SUMEDANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) memberikan opsi pembinaan melalui program barak militer bagi pelaku kerusuhan di kawasan Dago yang enam di antaranya merupakan pelajar aktif di bawah umur.

Menurut dia, model pembinaan tersebut dapat menjadi salah satu pendekatan untuk membentuk pemahaman kebangsaan dan kedisiplinan.

“Nanti bisa juga diarahkan mereka (pelaku kerusuhan) untuk mengikuti program pendidikan barak militer supaya mereka mengerti arah bangsa ini ke mana dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya di Sumedang, Jawa Barat, Minggu (3/5/2026).

Dirinya juga mengatakan bahwa penanganan terhadap kasus tersebut perlu dilihat dari aspek hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama jika melibatkan anak di bawah umur.

“Kita lihat aspek hukumnya. Di dalamnya kan ada pembinaan, kita lihat aspek KUHP-nya, berarti pidana anak di bawah umur,” tambahnya.

Ia menambahkan, selain proses hukum, pemerintah juga membuka opsi pembinaan melalui program pendidikan karakter berbasis kedisiplinan, termasuk pendidikan ala barak militer.

Terlebih, pihaknya menyebut terdapat 250 peserta program barak militer pada bulan Juni, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti program pembinaan tersebut.

“Bulan Juni ini ada sekitar 250 orang, termasuk para ketua OSIS, yang akan mengikuti pendidikan barak militer itu. Itu bisa saja mereka masuk untuk ikut dibina,” ujarnya.

KDM berharap wacana tersebut dapat menjadi bagian dari upaya pembinaan generasi muda agar memiliki kedisiplinan serta pemahaman kebangsaan yang lebih kuat.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menilai aksi yang berujung kericuhan pada Jumat (1/5) tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa orasi, sehingga dinilai mengarah pada tindakan yang disengaja untuk menimbulkan gangguan keamanan.

“Bukan kasus May Day. Karena May Day berjalan dengan aman dan tertib, kemudian mereka tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan, tanpa orasi. Artinya sudah diniatkan untuk membuat rusuh,” jelasnya.

Dengan demikian, Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa pendekatan penanganan terhadap pelaku kerusuhan tidak hanya mengedepankan proses hukum, tetapi juga membuka ruang pembinaan karakter bagi para pelaku, khususnya yang masih di bawah umur. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berdiskusi bersama Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana di Hambalang, Jawa Barat, Minggu, yang membahas evaluasi transaksi keuangan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram resmi sekretariat.kabinet yang dikutip di Jakarta, Minggu (3/5/2026), menyatakan pertemuan tersebut dilakukan dari siang hingga malam hari.

Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ini merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah.

Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan dieksekusi tepat waktu.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Presiden Prabowo dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penentuan angka ideal ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dilakukan melalui mekanisme dialog dengan partai politik lain, termasuk partai nonparlemen, serta didasarkan pada kajian mendalam.

“Berapa angka yang ideal, itu akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian, mengingat era reformasi telah menghasilkan beberapa kali pemilu sehingga preferensi rakyat terhadap partai politik seharusnya semakin solid,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Ia menjelaskan setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing terkait besaran ambang batas parlemen yang tengah diusulkan.

Menurut dia, penentuan ambang batas parlemen perlu dilihat dari perspektif falsafah demokrasi pascareformasi. Setelah berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia memasuki fase demokratisasi dengan pemilu sebagai mekanisme regenerasi kepemimpinan yang digelar secara periodik setiap lima tahun.

“Pada awal reformasi, partai politik diberikan ruang luas untuk berkembang, sehingga pemilu pertama diikuti oleh 48 partai politik,” ujarnya.

Namun, lanjut dia, dalam sistem pemerintahan presidensial diperlukan efektivitas dalam penyelenggaraan negara, sehingga ambang batas parlemen digunakan sebagai instrumen demokrasi yang ditentukan melalui pilihan rakyat, bukan kekuasaan.

Ia mengatakan ambang batas parlemen merupakan mekanisme bagi rakyat untuk menentukan partai politik yang berhak mengirimkan wakilnya ke parlemen.

Seiring waktu, ambang batas tersebut ditingkatkan secara bertahap guna mendorong konsolidasi jumlah partai politik di DPR dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Terkait besaran angka ideal, Hasto menegaskan hal itu masih akan dibahas melalui proses politik dan kajian yang komprehensif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.

“PDI Perjuangan berdialog dengan partai-partai lain, termasuk partai nonparlemen yang juga memiliki hak atas eksistensinya,” katanya.

Ia menambahkan hasil dialog tersebut diharapkan dapat mengerucut pada kesepakatan bersama terkait besaran ambang batas parlemen. (ANT/KN)

NAGAN RAYA – Masyarakat Beutong Ateuh, bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.

“Surat tersebut dikirim sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman kerusakan hutan hujan tropis, hilangnya sumber mata air, rusaknya bentang alam pegunungan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis apabila aktivitas tambang terus dipaksakan hadir di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat,” kata Direktur Yayasan APEL Green Aceh, Rahmat Syukur dalam keterangan diterima ANTARA di Nagan Raya, Aceh, Minggu (3/5/2026).

Ia mengatakan, surat yang dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah lembaga pemerintah tersebut, merupakan langkah mendesak agar negara hadir melindungi kawasan Beutong Ateuh dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif, terutama mengingat kawasan Beutong Ateuh, Nagan Raya, memiliki nilai ekologis yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keseimbangan lingkungan global.

“Jika tambang emas dipaksakan masuk ke Beutong Ateuh, ancaman yang muncul bukan hanya deforestasi, tetapi juga krisis air, konflik ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis,” ujar Syukur.

Ia menambahkan, jaringan masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan tambang emas di Beutong Ateuh karena aktivitas tersebut dinilai seharusnya tidak lagi muncul usai Putusan Mahkamah Agung Nomor 91.K/TUN/LH/2020.

“Putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Kawasan ini seharusnya tidak lagi dibayangi ancaman tambang emas. Tetapi hari ini justru muncul kembali sejumlah izin. Ini melukai rasa keadilan masyarakat Beutong Ateuh yang baru beberapa bulan lalu terdampak banjir bandang,” katanya.

“Ketika masyarakat sedang memulihkan diri dari bencana, kehadiran tambang justru menghadirkan ancaman baru. Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan menghadirkan proyek yang berpotensi memperparah kerusakan,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Ismail dari komunitas Pawang Uteun, selaku kelompok masyarakat penjaga hutan adat di Beutong Ateuh mengatakan keberadaan hutan bukan sekadar bentang alam, melainkan bagian dari sejarah dan jati diri masyarakat.

“Hutan ini warisan leluhur kami. Kalau hutan hilang, bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga sejarah, budaya, dan masa depan anak cucu kami,” katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, dukungan terhadap penyelamatan hutan Beutong Ateuh terus mengalir dari berbagai jaringan masyarakat sipil nasional maupun internasional melalui kampanye lingkungan dan petisi penyelamatan hutan yang telah didukung puluhan ribu orang dari berbagai negara.

Masyarakat berharap Presiden Republik Indonesia, Kementerian ESDM, dan Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret dengan menghentikan seluruh izin maupun rencana pertambangan emas di kawasan Beutong Ateuh serta memperkuat perlindungan terhadap hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat.

Teungku Diwa, tokoh masyarakat Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, mengatakan masyarakat selama ini hidup bergantung pada hutan dan sungai yang masih terjaga.

“Kami tidak butuh tambang. Hutan adalah sumber kehidupan kami. Kalau hutan rusak dan sungai tercemar, masyarakat lah yang pertama menjadi korban,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat Beutong Ateuh, saat ini masih dibayangi trauma banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 lalu. Bencana itu merusak rumah warga, menghancurkan kebun masyarakat, dan menyebabkan sungai meluap membawa lumpur dari kawasan hulu.

Menurutnya, bencana tersebut menjadi peringatan nyata bahwa kerusakan bentang alam di kawasan hutan akan langsung berdampak pada keselamatan masyarakat.

“Baru lima bulan lalu masyarakat merasakan banjir bandang. Rumah rusak, kebun rusak, sungai meluap. Kami masih berusaha bangkit dari bencana, tetapi sekarang justru muncul lagi izin tambang emas. Ini sangat menyakiti masyarakat Beutong,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat ini dalam kondisi yang sehat.

“Iya, beliau sehat-sehat saja,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Minggu (3/5/2026).

Sebelumnya, beredar isu mengenai kesehatan Menkeu Purbaya yang menduga bahwa Bendahara Negara itu sedang menjalani perawatan di suatu rumah sakit di Jakarta.

Di tengah isu itu, Purbaya membagikan video dirinya melakukan aktivitas olahraga renang, mengindikasikan bahwa dia dalam kondisi bugar. Dalam video yang diunggah di akun pribadi media sosialnya itu, dia mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjalani gaya hidup yang sehat.

“Selamat pagi Guys. Gen Z jangan lupa olahraga, renang bisa, lari boleh, padel juga bisa. Kalo saya biasanya renang sih. Gak berasa ‘long weekendnya’,” tulis Purbaya, dikutip dari akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Minggu (3/5/2026).

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung juga telah menanggapi kabar soal kesehatan Menkeu Purbaya.
“Wah enggak tahu saya. Insyaallah sehat. Doakan saja,” ujar Juda saat ditemui usai menghadiri acara Himpunan Alumni IPB di Jakarta, Sabtu (2/5).

Juda juga memastikan konferensi pers APBN KiTa tetap akan digelar pada Rabu (6/5) setelah sebelumnya dibatalkan. Agenda APBN KiTa semula dijadwalkan berlangsung pada Rabu (29/4).

Menurut dia, penjadwalan ulang dilakukan untuk menunggu rilis data pertumbuhan ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang terbit pada Selasa (5/5), sehingga data dapat disampaikan secara utuh.

Purbaya sebelumnya sempat mengungkapkan kondisi kesehatannya saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4). Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang. Purbaya mengatakan dirinya harus menjalani suntikan di delapan titik agar tetap dapat menjalankan aktivitas.

Usai acara tersebut, Purbaya juga tampak kesulitan berdiri dari kursinya hingga harus berpegangan kepada salah satu rekannya. Saat berjalan pun, ia terlihat dibantu ajudannya.

Ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat itu, Purbaya mengakui rasa sakit yang dialaminya belum sepenuhnya hilang. (ANT/KN)