Beranda blog Halaman 76

Mendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Tak Kompeten

0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melontarkan kritik terhadap kualitas kepemimpinan sejumlah kepala daerah yang dinilai belum memiliki kapasitas memadai dalam menjalankan pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri pengukuhan pengurus Perpukadesi periode 2026–2031 di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Ia menilai fenomena ini tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh langsung terhadap tata kelola pemerintahan di daerah. Menurutnya, ada kepala daerah yang terpilih lebih karena faktor popularitas dibandingkan kemampuan manajerial.

Kondisi tersebut, kata Tito, membuat sebagian kepala daerah tidak mampu mengendalikan jalannya pemerintahan dan justru bergantung pada bawahannya.

“Banyak kita temukan euforia setahun euforia, tapi nggak ngerti (memimpin), akhirnya didikte oleh Sekda dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa euforia kemenangan dalam Pilkada sering kali tidak diiringi dengan kesiapan memimpin, sehingga ketika menjabat, banyak yang mengalami kesulitan dalam memahami tugas administratif maupun strategis.

“Nggak semua kepala daerah yang terpilih itu betul-betul dia mumpuni, dia terpilih karena mungkin kemampuan kampanyenya, tim suksesnya, elektabilitas karena dia populer, dia terpilih, tapi begitu terpilih kapabilitas berat,” tegas Tito.

Selain itu, Tito juga menyoroti lemahnya pemahaman kepala daerah terhadap peran strategis mereka dalam struktur pemerintahan, khususnya sebagai pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Yang memprihatinkan, saya juga kadang-kadang banyak kepala daerah nggak paham bahwa dialah Ketua Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Yang lain-lain organisasi vertikal itu nunggu, nunggu kepala daerah,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa dalam praktiknya, instansi vertikal seperti TNI dan Polri justru menunggu arahan dari kepala daerah sebagai pemimpin wilayah.

“Kami nunggu gubernur, apa mau menghadapi situasi itu, nunggu gubernur. Kemudian sebagai Kapolres nunggu bupati wali kota. Saya pernah Kapolres di kampung ibu di Serang, iya nunggu. Nah banyak kepala daerah nggak paham bahwa dia itu sebetulnya pemimpin dari semua, apa namanya, kepala organisasi pimpinan vertikal situ,” pungkasnya.

Tito menilai kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi sistem kepemimpinan daerah, terutama dalam memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih tidak hanya memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga kapasitas dalam mengelola pemerintahan secara efektif.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

Waris: Peresmian Rumah Sakit Baru Jangan Asal Potong Pita

BERAU – Anggota Komisi I DPRD Berau, Abdul Waris, menilai kondisi RSUD Abdul Rivai saat ini tidak dalam keadaan baik. Ia bahkan menyebut rumah sakit tersebut tengah “sakit” karena pelayanan dan manajemen yang belum berjalan optimal.

‎Menurutnya, persoalan tersebut harus segera dibenahi sebelum pemerintah mengambil langkah besar, termasuk rencana pemindahan tenaga kesehatan ke rumah sakit baru.

‎Waris mengingatkan, kondisi bisa semakin memburuk jika pegawai dan tenaga kesehatan dipindahkan ke RSUD Tanjung Redeb yang ditargetkan mulai beroperasi pada Mei mendatang.

‎Ia menilai, pemindahan tenaga medis ke fasilitas baru di Jalan Sultan Agung berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama jika masalah lama di RSUD Abdul Rivai belum terselesaikan.

‎“Ada masalah di pelayanan dan manajemennya,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) evaluasi LKPJ Bupati Berau Tahun Anggaran 2025.

‎Menurut Waris, jika pemerintah tetap ingin mengoperasikan rumah sakit baru dalam waktu dekat, maka seluruh aspek pendukung harus dipastikan siap, mulai dari sarana prasarana, tenaga kesehatan, hingga dukungan anggaran.

‎Ia menegaskan, kesiapan tersebut penting agar layanan kesehatan di rumah sakit baru tidak mengulang persoalan yang saat ini terjadi di RSUD Abdul Rivai.

‎“Artinya kalau kita punya sumber daya dan pendanaan, sekarang juga bisa. Tapi kita belum memiliki sumber daya untuk itu saat ini,” jelasnya.

‎Karena itu, Waris meminta pemerintah daerah tidak tergesa-gesa dalam meresmikan operasional rumah sakit baru.

Ia menekankan agar seluruh persiapan benar-benar matang sebelum dibuka untuk pelayanan.

‎“Jangan asal potong pita. Kalau memang belum siap, lebih baik ditunda,” tandasnya. (adv)

Penguatan Ekonomi Kampung, Thamrin Sebut Jalan Tani jadi Kunci

BERAU – Penguatan ekonomi daerah dinilai tidak harus selalu bertumpu pada sektor besar. DPRD Berau justru mendorong agar pembangunan dimulai dari kampung, dengan memaksimalkan potensi pertanian, perkebunan, hingga perikanan yang selama ini menjadi tulang punggung masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, menegaskan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan warga, asalkan didukung dengan infrastruktur dan kelembagaan yang memadai.

“Ini sangat penting untuk kita support,” ujarnya.

Salah satu persoalan utama yang disorot adalah minimnya akses jalan usaha tani. Menurutnya, kondisi ini masih menjadi kendala klasik yang dihadapi petani di sejumlah kampung di Berau.

“Jalan tani sangat diharapkan masyarakat,” tuturnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menjelaskan, tanpa akses jalan yang layak, petani kerap kesulitan mengangkut hasil panen ke pasar. Dampaknya, biaya distribusi menjadi tinggi dan kualitas hasil produksi berpotensi menurun sebelum sampai ke tangan pembeli.

“Untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi,” katanya.

Lebih jauh, keberadaan jalan usaha tani tidak hanya berdampak pada distribusi hasil panen, tetapi juga memperlancar mobilitas masyarakat secara umum. Hal ini diyakini dapat membuka akses ekonomi baru serta memperluas jaringan pemasaran.

“Supaya lebih lancar mobilisasi ke tempat pemasaran,” tegasnya.

Tak hanya sektor darat, Thamrin juga menyoroti persoalan di sektor perikanan. Ia menilai nelayan masih membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat, salah satunya melalui pembentukan koperasi nelayan.

“Koperasi nelayan juga sangat dibutuhkan,” ungkapnya.

Menurutnya, koperasi dapat menjadi solusi atas persoalan pemasaran hasil tangkapan yang selama ini kerap dihadapi nelayan. Selain sebagai tempat penampungan, koperasi juga bisa membantu membuka akses pasar yang lebih luas.

“Agar ada tempat penampungan sekaligus pemasaran,” sebutnya.

Ia menilai, tanpa kehadiran koperasi, posisi nelayan dalam rantai distribusi cenderung lemah, sehingga berdampak pada rendahnya harga jual yang diterima.

“Sehingga nelayan tidak kesulitan memasarkan hasilnya,” tutupnya. (adv)

Usulan Berulang di Setiap Reses, Subroto: Cermin Rendahnya Realisasi Program

BERAU – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menyoroti masih rendahnya realisasi program yang bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat.

Hal ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam memastikan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan riil warga di lapangan.

Menurut Subroto, setiap pelaksanaan reses yang dilakukan anggota DPRD, masyarakat cenderung menyampaikan usulan yang sama dari waktu ke waktu.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa berbagai aspirasi yang telah dihimpun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

“Setiap reses, masyarakat menyampaikan hal yang sama karena belum terealisasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, reses merupakan salah satu instrumen penting bagi DPRD untuk menjaring kebutuhan masyarakat secara langsung. Usulan-usulan tersebut kemudian dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang seharusnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, Subroto menilai masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi di lapangan.

Ia menekankan perlunya komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah dalam mengakomodasi aspirasi tersebut ke dalam program prioritas.

Lebih lanjut, Subroto menegaskan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan adanya keselarasan tersebut, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan tepat sasaran.

“Seluruh usulan yang disampaikan itu sudah melalui proses, bahkan menggunakan anggaran negara. Jadi harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar menjadi catatan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya program yang dijalankan, tetapi sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Untuk itu, Subroto mendorong agar komunikasi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat. Sinergi yang baik dinilai menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

“Kita ingin ada sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya. (adv)

Prabowo Panggil Ketua PPATK ke Hambalang, Pengawasan Aliran Dana Negara Diperketat

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn4mei2026/mobile/

Andi Faizal Soroti Kasus Residivis Pelecehan Anak di Bontang

0

BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan pentingnya penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur.

Pernyataan tersebut disampaikannya menyusul kembali terjadinya kasus yang melibatkan pelaku berstatus residivis.

Menurutnya, kasus serupa sebelumnya juga pernah menjadi perhatian publik, terutama terkait pelaku yang kembali mengulangi tindak pelecehan.

“Hal seperti ini kan sudah pernah saya sampaikan, apalagi terkait residivis. Artinya ini belum ada efek jera. Kita tentunya berharap pengenaan pasal pada kasus ini berada pada tingkatan hukuman yang seberat-beratnya,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Andi Faizal Sofyan Hasdam menilai hukuman maksimal penting tidak hanya sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terulang.

“Supaya pelaku bisa menjadi contoh dan memberikan efek jera bagi pelaku lainnya. Bahkan kita berharap tidak akan ada lagi kejadian serupa yang berulang,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak besar yang dialami korban anak, terutama terhadap kondisi psikologis dan masa depan mereka.

Karena itu, DPRD mendorong agar korban mendapatkan pendampingan secara intensif selama proses penanganan berlangsung.

“Karena ini menyangkut masa depan anak dan kondisi psikologisnya, saya kira korban harus didampingi secara intens. Sementara untuk pelaku, harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan pasal yang berlaku,” tegasnya.

Meski demikian, ia menyadari penentuan hukuman merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Namun DPRD Bontang memastikan akan terus mendorong agar proses hukum berjalan tegas dan memberikan rasa keadilan bagi korban.

“Walaupun untuk hukuman bukan tugas dari kita, tapi pastinya kita menginginkan pelaku mendapatkan hukuman yang berat atas tindakannya,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Ongkos Distribusi Melonjak, Pedagang Kurban Kena Imbas Harga Solar

0

BALIKPAPAN – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2026 mulai berdampak terhadap harga jual hewan kurban di Balikpapan.

Pedagang ternak mengaku lonjakan biaya operasional, khususnya transportasi, menjadi faktor utama kenaikan harga hewan kurban tahun ini. Salah satu pedagang sapi di Balikpapan, Muhammad Abduh Kuduh, mengatakan biaya distribusi hewan ternak dari luar daerah mengalami kenaikan akibat harga solar yang ikut naik.

“Biaya ekspedisi naik karena harga solar juga naik. Jadi semua serba ikut naik,” ujarnya saat ditemui di peternakannya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, tahun ini pihaknya menyediakan berbagai jenis hewan kurban mulai dari sapi, kambing, hingga domba. Ia juga mendatangkan domba untuk pertama kalinya karena tingginya minat masyarakat terhadap jenis ternak tersebut.

“Tahun-tahun sebelumnya kami belum pernah mendatangkan domba, tapi tahun ini kami datangkan karena animo masyarakat cukup tinggi,” jelasnya.

Untuk sapi, tersedia beberapa jenis seperti limosin, simental, brahman, hingga sapi Bali dengan bobot mulai 300 kilogram hingga mencapai 1 ton. Bahkan, sapi dengan bobot terbesar disebut telah terjual dengan harga sekitar Rp100 juta.

Sementara itu, harga domba jenis texel dijual mulai Rp4 juta per ekor. Sedangkan domba dorper yang dikenal sebagai jenis pedaging memiliki harga lebih tinggi dan saat ini stoknya sudah habis terjual.

Muhammad Abduh Kuduh mengatakan sebagian besar kambing dan domba didatangkan dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah yang menjadi salah satu sentra peternakan nasional. Ia menyebut harga sapi lokal yang sebelumnya berada di kisaran Rp22 juta hingga Rp23 juta kini naik menjadi sekitar Rp25 juta per ekor.

Meski harga mengalami kenaikan, ia memastikan minat masyarakat untuk berkurban tetap tinggi. Selain itu, pihaknya juga memastikan seluruh hewan ternak telah mendapatkan vaksinasi untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK).

“Hewan di sini sudah divaksin, bahkan ada yang sampai tiga kali. Jadi relatif aman,” tegasnya.

Untuk menarik minat pembeli, peternakannya juga menyediakan layanan “terima beres”, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan daging kurban sesuai permintaan konsumen. Ia optimistis penjualan hewan kurban tahun ini tetap berjalan baik hingga mendekati Hari Raya Iduladha. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Akses Jalan Ksatriaan KM 8 Ditutup Sementara Selama Perbaikan

0

BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mulai melakukan penanganan perbaikan infrastruktur di Jalan Ksatriaan KM 8, Balikpapan Utara.

Proyek tersebut diawali dengan pembenahan sistem drainase sebelum dilanjutkan ke tahap pengecoran jalan guna meningkatkan kualitas dan ketahanan badan jalan.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengatakan kondisi drainase yang kurang optimal selama ini menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan di kawasan tersebut.

“Penanganan dimulai dari perbaikan saluran drainase karena ini menjadi bagian penting sebelum pengecoran jalan dilakukan. Kami ingin memastikan aliran air berjalan baik sehingga konstruksi jalan nantinya lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Selama proses pengerjaan berlangsung, akses Jalan Ksatriaan ditutup sementara demi menjaga keselamatan pengguna jalan dan memperlancar aktivitas pekerjaan di lapangan.

Penutupan dilakukan karena adanya aktivitas alat berat serta pembongkaran pada sejumlah titik saluran drainase.

“Kami mengimbau masyarakat untuk sementara menggunakan jalur alternatif dan tetap berhati-hati saat melintas di sekitar area proyek,” jelas Rita.

Ia juga meminta dukungan masyarakat agar proses pekerjaan berjalan lancar dan selesai sesuai target.

Menurutnya, penutupan jalan memang menimbulkan ketidaknyamanan, namun hal tersebut dilakukan demi keselamatan bersama.

DPU Balikpapan memperkirakan proyek tersebut berlangsung sekitar satu bulan, tergantung kondisi cuaca dan situasi teknis di lapangan.

Setelah perbaikan drainase selesai, pekerjaan akan dilanjutkan dengan pengecoran pada titik-titik jalan yang mengalami kerusakan.

Selain memperbaiki kualitas jalan, proyek ini juga bertujuan mengurangi potensi genangan air saat hujan deras di kawasan KM 8.

“Kalau drainasenya baik, air tidak menggenang di badan jalan. Ini penting agar jalan tidak cepat rusak dan masyarakat bisa berkendara dengan aman,” tambahnya.

Perbaikan Jalan Ksatriaan KM 8 menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Balikpapan karena jalur tersebut setiap hari dilalui kendaraan dengan intensitas cukup tinggi.

Pemerintah berharap pekerjaan dapat selesai tepat waktu sehingga akses masyarakat kembali normal dengan kondisi jalan yang lebih baik dan aman digunakan. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Kebakaran Hebat di Sebulu Ulu Hanguskan Gudang Arsip dan Kendaraan

0

TENGGARONG – Kebakaran melanda gudang arsip Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Minggu (3/5/2026) pagi. Peristiwa tersebut menyebabkan bangunan gudang arsip hangus terbakar dan turut melalap sejumlah kendaraan yang berada di lokasi.

Selain gudang arsip, api juga menghanguskan satu unit mobil pemadam kebakaran, satu unit mobil Gran Max, serta kendaraan roda tiga dan roda dua yang terparkir di sekitar lokasi kejadian.

Besarnya kobaran api membuat proses pemadaman berlangsung cukup intens karena bangunan yang terbakar didominasi material kayu sehingga api cepat membesar.

Salah satu anggota Damkar dan Penyelamatan (Damkarmatan) Posko Sebulu, Teddy, mengatakan dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.

“Yang terbakar gudang arsip desa dan mobil Damkar, mobil Gran Max, motor roda tiga dan roda dua,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi awal di lokasi menunjukkan sumber api diduga berasal dari instalasi listrik di dalam bangunan gudang. Api kemudian dengan cepat merambat ke seluruh bangunan hingga sebagian besar arsip desa tidak sempat diselamatkan.

Kondisi diperparah dengan adanya kendaraan yang terparkir di sekitar gudang sehingga kobaran api turut menyambar unit-unit tersebut.

Meski demikian, petugas pemadam berhasil mencegah api meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi.

Petugas berjibaku mengendalikan kobaran api agar tidak merembet ke area permukiman maupun fasilitas lainnya yang berada tidak jauh dari titik kebakaran. Beruntung, dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa.

Namun kerugian material diperkirakan cukup besar akibat hangusnya bangunan gudang arsip dan sejumlah kendaraan yang ikut terbakar. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

Cadangan Gas 5 TCF Ditemukan, Kukar Siapkan Langkah Ambil Peran

0

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan tidak ingin hanya menjadi lokasi eksploitasi setelah ditemukannya cadangan gas raksasa di wilayah Blok Ganal.

Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menegaskan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah, baik dari sisi ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penemuan cadangan gas oleh Eni di sumur eksplorasi Geliga-1, Blok Ganal.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, potensi cadangan gas tersebut diperkirakan mencapai 5 triliun kaki kubik gas dan sekitar 300 juta barel kondensat.

Temuan ini disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar dalam beberapa dekade terakhir dan dinilai berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun bagi Pemkab Kukar, potensi besar itu juga harus mampu memberi dampak langsung terhadap pembangunan daerah.

“Harapan kita, apa yang dihasilkan di Kutai Kartanegara bisa memberi kontribusi sebesar-besarnya untuk masyarakat Kukar,” ujar Aulia, Minggu (3/5/2026).

Untuk memastikan daerah mendapatkan manfaat optimal, Pemkab Kukar mulai merumuskan langkah strategis agar bisa terlibat langsung dalam pengelolaan potensi gas tersebut.

Salah satu opsi yang tengah dibahas yakni melalui skema Participating Interest (PI) maupun kerja sama bisnis langsung dengan kontraktor kontrak kerja sama migas.

Menurut Aulia, pembahasan terkait keterlibatan daerah tersebut sudah berjalan dan mendapat pendampingan dari SKK Migas.

“Kita didampingi oleh SKK Migas untuk mencari formulasi terbaik, bagaimana pemerintah daerah bisa mendapatkan bagian, baik dalam bentuk PI maupun pengusahaan langsung gas tersebut,” jelasnya.

Ia menilai keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga dapat membuka peluang kerja baru dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar.

Selain itu, keberadaan proyek energi berskala besar juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi sektor usaha lokal dan pembangunan jangka panjang di Kukar.

“Harapan kami, pengelolaan potensi gas ini benar-benar memberi nilai tambah bagi daerah. Tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga membuka peluang kerja dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kukar secara berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S