JAKARTA – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mendorong rancangan merevitalisasi Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu disertasi mitigasi guna mengantisipasi kejadian kebakaran tidak terulang.

“Tentu kita akan revitalisasi, tapi kita berharap harus ada mitigasi, antisipasi supaya tidak terulang kembali karena ini banyak bahan-bahannya itu yang mudah terbakar,” kata Menbud Fadli, saat ditemui media usai acara “Pengumuman Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan” di Jakarta, Jumat (4/9/2026) malam.

Menbud Fadli menyampaikan bahwa revitalisasi Desa Adat Sade telah mendapatkan arahan, dan saat ini masih menunggu konsep serta desain yang akan menjadi pelaksanaan revitalisasi tersebut.

“Juga jaraknya, kita nunggu hasil dulu dari desain dari desainer atau arsitek yang telah ditunjuk. Kita koordinasi terus dengan gubernur dan juga bupati di Lombok Tengah. Setelah siap desainnya, roadmap-nya segera kita laksanakan revitalisasi,” tutur dia.

Menbud Fadli menyayangkan sejumlah artefak dan beberapa peralatan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Desa Adat Sade turut terbakar. Meski demikian, pemerintah juga berencana mengganti sejumlah peralatan yang musnah akibat kebakaran itu, termasuk perlengkapan untuk kegiatan menenun.

“Tapi nanti akan ada dibuatkan lagi untuk alat-alat tenunnya. Memang kalau yang sudah terbakar kita sangat sayangkan itu seperti lontar, kemudian ada beberapa alat-alat tradisional belek, itu mungkin ada gantinya nanti,” imbuh Menbud Fadli.

Terkait target penyelesaian revitalisasi Desa Adat Sade, Menbud Fadli mengatakan saat ini waktunya belum diketahui karena tergantung kepada desainnya.

“Begitu ada langsung kita laksanakan. Mudah-mudahan bisa di tahun ini, kalau tidak di awal tahun depan,” tutur Menbud Fadli.

Sebelumnya, musibah kebakaran melanda Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (22/8) malam.

Kementerian Kebudayaan melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Nusa Tenggara Barat sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendata dampak serta menyusun rencana tindak lanjut menyusul kebakaran yang terjadi di Desa Adat Sade di wilayah Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Senin (24/8), kebakaran tersebut mengakibatkan kerusakan masif pada aset-aset kebudayaan yang ada di Desa Adat Sade, berdampak pada total 167 unit bangunan.

Kebakaran tercatat telah menyebabkan 75 rumah adat, 69 toko kerajinan, dan delapan lumbung alang hangus serta berdampak pada enam Berugak Sekepat, empat Berugak Sekenam Besar, satu masjid, satu Bale Beleq, satu toilet umum, satu gerbang desa, dan satu Pelonggo. (ANT/KN)

BANDAR LAMPUNG – Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono mengatakan bahwa aturan mengenai operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan segera keluar.

“Per hari ini kami ingin menyampaikan sesungguhnya kepada para kepala desa dan asosiasi desa, bahwa dalam waktu dekat akan dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai operasional dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih,” ujar Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono di Bandarlampung, Jumat (4/9/2026).

Ia mengatakan bahwa adanya Peraturan Presiden terkait operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut, akan membantu dalam memahami teknis operasional koperasi secara rinci.

“Kami akan memperjuangkan pekan depan bisa keluar Peraturan Presiden terkait operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan ini akan menjadi pedoman untuk kita semua dalam mengoperasionalkan koperasi dengan baik,” katanya.

Dia menjelaskan tahap operasional koperasi merupakan tahap yang paling penting di dalam proses pengembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di berbagai daerah.

Setelah sebelumnya telah melalui proses yang cukup panjang yakni melalui proses pembentukan badan hukum, badan usaha, pengurusan akte, kemudian proses pembangunan fisik gerai.

“Tahun ini kita sudah ada sekitar 35 ribu koperasi yang terbentuk, kemarin Presiden di dalam rapat menyampaikan bahwa pembangunan fisik, gudang, gerai, dan alat berjalan dengan baik,” ucap dia.

Menurut dia, setelah dikeluarkannya aturan tentang percepatan pembangunan fisik, gerai, gudang, sarana dan alat perlengkapan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, telah banyak daerah yang melakukan percepatan pembangunan salah satunya yang memiliki progres cepat adalah Provinsi Lampung.

Diketahui berdasarkan data Kementerian Koperasi jumlah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah berbadan hukum secara nasional ada sebanyak 83.379 unit, sedangkan di Lampung ada 2.651 unit.

Kemudian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dalam tahap pembangunan untuk yang telah memiliki lahan terdaftar secara nasional berjumlah 38.534 unit, sedangkan di Lampung ada 1.535 unit. Serta untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang telah melaksanakan pembangunan 100 persen secara nasional berjumlah 23.054 unit, dan di Lampung ada 1.015 unit. (ANT/KN)

PANGKALPINANG — Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menjatuhkan sanksi kepada 161 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena ditemukan ketidaksesuaian dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sanksi tersebut diberikan sepanjang Januari hingga 3 September 2026 sebagai tindak lanjut hasil pengawasan Pertamina Patra Niaga terhadap penyaluran BBM subsidi di wilayah Sumbagsel.

“Sebanyak 161 SPBU ini telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi di Pangkalpinang, Jumat (4/9/2026).

Dari total 161 SPBU yang dikenai sanksi, jumlah terbanyak berada di Lampung dengan 69 SPBU. Selanjutnya, 34 SPBU di Sumatera Selatan, 31 SPBU di Kepulauan Bangka Belitung, 17 SPBU di Jambi, dan 10 SPBU di Bengkulu.

Rusminto mengatakan pemberian sanksi merupakan bagian dari upaya Pertamina Patra Niaga memastikan BBM subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

“Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan di seluruh SPBU. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penyaluran BBM subsidi, maka kami akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut dia, sanksi tidak hanya menjadi bentuk penegakan ketentuan, tetapi juga bagian dari pembinaan terhadap lembaga penyalur agar menjalankan operasional sesuai prosedur.

Pertamina Patra Niaga juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi di lapangan.

Pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi dilakukan melalui berbagai mekanisme. Pertamina Patra Niaga antara lain memantau transaksi, melakukan digitalisasi melalui Program Subsidi Tepat, serta memverifikasi QR Code dan data kendaraan.

Selain itu, aktivitas operasional di SPBU turut dipantau untuk memastikan lembaga penyalur menjalankan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

“Pengawasan dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemantauan transaksi, digitalisasi melalui Program Subsidi Tepat, verifikasi QR Code dan data kendaraan, serta pemantauan aktivitas operasional di SPBU,” kata Rusminto.

Pertamina Patra Niaga juga meminta seluruh pengelola SPBU di wilayah Sumbagsel menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai prosedur.

“Kami mengimbau seluruh SPBU di wilayah Sumbagsel untuk menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan internal, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat turut mengawasi penyaluran BBM subsidi.

Masyarakat dapat melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun kendala dalam pelayanan BBM subsidi melalui Pertamina Contact Center 135.

“Kami memastikan pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga penyalur akan terus dilakukan secara berkala sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan energi yang aman, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan bagi masyarakat di wilayah Sumbagsel,” kata Rusminto. (ANT/KN)

JAKARTA – Hadiah bagi para juara Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 anjlok hingga 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengakui kondisi tersebut tidak lepas dari pengurangan anggaran yang signifikan pada pos Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas).

Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah tengah mencari skema pendanaan dari sumber lain agar besaran hadiah bagi para peraih medali OSN dapat ditambah.

“Ya karena memang ada pengurangan anggaran yang signifikan untuk pos Presnas itu. Tapi kami sedang mencari skema supaya anggarannya dapat digunakan dari sumber-sumber lain sehingga anggaran hadiahnya dapat ditambah,” kata Abdul Mu’ti saat ditemui wartawan usai pembukaan Rakor Pusat dan Daerah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Besaran hadiah OSN jenjang SD dan SMP sederajat 2026 memang turun drastis. Berdasarkan pengumuman Puspresnas pada Minggu (30/8/2026), peraih medali emas mendapatkan Rp3 juta, perak Rp2 juta, dan perunggu Rp1 juta.

Nominal tersebut terpaut jauh dibandingkan hadiah OSN 2025. Pada tahun lalu, peraih emas mendapatkan Rp15 juta, perak Rp10 juta, dan perunggu Rp5 juta.

Artinya, hadiah untuk seluruh kategori medali tahun ini mengalami penurunan sebesar 80 persen.

Penurunan tersebut menjadi sorotan karena para peserta harus melalui rangkaian seleksi dan persaingan berjenjang sebelum akhirnya mencapai tingkat nasional.

Meski demikian, Abdul Mu’ti meminta penghargaan terhadap prestasi siswa tidak hanya diukur dari besaran uang yang diterima.

Menurutnya, para siswa yang berhasil menjadi juara OSN juga mendapatkan prioritas untuk memperoleh beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Tapi jangan dilihat penghargaannya hanya dari sisi hadiahnya ya, karena mereka yang juara juga dapat prioritas untuk beasiswa dari LPDP, yang itu menurut saya jauh lebih bermakna dari sebatas uang itu,” ujarnya.

Abdul Mu’ti mengatakan uang tetap penting bagi para peraih prestasi. Namun, menurutnya, kesempatan memperoleh beasiswa memiliki nilai yang jauh lebih besar untuk mendukung masa depan para siswa.

“Tentu uang penting, tetapi beasiswa menurut saya jauh lebih penting dan itu nilainya sangat besar,” katanya.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pemerintah tidak mendukung siswa berprestasi. Pemerintah tetap berupaya memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

“Sehingga ini memang bukan berarti kami tidak mendukung prestasi, tapi kami berusaha dengan dana yang memang sangat terbatas itu tetap bisa memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk berprestasi, untuk dapat meningkatkan kemampuannya,” tutur Abdul Mu’ti.

Pemerintah, lanjut dia, masih berupaya mencari sumber pendanaan lain sehingga anggaran untuk hadiah para juara OSN dapat ditambah.

Abdul Mu’ti pun meminta maaf apabila nominal hadiah yang diterima para juara OSN 2026 belum sesuai dengan harapan.

“Dan mohon maaf kalau mungkin hadiahnya tidak besar sebagaimana yang diharapkan,” pungkasnya.

Diketahui, anggaran untuk program pengembangan prestasi dan talenta yang dikelola Puspresnas di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami pemangkasan signifikan.

Anggaran tersebut disebut berkurang sekitar Rp350,9 miliar, dari alokasi awal Rp408,3 miliar menjadi sekitar Rp57,3 miliar.

Pemangkasan anggaran tersebut menjadi salah satu sorotan di tengah turunnya nominal penghargaan bagi para juara OSN 2026.

Pewarta/Editor: Nicha R

JAKARTA – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan alasan untuk menghentikan proses belajar siswa. Namun, ketika kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat, sekolah wajib menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengalihkan kegiatan belajar ke rumah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sebagai salah satu acuan dalam menentukan moda pembelajaran di wilayah terdampak asap karhutla.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 20 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan di Daerah Terdampak Asap Kebakaran Hutan dan Lahan yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD, Dikdas, dan PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menegaskan bahwa penghentian sementara pembelajaran tatap muka tidak berarti kegiatan belajar dihentikan.

“Keselamatan dan kesehatan anak adalah prioritas. Namun, belajar dari rumah bukan berarti libur,” ujar Gogot di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, ketika kondisi udara mengharuskan pembelajaran tatap muka dihentikan, sekolah tetap berkewajiban memastikan hak belajar setiap murid terpenuhi melalui moda pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Kemendikdasmen menetapkan sejumlah kategori kualitas udara sebagai dasar penyesuaian pembelajaran.

Pada kategori ISPU Baik (1–50), kegiatan pembelajaran berlangsung normal. Sementara pada kategori Sedang (51–100), pembelajaran tatap muka tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan aktivitas di luar ruangan.

Ketika kualitas udara masuk kategori Tidak Sehat (101–200), pembelajaran tatap muka dilakukan secara terbatas dengan perlindungan tambahan.

Khusus kelompok rentan, seperti peserta didik PAUD, siswa SD kelas I–III, peserta didik SLB, serta siswa dengan penyakit penyerta, pembelajaran dialihkan ke pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Sementara jika ISPU mencapai kategori Sangat Tidak Sehat (201–300) atau Berbahaya di atas 300, pembelajaran tatap muka dihentikan sementara.

“Dengan mekanisme ini, keputusan tidak dilakukan secara seragam tanpa melihat kondisi lapangan. Ketika kualitas udara memburuk, anak kita lindungi. Ketika kondisi kembali aman, mereka dapat segera kembali belajar di sekolah,” kata Gogot.

Kebijakan tersebut juga bersifat dinamis. Artinya, ketika kualitas udara membaik, sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Kota Pekanbaru menjadi salah satu contoh. Setelah ISPU turun ke kategori Sedang, pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan pada 31 Agustus. Sementara Kota Palembang menyesuaikan jam masuk sekolah tanpa menghentikan pembelajaran tatap muka.

Berdasarkan pemantauan dengan cut-off data 1 September 2026 pukul 17.00 WIB, sebanyak 12.874 satuan pendidikan dengan sekitar 1,43 juta peserta didik di 27 wilayah pada enam provinsi tercatat melaksanakan pembelajaran dari rumah dengan moda pengganti.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.683 satuan pendidikan dengan 1.143.421 peserta didik telah terverifikasi melalui pelaporan berjenjang.

Sementara 3.191 satuan pendidikan dengan 285.712 peserta didik masih dalam proses verifikasi melalui unit pelaksana teknis Kemendikdasmen.

Di Kalimantan Barat, sebanyak 8.888 satuan pendidikan dengan 1.001.440 peserta didik melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Di Kabupaten Landak, misalnya, pembelajaran luring disiapkan bagi siswa yang tidak memiliki akses internet.

Sementara di Kalimantan Tengah, sebanyak 795 satuan pendidikan dengan 141.981 peserta didik telah terverifikasi melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Kemendikdasmen menegaskan pembelajaran jarak jauh selama kondisi darurat karhutla tidak selalu harus dilakukan secara daring.

Bagi siswa yang memiliki akses listrik, internet, dan perangkat, pembelajaran dapat dilakukan secara daring.

Namun, bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki akses listrik dan atau jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan secara luring.

Sejumlah alternatif disiapkan, mulai dari modul pembelajaran cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah, guru kunjung dengan tetap memperhatikan keselamatan, hingga pemanfaatan radio dan televisi lokal.

Beban belajar selama masa darurat juga disederhanakan dengan berfokus pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter.

Selain itu, Kemendikdasmen memperkuat perlindungan di lingkungan sekolah melalui penyediaan ruang kelas aman asap dan sedikitnya satu sekolah rujukan aman asap pada setiap kecamatan terdampak.

Prioritas juga diberikan kepada 1.365 sekolah tanpa listrik yang tidak dapat melaksanakan PJJ secara daring.

Kemendikdasmen melalui Pos Pendidikan Darurat Karhutla di tingkat pusat dan unit pelaksana teknis di provinsi terdampak terus memantau perkembangan ISPU, moda pembelajaran, jumlah satuan pendidikan dan peserta didik terdampak, hingga gangguan kesehatan warga satuan pendidikan.

Gogot mengajak orang tua dan wali murid turut memastikan anak tetap aman sekaligus mengikuti pembelajaran selama kondisi darurat.

“Kita tidak ingin anak-anak harus memilih antara kesehatan dan pendidikan. Keduanya harus kita lindungi,” tegasnya.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Penyidikan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menemukan aset bernilai miliaran rupiah. Kejaksaan Agung menyita aset milik mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dengan nilai diperkirakan mencapai Rp8,43 miliar.

Di antara aset yang disita, penyidik menemukan uang tunai 240 ribu dolar AS di dalam Suzuki Carry pikap yang terparkir di lantai B1 Apartemen Sentul Tower, Sentul City.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan penyitaan dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola MBG di BGN tahun anggaran 2025–2026.

“Penyitaan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis pada Badan Gizi Nasional,” kata Anang di Jakarta, Jumat (4/9/2026).

Dadan menjabat Kepala BGN sejak Agustus 2024 hingga 2 Juni 2026. Total aset miliknya yang disita penyidik ditaksir Rp8.436.069.815.

Selain uang 240 ribu dolar AS di dalam mobil pikap, penyidik menyita 20 ribu dolar AS dan sejumlah uang rupiah yang ditemukan di Honda WR-V.

Uang tunai Rp24,5 juta juga ditemukan di Toyota Avanza. Penyidik turut menyita uang tunai lainnya sebesar Rp540,29 juta.

Aset lain berupa satu unit Toyota Innova Zenix dan jam tangan Rolex dengan nilai diperkirakan Rp300 juta.

Penyitaan tidak hanya dilakukan terhadap Dadan. Kejagung juga menyita sejumlah aset milik mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Dari Sony, penyidik menyita jam tangan Bell & Ross, sejumlah perhiasan serta batu permata. Di antaranya cincin dengan batu safir biru alami, rubi dan hessonite.

Aset tersangka dari pihak swasta, Asep Yusuf Somantri, juga ikut disita. Penyidik mengamankan BMW 740 LI AT, Toyota Alphard 2.5X A/T, uang tunai 8.658 dolar AS dan 1.800 dolar Singapura.

Anang memastikan seluruh penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

“Seluruh aset yang disita nantinya akan difungsikan sebagai pembayaran uang pengganti dalam penanganan perkara a quo,” ujarnya.

Dadan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG tahun 2025–2026.

Kejagung menduga terjadi penyimpangan dalam sejumlah pengadaan di BGN. Salah satunya pengadaan 21.801 unit sepeda motor listrik senilai Rp1,035 triliun. Penyidik menduga terdapat penggelembungan harga dan vendor yang ditunjuk tidak memenuhi persyaratan.

Penyidik juga mendalami pengadaan 32 ribu pasang sepatu, 31.994 tablet dan 5.400 televisi yang diduga tidak sesuai ketentuan dan terdapat penggelembungan harga.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung saat penetapan tersangka, Dadan dan dua mantan wakil kepala BGN tersebut juga diduga mengintervensi pejabat pembuat komitmen dalam penyusunan kerangka acuan kerja pengadaan barang dan jasa.

Kejagung turut menduga yayasan-yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka ditunjuk secara melawan hukum menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidikan masih berjalan. Awal September lalu, penyidik Jampidsus kembali memeriksa lima saksi, terdiri atas tiga ASN BGN, seorang staf BGN dan satu orang dari pihak yayasan untuk memperkuat pembuktian serta melengkapi pemberkasan. (ica/MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ikut turun mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan efisien. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menargetkan anggaran program tersebut dapat ditekan hingga di bawah Rp200 triliun per tahun.

Purbaya mengatakan pegawai Kemenkeu di daerah akan mengawasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bergilir. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan MBG ke depan.

“Sekarang untuk memastikan program itu menjadi efisien Kementerian Keuangan juga ikut mengawasi. Jadi pegawai-pegawai kami di daerah mengawasi masing-masing SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) secara bergilir. Jadi saya harapkan nanti kita bisa perbaiki terus skenarionya ke depan untuk MBG,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Purbaya, anggaran MBG sebelumnya direncanakan mencapai Rp300 triliun per tahun. Namun, angka tersebut telah mengalami penurunan secara bertahap, dari sekitar Rp260 triliun menjadi Rp240 triliun.

Pemerintah, kata dia, masih akan melakukan berbagai langkah efisiensi agar kebutuhan anggaran MBG dapat ditekan lebih rendah lagi.

“Ke depannya, kata dia, akan terus dilakukan efisiensi dan diharapkan dapat di bawah Rp200 triliun per tahun, dan kondisi ini juga sudah didiskusikan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono,” ujarnya.

Purbaya mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengenai upaya meningkatkan efisiensi program tersebut.

“Saya sudah bicara dengan Kepala BGN yang baru, sepertinya bisa dibuat lebih efisien lagi di bawah Rp200 triliun,” kata Purbaya.

Keterlibatan pegawai Kemenkeu dalam pengawasan SPPG menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan program prioritas tersebut berjalan dengan tata kelola yang semakin baik.

Pengawasan di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi ruang efisiensi yang dapat dilakukan tanpa mengurangi sasaran pemenuhan gizi masyarakat.

Sebelumnya, Kepala BGN Sudaryono juga memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola program prioritas peningkatan gizi nasional tersebut.

Sudaryono memastikan anggaran 2027 diarahkan untuk mencapai target pemenuhan gizi nasional dengan sasaran 72,4 juta penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut mencakup anak usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.

Berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan Nomor S-228/MK.03/2026 dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B-385/D.9/PP.04.03/05/2026 tertanggal 7 Mei 2026, total anggaran BGN pada 2027 mencapai Rp240,2 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional sebesar Rp232,8 triliun atau 96,95 persen dan dukungan manajemen sebesar Rp7,32 triliun atau 3,05 persen.

“Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai

Sudaryono menjelaskan anggaran BGN 2027 berdasarkan Surat Bersama Pagu Anggaran (SPBA) mencakup penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah serta sasaran 3B.

Untuk penyediaan dan penyaluran MBG bagi anak sekolah, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp198,9 triliun. Sementara itu, anggaran untuk sasaran 3B mencapai Rp33,5 triliun.

Jumlah penerima manfaat anak sekolah usia PAUD hingga SMA pada 2027 ditargetkan mencapai 60,5 juta orang. Adapun penerima manfaat kelompok 3B ditargetkan sebanyak 11,8 juta orang.

Dengan pengawasan yang diperkuat dan efisiensi anggaran yang terus didorong, pemerintah menargetkan pelaksanaan MBG dapat tetap menjangkau puluhan juta penerima manfaat sekaligus menggunakan anggaran negara secara lebih efektif. (ANT/KN)

MEDAN — Tiga pekerja tewas dalam kebakaran di PT Evyap Sabun Indonesia, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (3/9). Ketiganya diduga melompat dari lantai enam gedung saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api.

Ketiga korban merupakan pekerja las dari PT Nirwana Mahanu Putra, vendor konstruksi PT Evyap Sabun Indonesia.

Leader PT Nirwana Mahanu Putra Fauzi mengatakan ketiga pekerja tersebut baru bekerja selama empat hari dan saat kejadian sedang mengerjakan pekerjaan finishing berupa pengelasan di lantai enam gedung pabrik.

Ketiga korban masing-masing Nasri Efendi (43), M Rifaldi (26), dan Sumadi (39). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Kepala Seksi Humas Polres Simalungun AKP Verry Purba mengatakan berdasarkan keterangan saksi, ketiga pekerja melompat dari lantai enam gedung perusahaan ketika berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api.

Para korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Karya Husada Perdagangan. Namun, ketiganya dinyatakan telah meninggal dunia dan kemudian dibawa ke kamar jenazah

Hingga kini, pihak kepolisian belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di kawasan pabrik tersebut.

Verry mengatakan api diperkirakan pertama kali muncul dari lantai tiga atau lantai empat gedung. Kebakaran tersebut juga disertai suara dentuman.

Polisi masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran dan kronologi lengkap peristiwa yang menewaskan tiga pekerja tersebut.

Untuk memadamkan kobaran api, sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dari berbagai instansi.

Petugas pemadam kemudian melakukan upaya penanganan untuk mengendalikan api di area perusahaan.

Peristiwa tersebut menambah daftar korban jiwa dalam insiden kebakaran di kawasan industri, sementara pihak berwenang masih melakukan penanganan dan penyelidikan terkait penyebab kejadian. (ANT/KN)

BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil alih penanganan jembatan gantung di Desa Margacinta, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, yang melengkung ke bawah sesaat setelah diresmikan pada Minggu (30/8/2026).

Pemprov Jabar menyiapkan pembangunan jembatan permanen pada 2027 untuk menggantikan jembatan gantung tersebut. Infrastruktur baru itu ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendukung mobilitas kendaraan roda empat yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pengambilalihan penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

“Kami segera membangun jembatan permanen sehingga bisa dilewati banyak orang, mobil, bisa angkut hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan,” kata Dedi di Bandung, Kamis (3/9).

Menurut Dedi, keberadaan jembatan permanen penting untuk memastikan akses masyarakat tidak terganggu, terutama dalam mendukung distribusi berbagai komoditas dan aktivitas ekonomi warga.
Bukan Proyek Pemprov Jabar

Dedi menegaskan jembatan gantung yang mengalami kerusakan tersebut bukan merupakan proyek maupun hasil pembangunan Pemprov Jabar.

Meski demikian, pemerintah provinsi memandang intervensi tetap diperlukan karena akses tersebut berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan distribusi komoditas pangan.

“Kami segera membangun jembatan permanen sehingga bisa dilewati banyak orang, mobil, bisa angkut hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan,” ujarnya.

Dedi juga mengingatkan agar jembatan permanen yang nantinya dibangun tidak digunakan untuk aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan, termasuk kegiatan balapan.

Ia berharap infrastruktur tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi antarwilayah.

Jembatan gantung di Desa Margacinta mengalami kerusakan pada Minggu (30/8) sekitar pukul 16.00 WIB.

Peristiwa tersebut terjadi sesaat setelah prosesi peresmian jembatan. Saat kejadian, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami bersama puluhan warga tengah berada di atas bentangan jembatan.

Jembatan kemudian melengkung ke bawah secara mendadak sehingga menimbulkan perhatian dan mendorong pemerintah melakukan penanganan terhadap akses tersebut.

Pemprov Jabar kini menyiapkan pembangunan jembatan permanen sebagai solusi jangka panjang. Infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya menggantikan fungsi jembatan gantung, tetapi juga meningkatkan kapasitas akses sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat dan mendukung distribusi hasil pertanian, peternakan, perikanan, serta kelautan masyarakat Pangandaran. (ANT/KN)