TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor pertanian. Hal itu kembali dibuktikan melalui peresmian Embung di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, pada Rabu (23/4/2025).

Meski embung tersebut telah lama dirasakan manfaatnya oleh warga, terutama para petani. Namun baru pada hari itu infrastruktur penampung air itu diresmikan secara simbolis oleh pemerintah daerah.

Embung yang dibangun di atas lahan setengah hektare ini mampu menampung air hingga 3 ribu meter kubik air. Embung ini mampu mengairi lahan pertanian seluas 15 hektare, yang dikelola oleh beberapa kelompok tani (Poktan) di Kelurahan Maluhu.

“Kami ingin embung ini dimanfaatkan dengan baik. Kami juga ingin memastikan bahwa infrastruktur ini sudah tuntas dan mulai difungsikan secara optimal untuk menunjang produktivitas pertanian,” ujarnya.

Edi Damansyah juga mengatakan, embung ini merupakan wujud nyata perhatian Pemkab Kukar terhadap kebutuhan dasar petani, yaitu air. Ia menegaskan bahwa penyediaan sumber air menjadi fokus utama dalam pembangunan infrastruktur pertanian di Kukar.

“Permasalahan utama petani kita saat ini adalah air. Kehadiran embung ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi petani Maluhu dalam meningkatkan produktivitas mereka,” jelasnya.

Bupati juga meminta warga setempat untuk menjaga dan merawat embung tersebut sebagai amanat bersama, demi keberlanjutan fungsi dan manfaatnya dalam jangka panjang. “Infrastruktur pertanian seperti ini harus dijaga dengan baik. Ini adalah bagian dari amanah pembangunan yang kita bangun bersama,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, upaya pembangunan sektor pertanian di Kukar telah diperkuat melalui kolaborasi bersama TNI, khususnya Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang.

Kerja sama tersebut meliputi pembangunan Jalan Usaha Tani, embung, saluran irigasi, hingga sumur bor. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program Karya Bhakti dan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

“Evaluasi kami menunjukkan bahwa kebutuhan air menjadi tantangan utama. Insya Allah, kami akan terus penuhi kebutuhan itu di seluruh kecamatan di Kukar,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukan komitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan. Hal ini ditunjukan lewat aksi nyata yang dilakukan oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah, yang turun terlibat langsung dalam memanen jagung dan ikan bersama Kelompok Tani (Poktan) Tri Rukun di Kelurahan Maluhu, Kecamatan Tenggarong, pada Rabu (23/4/2025).

Didampingi Lurah Maluhu, Tri Joko Kuncoro, Edi Damansyah bersama para anggota kelompok tani memanen hasil budidaya jagung manis di lahan seluas 1,5 hektare. Serta panen ikan lele dan patin dari kolam-kolam yang dikelola Poktan Tri Rukun.

“Kami sudah panen dan dilihat sendiri, hasilnya sangat bagus. Jagung manis yang ditanam sesuai dengan kebutuhan pasar dan memiliki nilai jual yang tinggi,” ujar Edi Damansyah.

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa pertanian masa kini tidak cukup hanya dengan kegiatan bertani secara konvensional. Petani, menurutnya, perlu mulai menerapkan prinsip manajemen pertanian modern agar produktivitas semakin meningkat.

“Bertani sekarang bukan hanya soal menanam dan memanen, tapi bagaimana petani mampu mengelola lahannya secara efisien dan berkelanjutan. Jadi, setelah panen, jangan tunggu lama-lama. Langsung persiapkan masa tanam selanjutnya,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Kukar terus mendukung sektor pertanian secara menyeluruh, mulai dari penyediaan benih unggul, pupuk, hingga pembangunan infrastruktur pertanian. Dukungan ini dilakukan bersama dengan TNI dan Polri dalam rangka mendorong ketahanan pangan daerah.

Namun, ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah tidak akan efektif tanpa dibarengi perubahan budaya kerja petani itu sendiri. “Pola manajemen tanamnya perlu diubah. Harus ada kesinambungan antar musim tanam. Dengan begitu, produktivitas meningkat dan kesejahteraan petani pun akan ikut terangkat,” tegasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Ditengah kondisi geografis yang menantang dan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan libur panjang, rupanya tak mengurangi semangat masyarakat Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyalurkan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025, pada (19/4/2025) lalu.

Meskipun angka partisipasi belum menyamai Pilkada reguler sebelumnya yang menembus 70,98 persen, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memperkirakan keikutsertaan warga kali ini tetap melampaui 60 persen. Angka tersebut dianggap sebagai cerminan antusiasme masyarakat yang patut diapresiasi, terlebih dengan segala keterbatasan waktu dan kondisi alam.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, menyebut partisipasi ini menunjukkan bahwa komitmen warga terhadap demokrasi tetap terjaga. “Tanggal 19 kemarin itu kami hitung tingkat partisipasi masyarakat sekitar 68,5 persen,” sebutnya, Rabu (23/4/2025).

“Memang belum setara dengan partisipasi Pilkada sebelumnya yang mencapai 70,98 persen. Tapi melihat kondisi pelaksanaan yang serba cepat, ini adalah hasil yang tetap harus diapresiasi,” timpalnya.

Cuaca ekstrem dan medan sulit menjadi tantangan utama. Di Kecamatan Kenohan, misalnya, warga tetap datang ke TPS meski jalanan terputus akibat banjir. Banyak di antara mereka yang menempuh perjalanan dengan menggunakan perahu ces hanya untuk menyalurkan suara.

“Itu jadi bukti bahwa keinginan masyarakat untuk berpartisipasi tetap tinggi meskipun akses sangat terbatas. Karena dibandingkan pelaksanaan sebelumnya penurunanya hanya sekitar dua persen,” tambahnya.

Meskipun masih menanti hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar, Rinda memastikan bahwa PSU berjalan tertib dan aman di seluruh wilayah. Ia pun menegaskan bahwa pelaksanaan PSU bukan hanya tentang angka partisipasi, tetapi juga tentang semangat warga dalam menjaga marwah demokrasi di tingkat lokal.

“Apapun hasil akhirnya, yang terpenting adalah masyarakat Kukar telah menunjukkan komitmennya untuk terus menjaga proses demokrasi tetap berjalan, bahkan dalam kondisi tidak ideal sekalipun,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mulai menegaskan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif. Yakni dengan menjadikan isu pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai salah satu sorotan utama, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Musrenbang yang digelar di Ruang Serbaguna Bappeda Kukar pada Selasa (22/4/2025) kemarin ini, mengangkat tema besar “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Forum tersebut tidak hanya menghadirkan elemen pemerintahan, seperti DPRD, TNI-Polri, camat dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi juga melibatkan unsur masyarakat secara luas. Termasuk akademisi, budayawan, organisasi masyarakat, Forum TJSP, dan kelompok disabilitas.

Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyatakan bahwa musrenbang tahun ini dirancang sebagai ruang diskusi terbuka lintas sektor. Berbagai isu prioritas muncul dalam forum tersebut, termasuk konektivitas infrastruktur, pertanian, alih fungsi lahan eks tambang, hingga kebutuhan penyandang disabilitas.

“Ini semua menjadi catatan kami untuk kemudian disusun dalam RKPD Kukar tahun 2026 nanti. Semua adalah keperluan masyarakat,” jelas Edi.

Partisipasi kelompok disabilitas menjadi sorotan penting karena sebelumnya masih banyak kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terfasilitasi. Dalam Musrenbang ini, sejumlah masukan disampaikan terkait aksesibilitas fasilitas publik, pendidikan inklusif, peluang kerja ramah disabilitas, serta ketersediaan layanan kesehatan yang responsif.

Bupati Kukar menyampaikan bahwa masukan tersebut akan dipertimbangkan dalam penyesuaian arah kebijakan, agar pembangunan Kukar benar-benar merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, RKPD Kukar 2026 juga dirancang agar selaras dengan program prioritas Pemerintah Pusat dan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), seperti inisiatif “Gratis Pol” dari Pemprov Kaltim yang mencakup bantuan pendidikan dan spiritual.

“Sinergisitas ini akan kami dorong di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Sebagai wujud konkrit kerja bersamanya, dan betul-betul sudah tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” tutupnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i