JAKARTA – Kericuhan pecah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (24/4/2025), dalam sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku, dengan terdakwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Insiden ini bermula saat majelis hakim menskors jalannya persidangan. Ketika itu, Hasto tengah memberikan keterangan kepada wartawan di luar ruang sidang.

Sekitar pukul 12.20 WIB, sejumlah simpatisan Hasto yang tergabung dalam Satgas PDIP Cakra Buana menunjuk beberapa orang yang mereka tuding sebagai penyusup.

Kerumunan massa kemudian mengerubungi orang-orang yang mengenakan kaos “Save KPK” yang dituduh menyusup ke dalam sidang. Mereka meneriakkan kata “penyusup” sambil mengusir mereka dari gedung pengadilan.

Keributan pun pecah ketika beberapa orang mencoba memprovokasi dengan teriakan seperti “cek HP-nya!” dan “siapa yang nyuruh? Tangkap, tangkap” terdengar di antara kerumunan.

Melihat situasi memanas, polisi langsung mengamankan para pemuda berkaos putih tersebut dari kerumunan untuk mencegah situasi makin memburuk. Beberapa simpatisan tetap mengikuti mereka saat dievakuasi, membuat suasana semakin tak terkendali.

“Tolong kondusif! Tolong kondusif!” teriak seorang petugas kepolisian yang berupaya menenangkan keadaan.

Menanggapi peristiwa ini, tim kuasa hukum Hasto menyatakan bahwa keberadaan pemuda-pemuda tersebut adalah bentuk provokasi.

“Kami mencegah orang untuk melakukan provokasi dengan memakai baju seolah-olah mendukung penegakan hukum KPK. Teman-teman bisa melihat di depan masih banyak massa bayaran yang meminta Pak Sekjen PDI Perjuangan segera ditangkap. Ini artinya apa, kasus ini adalah kasus politik dengan dalil penegakan hukum korupsi,” ujar pengacara Hasto, Ronny Talapessy.

Ia juga menambahkan, “Kami meyakini mereka yang diusir oleh massa PDIP adalah orang-orang bayaran yang sengaja dihadirkan untuk memancing kekacauan.”

Guna meredam situasi, aparat kepolisian akhirnya meminta seluruh simpatisan Hasto meninggalkan area halaman pengadilan.

Pada saat yang sama, dua kelompok massa terlihat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung PN Tipikor. Satu kelompok merupakan simpatisan Hasto, sedangkan kelompok lain adalah pendukung KPK.

Dalam perkara ini, Hasto Kristiyanto didakwa menghalangi upaya KPK dalam menangkap Harun Masiku, eks caleg PDIP yang telah buron sejak 2020.

Ia juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar Rp600 juta untuk memuluskan proses pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019–2024.

Suap tersebut diduga diberikan bersama dengan orang kepercayaan Hasto, yakni Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri. Saat ini, Donny telah ditetapkan sebagai tersangka namun belum diproses lebih lanjut. Sementara Saeful telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih berstatus buron.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

SERANG – Deretan mobil mewah yang digunakan Wali Kota Serang, Budi Rustandi, saat berdinas tidak terdaftar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Budi Rustandi membenarkan hal tersebut karena masih dalam proses pendaftaran di LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kan emang belum masuk, LHKPN nya baru saya daftarin,” kata Budi di Serang, Rabu (23/4/2025).

Budi membenarkan mobil dinas yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yakni Toyota Kijang Innova Zenix.

“Itu yang benar,” kata Budi seraya menunjuk mobil berplat merah tersebut.

Sementara itu, Kasubbag Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang Madroni mengatakan, mobil dinas Wali Kota Serang yang diberikan oleh Pemkot Serang yakni mobil Mitsubishi Pajero.

“Pak Wali Kota dan Wakil sudah ada mobil dinas Pajero,” katanya.

Menurut Roni, mobil dinas jenis Pajero tersebut sudah diserahkan Pemkot Serang kepada Budi Rustandi sejak resmi dilantik sebagai Wali Kota.

Adapun mobil mewah yang kerap digunakannya merupakan milik pribadi Budi Rustandi, yang diperkenankan menggunakan pelat nomor A1A.

“Melekat di jabatan beliau sebagai Wali Kota bukan di kendaraan,” ujarnya.

Diketahui, dalam sejumlah kesempatan Budi tampak menggunakan mobil mewah dengan plat merah bernomor polisi A1A. Seperti mobil jenis BAIC BJ40 plus berwarna putih, Toyota Alphard berwarna putih, Toyota Land Cruiser berwarna hitam, dan Peugeot 3008 berwarna hitam. Semua mobil mewah tersebut menggunakan pelat nomor A1A setiap digunakan berdinas.

Meski demikian seluruh mobil mewah tersebut tidak tercantum dalam LHKPN. Dan hanya tercatat memiliki dua unit mobil yakni Toyota Alphard tahun 2021 dan Mitsubishi XPander tahun 2021.

Serta laporan LHKPN itu juga tercatat pada periodik tahun 2023 pada tanggal 19 Maret 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). saat Ia masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Serang.

Adapun total kekayaan Budi dalam LHKPN tersebut yakni Rp7,6 miliar lebih. Dengan rincian kepemilikan tanah dan bangunan senilai Rp6 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp1.250 juta, kas dan setara kas Rp504 juta, serta hutang Rp139 juta. (ANT/KN)

JAKARTA – TNI AU memberhentikan pengoperasian pesawat angkut legendaris yang telah beroperasi sejak era presiden pertama RI Soekarno, yakni pesawat C-130B Retroff Hercules dengan nomor registrasi A-1303, 1304, dan A-1313.

Pemberhentian itu karena dianggap sudah terlalu tua untuk dioperasikan.

Upacara pemberhentian operasional pesawat itu dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Muhamad Tonny Harjono di Gedung Serbaguna Nurtanio Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/4/2025).

“Pengabdian panjang pesawat Hercules ini bukan hanya catatan sejarah, melainkan juga telah menempa jati diri TNI Angkatan Udara,” kata Marsekal TNI Tonny dalam siaran pers resmi TNI AU.

Dalam sambutannya, Marsekal TNI Tonny mengatakan bahwa pesawat C-130B Retroff Hercules dengan nomor registrasi A-1303, 1304, dan A-1313 merupakan alat utama sistem senjata (alutsista) pertama yang menjadi tulang punggung TNI AU dalam membawa logistik hingga pasukan di beberapa daerah operasi militer.

Pesawat yang datang ke Indonesia pada tahun 1960 ini, lanjut KSAU, telah terjun dalam beragam operasi militer, di antaranya Operasi Trikora, Dwikora, Seroja, hingga penerbangan VVIP presiden ke-1 RI Soekarno ke Karachi pada tahun 1965.

Bahkan, Alpha 1303 mencetak sejarah sebagai pesawat pertama yang mendaratkan pimpinan TNI di Tanah Papua pada tahun 1963.

Tidak hanya operasi militer, kata dia, pesawat ini juga terlibat dalam beberapa operasi kemanusiaan yang dilakukan TNI seperti membawa logistik untuk korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004, Gempa Palu pada tahun 2018, dan erupsi Gunung Semeru pada tahun 2021.

Kini, kata Marsekal TNI Tonny, TNI AU sudah memiliki beberapa unit Hercules C-130 generasi terbaru dan saat tengah menanti pesawat angkut baru jenis Airbus A400.

TNI AU juga dikabarkan akan kedatangan beberapa pesawat tempur jenis rafale asal Prancis yang akan hadir pada tahun ini.

Hal tersebut merupakan upaya TNI AU dalam meregenerasi alutsista mengikuti tuntutan perkembangan zaman.

Dengan adanya regenerasi pesawat tempur dan pesawat angkut tersebut, Marsekal TNI Tonny berharap TNI AU akan makin kuat dalam menjaga pertahanan udara Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB.

“Insyaallah (Ridwan Kamil dipanggil) dalam waktu dekat,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, di Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Meski begitu, Asep belum memastikan kapan tepatnya pemanggilan akan dilakukan. Saat ini, pihaknya masih menyusun materi pemeriksaan secara matang.

“Kita harus siap dengan apa yang akan ditanyakan, apa yang akan digali. Sementara ini kita panggil dulu saksi-saksi lain. Dari saksi lain itulah kita mendapat informasi apa yang harus ditanyakan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Pemeriksaan terhadap Ridwan Kamil dijadwalkan setelah KPK selesai menganalisis barang bukti yang telah disita dalam penyidikan kasus ini, termasuk sejumlah perangkat elektronik yang masih dalam proses ekstraksi dan pemeriksaan mendalam.

“Nanti setelah kita punya informasi yang cukup dan tahu hal-hal apa yang harus ditanyakan, baru dilakukan pemanggilan,” kata Asep.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni Yuddy Renaldi (eks Direktur Utama PT Bank BJB), Widi Hartono (pejabat Divisi Corsec BJB), Antedja Muliatana dan Ikin Asikin Dulmanan (pengendali agensi Cakrawala Kreasi Mandiri), serta Suhendrik (dari BSC Advertising dan WSBE), dan Sophan Jaya Kusuma (dari CKMB dan CKSB).

KPK juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, termasuk rumah pribadi Ridwan Kamil dan kantor Bank BJB di Bandung. Dari penggeledahan di rumah Ridwan Kamil, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan iklan tersebut.

Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp222 miliar, dari total anggaran sebesar Rp409 miliar yang disiapkan oleh Bank BJB untuk penayangan iklan di berbagai media—televisi, cetak, dan daring—pada periode 2021 hingga 2023.

Enam perusahaan diketahui menerima dana dari proyek pengadaan iklan ini, masing-masing adalah: PT CKMB sebesar Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar.

KPK menduga bahwa penunjukan agensi dalam proyek ini dilakukan tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang sesuai aturan. Selisih pembayaran yang terjadi disinyalir menjadi celah terjadinya korupsi yang berdampak pada kerugian besar keuangan negara.

Penulis: Fajri
Editor: Agus Susanto