JAKARTA – Delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga berakhir menjadi bagian dari angkatan bersenjata Rusia setelah tergiur tawaran pekerjaan bergaji tinggi. Pemerintah kini menelusuri kebenaran informasi tersebut, termasuk kemungkinan mereka kehilangan status kewarganegaraan Indonesia.

Informasi keterlibatan delapan WNI itu pertama kali disampaikan Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU). Mereka mengklaim memperoleh sejumlah dokumen terkait perekrutan warga Indonesia ke dalam militer Rusia.

Pemerintah Indonesia belum langsung membenarkan informasi tersebut. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan verifikasi masih dilakukan terhadap identitas, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI.

“Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kita cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi,” kata Yusril, Rabu (2/9/2026).

Menurut Yusril, pemerintah juga harus memastikan apakah para WNI tersebut mengetahui sejak awal pekerjaan yang akan dijalani atau justru menjadi korban perekrutan.

“Yang harus dipastikan adalah siapa orangnya, bagaimana proses perekrutannya, apa yang ditawarkan kepada mereka, dan apakah benar mereka kemudian masuk ke dalam dinas militer Rusia,” ujarnya.

Informasi sementara yang diterima pemerintah menyebut perekrutan bermula dari tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Ada pula tawaran pekerjaan non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia hingga berbagai tunjangan sosial.

Yusril menegaskan pemerintah tidak akan mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi dari satu pihak. Pemerintah perlu memastikan apakah mereka masuk militer Rusia atas kemauan sendiri atau menjadi korban perekrutan dengan modus tawaran pekerjaan.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan verifikasi melalui perwakilan Indonesia di Rusia serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap informasi yang diterimanya bahwa para WNI tersebut awalnya mendaftar lowongan pekerjaan sebagai petugas satuan pengamanan maupun tenaga administrasi.

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat,” kata Dasco.

Informasi tersebut membuat kemungkinan adanya penipuan atau eksploitasi dalam proses perekrutan ikut menjadi perhatian. Apalagi, pekerjaan yang awalnya ditawarkan disebut bukan sebagai anggota militer.

Persoalan lain muncul terkait status kewarganegaraan. Jika nantinya terbukti para WNI tersebut secara sukarela bergabung dengan angkatan bersenjata negara asing, mereka terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan konsekuensi hukumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

“Kalau ada WNI yang bergabung dengan militer negara asing maka status kewarganegaraan Indonesia akan hilang,” kata Hasanuddin.

Namun, ketentuan tersebut belum bisa serta-merta diterapkan terhadap delapan WNI yang disebut berada di Rusia. Pemerintah masih harus memastikan status mereka, termasuk bagaimana proses perekrutan dan apakah keterlibatan dalam militer dilakukan secara sukarela.

Pemerintah Rusia sendiri membantah melakukan perekrutan melalui perwakilannya di Indonesia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan Kedutaan Besar Rusia tidak melakukan perekrutan WNI untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Pihaknya juga menyatakan siap membantu proses penyelidikan pemerintah Indonesia apabila diperlukan. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena tidak dapat menghadiri peringatan Hari Nasional Federasi Rusia dan KTT Peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pada Juni 2026.

Prabowo mengatakan ketidakhadirannya dalam dua agenda tersebut disebabkan persoalan dalam negeri yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai bentuk memenuhi komitmennya, Prabowo kini hadir di Vladivostok, Rusia, untuk menghadiri Eastern Economic Forum (EEF) ke-11.

“Pertama, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan selamat atas peringatan Hari Nasional Federasi Rusia pada tanggal 12 Juni 2026, juga atas penyelenggaraan KTT Peringatan ASEAN-Rusia ke-35 pada tanggal 18 Juni 2026,” kata Prabowo saat menghadiri jamuan santap siang bersama Putin di Vladivostok, Kamis (3/9/2026).

Sebagaimana dipantau melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada Putin karena tidak dapat menghadiri kedua agenda penting tersebut.

“Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak dapat menghadiri acara penting tersebut karena ada masalah dalam negeri yang tidak bisa saya tinggalkan,” ujarnya.

Prabowo menyebut kehadirannya di Vladivostok sebagai bentuk memenuhi komitmen setelah sebelumnya tidak dapat menghadiri agenda tersebut.

“Tapi, saya membayar hutang saya dengan hadir di Vladivostok sekarang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Putin atas sambutan hangat selama kunjungannya ke Vladivostok.

Menurut Prabowo, Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam selama lebih dari lima dasawarsa. Ia menilai Rusia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia.

Prabowo juga menyambut peningkatan hubungan kedua negara menjadi kemitraan strategis pada tahun lalu.

“Dan, sekali lagi kami merasa terhormat dapat berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Timur (Eastern Economic Forum) ke-11,” ujarnya.

Presiden menilai EEF memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan kerja sama dan konektivitas di kawasan Asia-Pasifik.

Menurut dia, Indonesia dan Rusia sama-sama memiliki kepentingan di kawasan Pasifik. Karena itu, konektivitas dan kerja sama maritim menjadi aspek penting, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

“Indonesia terus berupaya untuk terus meningkatkan kerja sama di segala bidang demi mencapai keuntungan bagi kedua negara kita,” katanya.

Prabowo mengatakan hubungan Indonesia dan Rusia terus berkembang, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Indonesia, kata dia, siap meningkatkan kerja sama dengan Rusia.

Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Vladivostok untuk menghadiri EEF ke-11 yang berlangsung pada 1–4 September 2026. Dalam forum tersebut, Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama.

Selain menghadiri sesi pleno utama EEF, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Putin.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Rusia, terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan energi. (ANT/KN)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memanggil seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengecek ulang kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) penyediaan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan setelah muncul dugaan keracunan yang dialami sejumlah santri Pesantren Manbaul Hikam, Tanggulangin, Sidoarjo, pada Selasa (1/9/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pemanggilan pengelola dapur SPPG menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap keamanan makanan dalam pelaksanaan program MBG.

“Seluruh pengusaha dapur, pengelola dapur, kemudian memastikan kembali apakah aturan-aturan sudah ditaati dan SOP dari pengelolaan masak, dapur, dan semua aturan sudah ditaati atau belum,” kata Adhy di Surabaya, Rabu (2/9/2026).

Menurut Adhy, pemerintah daerah menyayangkan kejadian tersebut karena pengawasan terhadap pelaksanaan MBG telah dilakukan, termasuk melalui penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Namun, ia mengakui masih terdapat kondisi di lapangan yang berada di luar kendali pemerintah dan berpotensi menimbulkan persoalan bagi penerima manfaat program.

Satgas MBG Jawa Timur telah menggelar rapat konsolidasi untuk mendalami dugaan keracunan tersebut. Hasil pendalaman selanjutnya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bahan tindak lanjut.

“Satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti, terutama penyelidikan seperti apa faktor penyebab dari keracunan tersebut,” ujarnya.

Adhy menegaskan pengawasan terhadap dapur SPPG ke depan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Pemprov Jatim akan mendorong pemeriksaan secara berkala untuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Pemerintah provinsi berharap penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap SOP dapat mencegah kejadian serupa terulang serta memastikan program MBG berjalan aman dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (ANT/KN)

TANGERANG – Kementerian Haji dan Umrah akan menyisir sekitar 3.900 travel umrah melalui verifikasi menyeluruh untuk mencegah praktik ilegal dan melindungi jemaah dari penyelenggara perjalanan yang bermasalah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah belum membuka izin baru bagi travel umrah karena masih memprioritaskan verifikasi terhadap seluruh penyelenggara yang telah ada.

“Belum pernah dan sampai dengan hari ini belum mengeluarkan izin baru untuk travel umrah. Sekarang itu travel umrah jumlahnya ada sekitar 3.900,” ujar Dahnil di Tangerang, Rabu (2/9/2026).

Verifikasi dilakukan untuk memastikan travel yang ada masih memenuhi persyaratan dan memiliki rekam jejak yang baik. Penyelenggara yang terbukti memiliki rekam jejak buruk akan dikenai tindakan, mulai dari pemblokiran hingga pencabutan izin.

“Pasti, kami akan verifikasi ketat. Mana yang punya track record buruk akan kami blokir atau kami cabut izinnya,” tegasnya.

Dahnil mengatakan pengawasan awal masih menemukan travel yang menjalankan aktivitas perjalanan umrah tanpa mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Menurut dia, sejumlah travel wisata biasa turut menawarkan perjalanan umrah meski tidak memiliki izin sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

“Banyak yang sejatinya tidak berizin. Misalnya, mereka tidak punya izin travel umrah, bukan PPIU, tapi hanya travel wisata biasa. Itu banyak yang kita temukan,” katanya.

Selain memperketat verifikasi, Kementerian Haji dan Umrah telah memblokir tiga travel yang dinilai merugikan jemaah. Salah satunya Hanania Group yang disebut berkaitan dengan sekitar 3.000 jemaah.

“Kemarin kami sudah memblokir tiga travel umrah yang merugikan jemaah. Satu, Hanania Group yang jumlahnya 3.000 orang itu. Kemudian ada dua lagi,” ujarnya.

Dahnil menegaskan pemerintah akan terus menindak travel yang melakukan praktik penipuan maupun tindakan lain yang merugikan jemaah.

Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran perjalanan umrah dan memastikan legalitas serta rekam jejak travel sebelum melakukan pembayaran atau mendaftarkan diri.

“Banyak sekali travel-travel yang jualan tanpa punya izin, jadi track record-nya enggak jelas,” katanya.

Calon jemaah juga dapat memastikan legalitas penyelenggara melalui Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah maupun kantor Kementerian Haji dan Umrah di tingkat kabupaten/kota.

Kementerian Haji dan Umrah, kata Dahnil, juga menyiapkan layanan pengaduan terkait praktik yang merugikan masyarakat dalam penyelenggaraan haji dan umrah. (ANT/KN)

BANJARBARU – Polda Kalimantan Selatan membidik dua korporasi dalam penyelidikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kota Banjarbaru. Keduanya telah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan penyelidikan terhadap dua korporasi tersebut masih berlangsung.

“Dua korporasi ini sudah kami panggil dimintai keterangan,” kata Sigit di Banjarbaru, Rabu (2/9/2026).
Ia mengatakan penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalsel saat ini masih menyelidiki tiga kejadian karhutla yang seluruhnya terjadi di wilayah Banjarbaru.

Menurut Sigit, penyelidikan dilakukan terhadap setiap kejadian karhutla yang dinilai menonjol dan patut diduga mengandung unsur kesengajaan pembakaran lahan maupun kelalaian yang mengakibatkan lahan terbakar.

“Jadi kami lakukan olah TKP dan mem-police line pada lahan terbakar yang dilakukan penyelidikan agar lokasi tidak dimasuki pihak tak berkepentingan,” ujarnya.

Polda Kalsel juga berkoordinasi dengan polres jajaran apabila terjadi karhutla untuk membagi penanganan penyelidikan sehingga proses penegakan hukum dapat saling menguatkan.

Di tingkat polres, saat ini terdapat 74 lokasi karhutla yang tengah dalam proses penyelidikan maupun penyidikan oleh Satuan Reserse Kriminal.

Sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan, termasuk enam orang dari pihak korporasi.

Sigit menegaskan proses penetapan tersangka membutuhkan sedikitnya dua alat bukti yang sah.

Karena itu, penyelidikan terhadap kasus karhutla terus dilakukan sebagai bagian dari komitmen kepolisian menindak pelaku pembakaran maupun pihak yang terbukti lalai.

“Dalam penetapan tersangka tentu penyidik harus memperoleh minimal dua alat bukti yang sah, jadi proses penegakan hukum terhadap karhutla ini terus berjalan sebagai wujud komitmen tegas menindak pelaku,” katanya.

Sebelumnya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan terdapat lima tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus karhutla di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) menegaskan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) tahun 2026 tetap berjalan meski mendapat desakan dari masyarakat sipil untuk dimoratorium.

Anggota sekaligus Juru Bicara KY Anita Kadir mengatakan seleksi calon hakim agung merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan oleh KY.

“KY terbuka terhadap segala bentuk masukan dan kritik sebagai kontrol publik dan memastikan proses seleksi hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA terus memenuhi prinsip independensi, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan integritas,” kata Anita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Anita mengatakan KY menghargai kritik dan masukan publik sebagai bagian dari mekanisme kontrol dalam negara demokratis. Masukan tersebut juga menjadi bahan untuk memastikan pelaksanaan kewenangan KY tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, proses seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA selama ini dilakukan secara transparan dan independen. Setiap tahapan telah disampaikan kepada publik sehingga masyarakat dapat memantau proses tersebut.

KY juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai rekam jejak para calon sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses seleksi.

Anita menekankan bahwa proses seleksi memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan masa depan MA serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“Karena itu, KY telah secara berkala dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses seleksi untuk memastikan mekanisme yang diterapkan tetap relevan, kredibel, dan mampu menghasilkan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA yang berintegritas dan kompeten,” katanya.

Terkait desakan moratorium, Anita menegaskan KY tidak dapat serta-merta menghentikan proses seleksi karena pelaksanaan seleksi calon hakim agung merupakan bagian dari kewenangan konstitusional lembaga tersebut.

“KY akan terus mengevaluasi proses seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc di MA, serta menjalankan fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara lebih baik lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, masyarakat sipil mendesak dilakukan moratorium terhadap seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc di MA tahun 2026.

Pada hari yang sama, Rabu (2/9), MA melantik 11 hakim agung dan tiga hakim ad hoc hasil seleksi tahun 2026 yang dilaksanakan KY dan telah memperoleh persetujuan DPR RI. (ANT/KN)

JAKARTA – Realisasi penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 1 September 2026 baru mencapai 140.965 unit rumah atau 40,3 persen dari target 350 ribu unit tahun ini.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan penyaluran FLPP untuk rumah tapak subsidi maupun rumah susun (rusun) tersebut telah mencapai Rp17,5 triliun.

“Realisasi FLPP baik untuk skema tapak maupun rumah susun (rusun) per 1 September ini mencapai 140.965 unit rumah atau 40,3 persen dari target 350.000 unit rumah dengan realisasi dana yang disalurkan sebesar Rp17,5 triliun,” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Di tengah upaya mengejar target penyaluran, pemerintah juga telah menerbitkan keputusan Menteri Keuangan yang menyesuaikan tenor pembiayaan dari sebelumnya 20 tahun menjadi hingga 40 tahun, baik untuk rumah tapak subsidi maupun rusun subsidi.

Heru mengatakan perpanjangan tenor tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Tenor 40 tahun itu diharapkan bisa meningkatkan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.

BP Tapera juga mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap hunian vertikal atau rusun subsidi melalui penyediaan pembiayaan FLPP yang terjangkau.

Heru mengatakan terdapat sejumlah langkah strategis yang dilakukan BP Tapera untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap rusun subsidi.

Pertama, memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pekerja perkotaan, mengenai keunggulan hunian vertikal yang berada dekat dengan pusat aktivitas ekonomi.

Kedua, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pengembang untuk memastikan rusun subsidi dibangun di lokasi yang memiliki akses transportasi, fasilitas umum, serta lingkungan yang memadai.

Ketiga, memanfaatkan digitalisasi layanan pembiayaan agar proses pencarian informasi dan pengajuan KPR subsidi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya, BP Tapera mendorong pengembangan produk hunian yang sesuai dengan kebutuhan MBR perkotaan, mulai dari desain dan ukuran unit hingga kualitas kawasan. (ANT/KN)