JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membantah pernyataan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong terkair harga nikel anjlok. Bahkan, dia mengungkapkan data tren harga 10 tahun terakhir.
Menko Luhut menegaskan, untuk mengetahui harga nikel, perlu merujuk pada data yang cukup panjang. Misalnya, tren yang terjadi selama 10 tahun terakhir.
“Anda perlu melihat data panjang, 10 tahun, kan anda pebisnis juga. Kan siklus dari komoditi itu kan naik turun, apakah itu batu bara, nikel, timah, atau emas. Apa saja,” ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (24/1/2024).
Dia pun membongkar data harga nikel pada kurun waktu tersebut. Dalam catatannya, tidak terjadi perbedaan yang terlalu signifikan dari harga nikel.
“Tapi kalau kita melihat selama 10 tahun terakhir ini harga nikel dunia itu ya di USD 15.000-an, bahkan pada periode 2014-2019, periode hilirissi mulai kita lakukan, harga rata-rata nikel itu hanya USD 12.000,” jelasnya.
Mengacu pada data tersebut, dia mengaku heran Tom Lembong bisa menyimpulkan harga nikel anjlok. Dia pun menuding Mantan Menteri Perdagangan yang bergabung di tim sukses Anies-Muhaimin itu berbohong.
“Jadi saya tidak mengerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini. Bagaimana anda memberikan advice bohong kepada calon pemimpin yang anda dukung, saya sedih lihat anda disitu,” tegasnya.
“Artinya intelektual anda itu menurut saya, saya jadi ragukan. Oke mungkin anda betul seorang intelektual tapi karakter anda itu menurut saya enggak bagus,” sambung Menko Luhut.
Pada kesempatan ini, Menko Luhut turut mengatakan cucunya yang tengah menjalani pendidikan di luar negeri pun ikut berkomentar. Dia mengisahkan sang cucu terheran-heran ada yang mengejek pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Wong cucu saya aja komentar yang di Georgetown University waktu anda bicara di Washington DC, dua minggu lalu. ‘Bagaimana opung ada seorang mantan menteri yang bicara menjelek2an pemerintahnya sendiri, di mana pada waktu yang lalu dia bekerja di situ?’,” kata Menko Luhut, meniru pertanyaan cucunya.
“‘What kind of personality is this, opung?’,” imbuh Luhut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap kinerja dari Tom Lembong dalam kabinet Jokowi.
Dia mempertanyakan beberapa program kerjanya. Termasuk diantaranya ketika Tom menjadi Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Menko Luhut menyinggung soal proyek Online Single Submission (OSS) yang tak rampung ditangan Tom Lembong.
“Tapi anda harus refleksi juga, apa sih yang ada lakukan sebagai Menteri Perdagangan? Coba tanya dirimu. Waktu anda BKPM, apa yang anda lakukan coba? Anda kan yang ditugaskan untuk OSS,” tanya Menko Luhut.
“Saya ingat betul itu bagaimana anda curhat ke saya, tapi itu kan sampai anda meninggalkan kabinet tidak pernah selesai. Sekarang kami yang menyelesaikan itu. Online single submission (OSS) itu yang sudah digadang-gadang bakal selesai begini begono dan segala macam itu,” sambungnya.
Dia pun meminta Tom Lembong tak perlu mengungkit hal-hal yang kurang baik di masa lalu. Lebih lagi, menurutnya, keberhasilan itu bukan sebatas pada satu orang, tapi kerja tim
“Ya saya hanya ingin sampaikan kita sudahlah. Kalau sudah selesai masa kita, sudah. Semua ada waktunya. Tidak perlu kita ceritakan kita yang paling bagus. Karena kita itu terjadi, tidak. Semua itu karena hasil kerja teamwork,” pungkasnya. (Lpt/KN)
JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap ada sejumlah proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini. Termasuk beberapa kantor pemerintahan.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengungkap kepastian sejumlah proyek yang akan dilelang tersebut.
“Pasti, pasti (ada lelang),” ucap Diana saat ditemui di Artotel Suites Mangkuluhur, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, Diana tak merinci jenis proyek yang akan digarap nantinya. Hanya saja, dia menyebut ada proyek Kantor Kementerian Pertahanan hingga kantor Badan Intelijen Negara (BIN).
“Ya kan ada kantor yang lain ya, Kemenhan, kantor BIN, ada gereja,” ungkapnya.
Kepastiannya, kata dia, adalah proyek-proyek yang desain dasarnya sudah ada. Sembari menunggu kucuran dana untuk proyek tersebut.
“Pokonya yang sudah siap basic design-nya kita lelang,” kata Diana.
Diana mengungkap, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 70 persen untuk gelombang pertama (batch 1). Lalu, pembangunan gelombang kedua (batch 2) sudah sekitar 20 persen.
“Progresnya kan Presiden sudah menyampaikan, batch pertama sudah 70 persen, yaa kan, kalau yang batch kedua ini kira-kira masih ada 20 persenan lah. Kita tetep teruskan,” ujarnya.
Dia juga memastikan proyek-proyek inti bisa rampung pada Agustus 2024 nanti. Menyusul rencana upacara HUT Kemerdekaan RI yang akan digelar di IKN Nusantara.
“Iya, karena kan nanti kalau ke sana belum ada kantornya, gimana?,” pungkas Diana Kusumastuti.
Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. memastikan pihaknya akan menyelesaikan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada kuartal pertama 2024.
Sebanyak 7 proyek Waskita Karya segera dalam tahap penyelesaian di IKN Nusantara, yakni Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung, Kementerian Koordinator 3, Kementerian Koordinator 4, IPAL 123, dan Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01.
Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengatakan, komitmen ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk mulai memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada bulan Juli mendatang.
“Waskita Karya sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pembangunan proyek IKN, Waskita Karya turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi di IKN dengan melengkapi sarana dan prasarana di IKN,” kata Karya Muhammad Hanugroho dalam keterangan resmi, dikutip Senin (22/1/2024).
Hanugroho membeberkan, Waskita Karya mengerjakan 12 proyek di IKN senilai total Rp 13,6 triliun, di mana porsi Waskita Karya sebesar Rp 7,5 triliun.
Dua belas proyek tersebut, antara lain Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4 senilai Rp. 139 miliar, Jalan Tol IKN Segmen 5A senilai Rp. 1,12 triliun, Gedung Sekretariat Negara senilai Rp. 1,35 triliun, Gedung Kemenko 3 senilai Rp. 403 miliar.
Kemudian Gedung Kemenko 4 senilai Rp. 735 miliar, IPAL 1,2,3 KIPP IKN senilai Rp. 447 miliar, dan Jalan Feeder District IKN senilai Rp. 644 miliar.
Adapun proyek Rumah Susun ASN 3 senilai Rp1,13 triliun, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 senilai Rp. 539 miliar, dan MUT-01 senilai Rp. 158 miliar, Jalan Tol IKN Segmen 3B-2 senilai Rp. 533 Miliar dan Jalan Akses Bandara VVIP IKN.
“Komitmen Waskita Karya untuk mempercepat pembangunan proyek ini juga sejalan dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan upacara peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara,” tutur Hanugroho.
Ia pun optimis, sektor infrastruktur masih akan berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional. (Lpt/KN)
JAKARTA – Calon presiden nomor urut 2, sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan dirinya dalam keadaan sehat. Dia mengatakan, jika ada yang mengabarkan dirinya sakit hal itu merupakan hoaks.
“Hoaks itu,” singkat Prabowo usai mendampingi Presiden Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Hal senada juga disampaikan Jokowi. Ia menyebut, kondisi Menteri Pertahanan sehat.
“Sehat wal afiat, kok,” kata Jokowi.
Prabowo kembali menegaskan kabar dirinya kurang sehat adalah hoaks. “Hoaks, hoaks,” kata Prabowo sambil berpose joget silat.
Pantauan di lokasi, Prabowo memang tidak terlihat sakit. Dia dapat berjalan seperti biasa mendampingi presiden meninjau alutsista udara bersama Panglima TNI dan seluruh Kepala Staf TNI.
Sebelumnya, Prabowo Subianto disebut sedang kurang sehat. Hal ini disampaikan Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani pada Selasa (23/1) malam. Sehingga, dia mendadak membatalkan agenda untuk menghadiri acara temu relawan di Senayan, Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roesloani, batal hadirnya Prabowo dikarenakan masalah kesehatan usai berkegiatan seharian penuh di Jawa Timur.
“Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini tentunya pertama-tama, saya izin menyampaikan permintaan maaf Pak Prabowo. Sebetulnya beliau tadi sudah mau menuju ke sini, tapi begitu mendarat ternyata badannya kurang sehat,” ucap Rosan,” kata Rosan dalam sambutannya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.
Rosan mengatakan, Prabowo sudah mau menuju lokasi acara. Namun, dalam perjalanan menuju Jakarta, kondisi Prabowo kurang sehat.
“Sebetulnya beliau tadi sudah mau menuju ke sini, tapi begitu mendarat ternyata badannya kurang sehat,” ujarnya.
Prabowo yang absen digantikan oleh adiknya Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. (KN)
JAKARTA – Co-Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said, menyayangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak.
Menurut Sudirman, seorang presiden bukan petugas teknis atau terbatas hanya mengurus soal administrasi. Namun, kata dia juga merupakan seorang pemimpin moral.
“Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemipmin moral, gitu. Karena dengan moral itu, bawahnya ikut semua. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan,” kata Sudirman Said di Rumah Koalisi Perunahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Sudirman menilai, pernyataan Jokowi bukan lagi soal aturan hukum semata. Dia lebih melihat persoalan itu berkaitan dengan asas patut dan ketidakpatutan.
“Jadi bukan soal legal tidak legal, legal tidak legal sudah terbukti bahwa itu bisa diterobos. Contohnya, ketika ia memaksakan anaknya untuk masuk dalam kontestasi,” ungkap Sudirman.
“Tapi soal legal tidak legal itu pimpinan tinggi negara ukurannya patut atau tidak. Artinya ukurannya ada di peran etika,” sambung dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri ESDM itu berharap pernyataan Jokowi itu tidak mempengaruhi tata kelola di pemerintahan. Sebab, kata Sudirman pejabat publik harusnya menjalankan sumpah melayani rakyat.
“Mudah-mudahan statement tadi pagi itu tidak membuat tata kelola kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik, yang sekaligus pejabat politik berpikir soal kelompok atau kepentingannya,” kata Sudirman Said.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan.
“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden boleh memihak saat pemilu tidak ada masalah.
Dia mencontohkan praktek tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Contohnya Barack Obama yang saat itu masih menjadi presiden berkampanye mendukung Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.
“Kemudian Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump yang Donald Trump menang itu kan, jadi ini praktek yang enggak ada masalah,” Habiburokhman di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, (24/1/2024).
Praktik tersebut juga sebenarnya terjadi di Indonesia, di mana Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu berkampanye meski masih menjabat.
“Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain,” kata dia.
Habib melanjutkan, sama dengan Megawati ketika menjabat sebagai presiden lalu maju sebagai capres pada tahun 2004. Kemudian, Presiden Jokowi juga saat itu maju kembali pada Pilpres 2019.
“Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent, kan boleh itu 2004 ya, Pak Jokowi ketika 2019 enggak masalah,” ujarnya.
Sehingga, Habib menegaskan, bahwa seorang Presiden boleh memihak paslon tertentu. Asalkan, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu paslon.
“Berpihak boleh, berkampanye pun boleh tidak harus netral, tetapi tidak boleh dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan.
“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)
SAYA pernah menyindir. Aneh juga, di tengah masifnya pembangunan berbagai gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), belum terdengar pembangunan kantor Otorita IKN (OIKN). Padahal Otorita IKN adalah tuan rumahnya. Masa terus menerus menyewa di kompleks perumahan Mentari di Batakan, Balikpapan?
Untunglah pertanyaan itu akhirnya sudah terjawab. Dalam acara groundbreaking ke-4 sejumlah proyek investasi di IKN, Sepaku, Rabu (17/1) lalu, Presiden Jokowi juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung Otorita IKN.
“Pada siang hari ini, peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai,” ujar Presiden sambil menekan tombol sirine bersama sejumlah menteri dan Ketua Otorita IKN Bambang Susantono.
Wajah Bambang tampak ceria. “Terima kasih, Bapak Presiden,” katanya ketika bersalaman. Hanya saja gedung yang dibangun di atas lahan seluas 28 ribu meter persegi dengan biaya Rp 509 miliar itu, sepertinya belum rampung menjelang 17 Agustus nanti di saat Presiden dan para menteri sudah berkantor dan melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan di sana.
Jokowi tidak menyebutkan secara langsung kapan kantor itu rampung. Dia hanya berujar: “Saya harap gedung kantor OIKN dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan OIKN makin terorganisir, terpusat dan optimal. Serta karyawan bekerja lebih nyaman dan produktif serta profesional,” tandasnya.
Tapi dalam keterangan terpisah kepada wartawan, Bambang menjelaskan, kantor OIKN yang juga berfungsi sebagai “City Hall” atau Balai Kota itu, dijadwalkan selesai pembangunannya pada Desember 2024 nanti.
Gedung kantor Otorita IKN yang bakal berfungsi juga sebagai Balai Kota Maket gedung kantor OIKN, yang sangat modern
Pembangunan gedung kantor OIKN pada tahap pertama terdiri dari gedung utama dengan kapasitas tampung 600 orang staf. Selain itu, juga dilengkapi dengan data center dan command center serta urban gallery untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara real time.
Menurut Bambang, gedung data center dan command center sangat penting dan strategis. “Data center inilah yang menjadi pusat kendali ‘smart city’ atau kota cerdas di IKN. Kantor OIKN juga akan menerapkan konsep smart, green dan sustainable office, yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta menjadi contoh untuk kantor-kantor di Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim pernah menjelaskan, Balai Kota IKN didesain dengan jumlah 6-7 lantai. Sesuai dengan aturan pembangunan gedung di IKN yang disesuaikan dengan kondisi alamnya.
Lokasi kantor OIKN berada di kawasan persil WP.1A 104.03 Titik Nol, yang masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Seorang staf OIKN yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya agak malu dan sedih kenapa kantor OIKN lambat dibangun. “Sangat tidak enak kalau kita masih menyewa atau menumpang, sementara Presiden sudah beraktivitas di Istana Nusantara,” ungkapnya. Pasti juga berimplikasi terhadap kinerja OIKN dalam melaksanakan tugasnya.
MASJID IKN
Selain peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor OIKN, Presiden Jokowi juga melaksanakan groundbreaking pembangunan Masjid Negara Nusantara di lokasi IKN. Sama seperti kantor OIKN, masjid negara tersebut juga dijadwalkan selesai akhir 2024.
Masjid Negara Nusantara dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), BUMN yang cukup berpengalaman dalam membangun gedung besar. HK bekerjasama dengan PT Adhi Karya. Biayanya hampir satu triliun atau tepatnya Rp940 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare dengan daya tampung 61 ribu jamaah.
Dibanding Istiqlal, daya tampung Masjid Negara Nusantara tidak sampai sepertiganya. Soalnya Istiqlal yang dibangun pada era presiden pertama Bung Karno mempunyai kapasitas sampai 200 ribu orang. Itu masjid terbesar di Asia Tenggara dan nomor 5 di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Imam Reza, dan Masjid Faisal.
“Saya berharap Masjid Negara di IKN dapat menjadi contoh pembangunan masjid di dunia sekaligus merepresentasikan kemajemukan Indonesia serta sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT,” harap Jokowi.
Dalam keterangan kepada wartawan, Executive Vice President (EVP) HK, Tjahjo Purnomo mengatakan, Masjid Negara IKN dirancang sebagai green building, sehingga pengerjaannya menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material.
Dia mengakui dalam proses pengerjaan, tim lapangan akan menghadapi banyak tantangan, di antaranya ketika mengerjakan kubah masjid yang memiliki desain mirip surban. Oleh sebab itu, teknik khusus diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dan kualitas bangunan sesuai dengan rancangan awal.
Masjid Negara di IKN terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Sementara itu, luas total bangunannya mencapai 59.081 meter persegi.
Desain Masjid IKN sangat ikonik, modern dan futuristik. Bentuk masjid terinspirasi dari lekuk dan putaran surban yang identik dengan umat Islam. Bangunan masjid ini juga memiliki menara dengan ketinggian 99 meter, sesuai jumlah Asmaul Husna.
Masjid Negara yang dibangun di lokasi Ibu Kota Nusantara Kubah Masjid Negara IKN yang sangat indah
Menurut Presiden, Masjid IKN juga menampilkan kekhasan asli Nusantara. Dia membayangkan masjid ini akan indah dari luar dan dalam karena dikelilingi oleh air dan embung buatan. “Nantinya, kita tidak hanya membangun masjid, tapi juga rumah ibadah umat lainnya seperti Basilica (Katotilk), Vihara (Budha), Pura (Hindu), Gereja (Kristen) dan Klenteng (Konghucu),” jelasnya.
Perlu juga kita ketahui, Kementerian Agama membagi masjid di Indonesia dalam 8 tingkatan. Ada Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid di tempat publik.
Masjid Negara difungsikan sebagai pusat keagamaan Islam di tingkat kenegaraan. Sekarang ini, Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara. Kalau nanti masjid negara di IKN sudah jadi dan pemerintahan pindah ke Sepaku, ada kemungkinan Istiqlal menjadi Masjid Nasional seperti status Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya.
Masjid Raya adalah pusat kegiatan umat Islam di tingkat provinsi, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur. Sedang Masjid Agung untuk di tingkat kabupaten dan kota. Saya sempat menjadi ketua Masjid Agung At Taqwa Balikpapan setelah tak jadi wali kota.
Sedang masjid besar ditetapkan oleh pemerintah kecamatan atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Masjid Jami di tingkat pedesaan atau kelurahan, masjid bersejarah adalah masjid peninggalan kerajaan atau wali penyebar agama, sedang masjid publik adalah masjid di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
Para pekerja di IKN berharap Masjid Negara IKN segera rampung. Biar mereka lebih nyaman melaksanakan ibadah. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi, kehadiran Masjid Negara di IKN membuktikan bahwa kita tidak hanya membangun aspek kemajuan fisik bangsa saja, tetapi juga aspek spiritualnya. Sesuatu yang kita harapkan bersama. Insyaallah. (*)
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan merasa heran kepada pihak yang secara tiba-tiba telah mencabut izin acara ‘Desak Anies’ di Yogyakarta yang dicabut, pada H-1 sebelum acara.
Diketahui Acara ‘Desak Anies’ sedianya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo, Yogyakarta, namun harus dipindah ke Rocket Convention Hall di Godean, Sleman, Yogyakarta.
“Iya, jadi saya mendengar tadi malam bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan. Sehingga panitia harus mencari tempat baru. Ini bukan pertama kali. Ini terjadi berkali-kali,” kata Anies kepada awak media, Selasa (23/1/2024).
Namun demikian, Anies belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pihak yang melakukan pencabutan tersebut, termasuk alasannya.
“Saya tidak dengar dari panitia lagi, tapi apa pun alasannya faktanya dicabut, lain kalau dari awal tidak diberi izin. Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah,” ujarnya.
Lantas Anies pun menyinggung kepada semua pihak harus mengingat atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap netral. Dengan memberikan hak yang sama bagi semua pasangan calon (paslon) yang sedang berkontestasi.
“Mengingatkan kepada semua, instruksi presiden, perintah presiden untuk netral. Ada yang berani melawan perintah presiden? Perintah presiden itu harus netral. Jadi saya ingin mengingatkan semua agar perintah presiden diikuti,” kata Anies.
“Kemudian bagi kami tekanan, kemudikan hambatan, yang kami hadapi walaupun besar belum apa-apa dibanding tekanan, hambatan, yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia karena biaya hidup yang tinggi. Belum apa-apa dibandingkan sulitnya anak muda mencari pekerjaan dan bila harus mengubah untuk mengubah itu kita harus menghadapi tekanan, kita hadapi,” tambahnya.
Sebab, kata Anies, Pemilu 2024 isu netralitas cukup kencang dihembuskan. Kondisi itu berbeda dengan beberapa waktu lalu, dimana telah ada lima kali pemilu sejak 1999, sampai 2019 isu netralitas yang tidak gencar menjadi isu dominan.
“Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas, yang netralitas itu dulu adanya pra reformasi sekarang muncul lagi inilah yang saya sebut set back. Karena itu perubahan yang kami gagas ini adalah untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap negara hukum bukan negara kekuasaan,” ucapnya. (Lpt/KN)
JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani menanggapi kehidupan anak-anaknya, yang telah menemukan tambatan hati. Al Ghazali dan Dul Jaelani misalnya, yang tampaknya semakin serius dalam menjalani hubungan asmara.
Ahmad Dhani sendiri tak mengetahui alasan anak-anaknya itu belum juga memutuskan untuk menikah. Padahal, Dhani menilai akan jauh lebih baik apabila hubungan tersebut diresmikan di hadapan penghulu.
“Saya juga nggak tau kenapa kok nggak nikah-nikah gitu lho. Saya nggak tau,” ujar Ahmad Dhani kepada awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
“Maksudnya saya lebih suka yang menikah daripada tidak menikah,” Ahmad Dhani menambahkan.
Sebagai orang tua, Ahmad Dhani mengaku mendukung langkah diambil anak-anaknya. Termasuk dalam urusan berumah tangga.
“Saya sih mendukung aja lah,” imbuh pentolan Grup Band Dewa 19 tersebut.
Saat ini Al Ghazali kabarnya tengah menjalin asmara dengan Alura Moane. Sementara Dul Jaelani, menjalin kasih dengan Tissa Biani. Meski begitu, Ahmad Dhani mengaku belum mendapat sinyal bahwa kedua putranya itu akan menikah dalam waktu dekat.
“Belum ada (kode akan menikah),” kata Dhani.
Jika putra sulung dan bungsunya sudah memiliki kekasih, tidak dengan El Rumi. Dhani menyebut, putr keduanya itu masih setia sendiri.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.
“Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yang recover-nya paling lambat saat pasca COVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover,” kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.
“Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh,” ujarnya.
Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.
Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.
Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.
Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.
Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen,” jelas Airlangga. (Ant/KN)
TANJUNG SELOR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai dan menyebut bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia yang mengalami perkembangan pembangunan paling pesat.
“Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah provinsi beserta lima kabupaten/kota di dalamnya sudah hampir mencapai kategori tinggi,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2024)
Ia menyebutkan skor status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri di Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94. Menurutnya capaian itu sudah hampir termasuk kategori tinggi.
“Tinggal 0,5 poin saja sudah mencapai kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru, jadi tinggal sedikit lagi,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan skor dan status kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kabupaten Bulungan dengan skor 2,92 (status sedang); Kabupaten Malinau 2,71 (sedang); Kabupaten Nunukan 1,67 (sangat rendah); Kabupaten Tana Tidung 3,24 (sedang); dan Kota Tarakan 2,89 (sedang).
Akmal mengatakan kelemahan yang terjadi seperti skor dan status yang dialami Kabupaten Nunukan terletak pada kesalahan cara menginput pelaporan dan evaluasi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).
“Kesalahan inspektorat ketika melakukan verifikasi, itu pendekatannya tidak mengevaluasi tetapi mengaudit sehingga data ti di-oke-kan atau submit, tetapi itu adalah persoalan teknis dan human error,” ujar dia.
Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara cukup bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.
“Maka ke depan, kami akan mencoba membandingkan kinerja antar daerah otonomi baru (DOB) dan kalau itu dilakukan saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB,” ujar Akmal.
TANJUNG SELOR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai dan menyebut bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia yang mengalami perkembangan pembangunan paling pesat.
“Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah provinsi beserta lima kabupaten/kota di dalamnya sudah hampir mencapai kategori tinggi,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2024)
Ia menyebutkan skor status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri di Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94. Menurutnya capaian itu sudah hampir termasuk kategori tinggi.
“Tinggal 0,5 poin saja sudah mencapai kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru, jadi tinggal sedikit lagi,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan skor dan status kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kabupaten Bulungan dengan skor 2,92 (status sedang); Kabupaten Malinau 2,71 (sedang); Kabupaten Nunukan 1,67 (sangat rendah); Kabupaten Tana Tidung 3,24 (sedang); dan Kota Tarakan 2,89 (sedang).
Akmal mengatakan kelemahan yang terjadi seperti skor dan status yang dialami Kabupaten Nunukan terletak pada kesalahan cara menginput pelaporan dan evaluasi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).
“Kesalahan inspektorat ketika melakukan verifikasi, itu pendekatannya tidak mengevaluasi tetapi mengaudit sehingga data ti di-oke-kan atau submit, tetapi itu adalah persoalan teknis dan human error,” ujar dia.
Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara cukup bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.
“Maka ke depan, kami akan mencoba membandingkan kinerja antar daerah otonomi baru (DOB) dan kalau itu dilakukan saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB,” ujar Akmal. (Ant/KN)
