JAKARTA – Promosi jasa nikah siri semakin mudah ditemukan di media sosial. Tawaran menikah secara cepat, praktis hingga diklaim sesuai syariat beredar melalui berbagai platform. Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat tidak tergiur karena perkawinan yang tidak dicatat negara dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan fenomena promosi jasa nikah siri melalui media sosial perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, perkawinan bukan sekadar persoalan sah atau tidak menurut ketentuan agama. Pencatatan perkawinan dibutuhkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak tergiur dengan jasa nikah siri yang marak di media sosial. Pernikahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi agar memiliki kekuatan hukum,” kata Abu Rokhmad.

Kemenag mengingatkan pencatatan pernikahan bukan sebatas urusan administratif. Dokumen perkawinan menjadi dasar dalam berbagai urusan hukum, mulai status suami-istri, administrasi kependudukan, hak anak, warisan hingga persoalan harta bersama.

Risiko terutama muncul ketika terjadi perceraian, sengketa harta, persoalan hak asuh maupun pemenuhan hak perempuan dan anak.

Perkawinan umat Islam di Indonesia dicatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan tersebut menghasilkan dokumen resmi yang menjadi bukti adanya perkawinan menurut hukum negara.

Maraknya promosi jasa nikah siri di media sosial juga dinilai perlu dicermati karena calon pengantin tidak selalu mengetahui siapa pihak yang menawarkan layanan tersebut, termasuk kompetensi maupun kewenangannya.

Tawaran yang beredar umumnya menjanjikan proses cepat dengan berbagai fasilitas. Kondisi ini dikhawatirkan membuat masyarakat mengambil keputusan tanpa memahami konsekuensi hukum setelah perkawinan berlangsung.

Kemenag menegaskan masyarakat dapat memperoleh pelayanan pernikahan melalui KUA dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah.

Pencatatan pernikahan di KUA pada hari dan jam kerja tidak dipungut biaya apabila akad dilaksanakan di kantor. Sementara akad nikah yang dilakukan di luar KUA atau di luar hari dan jam kerja dikenakan biaya resmi Rp600 ribu sesuai ketentuan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pemerintah juga terus mendorong digitalisasi pelayanan pernikahan melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) untuk mempermudah proses administrasi calon pengantin.

Abu Rokhmad mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mempertimbangkan kemudahan proses ketika memilih menikah secara tidak tercatat.

Menurut Kemenag, pencatatan justru menjadi instrumen penting untuk melindungi hak-hak anggota keluarga apabila suatu saat muncul persoalan hukum.

Fenomena jasa nikah siri yang kini dipasarkan secara terbuka melalui media sosial menjadi perhatian karena ruang digital membuat layanan semacam itu semakin mudah menjangkau masyarakat.

Kemenag meminta masyarakat lebih berhati-hati serta memastikan proses perkawinan mengikuti ketentuan agama sekaligus peraturan perundang-undangan. (MK)

Editor: Agus S

SIDOARJO – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, harus mendapatkan penanganan medis setelah menyantap makanan yang dipasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah.

Jumlah korban terus bertambah sejak Selasa (1/9/2026) sore. Data penanganan medis Rabu (2/9/2026) pagi mencatat sekitar 500 santri telah ditangani di delapan rumah sakit di Sidoarjo.

Dari 500 santri tersebut, 320 orang telah diperbolehkan pulang. Sebanyak 65 pasien masih menjalani rawat inap dan 115 lainnya dalam observasi.

RSUD Notopuro menjadi rumah sakit yang menerima korban terbanyak dengan 334 santri. Pasien lainnya tersebar di RS Siti Hajar, RSU Aisyiyah Siti Fatimah, RS Delta Surya, RS Pusura, RS Pusdik Bhayangkara Porong, RS Arafah Anwar Medika dan RS Anwar Medika.

Perkembangan berikutnya menunjukkan kasus tidak hanya menimpa santri Manbaul Hikam. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut total korban dugaan keracunan mencapai 512 orang yang berasal dari 19 lembaga pendidikan.

Seluruh korban memiliki satu kesamaan, yakni menerima makanan dari SPPG Kalitengah, Tanggulangin.

“Ya, kita lihat faktor apa kesamaan dari semua adalah penerima dari SPPG yang sama. Mengonsumsi menu yang juga kebetulan sama,” kata Emil.

Operasional SPPG Kalitengah langsung dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Sampel makanan telah diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian untuk diperiksa di laboratorium.

Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur Teguh Bayu Wibowo mengatakan penghentian dilakukan sembari menunggu hasil pemeriksaan.

“Untuk saat ini, SPPG kita berhenti operasional. Selanjutnya, hasil lab dan lain-lain kita tunggu untuk satu minggu ke depan,” kata Teguh.

SPPG Kalitengah pada Selasa mendistribusikan ribuan porsi MBG kepada penerima manfaat di wilayah Tanggulangin. Sekitar seribu porsi di antaranya dikirim ke lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Menu yang dibagikan berupa nasi putih, telur orak-arik, tumis buncis dan baby corn, tempe bumbu Bali serta buah apel.

Makanan didistribusikan sekitar pukul 10.00 WIB dan disantap para santri sekitar pukul 12.00 WIB. Beberapa jam kemudian, sejumlah santri mulai mengalami keluhan.

Gejala yang muncul antara lain pusing, mual, muntah, lemas dan gangguan pencernaan. Jumlah santri yang mengalami keluhan kemudian terus bertambah hingga ambulans dikerahkan untuk membawa mereka ke sejumlah rumah sakit.

Salah seorang santriwati mengaku merasakan rasa tidak biasa pada sayuran yang disajikan.

“Sayur enggak habis, yang kecut dari sayurnya,” kata santriwati bernama Syaza.

Namun, belum dapat dipastikan apakah sayuran atau komponen makanan lainnya menjadi penyebab kejadian tersebut. Pemerintah masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium.

Pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam juga meluruskan informasi yang beredar mengenai pengelolaan makanan.

Ketua Yayasan Pondok Pesantren Manbaul Hikam KH Abdul Wahid Harun menegaskan makanan tersebut tidak dimasak oleh pihak pesantren.

“Soal SPPG bukan ditangani pesantren, tapi dari Kalitengah. Kami hanya menerima manfaat saja. Tidak benar kalau SPPG itu ada di pondok,” ujarnya.

Bupati Sidoarjo Subandi memastikan tidak ada korban meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Ia menyebut sebagian pasien sudah diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik.

“Tidak ada yang meninggal, semua pasien tertangani dengan baik. Kalau ada berita yang menyatakan ada yang meninggal, itu tidak benar,” tegas Subandi.

Pemprov Jawa Timur bersama Pemkab Sidoarjo kini melakukan pemantauan terhadap seluruh lembaga pendidikan yang menerima makanan dari SPPG Kalitengah. Langkah itu dilakukan untuk menemukan kemungkinan siswa atau santri lain yang mengalami gejala tetapi belum mendapatkan penanganan.

Seluruh biaya perawatan korban, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta, ditanggung pemerintah daerah.

Kasus Sidoarjo kembali menyoroti keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Sebelumnya, BGN mengungkap telah menutup 1.300 SPPG yang tidak memenuhi standar keselamatan pangan.

BGN juga memperketat pengawasan dapur setelah muncul sejumlah kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut proses pengolahan makanan, tetapi juga kebersihan dapur, sanitasi, penyimpanan bahan hingga distribusi makanan kepada penerima.

Untuk kasus Sidoarjo, pemerintah belum menetapkan penyebab pasti gangguan kesehatan massal tersebut. Penentuan sumber dugaan keracunan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. (ant/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi mulai berkembang menjadi krisis kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat lebih dari 50 ribu kasus infeksi saluran pernapasan akut hingga akhir Agustus 2026.

Hampir 40 ribu kasus terjadi pada penduduk berusia lebih dari lima tahun, termasuk kelompok lanjut usia. Sekitar 3,8 juta lansia tercatat tinggal di delapan provinsi terdampak karhutla.

Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan, lansia menghadapi risiko lebih besar karena asap mengandung partikel halus PM2.5 dan PM10 yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru.

“Data Kemenkes mencatat lebih dari 50 ribu kasus ISPA hingga akhir Agustus, dengan hampir 40 ribu di antaranya terjadi pada kelompok usia di atas lima tahun, termasuk lansia,” kata Imran, Selasa (1/9/2026).

Kementerian Kesehatan belum membuka perincian kasus di seluruh delapan provinsi terdampak. Namun, Kalimantan Barat dilaporkan mencatat lebih dari 16 ribu kasus, sedangkan Kalimantan Tengah lebih dari 6.000 kasus.

Paparan asap dapat memicu gangguan pernapasan akut dan memperburuk penyakit kronis seperti asma, bronkitis serta penyakit paru obstruktif kronis. Risiko semakin tinggi terhadap lansia yang telah memiliki penyakit penyerta.

Dampaknya juga dapat menyerang sistem kardiovaskular. Paparan asap berpotensi meningkatkan tekanan darah, memicu peradangan, serangan jantung serta stroke.

Kondisi penderita diabetes, gagal ginjal dan gangguan saraf juga dapat memburuk akibat stres oksidatif. Sebagian lansia dapat mengalami penurunan konsentrasi dan daya ingat sementara.

“Studi resmi menunjukkan bahwa angka kematian mendadak pada lansia meningkat selama dan setelah episode kebakaran besar,” ujar Imran.

Menurut dia, dampak karhutla tidak berhenti pada penyakit fisik. Evakuasi, kehilangan tempat tinggal, terputusnya akses pelayanan kesehatan dan kecemasan selama bencana dapat meningkatkan stres, depresi serta isolasi sosial.

Gangguan infrastruktur juga menyulitkan lansia mendapatkan obat dan pemeriksaan rutin. Kondisi tersebut berbahaya untuk penderita penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan.

Kemenkes menyiapkan layanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit rujukan dan pos pengungsian. Fasilitas tersebut dilengkapi oksigen konsentrator, tabung oksigen dan obat-obatan.

Pemerintah juga mendistribusikan masker ke wilayah terdampak. Lebih dari 267 ribu masker dikirim ke Kalimantan Tengah dan lebih dari 470 ribu masker disalurkan ke Jambi.

Pemantauan dilakukan setiap hari melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons Situasi Khusus. Public Safety Center 119 dan tenaga cadangan kesehatan turut disiagakan untuk membantu evakuasi darurat.

“Surveilans harian melalui SKDR Situasi Khusus terus memantau tren ISPA pada lansia, sementara PSC 119 dan tenaga cadangan kesehatan disiagakan untuk evakuasi darurat,” jelas Imran.

Keluarga yang merawat lansia diminta memastikan penggunaan masker, memenuhi kebutuhan cairan dan membatasi aktivitas fisik berat. Tanda bahaya seperti sesak napas, nyeri dada atau kebingungan mendadak harus segera mendapat pertolongan medis.

Kalimantan Timur termasuk daerah yang sedang menghadapi peningkatan gangguan pernapasan selama musim kemarau. Data daerah mencatat kenaikan kasus ISPA sekitar 10–20 persen, meski pemerintah setempat menyatakan penyebabnya tidak hanya asap karhutla, tetapi juga debu akibat cuaca kering dan angin kencang.

Kondisi serupa terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Kebakaran yang berulang membuat penanganan tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga perlindungan kesehatan masyarakat.

“Kebakaran hutan telah membuktikan bahwa krisis lingkungan dapat dengan cepat berubah menjadi krisis kesehatan. Lansia adalah wajah paling nyata dari kerentanan tersebut,” kata Imran. (MK)

Editor: Agus S