JAKARTA — Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dicecar sekitar 50 pertanyaan oleh penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) saat diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kuasa hukum Febrie, Febri Diansyah, mengatakan kliennya kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan penyidik.

“Pak FA sangat kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan dan menjelaskan apa yang ditanya oleh penyidik. Ada sekitar 50 pertanyaan yang dijawab sebaik-baiknya oleh Pak FA,” kata Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Febri, Febrie juga siap kembali menjalani pemeriksaan apabila penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan. Ia mengatakan kliennya bersedia diperiksa kembali baik dalam kapasitas sebagai saksi maupun tersangka.

Febrie, kata dia, tetap berkomitmen menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan bahwa penyidik Tim 9 melakukan pemeriksaan terhadap tujuh orang pada Kamis (3/9/2026).

Salah satu yang diperiksa adalah Febrie Adriansyah sebagai tersangka. Selain itu, penyidik juga memeriksa Nurman Herin sebagai saksi untuk Febrie.

“Pemeriksaan terpisah. Lebih kepada menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya juga berdasarkan data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan,” kata Anang.

Dalam perkara dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi tersebut, Kejagung telah menetapkan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan pihak swasta Nurman Herin.

Penyidikan perkara tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang diterbitkan pada 20 Juli 2026.

Sprindik diterbitkan setelah Kejagung menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri. Barang bukti yang dilimpahkan antara lain emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.

Selain perkara tersebut, Kejagung sebelumnya juga menerbitkan tiga sprindik setelah menerima pengalihan perkara dari Polri.

Ketiga penyidikan itu mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri.

Dalam perkara PT Asabri, Polri sebelumnya menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU. Sementara itu, Don Ritto ditetapkan sebagai tersangka TPPU.

Pemeriksaan terhadap Febrie menjadi bagian dari proses penyidikan Kejagung untuk mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang beserta tindak pidana asal yang terkait dengan perkara tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah pusat telah menyiapkan dana tambahan bagi daerah yang mengalami kesulitan keuangan setelah transfer ke daerah (TKD) dikurangi. Pemerintah akan terus memantau kondisi keuangan daerah dan siap menyuntikkan dana jika ditemukan daerah yang berada dalam kondisi kritis.

“Sepanjang tahun ini dari bulan ke bulan saya monitor kondisi keuangan daerah. Jadi saya melihat terus bahaya apa tidak, bisa jalan apa tidak. Kalau tidak, saya sudah siapkan dana saya akan injek lagi uang ke sistem,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Purbaya menjelaskan pengurangan TKD mencapai sekitar Rp200 triliun. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari efisiensi anggaran sekaligus upaya memastikan belanja pemerintah daerah lebih tepat sasaran.

Meski transfer melalui TKD berkurang, pemerintah pusat tetap menambahkan belanja untuk daerah melalui belanja pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp400 triliun.

“Pada waktu itu kelihatan sekali di daerah alokasinya tidak tepat sasaran dan belanjanya tidak pas. Sehingga sebagian ditarik ke pusat dan pusat yang membelanjakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur daerah,” ujarnya.

Menurut Purbaya, pengurangan transfer tidak berarti pemerintah pusat melepas pengawasan terhadap kondisi fiskal daerah. Kementerian Keuangan terus memantau kemampuan keuangan daerah untuk memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan.

Jika ditemukan daerah yang mengalami tekanan serius, pemerintah pusat akan menyiapkan intervensi melalui suntikan dana ke dalam sistem.

Purbaya mengungkapkan pada Agustus 2026 terdapat sejumlah daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah pusat menggelontorkan bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada daerah agar kemampuan keuangan mereka kembali stabil.

Purbaya mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai langkah untuk menjaga agar tekanan fiskal di daerah tidak mengganggu pembayaran kewajiban pemerintah maupun pelayanan publik.

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan terkait status dan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Purbaya mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan PPPK paruh waktu yang mulai Januari mendatang berstatus penuh waktu.

“Kita sudah ambil kebijakan nanti PPPK yang paru waktu mulai Januari jadi penuh waktu dibayar pemerintah pusat yang sebelumnya paru waktu nanti Januari juga mulai bisa mendaftar menjadi PNS yang dibayar pusat secara bertahap,” katanya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mengantisipasi tekanan anggaran daerah, terutama terkait belanja pegawai.

Dengan pemantauan kondisi fiskal secara berkala dan penyiapan dana tambahan, pemerintah pusat memastikan daerah yang mengalami kesulitan keuangan tetap mendapat dukungan agar roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. (ANT/KN)

JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada pencatatan administratif aset Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aset tersebut harus memiliki kepastian hukum dan dikelola secara produktif agar memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Tentunya harapan kita ini merupakan modal strategis pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik dan juga meningkatkan pendapatan daerah dan juga mendukung pembangunan di daerah,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Wiyagus menyampaikan hal tersebut dalam acara Penyerahan Sertipikat Tanah Aset BMD dan Aset BUMD serta Penyerahan Program Local Service Delivery Project (LSDP) di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2026).

Menurut dia, sertifikasi aset daerah merupakan langkah strategis untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus memperkuat tata kelola aset milik pemerintah daerah.

Dengan kepastian hukum tersebut, aset daerah diharapkan tidak hanya aman secara administratif, tetapi juga dapat dioptimalkan sebagai modal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wiyagus menegaskan pemerintah daerah perlu memastikan setiap aset yang dimiliki memiliki status hukum yang jelas, tertib dalam pengelolaan, aman, serta mampu memberikan nilai tambah.

Khusus aset BUMD, Wiyagus menilai sertifikasi tanah memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola sekaligus kesehatan korporasi daerah.

Kepastian hukum atas aset, menurut dia, dapat menjadi fondasi yang lebih kuat bagi BUMD untuk meningkatkan kinerja dan memperbesar kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Dengan demikian, aset BUMD tidak sekadar menjadi kekayaan yang tercatat, tetapi dapat dikelola secara optimal untuk mendukung aktivitas usaha dan memberikan manfaat bagi daerah.

Di sisi lain, Wiyagus juga menekankan pentingnya keberlanjutan program Local Service Delivery Project (LSDP) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Menurut dia, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak berhenti ketika program atau aset diserahkan. Setelah itu, diperlukan pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengelolaan secara berkelanjutan.

“Nah terkait dengan program LSDP ini kami dari Kemendagri memandang bahwa program ini sebagai bagian dari upaya memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat dan memastikan bahwa program pemerintah ini benar-benar memberikan manfaat nyata di daerah,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus mengapresiasi sinergi antara Komisi II DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung kebijakan pengelolaan aset dan program LSDP.

Ia berharap penyerahan sertifikat aset serta program LSDP dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Wiyagus, setiap aset negara dan daerah harus memiliki status hukum yang jelas serta dikelola secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

“Semoga penyerahan sertifikat dan program ini menjadi momentum untuk terus memperkuat atas pengelolaan pemerintah daerah dan memastikan bahwa setiap aset negara dan daerah … memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, serta sejumlah pihak terkait. (ANT/KN)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan tidak pernah memaksa distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan ketika sekolah di daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diliburkan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan distribusi MBG mengikuti keputusan pemerintah daerah terkait aktivitas sekolah. Jika sekolah diliburkan karena kondisi karhutla, pelaksanaan MBG pada hari berikutnya juga akan mengikuti keputusan tersebut.

“Ada kan katanya karena karhutla kemudian siswanya disuruh mengambil atau orang tuanya disuruh ambil, itu begini, karena ada karhutla itu kemudian sekolahnya libur, tetapi diumumkan di saat dapurnya sudah memasak, sudah beli bahan baku, sudah dicacah, sudah persiapan, sehingga harus dimasak dan kemudian di hari itu diambil, besoknya sudah enggak ada lagi,” kata Sudaryono seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Sudaryono, kondisi tersebut terjadi ketika keputusan sekolah diliburkan disampaikan setelah dapur MBG terlanjur melakukan persiapan makanan, mulai dari pembelian bahan baku hingga proses memasak.

Karena makanan telah diproduksi pada hari tersebut, makanan tetap perlu didistribusikan dan diambil. Namun, hal itu bukan berarti BGN memaksa program MBG terus berjalan di tengah kondisi karhutla.

“Jadi terkait karhutla di Kalimantan dan di Sumatra, intinya kami mengikuti pengumuman dari pemerintah daerah. Libur, tidak libur, itu kita mengikuti,” ujarnya.

Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mengabaikan keputusan pemerintah daerah terkait kondisi sekolah di wilayah terdampak karhutla.

“Kami tidak pernah kemudian memaksa demi MBG walaupun karhutla bukalah sekolah, enggak,” tegasnya.

Ia menjelaskan kewenangan terkait sekolah juga berada pada pemerintah daerah sesuai jenjang pendidikan. Untuk SMA, keputusan berada di tingkat gubernur, sedangkan SD dan SMP berada pada pemerintah kabupaten/kota.

“Kami serahkan, begitu libur, kemudian MBG mengikuti,” kata Sudaryono.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperkuat pemantauan terpadu terhadap dampak karhutla, termasuk terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas transportasi udara.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pemerintah memantau sejumlah indikator, mulai dari titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, hingga jarak pandang.

“Kementerian Kehutanan terus memantau secara terpadu perkembangan titik panas (hotspot), kondisi kebakaran di lapangan, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, serta jarak pandang,” kata Ristianto saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, informasi tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan prioritas operasi pengendalian karhutla sekaligus memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami memahami bahwa gangguan asap berpotensi mempengaruhi mobilitas masyarakat, kegiatan ekonomi, dan keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Ristianto menjelaskan kondisi kualitas udara dan jarak pandang dapat berbeda di setiap wilayah serta berubah relatif cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi antara lain oleh konsentrasi asap, arah dan kecepatan angin, curah hujan, serta dinamika atmosfer lainnya.

Kemenhut juga terus menyampaikan perkembangan kondisi karhutla melalui kanal resmi dan sistem SiPongi.

Khusus bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara, Kemenhut mengimbau agar informasi terbaru diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), otoritas bandara, AirNav Indonesia, serta maskapai penerbangan. (ANT/KN)

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengubah skema insentif bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Mulai penerapan aturan baru, insentif tidak lagi dipukul rata Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, melainkan disesuaikan dengan jumlah porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproduksi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan perubahan tersebut dilakukan karena besaran produksi setiap SPPG berbeda sehingga pemberian insentif dengan nominal yang sama dinilai tidak adil.

“Sekarang tidak, ya, tidak rata semua dapur semua kemudian dibayar Rp6 juta, itu tidak adil,” kata Sudaryono usai rapat dengan Komisi IX DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.

Menurut dia, terdapat SPPG yang memproduksi 3.000 porsi, sementara dapur lainnya hanya menghasilkan 2.000 atau 2.500 porsi setiap hari. Perbedaan jumlah produksi tersebut menjadi salah satu dasar BGN untuk mengubah skema insentif.

“Itu kan aturan dibuat oleh pimpinan sebelum saya. Ada dapur bikin 3.000 porsi, ada yang 2.000 porsi, ada yang dapur 2.500 porsi. Dibayar semua Rp6 juta, kan tidak adil, dong?” ujarnya.

Sudaryono mengatakan perubahan skema insentif tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang menetapkan nominal sama bagi setiap SPPG.

BGN kini tengah menyiapkan peraturan kepala badan sebagai dasar hukum pemberlakuan skema baru tersebut.

“Saya sudah mengajukan peraturan kepala badan yang harapannya di pekan ini itu sudah keluar sehingga rencana besok (Jumat (4/9)) atau Senin (7/9) saya mau umumkan perubahan insentif itu,” kata Sudaryono.

Dengan skema baru, besaran insentif setiap SPPG akan mempertimbangkan jumlah porsi MBG yang diproduksi. Artinya, nominal yang diterima masing-masing dapur tidak lagi otomatis sama seperti ketentuan sebelumnya.

Perubahan ini diharapkan membuat pemberian insentif lebih proporsional dengan beban produksi masing-masing SPPG dalam menjalankan program MBG. (ANT/KN)

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong kerja sama investasi Indonesia dan Rusia tidak berhenti pada tahap penjajakan, tetapi segera diwujudkan melalui pembiayaan proyek-proyek yang layak secara komersial.

Prabowo mendorong Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF) menjadi penghubung investasi kedua negara sekaligus mengidentifikasi hingga membiayai proyek yang memiliki prospek dan target pelaksanaan yang jelas.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).

Menurut Prabowo, Danantara yang baru didirikan Indonesia dengan aset kelolaan sekitar 1 triliun dolar AS dapat memainkan peran strategis sebagai jembatan antara pasar modal Indonesia dan Rusia.

“Danantara dapat bertindak sebagai jembatan di mana pasar modal Rusia dan Indonesia serta tujuan strategis dapat bertemu,” ujar Prabowo, sebagaimana dipantau melalui siaran langsung YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Prabowo menilai kerja sama antara Danantara dan RDIF perlu diarahkan lebih konkret. Kedua lembaga investasi tersebut tidak cukup hanya mengidentifikasi peluang, tetapi harus bergerak menuju pembiayaan proyek yang layak secara komersial atau bankable projects.

“Danantara dan dana kekayaan berdaulat Rusia, Dana Investasi Langsung Rusia, dapat bergerak dari mengidentifikasi kemungkinan menuju pembiayaan proyek-proyek yang layak secara bank, bankable projects,” kata Presiden.

Dalam kerja sama investasi tersebut, Prabowo menekankan pentingnya target yang jelas dan dapat diukur. Setiap kesepakatan yang diumumkan, kata dia, harus memiliki tahapan pelaksanaan yang konkret.

Prabowo meminta setiap perjanjian kerja sama mencantumkan secara rinci sejumlah aspek penting, mulai dari tonggak pencapaian, skema pembiayaan, hingga tahapan pelaksanaan proyek.

Menurut dia, kejelasan tersebut diperlukan agar kerja sama investasi Indonesia-Rusia tidak hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar berujung pada proyek yang dapat direalisasikan.

Dengan pendekatan tersebut, Danantara dan RDIF diharapkan dapat memperkuat hubungan investasi kedua negara melalui proyek-proyek konkret yang memiliki skema pembiayaan jelas, layak secara komersial, serta memiliki target pelaksanaan yang terukur. (ANT/KN)

PANGANDARAN — Ancaman penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menjelang Pemilu 2029. Teknologi deepfake dinilai berpotensi menjadi senjata baru penyebaran disinformasi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya kini mulai membekali jajaran pengawas di berbagai tingkatan mengenai AI, mulai dari cara kerja hingga potensi pemanfaatannya dalam pengawasan pemilu.

“Yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu adalah membekali dulu jajaran pengawas kami di bawah soal apa itu AI, bagaimana dia bekerja, bagaimana Bawaslu bisa memanfaatkannya. Jadi, capacity building yang sedang dilakukan saat ini,” kata Lolly di Pangandaran, Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, perkembangan penggunaan AI yang semakin luas di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan kesiapan lembaga pengawas pemilu. Pasalnya, teknologi tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk hal-hal positif, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan kejahatan siber.

Salah satu ancaman yang menjadi perhatian adalah deepfake, yakni teknologi yang memungkinkan pembuatan atau manipulasi konten digital sehingga seseorang dapat terlihat atau terdengar seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Konten semacam itu berpotensi digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan informasi palsu selama tahapan pemilu. Jika tidak diantisipasi, disinformasi berbasis AI dapat memengaruhi persepsi pemilih dan memperkeruh ruang publik.

Karena itu, Lolly mendorong adanya regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan AI dalam penyelenggaraan pemilu, termasuk aturan yang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan.

“Saya meyakini pembuat undang-undang juga melihat persoalan ini sehingga ke depan tentulah ada upaya untuk bisa memberikan kewenangan terhadap Bawaslu dalam mengatasi atau melakukan pengawasan penggunaan AI misalnya,” ujarnya.

Ancaman disinformasi berbasis AI juga menjadi perhatian Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM). Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko mengatakan teknologi deepfake berpotensi menjadi salah satu risiko serius pada Pemilu 2029.

“Ini analisis kami terkait dengan risiko Pemilu 2029. Jadi, tentang disinformasi yang menggunakan deepfake itu akan lebih rawan. Kemudian juga polarisasi dan echo chamber,” kata Achmad.

Menurut dia, perkembangan teknologi digital membuat produksi dan penyebaran informasi palsu menjadi semakin mudah. Kondisi tersebut dapat semakin berisiko ketika konten manipulatif dikombinasikan dengan polarisasi politik dan terbentuknya echo chamber di ruang digital.

Bawaslu pun menilai peningkatan kapasitas pengawas menjadi langkah awal untuk menghadapi perubahan pola pelanggaran pemilu di era AI. Pengawas tidak hanya dituntut memahami aturan kepemiluan, tetapi juga perlu memiliki kemampuan mengenali potensi manipulasi informasi berbasis teknologi.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan Bawaslu menghadapi tantangan baru pada Pemilu 2029, ketika penggunaan AI diperkirakan semakin masif dalam produksi maupun distribusi konten politik. (ANT/KN)