JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp300 triliun di perbankan turut mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi yang 5,61 persen sebagian didukung dari situ (penempatan SAL), karena suplai uangnya bertambah di sistem dengan dukungan bank sentral juga,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Purbaya menjelaskan dana pemerintah itu bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dengan menyalurkan kredit ke sistem ekonomi riil.

Dia tidak mengarahkan secara khusus sektor yang menjadi target utama dan menyerahkannya ke perbankan, sebagai aktor yang lebih memahami kebutuhan kredit di aktivitas ekonomi.

Perbankan pun perlu menyalurkan suntikan dana pemerintah agar tidak menambah beban biaya dana atau cost of fund. Dengan desain ini, pemerintah menggerakkan aktivitas ekonomi tanpa melakukan intervensi langsung, atau yang Purbaya sebut sebagai invisible hand.

“Jadi, saya memaksa invisible hand berjalan di sistem finansial kita,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,61 persen (year-on-year/yoy) pada triwulan I 2026 dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp3.447,7 triliun, dan atas dasar harga berlaku (ADHB) tercatat Rp6.187,2 triliun.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyatakan pertumbuhan itu merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan sejumlah langkah pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan dinamika global.

Menurut Airlangga, langkah tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan kerja sama pertukaran mata uang antarnegara (swap currency) serta diversifikasi instrumen pembiayaan negara.

“Kita sudah mempersiapkan dengan Bank Indonesia terkait swap currency dengan China, Jepang, Korea, dan negara lain,” kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah juga menyiapkan strategi pembiayaan melalui penerbitan surat berharga dalam berbagai mata uang.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat likuiditas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Ke depan kita juga akan terus mempersiapkan komposisi terkait dengan tingkat hutang yang kita bisa, surat berharga yang kita bisa terbitkan yang sifatnya seperti dari China, ataupun dari Yen (Jepang) itu untuk menjaga tekanan terhadap dolar AS,” ujarnya.

Sebelumnya, nilai tukar rupiah pada Selasa pagi tercatat melemah 11 poin atau 0,07 persen menjadi Rp17.405 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp17.394 per dolar AS.

Ia menilai pelemahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami sejumlah negara lain.

“Berbagai negara memang mengalami pelemahan terhadap dolar AS,” ungkap dia.

Airlangga menjelaskan peningkatan permintaan dolar turut dipengaruhi faktor musiman seperti kebutuhan ibadah haji dan pembayaran dividen pada kuartal kedua 2026.

Selain itu, tekanan eksternal juga dipicu meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong penguatan dolar AS serta meningkatkan permintaan aset aman (safe haven) di pasar global.

“Biasanya juga pada saat ibadah Haji, dan juga biasanya di kuartal kedua itu juga ada pembayaran dividen, jadi demand terhadap Dolar AS tinggi,” tuturnya.

Airlangga menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah bersifat dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan kondisi global.

Ia mengatakan pemerintah juga akan terus melakukan mitigasi terhadap potensi risiko eksternal. Lebih lanjut, ia berharap koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia dapat terus memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen institusinya untuk segera menjalankan berbagai rekomendasi yang disusun Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP).

Hal tersebut disampaikan usai pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026), yang membahas arah pembenahan institusi kepolisian, termasuk penguatan sistem pengawasan dan tata kelola internal Polri.

Kapolri menyatakan pihaknya menyambut positif hasil kajian yang telah disusun KPRP dan menilai sejumlah rekomendasi tersebut penting untuk memperkuat institusi Polri ke depan.

“Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Listyo.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama ialah penguatan peran Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal kepolisian.

Menurutnya, langkah tersebut akan segera dibahas bersama kementerian terkait, termasuk mengenai penempatan anggota Polri di luar struktur institusi.

“Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya.

Selain penguatan pengawasan, Polri juga telah menyiapkan peta reformasi berbasis tahapan waktu, mulai dari strategi jangka pendek, menengah, hingga panjang.

Kapolri menegaskan reformasi tidak hanya berhenti pada konsep, tetapi akan diikuti langkah konkret di internal institusi kepolisian.

“Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Pernyataan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa agenda reformasi Polri mulai bergerak dari tahap penyusunan konsep menuju implementasi nyata di lapangan.

Sebelumnya, KPRP telah menyerahkan 10 buku rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden Prabowo Subianto. Dokumen tersebut memuat berbagai usulan mulai dari revisi regulasi, penguatan pengawasan eksternal, hingga pembenahan tata kelola kelembagaan kepolisian ke depan. (MK)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) merekomendasikan agar posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden tanpa ditempatkan di bawah kementerian mana pun.

Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangkaian pembahasan reformasi kepolisian saat pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa struktur kelembagaan Polri tidak perlu diubah.

“Mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang. Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang,” ujarnya.

Pandangan tersebut sejalan dengan hasil kajian KPRP yang tidak merekomendasikan pembentukan kementerian baru di sektor keamanan.

Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyebut opsi pembentukan kementerian baru sebelumnya memang sempat dibahas secara mendalam. Namun setelah melalui berbagai pertimbangan, usulan itu akhirnya tidak dimasukkan dalam rekomendasi resmi.

“Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru,” ujarnya.

Menurut Jimly, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan efektivitas kelembagaan serta potensi dampak kebijakan terhadap stabilitas institusi kepolisian.

Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta penjelasan terkait alasan di balik kesimpulan tersebut.

“Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudaratnya, mudaratnya lebih banyak. Maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” katanya.

KPRP menilai mempertahankan struktur Polri seperti saat ini lebih tepat untuk menjaga stabilitas kelembagaan sekaligus memastikan reformasi kepolisian berjalan efektif dan berkelanjutan.

Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari agenda besar pembenahan Polri yang tengah disusun pemerintah secara komprehensif.

Sebelumnya, tim KPRP telah menyusun dan menyerahkan 10 buku rekomendasi reformasi Polri kepada Presiden. Dokumen tersebut mencakup berbagai aspek pembenahan, mulai dari struktur kelembagaan, penguatan pengawasan, hingga pembaruan regulasi untuk mendukung reformasi institusi kepolisian ke depan. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAYAPURA – Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights) bersama komunitas pers di Papua dan para pemangku kepentingan pers menghasilkan “Deklarasi Jayapura” dalam rangkaian penutupan World Press Freedom Day (WPFD) atau Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 di Jayapura, Papua, Selasa (5/5/2026).

Deklarasi tersebut menjadi hasil utama dari stakeholder meeting yang digelar pada Senin (4/5/2026) malam dan dihadiri unsur Dewan Pers, organisasi pers nasional dan Papua, jurnalis, perusahaan media, Forkopimda Papua, hingga Bappenas.

Anggota Komite Publisher Rights, Sasmito, menjelaskan Deklarasi Jayapura menegaskan dua substansi utama, yakni komitmen terhadap keberlanjutan media dan penguatan kebebasan pers di tingkat lokal maupun nasional.

“Deklarasi Jayapura Tentang Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil setidaknya memuat komitmen semua pihak untuk keberlanjutan dan kebebasan pers,” ujarnya saat membacakan deklarasi di Kantor Gubernur Papua.

Sasmito berharap deklarasi tersebut tidak berhenti sebagai dokumen seremonial, tetapi benar-benar ditindaklanjuti kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga komunitas pers.

Ketua Komite Publisher Rights, Suprapto, juga menekankan pentingnya pengawalan implementasi deklarasi tersebut, termasuk oleh platform digital.

“Yang lebih penting adalah komitmen para pemangku kepentingan, termasuk platform digital, untuk melaksanakan deklarasi tersebut. Pers juga harus terus mengawal implementasinya,” katanya.

Ketua Panitia WPFD 2026, Jean Bisay, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan di Papua, khususnya Pemerintah Provinsi Papua.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan mampu meningkatkan profesionalisme jurnalis serta memperkuat keberlanjutan dan kebebasan pers di Indonesia, terutama di Papua.

Adapun rangkaian kegiatan WPFD 2026 meliputi seminar nasional tentang keberlanjutan dan kebebasan pers, workshop perempuan adat dan lingkungan, pelatihan keamanan digital dan AI untuk jurnalis, workshop investigasi, hingga bazar media dan talkshow pers bebas tanpa intimidasi.

“Kita berharap berbagai rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan profesionalisme jurnalis. Dan berbagai rekomendasi terkait keberlanjutan dan kebebasan pers dapat ditindaklanjuti pihak terkait,” ujar Jean Bisay.

Sementara itu, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menilai tema “Pers Berkualitas untuk Masa Depan Indonesia yang Damai dan Adil” sangat relevan dengan arah pembangunan Papua.

Menurutnya, pers memiliki posisi strategis sebagai penyampai informasi yang kredibel, penguat literasi publik, serta pengawal transparansi pembangunan.

“Pelaksanaan WPFD di Papua menegaskan bahwa kebebasan pers harus dirasakan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Papua. Hal ini merupakan wujud komitmen kita terhadap demokrasi, keterbukaan, dan keadilan informasi bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat profesionalisme dan integritas jurnalistik, menjamin perlindungan terhadap jurnalis, serta membangun kolaborasi harmonis antara pemerintah, media, dan masyarakat.

WPFD 2026 di Jayapura sekaligus menjadi momentum penting untuk mempertegas posisi pers sebagai salah satu fondasi demokrasi, sekaligus penjaga ruang publik yang sehat dan berkeadilan di Indonesia. (MK)

Editor: Agus S