JAKARTA – Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu operasional penerbangan di sejumlah wilayah. Tiga bandara, yakni Soekarno-Hatta Tangerang, Halim Perdanakusuma Jakarta, dan Radin Inten II Lampung, ditutup sementara pada Minggu (6/9/2026).

Penutupan tersebut dilakukan menyusul indikasi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau berdasarkan NOTAM terbaru dari AirNav Indonesia. Hingga pukul 09.15 WIB, InJourney Airports mencatat sebanyak 459 penerbangan terdampak akibat kondisi tersebut.

Dampak terhadap penerbangan meliputi pembatalan, keterlambatan, hingga pengalihan pendaratan pesawat ke bandara lain.

Bandara Soekarno-Hatta ditetapkan berstatus Aerodrome Closed mulai pukul 01.30 hingga 13.30 WIB. Sementara Bandara Halim Perdanakusuma ditutup pada pukul 07.20 hingga 14.00 WIB dan Bandara Radin Inten II Lampung pada pukul 07.00 hingga 14.00 WIB.

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, keselamatan dan pelayanan kepada penumpang terdampak menjadi prioritas di tengah gangguan operasional penerbangan tersebut.

“Penyampaian informasi secara berkala dan pelayanan kepada penumpang terdampak menjadi prioritas InJourney Airports, untuk memastikan penumpang mendapat asistensi yang diperlukan dari bandara,” kata Arie dalam keterangan resminya, Minggu (6/9/2026).

Pihak maskapai juga membuka layanan di setiap terminal Bandara Soekarno-Hatta untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang terdampak kondisi tersebut.

InJourney Airports mengimbau calon penumpang untuk tidak hanya mengandalkan jadwal penerbangan yang tercantum sebelumnya, tetapi aktif memantau informasi terbaru dari maskapai.

“Kami juga mengimbau agar calon penumpang pesawat memantau informasi terbaru dari maskapai mengenai status penerbangan dan opsi yang tersedia,” ujarnya.

Sebagai langkah penanganan, InJourney Airports telah mengaktifkan prosedur Service Recovery Action (SRA) di bandara yang terdampak.

Di Bandara Soekarno-Hatta, SRA mencakup penyediaan makanan dan minuman ringan bagi penumpang terdampak. InJourney Airports juga menyiapkan bus untuk mengantar penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai serta sejumlah area khusus di terminal.

Selain penanganan penumpang, seluruh personel dan fasilitas bandara InJourney Airports turut disiagakan sebagai lokasi alternatif (alternate) maupun area parkir pesawat untuk mendukung operasional maskapai.

Kondisi penerbangan selanjutnya akan menyesuaikan perkembangan sebaran abu vulkanik dan pemberitahuan operasional penerbangan terbaru dari otoritas terkait.

Pewarta/ Editor : Nicha R

NUSANTARA – Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Tahura Bukit Soeharto, Sabtu (5/9/2026). Kali ini muncul dugaan api sengaja dinyalakan setelah jeriken berisi bahan bakar ditemukan di sekitar lokasi kebakaran.

Kebakaran terjadi di kawasan Bukit Tengkorak, Desa Sukomulyo, yang masuk wilayah Tahura Bukit Soeharto dan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Direktur Ketenteraman dan Ketertiban Umum Otorita IKN Brigjen Pol Fransiscus Barung Mangera turun langsung ke lokasi bersama tim gabungan. Informasi awal di lapangan menyebut kebakaran diduga berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar.

Temuan jeriken BBM menjadi perhatian petugas. Namun, belum ada keterangan dari penyidik yang memastikan jeriken tersebut digunakan untuk memulai kebakaran atau telah ditetapkan sebagai barang bukti.

Karena itu, penyebab kebakaran masih perlu menunggu hasil pemeriksaan aparat.

Bukit Tengkorak memang menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus dalam penanganan karhutla IKN. Otorita IKN menetapkan kawasan tersebut sebagai lokasi pertama dari lima area prioritas operasi water bombing.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna A. Safitri mengatakan kondisi geografis Bukit Tengkorak membuat pemadaman dari udara lebih efektif dan aman dibanding menerjunkan personel melalui jalur darat.

“Lokasi pertama adalah area Bukit Tengkorak yang masuk kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto,” kata Myrna.

Kebakaran di Tahura Bukit Soeharto bukan pertama kali terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pada 1 September, tim gabungan juga memadamkan api di Kilometer 50 kawasan konservasi tersebut.

Di tengah kebakaran yang terus muncul, Otorita IKN mulai memperketat penegakan hukum.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan aturan berlaku bagi masyarakat maupun perusahaan yang beraktivitas di kawasan IKN. “Penegakan aturan dijalankan secara terukur dan setara bagi seluruh pihak,” kata Basuki.

OIKN sebelumnya telah menjatuhkan sanksi administratif kepada satu perusahaan perkebunan terkait karhutla di wilayah konsesinya. Perusahaan tersebut diwajibkan memulihkan lahan yang terdampak kebakaran. Nama perusahaan belum dibuka kepada publik.

Satu terduga pelaku pembakaran lainnya juga telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum. OIKN menyebut perkara itu sudah masuk proses penyidikan. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mendominasi kejadian bencana di Indonesia sepanjang Jumat-Sabtu, 4-5 September 2026. BNPB memusatkan penanganan pada enam provinsi, tetapi Kalimantan Timur belum masuk dalam daftar prioritas nasional.

Enam provinsi itu adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Penanganan dilakukan melalui operasi darat, patroli udara, water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

Tiga provinsi prioritas berada di Kalimantan. Kalimantan Barat berstatus Siaga Darurat karhutla hingga 15 November 2026. Provinsi ini juga masih menjalankan status tanggap darurat hingga 6 September.

Kalimantan Tengah menetapkan Siaga Darurat hingga 31 Oktober. Status penanganan juga berlaku di sejumlah kabupaten dan kota.

Kalimantan Selatan juga berstatus Siaga Darurat karhutla dan kekeringan hingga 31 Oktober. BNPB bersama pemerintah daerah masih menjalankan pemadaman darat dan udara.

Sementara Kaltim belum masuk enam provinsi prioritas meski kebakaran terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Karhutla terjadi antara lain di Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Bontang hingga kawasan sekitar IKN. Kebakaran di KHDTK Samboja pada 1 September bahkan masuk kawasan Sekolah Hutan dan membuat 11 orangutan rehabilitasi Yayasan Jejak Pulang dievakuasi.

BMKG Kaltim juga mengingatkan kondisi El Niño membuat wilayah Kaltim lebih kering dan meningkatkan potensi karhutla. Pemantauan hotspot kini dilakukan secara real-time untuk membantu deteksi dini.

BNPB sebelumnya menyebut periode Agustus-September sebagai puncak risiko karhutla. Hingga 9 Agustus, luas lahan terbakar di enam provinsi prioritas sudah mencapai sekitar 48.889 hektare. Kalimantan Barat menjadi yang terbesar dengan 28.680 hektare, disusul Riau 15.551 hektare dan Kalimantan Tengah 3.069 hektare.

BNPB belum menjelaskan dalam laporan terbarunya alasan Kaltim tidak masuk enam provinsi prioritas. Penetapan enam wilayah tersebut sudah digunakan pemerintah sejak sebelumnya untuk memusatkan dukungan operasi darat dan udara.

BNPB meminta pemerintah daerah tetap meningkatkan kesiapsiagaan, terutama di wilayah dengan kondisi lahan mudah hingga sangat mudah terbakar. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan jika menemukan titik api atau kepulan asap. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Masalah keamanan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terlihat dari rentetan kasus keracunan. Dari 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi, sebanyak 3.515 belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Data pemerintah menunjukkan 3.515 SPPG itu tersebar di 324 kabupaten dan kota. Sebanyak 3.060 belum mengajukan SLHS, sedangkan 455 lainnya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Terhadap 455 SPPG yang tidak memenuhi persyaratan, pemerintah mengambil langkah tegas dengan menutupnya secara permanen.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan standar keamanan tidak bisa ditawar dalam pelaksanaan MBG.

“Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga,” kata Zulkifli.

Menurut dia, SPPG yang tidak memenuhi standar akan ditindak.

“Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas,” ujarnya.

Evaluasi juga menyasar pengelola dapur. Sebanyak 249 kepala SPPG telah diberhentikan karena berbagai pelanggaran.

Pelanggarannya beragam, mulai kasus keracunan makanan, phishing, tidak masuk kerja lebih dari 10 hari hingga persoalan kedisiplinan lainnya.

Kepala SPPG memegang tanggung jawab langsung terhadap operasional dapur. Pemerintah mewajibkan mereka berada di lokasi sejak kegiatan dimulai sekitar pukul 02.00 dini hari hingga distribusi makanan selesai sekitar pukul 08.00–09.00.

Pengetatan dilakukan ketika kasus gangguan kesehatan akibat MBG kembali terjadi di sejumlah daerah. Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyebut sebagian besar kasus berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.

Dalam kasus terbaru di Sidoarjo, BGN menemukan makanan telah matang sejak pagi tetapi baru sampai kepada penerima setelah melewati batas waktu konsumsi yang ditentukan.

Pemerintah juga menemukan 463 SPPG belum menyampaikan profiling dan berpotensi dikenai penangguhan. Sementara secara keseluruhan, 833 SPPG telah ditutup dalam proses penataan program.

Pemerintah menargetkan sebagian besar persoalan tata kelola MBG dapat dibenahi sebelum 20 Oktober 2026, terutama menyangkut disiplin pengelola, kepatuhan terhadap SOP serta standar higiene dan sanitasi. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Rentetan kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai masuk ranah hukum. Komnas HAM meminta kepolisian menyelidiki kasus-kasus tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

Desakan itu muncul setelah lebih dari 2.000 siswa dan guru mengalami gangguan kesehatan dalam rangkaian kasus MBG di sejumlah daerah. Komnas HAM menilai akses terhadap makanan yang aman berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diduga terkait kasus keracunan.

SPPG yang dihentikan diminta menjalani evaluasi dan perbaikan sebelum kembali melayani penerima MBG.

“Perlunya akses pemulihan bagi korban keracunan pangan, namun tidak terbatas pada permohonan maaf dan jaminan tidak berulangnya kejadian,” kata Uli.

Komnas HAM mencatat kasus keracunan terkait MBG pada September antara lain terjadi di Sidoarjo, Rembang, Jombang dan Solo. Ratusan pelajar sekolah dan pondok pesantren terdampak.

Komnas HAM sebelumnya sudah mengkaji tata kelola MBG pada Juni lalu. Sejumlah persoalan menjadi perhatian, mulai koordinasi lintas sektor, kualitas dan gizi makanan hingga pemenuhan hak masyarakat atas pangan dan kesehatan.

Dari kajian itu, Komnas HAM merekomendasikan evaluasi tata kelola SPPG, terutama pada aspek pengawasan. Kajian dilakukan bersama BGN, BPOM, ahli gizi dan organisasi masyarakat sipil serta melalui studi lapangan di sejumlah daerah.

Sejumlah kasus keracunan MBG kini juga sudah ditangani kepolisian.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan beberapa laporan terkait dapur MBG yang menyebabkan gangguan kesehatan telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Sejauh ini laporan yang kami terima dari kepolisian, beberapa titik dapur yang kemudian menyebabkan gangguan kesehatan keracunan makanan itu dilakukan penyelidikan dan ada yang sudah naik penyidikan,” kata Sudaryono.

Menurut Sudaryono, BGN menyerahkan proses hukum kepada kepolisian, termasuk untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak yang harus bertanggung jawab. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA – Kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali melonjak. Sekitar 1.950 orang, mayoritas pelajar, mengalami gangguan kesehatan hanya dalam tiga hari, 1-3 September 2026.

Kasus terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan. Gejala yang dialami antara lain diare, mual, muntah dan sakit perut.

Kasus terbesar terjadi di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Sebanyak 752 siswa dan 25 guru SMAN 1 Lasem mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, sekitar 730 orang juga terdampak. Kasus lainnya muncul di Agam, Bener Meriah dan Tana Toraja. Sejauh ini tidak dilaporkan korban meninggal.

Lonjakan kasus dalam waktu singkat kembali menyoroti keamanan pangan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri mengakui sebagian besar kasus keracunan yang selama ini terjadi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur.

“Dari kasus keracunan yang ada itu kalau kita breakdown itu 80–90 persen itu karena tidak taat SOP,” kata Kepala BGN Sudaryono seusai RDP dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026).

Menurut BGN, persoalan ditemukan dalam proses pengolahan, penyimpanan hingga distribusi makanan. Karena itu, kepatuhan SPPG terhadap standar keamanan pangan menjadi salah satu fokus evaluasi.

BGN juga mengambil tindakan terhadap dapur yang terkait kasus terbaru. SPPG Talangangin, Kalitengah, Sidoarjo, misalnya, dikenai suspend selama 30 hari. Kepala dapurnya dicopot dan kasusnya diperiksa bersama Dinas Kesehatan.

Dalam catatan media ini, lebih dari 1.700 siswa dan guru terdampak dalam rangkaian kejadian hanya tiga hari. Angka itu kemudian bertambah menjadi sekitar 1.950 setelah kasus dari sejumlah daerah dihimpun. (MK)

Editor: Agus S

JAKARTA — Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi pada Jumat (4/9/2026) malam. Erupsi berlangsung sekitar 1 jam 30 menit dan menghasilkan semburan yang oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) diinterpretasikan sebagai lava fountain atau lava air mancur.

Di tengah aktivitas erupsi tersebut, warga di sejumlah wilayah Jawa Barat justru dibuat penasaran oleh suara dentuman dan gemuruh yang terdengar berulang sejak Jumat malam hingga Sabtu (5/9/2026) dini hari.

Suara misterius itu dilaporkan terdengar dari sejumlah daerah, mulai dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Sumedang, Purwakarta hingga Cianjur.

Dalam sejumlah rekaman dan laporan warga yang beredar di media sosial, suara tersebut disebut terdengar cukup lama. Bahkan, beberapa warga mengaku merasakan getaran tipis yang membuat kaca dan pintu rumah bergetar.

Sementara itu, aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai teramati sekitar pukul 23.07 WIB. Berdasarkan laporan PVMBG yang dikutip pada Minggu (5/9/2026), erupsi berlangsung menerus selama sekitar 1 jam 30 menit hingga laporan tersebut dibuat.

“Kondisi Terkini Gunung Anak Krakatau Erupsi Menerus selama 1jam 30 Menit sampai laporan ini di buat, berlangsung sejak pukul 23.07 WIB hingga sekarang. Kondisi erupsi seperti ini diinterpretasikan sebagai ‘Lava Fontain’ atau lava air mancur,” demikian bunyi laporan PVMBG.

Selain semburan lava, kawah Gunung Anak Krakatau juga teramati mengeluarkan asap berwarna kelabu dan hitam.

“Gunung api terlihat jelas hingga tertutup Kabut 0-III. Teramati asap kawah utama berwarna kelabu dan hitam dengan intensitas sedang hingga tebal tinggi sekitar 100-400 meter dari puncak,” tulis laporan tersebut.

Saat pengamatan dilakukan, cuaca di sekitar Gunung Anak Krakatau terpantau cerah hingga berawan. Angin bertiup lemah hingga sedang menuju arah barat laut.

PVMBG mengingatkan masyarakat agar tidak mendekati kawah aktif Gunung Anak Krakatau. Pengunjung, wisatawan, pendaki, dan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif.

“Masyarakat, pengunjung, wisatawan, pendaki tidak mendekati G. Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif,” demikian imbauan PVMBG.

Adapun mengenai suara dentuman yang dilaporkan warga Jawa Barat, belum terdapat keterangan resmi yang memastikan sumber suara tersebut maupun kaitannya dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau.

Laporan mengenai dentuman tersebut masih menjadi perhatian warga, terutama setelah suara serupa dilaporkan terdengar di sejumlah wilayah Jawa Barat dalam waktu yang berdekatan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau.

Kepastian mengenai penyebab suara dan getaran yang dirasakan warga masih menunggu penjelasan dari pihak berwenang. (KN)