JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari mengatakan hingga saat ini sekitar 99 persen lebih surat suara telah disortir dan dilipat. Sehingga, tinggal menunggu dikemas dan dimasukkan dalam kotak-kotak suara.

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, awal Februari akan segera didorong supaya pada waktu yang telah ditentukan H-1 atau satu hari sebelum hari pemungutan suara, kotak suara yang berisi alat-alat perlengkapan, pemungutan dan penghitungan suara sudah tiba di TPS (tempat pemungutan suara) masing-masing,” kata Hasyim saat acara pelantikan anggota KPPS se-Indonesia di Jakarta, Kamis 25 Januari 2024.

Hasyim menjelaskan, ada 820.161 TPS untuk Pemilu 2024. Setiap TPS ada tujuh orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sehingga total petugas KPPS yang bertugas selama Pemilu 2024 sebanyak 5.741.127 orang.
Kepada para petugas KPPS yang dilantik, Hasyim juga mengingatkan mereka untuk bekerja profesional sesuai kode etik penyelenggara pemilu.

“Tolong hal ini nanti dipahamkan oleh teman-teman KPU kabupaten/kota, PPK (panitia pemilihan kecamatan), PPS (panitia pemungutan suara), kepada para anggota KPPS supaya bekerja penuh integritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel,” kata Hasyim, seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/1/2024).

Dia berharap, petugas KPPS dapat bersama-sama berikhtiar untuk meningkatkan kualitas layanan KPU, terutama kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS.

“Oleh karena itu, kami minta anggota KPPS semuanya di seluruh Indonesia menjaga integritas pemilu dan juga menjaga orisinalitas atau keaslian ekspresi pilihan pemilih, mulai dari TPS sampai nanti di ujung akhir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu di tingkat nasional berkesesuaian dengan ekspresi pemilih di TPS nanti pada 14 Februari 2024,” kata Hasyim.

KPU RI menetapkan pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung pada 14 Februari 2024, sementara untuk beberapa daerah di luar negeri, pemungutan suara berlangsung lebih awal mulai pada 5 hingga 14 Februari 2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik 5.741.127 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilu 2024 di seluruh Indonesia. Pelantikan tersebut dilakukan secara daring dari 71.000 tempat.

“Anggota KPPS yang dilantik sebanyak 5.741.127 seluruh Indonesia dan pelantikan pada hari ini diselenggarakan pada 71.000 tempat untuk 820.161 TPS,” kata Ketua KPU, Hasyim Asy’ari di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024).

Hasyim menerangkan, jutaan anggota KPPS yang telah dilantik akan mendapatkan bimbingan teknis pelatihan (Bimtek) di setiap TPS yang akan diwakili oleh KPPS. Hal tersebut diharapkan agar petugas TPS dapat paham teknis pada saat pencoblosan.

Bimbingan teknis akan dilakukan mulai hari ini, kemudian pada 26 Januari dilanjutkan dengan 27 Januari 2024.

“Ini yang berbeda dengan pemilu-pemilu atau pilkada sebelumnya yang dilatih atau diikutsertakan dalam bimbingan teknis hanya satu orang mengapa kemudian 7 orang ini dilatih semua,” tutur Hasyim.

“Tentu tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS. Selain itu juga kalau tujuh orang ini dilatih maka juga ada kesempatan bagi tujuh orang ini saling mengingatkan pemahaman dan juga kemampuan teknis dalam penyelenggaraan pemungutan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS,” sambungnya. (Ant/KN)

RUTENG – Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo, mengaku tak mempermasalahkan apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun berkampanye untuk salah satu pasangan calon (paslon) di Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

“Ya silakan saja, karena beliau (Jokowi) sudah menyampaikan itu, secara regulasi tidak merlanggar,” ujar Ganjar Pranowo di Ruteng, NTT, Jumat (26/1/2024).

Namun, kata Ganjar, masyarakat akan menilai dan membandingkan pernyataan Jokowi yang kerap berubah. Dahulu Jokowi melarang kepala daerah berkampanye namun kini berubah.

“Semua akan membandingkan pada saat kita dibriefing gubernur kepala daerah semua harus netral. Tapi kondisi ini akan mengambil risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi,” pungkas Ganjar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan melakukan kampanye mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pemilu 2024.

Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.

“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak!,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.

Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sendiri selaku presiden akan berkampanye maka yang dilarang adalah tidak menggunakan fasilitas negara.

“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.

Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu adalah dibolehkan.

“Masa gini ga boleh? gitu ga boleh ? Berpolitik ga boleh? Boleh! Menteri boleh! Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)

JAKARTA – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko mengatakan, dewan pakar akan melakukan rapat terkait persiapan debat terakhir Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Debat yang akan dilaksanakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tersebut digelar pada 4 Februari 2024.

“Kalau di TKN Prabowo-Gibran itu in house expert-nya, jadi expertnya sudah ada di dalam, ya kita diskusi dengan dari luar. Kayak saya sekarang ini, saya mau rapat dewan pakar, temanya inovasi teknologi, teknologi digital, sumber daya manusia, pendidikan, kebudayaan,” kata Budiman kepada wartawan di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2024).

“Itu tema-tema yang menurut saya nanti untuk jangka depan. Itu yang akan menjadi pembeda antara Pak Prabowo dengan yang lain-lain,” sambungnya.

Ia mengungkapkan, lebih memanfaatkan tim internal TKN Prabowo-Gibran karena relatif sudah lengkap dari berbagai latar belakang. Mulai dari keilmuan, dunia akademisi, dunia riset, dan segala macam yang berpengalaman. Total ada 14 orang yang dinilai kompeten untuk memberikan masukan persiapan debat akhir nanti.

“Tentu kita masukan dari yang lain juga enggak ada masalah, tapi kita memang sebenarnya kalau memang enggak ada yang membantu kita sudah mandiri. Tapi tetap kita terbuka bagi masukan-masukan yang lain,” ungkap dia.

“Kalau dari luar saya lebih baik pada memanfaatkan, mengoptimalkan yang ada di dalam ini. Yang di luar orang lain yang mengerjakannya, kalau saya yang di dalam ini, urusan yang di dalam ini yang sudah ada,” sambung Budiman.

Selain itu, terkait dengan rapat yang akan dilaksanakan pada hari ini, Budiman tidak membeberkan secara pasti untuk lokasi rapat tersebut dilakukan.

“Kita baru mau rapat pertama lagi ini, baru rapat lagi sekarang ini. Jadi kita belum tahu apa yang diputuskan. Nanti setelah kita beri masukan, biasanya ada coaching begitu pertemuannya,” jelas dia.

“Ya ada bagian substansi, delivery, penyajian begitu. Saya bagian substansi, yang delivery segala macam yang lain,” pungkas Budiman.

Sementara itu, lembaga survei Polling Institute merilis persepsi publik terkait debat calon presiden (capres) pada 7 Januari 2024 lalu. Hasilnya, mayoritas responden menilai capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, menjadi sosok yang dianggap tampil paling baik dibandingkan capres nomor urut satu, Anies Baswedan, dan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

“Dari 46,2 persen yang menyaksikan debat, sebanyak 36,5 persen menilai Prabowo paling tampil baik,” ujar Peneliti Polling Institute, Kennedy Muslim, dalam pemaparan hasil survei bertajuk ‘Elektabilitas, Efek Debat, dan Sentimen Pilpres Satu Putaran’ yang digelar secara virtual, Jumat (26/1/2024).

Menurut Kennedy, publik menilai Anies Baswedan tampil terbaik kedua dengan 33 persen, disusul Ganjar Pranowo dengan 25 persen. Pada temuan lainnya, responden yang menyaksikan debat pun mayoritas menyatakan Prabowo sosok paling meyakinkan untuk dipilih.

“Sebanyak 46,5 persen menyatakan Prabowo yang paling meyakinkan untuk dipilih. Setelah Prabowo, baru Anies dengan 34,2 persen. Ganjar berada di posisi terakhir dengan 15,1 persen,” jelas Kennedy.

Sementara itu, terkait elektabilitas, pasangan Prabowo-Gibran masih lebih unggul dibandingkan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Kondisi itu dinilai membuat potensi kemenangan satu putaran semakin terbuka.

“Pada simulasi tiga pasangan, Prabowo-Gibran 48,7 persen, Anies-Muhaimin 23 persen, sementara Ganjar-Mahfud 20,9 persen,” Kennedy menandaskan. Polling Institute melakukan survei pada rentang waktu 15 Januari sampai 16 Januari 2024 dengan melibatkan 1.219 responden, yang diwawancarai melalui sambungan telepon.

Target populasi survei itu adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki sambungan telepon, sekitar 83 persen dari total populasi nasional.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digit Dialing (RDD) atau teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.219 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, dan asumsi simple random sampling. Sementara wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. (Lpt/KN)

PADANG – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan meminta para ahli hukum tata negara (HTN/TN) untuk memverifikasi dan mengkaji pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan kepala negara boleh berkampanye serta memihak pada pemilihan umum (pemilu).

“Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Rasyid Baswedan di Padang, Kamis (25/1/2024).

Hal tersebut disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut saat melakukan kampanye akbar di kawasan GOR Haji Agus Salim, Kota Padang, Sumatra Barat.

Menurut Anies, ketika seseorang disumpah untuk mengemban suatu jabatan, maka pada saat itu juga harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, karena itu ketika presiden, menteri, gubernur dan walikota atau bupati menjabat, maka harus bertindak sesuai ketentuan hukum pula.

“Jadi, ketika kemarin Bapak Presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya,” kata dia.

Rektor Ke-2 Universitas Paramadina tersebut berpandangan kajian atau verifikasi diperlukan untuk menghindari persepsi setuju atau tidak mengenai pernyataan Presiden Joko Widodo.

“Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024. (Ant/KN)