Bali Dibidik Jadi International Financial Center Indonesia

0

DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang mematangkan regulasi terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan, yang rencananya diterapkan di KEK Kura Kura, Denpasar, Bali.

Menko Airlangga di sela meninjau KEK Kura Kura di Desa Serangan, Kota Denpasar, Bali, Jumat (1/5/2026), menjelaskan rencana mewujudkan pusat keuangan khusus itu dibahas khusus oleh Danantara.

“Jadi apa yang (KEK) Kura Kura Bali bisa tawarkan untuk lokasi IFC (International Financial Center)? Nanti agar dibicarakan langsung dengan Danantara,” ujar Menko Airlangga Hartarto, sebagaimana keterangan tertulisnya yang diterima di Denpasar.

Ia menjelaskan regulasi itu akan menjadi landasan pembentukan KEK sektor keuangan yang dirancang untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pendirian pusat keuangan, mulai dari skema pengelolaan hingga fasilitas yang dapat menarik investor global.

Nantinya pusat keuangan khusus itu akan menyerupai fasilitas yang ada di Dubai International Financial Centre (DIFC), dengan tujuan menarik arus investasi ke Indonesia.

Di tengah perubahan lanskap geopolitik global, Bali kini semakin relevan sebagai destinasi bagi modal internasional yang mencari stabilitas dan kepastian hukum.

Dalam kunjungannya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Dewan Nasional KEK itu meninjau langsung kesiapan KEK Kura Kura Bali sebagai salah satu kawasan potensial untuk lokasi pusat keuangan khusus tersebut.

Bersama Menteri Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (CEO BPI) Danantara Rosan Roeslani, serta Chief Operating Office (COO) BPI Danantara Dony Oskaria, Menko Perekonomian meninjau realisasi investasi di kawasan itu.

Seperti proyek pusat perbelanjaan mewah hasil kerja sama pengembang KEK Kura Kura dengan investor asal Jepang, Mitsubishi Estate, sebagai salah satu proyek unggulan di KEK Kura Kura, yang rencananya dibuka pada pertengahan 2026.

Sementara itu, Badan Usaha Pengelola dan Pembangun (BUPP) KEK Kura Kura Bali menjelaskan lokasi yang tepat untuk KEK Sektor Keuangan yaitu di area Knowledge District.

Presiden Direktur PT Bali Turtle Island Development (BTID) Tuti Hadiputranto menyatakan area itu dirancang untuk mendukung ekosistem inovasi terintegrasi dengan mengonversi modal pengetahuan, pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Bali.

KEK Kura Kura Bali menyediakan ekosistem pendukung bagi operasional pusat keuangan internasional melalui kehadiran penghubung bisnis bagi program Global Blended Finance Alliance (GBFA), sekolah bisnis, serta jalur investasi di Indonesia.

Di kawasan itu juga akan diperkaya dengan Pusat Kewirausahaan dan Inovasi, yang menjadi wadah pendidikan seperti sekolah interkultural ACS Bali, serta pengembangan riset lingkungan pesisir di International Mangrove Research Center (IMRC).

“Kami telah menyiapkan infrastruktur fisik, kelembagaan, dan kemitraan global yang dibutuhkan untuk menjadikan Kura Kura Bali rumah bagi KEK Sektor Keuangan Indonesia,” imbuhnya.

Ia menambahkan KEK Kura Kura Bali bukan sekadar kawasan investasi, melainkan ekosistem hidup yang sudah berjalan serta menjadi mitra strategis pemerintah. (ANT/KN)

Longsor Hantam Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Tak Ada Korban

0

BANDUNG BARAT – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat menyebut pihaknya hingga kini tidak menerima adanya korban jiwa dalam peristiwa longsor yang terjadi di area proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan.

Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat Asep Sehabbudin menyebut pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan Rongga terkait kondisi pasca-longsor yang terjadi tersebut.

“Betul (kejadian longsor tersebut), berdasarkan informasi dan koordinasi dengan Camat Rongga tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut,” jelasnya di Bandung Barat, Jumat (1/5/2026).

Dirinya juga menyebut pihaknya berencana melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian untuk memastikan kondisi terkini serta mengantisipasi potensi risiko susulan di area proyek PLTA Upper Cisokan.

Peninjauan tersebut akan dilakukan pada hari berikutnya dengan melibatkan unsur terkait, termasuk koordinasi dengan pihak kecamatan dan pengelola proyek, guna memetakan dampak serta memastikan tidak ada potensi bahaya lanjutan di lokasi kejadian

“Kami juga dari BBPD segera menerjunkan anggota besok hari guna meninjau lokasi,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Rongga Asep Badrup menjelaskan hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sebelum kejadian diduga menjadi pemicu longsor di kawasan tersebut.

“Memang hujan cukup besar sehingga diduga memicu kejadian longsor, kejadiannya sekitar jam 2 lebih, Sudah kami pastikan tidak ada korban karena kebetulan hari ini memang libur kerja,” ujarnya.

Asep menjelaskan, tebing yang mengalami longsor dikenal warga setempat sebagai bukit Pasir Datar yang berada di atas dari dua terowongan air yang nantinya difungsikan untuk mengalirkan air dari turbin ke reservior tujuan.

“Titik longsornya di area proyek tunnel. Area CTY atau TTo Tailrace Tunnel Outlet,” tandasnya.

Proyek ini sendiri berlokasi di wilayah perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan jarak sekitar 50-60 kilometer dari pusat pemerintahan kabupaten di wilayah Padalarang. (ANT/KN)

Di Tengah Fiskal Menyusut, Pemprov Kaltim Komitmen Lanjutkan Gratispol-Jospol 2027

SAMARINDA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol pada tahun 2027 meskipun tengah menghadapi fase penghematan anggaran akibat penurunan drastis keuangan daerah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Kamis (30/4/2026), menegaskan keberlanjutan kedua program tersebut merupakan upaya nyata dalam mewujudkan visi RPJMD Kaltim menuju Generasi Emas.

“Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan program unggulan Gratispol dan Jospol secara lebih terarah dan terukur,” ucapnya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim Tahun 2027 di Pendopo Lamin Etam.

Diketahui, Gratispol adalah program yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi warga Kaltim melalui berbagai layanan tanpa biaya dengan fokus utama adalah sektor pendidikan.

Sementara Jospol (Jaring Pengaman Sosial dan Politik) merupakan program pendamping yang berfokus pada insentif kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur strategis.

Program ini mencakup pembangunan jalan (Tering-Ujoh Bilang, Sotek-Bongan, akses Jembatan Nibung), pembangunan tiga sekolah unggulan, serta dua rumah sakit baru, termasuk rumah sakit di Bongan untuk melayani masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Di tengah dinamika pembangunan yang kompleks, Gubernur Rudy mengingatkan agar setiap daerah menghadirkan perencanaan yang berkualitas, adaptif, dan responsif.

“Terlebih dalam kondisi kapasitas fiskal daerah yang semakin terbatas, setiap rupiah anggaran harus direncanakan secara cermat, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Rnrncana Kerja Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim Tahun 2027 mengusung tema “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur Secara Inklusif Sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas”.

Terdapat empat fokus utama urusan wajib pelayanan dasar yakni pendidikan sebagai Investasi utama pembentukan generasi berdaya saing. Kemudian kesehatan, dengan fokus peningkatan kesehatan ibu dan anak, selanjutnya infrastruktur dengan memperkuat konektivitas dan akses layanan publik

Selain itu perlindungan sosial atau Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pengurangan kemiskinan secara terukur yang dirasakan oleh berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Berau.

Bupati Berau Sri Juniarsih mengakui operasional Jembatan Nibung akan berdampak besar pada sektor pariwisata di Biduk-Biduk, Talisayan, dan Pulau Kaniungan.

Selain itu, lanjutnya, bantuan insentif bagi guru non-ASN (PAUD hingga SMP) dinilai sangat membantu kesejahteraan tenaga pendidik di daerah. (ANT/KN)

Gojek Hitung Ulang Bisnis Usai Prabowo Pangkas Komisi Jadi 8 Persen

0

JAKARTA – Platform penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (aplikator) Gojek menyatakan siap untuk mengkaji pemangkasan potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

Hal ini menyusul Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang telah diteken dan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

“GoTo senantiasa mematuhi peraturan pemerintah, termasuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait perlindungan pekerja transportasi online yang dituangkan dalam Perpres No. 27 Tahun 2026,” kata Direktur Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Hans Patuwo dalam keterangan yang dikonfirmasi ANTARA.

“Saat ini kami akan melakukan pengkajian untuk memahami detail, implikasi dan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan peraturan tersebut,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Hans mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait aturan tersebut.

“Sehingga GoTo/Gojek dapat terus memberi manfaat berkelanjutan kepada seluruh masyarakat terutama mitra driver dan pelanggan Gojek,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 untuk memangkas potongan pendapatan yang diambil perusahaan aplikator dari pengemudi ojek daring menjadi delapan persen.

“Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen,” kata dia.

Presiden menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk membela hak para pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa di jalanan. Menurutnya, skema pembagian hasil yang selama ini berlaku masih belum memberikan keadilan bagi para pengemudi.

Prabowo menyebut bahwa sebelumnya pihak aplikator meminta setoran atau potongan sebesar 20 persen dari pendapatan pengemudi.

Melalui aturan baru ini, pemerintah menetapkan standar baru yang jauh lebih rendah guna meningkatkan pendapatan bersih para pekerja transportasi online. (ANT/KN)

Jelang Iduladha, Ratusan Sapi di Pelabuhan Garongkong Disaring Ketat Cegah Penyakit Menular

0

MAKASSAR – Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Barru mengawal lalu lintas hewan di Pelabuhan Garongkong, Kabupaten Barru, menjelang Hari Raya Iduladha 2026.

Sebanyak 113 sapi yang akan dikirim menuju Batu Licin, Kalimantan Selatan, menjalani pemeriksaan oleh petugas karantina sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit hewan menular.

Kepala Karantina Sulawesi Selatan Sitti Chadidjah melalui keterangannya di Makassar, Jumat (1/5/2026), mengatakan menjelang Iduladha Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Sulsel harus melakukan pengawasan yang lebih ketat dan terukur dengan peningkatan permintaan hewan kurban.

“Setiap sapi yang akan diberangkatkan wajib melalui serangkaian pemeriksaan kesehatan. Kami memastikan ternak yang dilalulintaskan dalam kondisi sehat, bebas penyakit, dan memenuhi seluruh persyaratan karantina,” ujarnya.

Sementara itu, terhadap ratusan ekor sapi yang akan dilalulintaskan tersebut, petugas karantina melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh serta pengambilan sampel darah untuk pengujian laboratorium.

Langkah ini dilakukan guna mendeteksi kemungkinan paparan brucellosis, penyakit hewan menular yang menjadi perhatian dalam distribusi ternak antardaerah.

Ia menambahkan, pengendalian brucellosis menjadi salah satu fokus utama karena dampaknya yang luas terhadap produktivitas ternak dan keberlanjutan usaha peternakan. Selain itu, aspek keamanan pangan asal hewan juga menjadi perhatian penting dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat.

Chadidjah menambahkan selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan verifikasi dokumen serta pencocokan jumlah dan identitas ternak. Seluruh tahapan tersebut merupakan bagian dari sistem pengawasan terpadu yang bertujuan mencegah penyebaran penyakit antarwilayah.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan Karantina dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas distribusi ternak. Kepatuhan terhadap prosedur karantina diharapkan dapat terus ditingkatkan oleh seluruh pelaku usaha dan peternak,” urai Chadidjah.

Dengan langkah tersebut, pemerintah memastikan bahwa setiap hewan kurban yang sampai ke masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga terjamin kesehatannya khususnya menjelang Iduladha

Di tengah proses pengawasan tersebut, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari turut melakukan kunjungan langsung untuk meninjau kesiapan instalasi karantina hewan milik Karantina Sulawesi Selatan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam memastikan seluruh prosedur berjalan optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan distribusi ternak menjelang Iduladha.

Andi Ina mengapresiasi langkah Karantina Sulawesi Selatan yang telah melakukan pengawasan secara ketat dan sistematis. Menurutnya, kesiapan instalasi karantina menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas dan kesehatan hewan yang akan didistribusikan ke luar daerah.

“Jaminan kesehatan ternak dapat meningkatkan nilai ekonomi. Sehingga Barru harus menjadi pemerintahan yang aware terhadap pemilik ternak dan konsumen dari hulu sampai hilir,” kata Bupati Barru itu. (ANT/KN)

Bulog Salurkan 350 Ribu Paket Sembako untuk Buruh di Monas

0

JAKARTA – Perum Bulog menyalurkan 350 ribu paket sembako kepada seluruh buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monumen Nasional (Monas) Jakarta, sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi pekerja.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pihaknya menyiapkan paket tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dengan koordinasi lintas instansi dalam waktu singkat hanya tiga hari persiapan.

“Syukur alhamdulillah dari pagi atau bahkan kemarin kami Bulog sesuai dengan arahan Bapak Presiden untuk mengoordinir penyiapan 350 ribu paket sembako yang diperuntukkan kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan buruh yang sedang melaksanakan Hari Buruh Dunia,” kata Rizal ditemui di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Menurut dia, setiap paket sembako berisi beras 2,5 kilogram, kopi, teh, gula, sarden, minyak, serta kebutuhan pokok lain yang diharapkan membantu meringankan beban hidup buruh dan keluarganya sehari-hari masing-masing.

Selain paket sembako, pemerintah juga menyediakan makan siang gratis bagi sekitar 350 ribu buruh yang hadir di kawasan Monas sebagai bentuk dukungan langsung terhadap kesejahteraan pekerja Indonesia hari.

Rizal menilai program itu merupakan kejutan sekaligus perhatian khusus dari Presiden Prabowo kepada buruh yang baru pertama kali diberikan dalam momentum peringatan Hari Buruh Dunia di Indonesia tahun.

Ia menyebutkan anggaran seluruh bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sementara Bulog bertugas menyiapkan dan menyalurkan paket secara optimal kepada para buruh.

“Kalau dikalkulasikan, nilai bantuan ini sejumlah lebih kurang lebih Rp350 ribu per satu paket. (Anggarannya) dari Setneg bantuannya, kami Bulog hanya menyiapkan,” jelasnya.

Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, setiap buruh yang menerima paket diwajibkan menandai tangan dengan tinta biru sebagai bukti telah mengambil bantuan yang disediakan.

Menurut dia, pelaksanaan kegiatan berlangsung tertib dan aman dengan aksi buruh yang berjalan damai tanpa anarkis, mencerminkan kedewasaan pekerja serta sinergi aparat keamanan dan pemerintah dalam pengamanan acara tersebut.

Bulog bersama ID Food dan BUMD DKI Jakarta bergandeng tangan menyiapkan seluruh kebutuhan logistik guna memastikan distribusi paket sembako kepada buruh berjalan lancar dan tepat waktu hari ini.

Ia berharap program bantuan itu mampu menjaga daya beli buruh, mengurangi tekanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Kehadiran Bulog dalam kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian sosial perusahaan sekaligus dukungan terhadap program pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat pekerja Indonesia luas hari ini.

Rizal bersama jajaran direksi Bulog turut hadir langsung meninjau pelaksanaan distribusi guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan optimal serta sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya secara menyeluruh.

Dia menegaskan partisipasi Bulog dalam May Day 2026 mencerminkan komitmen perusahaan untuk hadir di tengah masyarakat, khususnya buruh, dalam memastikan akses pangan tetap terjangkau dan memadai nasional.

“Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi buruh, menjaga daya beli, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya,” kata Rizal.

Sementara itu Muhammad Syahrul salah satu buruh asal Cirebon mengaku bantuan sembako yang diterimanya sangat membantu meringankan beban ekonomi pekerja di tengah kebutuhan hidup yang meningkat saat ini.

“Ya, ini (paket sembako) sangat membantu bagi kami para buruh di seluruh Indonesia,” kata Syahrul ditemui usai mengantre sembako tersebut.

Ia mengatakan dirinya datang ke kawasan Monas sejak pukul 10-an bersama rekan buruh lain dari satu perusahaan tempat ia bekerja untuk mengikuti peringatan Hari Buruh Internasional tahun ini.

Syahrul menyebut rombongan buruh dari salah satu perusahaan manufacturing di Cirebon berangkat menggunakan sembilan bus sekaligus sebagai bentuk kebersamaan dalam memperjuangkan aspirasi sekaligus merayakan momentum May Day bersama. (ANT/KN)

Prabowo Resmikan Satgas PHK, Negara Siap Turun Tangan Lindungi Buruh

0

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menetapkan pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Kesejahteraan Buruh melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kebijakan ini diumumkan dalam peringatan May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Pembentukan satgas ini menjadi langkah pemerintah untuk merespons ancaman gelombang PHK serta memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi pekerja di berbagai sektor.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmen negara untuk hadir membela kepentingan buruh, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi tidak pasti akibat potensi kehilangan pekerjaan.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh. Yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara-saudara sekalian,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa negara memiliki kapasitas untuk mengambil langkah jika sektor usaha tidak lagi mampu mempertahankan operasionalnya.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir,” imbuhnya.

Satgas ini dirancang sebagai instrumen intervensi negara untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi.

Gagasan pembentukan lembaga tersebut sebenarnya telah muncul sejak 2025, setelah pemerintah merespons tuntutan buruh terkait perlindungan kerja dan kesejahteraan.

Rencana itu sebelumnya disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai bagian dari upaya pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi PHK massal.

Dengan terbentuknya satgas ini, pemerintah berharap dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi nasional.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R