JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada pembukaan perdagangan Kamis, tetapi pergerakannya masih dibayangi eskalasi konflik AS-Iran yang meningkatkan ketidakpastian di pasar global.

Rupiah dibuka menguat 50 poin atau 0,28 persen menjadi Rp17.713 per dolar AS, dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya di level Rp17.763 per dolar AS.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pergerakan rupiah masih dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah setelah terjadi serangan balasan antara AS dan Iran.

“Meningkatnya ketegangan tersebut memicu meningkatnya skeptisisme investor terhadap perkembangan negosiasi perdamaian,” ungkapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Mengutip Sputnik, militer Iran menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat yang berada di Kuwait, Bahrain, Yordania, dan Irak sebagai balasan atas serangan AS di Iran.

Sementara itu, Anadolu melaporkan Komando Pusat AS (CENTCOM) pada Selasa (1/9/2026) malam mengumumkan telah melancarkan serangan terhadap sasaran Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Iran.

Setelah pengumuman tersebut, media Iran melaporkan adanya ledakan di Pulau Qeshm serta sejumlah wilayah, termasuk Bandar Abbas, Sirik, Chabahar, dan Konarak.

Josua mengatakan meningkatnya ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah turut memberikan tekanan terhadap pasar komoditas, khususnya minyak.

“Ketidakpastian yang lebih tinggi di Timur Tengah turut mendorong kenaikan harga minyak,” ucapnya.
Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membayangi pergerakan rupiah di tengah sentimen pasar global yang masih dipengaruhi perkembangan konflik di kawasan tersebut.

Berdasarkan berbagai faktor tersebut, Josua memproyeksikan rupiah bergerak dalam kisaran Rp17.700 hingga Rp17.825 per dolar AS pada perdagangan hari ini. (ANT/KN)

JAKARTA – PT Brantas Abipraya segera merampungkan pemangkasan 29 entitas usaha sebagai bagian dari transformasi perusahaan. Setelah penataan selesai, BUMN Karya tersebut akan kembali fokus pada bisnis inti sebagai kontraktor.

“Saya harapkan nanti setelah selesai pembersihan ini, ke depannya betul-betul fokus kepada bisnis kontraktor. Brantas tinggal induknya, dan ini termasuk perusahaan yang paling sehat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Dony menyampaikan hal tersebut setelah bertemu dengan jajaran direksi PT Brantas Abipraya untuk membahas perkembangan proses transformasi dan penataan entitas usaha perusahaan.

Melalui proses streamlining, Brantas Abipraya akan menyederhanakan struktur usahanya dengan menyisakan perusahaan induk serta mengakhiri keberadaan entitas usaha yang dinilai tidak lagi diperlukan untuk mendukung bisnis utama.

Dony menilai langkah tersebut menjadi momentum bagi Brantas Abipraya untuk memperkuat fundamental perusahaan sekaligus meningkatkan fokus pada bisnis kontraktor.

Ia juga mendorong Brantas Abipraya menjadi salah satu BUMN Karya yang paling cepat menyelesaikan proses penataan.

Transformasi Brantas Abipraya merupakan bagian dari agenda penataan BUMN Karya secara menyeluruh. Penyederhanaan struktur usaha diharapkan dapat mengurangi inefisiensi, memperkuat tata kelola, serta membuat perusahaan lebih fokus dan kompetitif dalam menjalankan bisnis inti.

Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 274 entitas BUMN dan anak usaha telah ditata melalui proses likuidasi, merger, dan divestasi.

BP BUMN bersama Danantara juga terus mematangkan arah transformasi BUMN melalui penyusunan peta strategi lima tahun sebagai pedoman untuk membangun perusahaan negara yang lebih sehat, kompetitif, dan berorientasi pada penciptaan nilai.

Melalui peta jalan tersebut, BP BUMN bersama Danantara berkomitmen mempercepat transformasi BUMN secara menyeluruh, mulai dari penguatan fundamental bisnis, pengembangan talenta, pemanfaatan teknologi, hingga peningkatan daya saing global.

Tahapan tersebut diarahkan untuk melahirkan BUMN Indonesia yang semakin tangguh dan berdaya saing tinggi, termasuk mampu bersaing di tingkat dunia serta masuk dalam jajaran Fortune 500. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya akan memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif selama menjalani proses hukum.

“Ya benar, pagi ini diagendakan pemeriksaan Pak FA sebagai saksi dalam penyidikan TPPU. Pada surat panggilan belum dijelaskan saksi untuk tersangka yang mana. Pak FA akan hadir dan kooperatif menjalankan proses hukum dengan didampingi advokat,” kata Febri di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Febrie akan didampingi penasihat hukum selama menjalani pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung.

“Rencana pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Dalam penyidikan perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asal korupsi tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin.

Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Sprindik tersebut diterbitkan setelah Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menerbitkan tiga sprindik setelah menerima pengalihan perkara dari Polri.

Ketiga penyidikan tersebut mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.

Dalam perkara PT Asabri, Polri menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU, sedangkan Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka TPPU. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menurunkan 7.907 iklan lowongan kerja ilegal dari total 10.504 laporan hasil patroli siber sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026.

Pelaksana Harian Menteri P2MI sekaligus Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan penurunan ribuan iklan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah perekrutan dan keberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia melalui ruang digital.

“Pelindungan harus dimulai sejak mereka mendapatkan informasi mengenai peluang kerja. Kami menghapus iklan tersebut karena ruang digital menjadi bagian penting dari upaya melindungi calon pekerja migran,” kata Christina dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Christina menegaskan pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai peluang kerja di luar negeri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah tergiur tawaran kerja yang terlihat mudah dan menjanjikan. Tawaran semacam itu dapat menjadi pintu masuk penempatan ilegal maupun persoalan lain yang lebih serius.

Selain memperkuat pengawasan ruang digital, KemenP2MI telah mencegah 6.668 keberangkatan ilegal pekerja migran Indonesia ke luar negeri.

KemenP2MI juga telah menangani 2.208 aduan pekerja migran serta menindak 20 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bermasalah.

“Langkah ini menunjukkan pelindungan pekerja migran harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan pengawasan rekrutmen serta penempatan hingga penanganan persoalan yang dihadapi pekerja,” ujar Christina.

Untuk mencegah masyarakat terjebak tawaran kerja ilegal, KemenP2MI mendorong calon pekerja migran menggunakan kanal resmi pemerintah dalam mencari informasi mengenai peluang kerja di luar negeri melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).

“Saya berharap masyarakat semakin kritis terhadap tawaran kerja luar negeri di media sosial dan platform digital lainnya, serta memastikan setiap peluang kerja mengarah pada migrasi yang aman, legal, dan berkualitas,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mengimbau masyarakat menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk, terutama kelompok rentan seperti bayi, balita, dan lanjut usia (lansia).

Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan kelompok rentan perlu lebih waspada karena paparan polusi udara dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan.

“Yang paling penting, terutama untuk kelompok rentan, bayi, balita, lansia, harus lebih berhati-hati. Kalau memang ketika kondisi udara nggak bagus, ya, kalau bisa tidak keluar. Kalau pun harus beraktivitas, kalau kondisinya sedang tidak baik, boleh pakai pelindung, seperti masker,” ujar Ani di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Ani, polusi udara dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, salah satunya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Masyarakat yang mulai mengalami gejala ISPA pun diimbau segera berkonsultasi ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) agar mendapatkan penanganan dengan cepat.

“Iya, memang salah satu kemungkinan penyakit yang muncul beriringan dengan kondisi udara adalah ISPA. Kalau sudah merasa bergejala, langsung datang saja ke faskes, supaya bisa dapat pertolongan dengan cepat,” tuturnya.

Selain ISPA, paparan polusi udara juga dapat memicu gangguan pernapasan lainnya. Kondisi tersebut juga berpotensi memperburuk kesehatan masyarakat yang memiliki penyakit penyerta, seperti asma maupun riwayat penyakit paru-paru.

Karena itu, Ani mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk.

Sementara itu, data indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) Jakarta pada Rabu (2/9/2026) pagi berada di angka 75 atau kategori sedang.

Namun, memasuki pukul 18.00 WIB, AQI Jakarta meningkat menjadi 140 dan masuk kategori “tidak sehat bagi kelompok sensitif”.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir, peningkatan AQI tersebut diikuti dominasi polutan PM2.5 dengan konsentrasi mencapai 51,3 mikrogram per meter kubik.

Dengan kondisi tersebut, kelompok yang sensitif terhadap polusi udara diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika harus beraktivitas di luar ruangan. (ANT/KN)

SORONG – Sengketa status tiga pulau di Raja Ampat antara Papua Barat Daya dan Maluku Utara mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan siap memfasilitasi Papua Barat Daya untuk memperjuangkan status ketiga pulau tersebut, sepanjang didukung bukti yang kuat.

“Kalau memang itu haknya Papua dan dasarnya kuat, kita akan bantu untuk memfasilitasi agar itu bisa dimenangkan,” kata Zulkifli Hasan saat menghadiri PAPEDA Summit 2026 di Sorong, Rabu (2/9/2026).

Zulkifli mengatakan pemerintah pusat dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa apabila Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mampu membuktikan bahwa ketiga pulau tersebut secara historis, adat, dan geografis merupakan bagian dari wilayah Papua.

Salah satu langkah yang akan ditempuh ialah memfasilitasi pertemuan Pemprov Papua Barat Daya dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membahas persoalan tersebut.

Karena itu, Zulkifli meminta Pemprov Papua Barat Daya melengkapi seluruh bukti dan dokumen terkait status ketiga pulau, terutama yang berkaitan dengan sejarah, adat, serta wilayah administrasi.

“Kapan saja tim Pak Gubernur mau menyelesaikan masalah itu, saya akan bantu fasilitasi,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, komunikasi menjadi kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan maupun sengketa di Papua.

Ia mengatakan persoalan yang belum dapat diselesaikan pemerintah daerah dapat dibicarakan bersama pemerintah pusat dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

“Kalau ada masalah-masalah, Pak Bupati, Wali Kota, Pak Gubernur, Pak TNI, Pak Polri, mungkin urusan sipil, kita bicara dan saya bisa memfasilitasi. Saya kira kuncinya dari semuanya adalah komunikasi,” katanya.

Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya Alfons Kambu mengatakan masyarakat Papua Barat Daya memiliki bukti mengenai hubungan historis dan geografis ketiga pulau tersebut dengan wilayah Papua.

Ketiga pulau yang disengketakan yakni Pulau Sayang atau Sain, Pulau Piyai atau Piay, dan Pulau Kiyas.
Menurut Alfons, secara geografis ketiga pulau tersebut berada di wilayah Papua. Ia juga menyebut terdapat bukti sejarah yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan Belanda serta peristiwa Perang Dunia II.

Persoalan tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan wilayah adat masyarakat Raja Ampat sehingga diperlukan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

“Kalau bisa kita masukkan data tata ruang wilayah ini dan diatur dengan undang-undang supaya ke depan jangan dialihkan lagi,” kata Alfons.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pemerintah provinsi akan menempuh seluruh mekanisme hukum dan konstitusional untuk memperjuangkan pengembalian ketiga pulau tersebut ke wilayah Papua Barat Daya.

Elisa menyebut Pulau Sayang atau Sain, Pulau Piay, dan Pulau Kiyas merupakan bagian dari tanah Papua serta wilayah adat masyarakat Raja Ampat yang perlu dikembalikan status administratifnya.

“Ini adalah kesalahan administratif yang harus diperbaiki. Kita akan tempuh semua mekanisme hukum dan konstitusional agar status pulau-pulau itu dikembalikan ke Papua Barat Daya,” kata Elisa.

Ketiga pulau tersebut pada 2021 dinyatakan masuk wilayah Provinsi Maluku Utara melalui keputusan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, tokoh adat, DPRD, dan masyarakat telah menyatukan langkah untuk memperjuangkan penyelesaian sengketa tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kenaikan harga avtur mulai berdampak pada industri penerbangan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan batas maksimal biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge penerbangan domestik kelas ekonomi menjadi 40 persen dari tarif batas atas.

Kebijakan itu berlaku setelah harga avtur kembali naik. Per 1 September 2026, harga rata-rata avtur mencapai Rp23.315 per liter, naik sekitar 6,5 persen.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan penyesuaian fuel surcharge dilakukan menyusul kenaikan harga bahan bakar yang menjadi salah satu komponen terbesar biaya operasional maskapai.

“Besaran fuel surcharge yang dapat diterapkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri paling tinggi sebesar 40 persen dari tarif batas atas,” kata Lukman.

Namun, Lukman menegaskan angka 40 persen merupakan batas maksimal. Maskapai tidak otomatis mengenakan biaya tambahan sebesar itu kepada seluruh penumpang.

“Penerapan fuel surcharge bukan merupakan kewajiban. Besarannya dapat ditetapkan lebih rendah oleh masing-masing badan usaha angkutan udara dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan kemampuan masyarakat,” ujarnya.

Kemenhub akan mengawasi penerapannya agar biaya tambahan yang dikenakan maskapai tidak melampaui ketentuan.

Kebijakan tersebut berpotensi terasa di daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap transportasi udara, termasuk Kaltim.

Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan APT Pranoto Samarinda menjadi dua pintu utama penerbangan Kaltim menuju sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Penerbangan juga masih menjadi moda penting untuk menjangkau sejumlah wilayah pedalaman Kaltim yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.

Meski batas fuel surcharge dinaikkan menjadi 40 persen, harga tiket tidak serta-merta naik dengan persentase yang sama. Besaran biaya tambahan yang diterapkan tetap menjadi keputusan masing-masing maskapai dengan mengacu pada ketentuan pemerintah. (ant/MK)

Editor: Agus S