LAMPUNG – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md berjanji akan menghapus kredit macet petani dan nelayan di Lampung apabila dirinya dan pasangan duetnya Ganjar Pranowo, berhasil keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2024.

“Catat ini semua petani, nelayan, akan dibebaskan kalau selama ini bapak ibu petani dan nelayan mendapat pinjaman mendapat kredit, tidak bisa membayar, itu akan dibebaskan, akan diputihkan,” kata Mahfud dalam kampanye di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (25/1/2024)

Mahfud mengatakan nilai kredit macet petani dan nelayan jumlahnya tidak terlalu banyak dan penghapusan kredit macet tersebut tidak akan membebani keuangan negara.

“Kami sudah menghitung jumlah kredit petani dan nelayan yang sekarang macet jumlahnya Rp688 miliar,” ujarnya.

Mahfud mengatakan jumlah kredit macet petani dan nelayan nilainya sangat kecil jika dibandingkan dengan uang negara yang dikorupsi.

“Oleh sebab itu kalau korupsi diberantas, dapat 50 persen saja diambil Rp688 miliar untuk disubsidikan ke pelunasan hutang para petani dan nelayan itu jumlahnya hanya kecil,” tuturnya.

Program Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan tersebut juga telah dicanangkan dalam 21 program unggulan Ganjar-Mahfud untuk mengurangi beban ekonomi nelayan.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil walikota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024)

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut kampanye. Idham menegaskan KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran optimistis pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu bisa menang dalam satu putaran jika dilihat dari segi logika hitungan.

“Optimistis dalam arti dari segi logika hitungan,” kata Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam wawancara eksklusif bersama ANTARA yang disiarkan pada hari Kamis (25/1/2024).

Saras mengeklaim Prabowo-Gibran telah mendapat suara sebesar 46 persen dari kalangan partai parlemen. Oleh sebab itu, pihaknya hanya butuh 5 persen lagi untuk memenuhi ambang batas memenangi pilpres dalam sekali putaran.

“Pendukung paslon nomor urut 2 di parlemen saja … 46 persen. Ditambah dengan partai-partai nonparlemen. Pendukung Prabowo-Gibran totalnya delapan partai, ditambah lagi dengan persoalan bahwa new voters, pemilih pemula, dari survei ke survei mereka menyatakan pendukung 02,” katanya.

Ia menyebut keoptimisan TKN Prabowo-Gibran bukan sekadar untuk bermain-main, melainkan dari segi hitungan.

“Misalnya, secara suara real parlemen 46 persen, tinggal dicari 5 persen bisa dapat 51 persen. Itu sudah satu putaran,” ujarnya.

Terlebih, kata Saras, hasil survei beberapa lembaga cenderung menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran stabil di angka 43–45 persen.

“Menurut saya, paling realistis adalah kalau dari 02 meneriakkan sekali putaran,” imbuh dia.

Namun, Saras mengatakan bahwa kemenangan satu putaran itu bisa tercapai jika kader, sukarelawan, maupun simpatisan Prabowo-GIbran tidak jemawa.

“Apakah itu bisa terjadi? Sangat tergantung pada seberapa kami sebagai TKN dan sebagai kader, sukarelawan, dan simpatisan terus bergerak di bawah, tidak jumawa (jemawa, red.) dan tidak lengah,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari memastikan, pihaknya akan sangat serius memperhatikan kondisi kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024. Pasalnya, berkaca pada periode sebelumnya, tidak sedikit dari petugas yang meninggal akibat kelelahan bekerja.

“KPU mengambil kebijakan para petugas KPPS itu usianya paling tinggi adalah 50 tahun, kemudian dalam kondisi sehat. Nah untuk kondisi sehat ini yang kemudian ikut memberikan kontribusi adalah pemerintah daerah setempat melalui pemeriksaan terhadap petugas,” kata Hasyim kepada wartawan usai Pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Merlynn Park Hotel Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Hasyim melanjutkan, selain pemeriksaan kesehatan, petugas KPPS juga akan diberi jaminan sosial. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 tentang jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Instruksi presiden ini ditunjukkan kepada para para menteri, kepada kepala daerah, bupati/wali kota seluruh Indonesia yang pada intinya jenis pekerjaan yang diberikan jaminan sosial adalah penyelenggara Pemilu yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah,” jelas dia.

Hasyim menambahkan, KPU bersama Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan BPJS kesehatan juga melakukan pelacakan terhadap kondisi kesehatan petugas KPPS. Dia berharap, dengan upaya yang lebih serius maka tidak ada dari mereka yang menjadi korban di Pemilu 2024.

“Antara langkah-langkah kebijakan yang diambil KPU, hal ini dipersiapkan untuk petugas KPPS di seluruh Indonesia,” kata Hasyim.

Pada Pemilu 2019, terdapat sekira 800 petugas KPPS dari seluruh Indonesia telah gugur. Hasil evaluasi KPU menyebut, mereka yang mengalami kecelakaan kerja dikarenakan berusia di atas 50 tahun dan memiliki penyakit bawaan (Comorbid).

Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat tiga peringkat comorbid tertinggi yang menjadi penyebab petugas KPPS menjadi korban, pertama adalah serangan jantung, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian diabetes. (Lpt/KN)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gak ada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kan presiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing,” kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi. (Ant/KN)