LABUAN BAJO – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan bahwa Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami aktivitas kegempaan tremor terus menerus pada pengamatan Selasa (22/4) dari pukul 18.00 hingga pukul 24.00 Wita.

“Kegempaan tremor menerus (microtremor) terekam dengan amplitudo 5.1-47.3 milimeter (dominan 47.3 milimeter),” kata Stanislaus Ara Kian, staf Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Lewotobi Laki-laki, dalam laporan tertulis yang diterima di Labuan Bajo, Rabu (23/4/2025).

Dia melaporkan adanya tremor erupsi disertai gemuruh lemah-sedang dan guguran lava pijar ke segala arah dalam radius 500 meter hingga 1000 meter dari puncak kawah.

Selama pengamatan itu, terjadi dua kali gempa tremor harmonik dengan amplitudo 43.6-7.4 milimeter selama 432 detik hingga 1761 detik dan dua kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo 47.3 milimeter selama 17 detik hingga 29 detik.

Cuaca di sekitar Gunung Lewotobi Laki-laki dilaporkan cerah dan berawan. Angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut. Suhu udara 22.8 derajat Celcius hingga 26.6 derajat Celcius.

Saat ini, Gunung Lewotobi Laki-laki berada pada Status Level III (Siaga). Masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tidak melakukan aktivitas apa pun dalam radius 6 kilometer dari pusat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

Masyarakat juga diimbau untuk tenang dan mengikuti arahan pemerintah setempat serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya.

Masyarakat di sekitar gunung berapi itu, terutama daerah Desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote, diminta untuk mewaspadai potensi banjir lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan deras.

Masyarakat yang terdampak hujan abu juga diminta memakai masker untuk menghindari dampak buruk abu vulkanik terhadap pernapasan. (ANT/KN)

BANDUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat menyatakan siap untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan ancaman pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi oleh sebuah akun melalui kolom komentar di kanal YouTube milik Dedi pada hari Senin (21/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan mengatakan bahwa pihaknya telah memantau adanya ancaman tersebut, dan siap menindaklanjuti jika Dedi Mulyadi melaporkannya secara resmi.

“Kami monitoring. Apabila ada permintaan pemantauan, tim siber siap bantu beliau (Dedi Mulyadi) selaku pelapor,” kata Kombes Pol. Hendra di Bandung, Selasa (22/4/2025).

Dikatakan bahwa ancaman tersebut diketahui dilakukan oleh akun yang secara berulang kali menuliskan komentar bernada pembunuhan terhadap Dedi Mulyadi saat siaran langsung.

“Bahkan, bila melaporkan secara resmi, kami akan lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pengancaman,” ujar Kombes Pol. Hendra.

Kombes Pol. Hendra juga mengimbau masyarakat, khususnya pengguna media sosial, agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat atau komentar di ruang digital.

“Imbauan kepada netizen agar lebih bijaksana dan berperilaku baik dalam menanggapi suatu informasi karena ini adalah ruang publik,” katanya.

Menurut dia, segala bentuk komentar yang mengandung ancaman maupun hujatan dapat terkena sanksi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Komentar bersifat ancaman dapat berisiko dilaporkan atau diproses hukum langsung oleh aparat penegak hukum,” kata Kombes Pol. Hendra.

Sebelumnya, ancaman itu disampaikan dalam komentar siaran langsung di YouTube Kang Dedi Mulyadi pada Senin (21/4/) malam. Dalam komentar itu, sebuah akun tersebut berulang kali mengancam akan membunuh Dedi Mulyadi.

“Kalau rencana saya gagal, saya akan pergi ke Jabar memakai bom lain yang saya punya itu bom bunuh diri. Saya akan berlari mencari Dedi. Jika sudah ketemu, saya akan mendekatinya dan duarr!!!,” tulis akun tersebut. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menunggu laporan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengetahui hasil negosiasi tarif impor resiprokal antara Pemerintah RI dan Pemerintah Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Presiden tidak dapat menyampaikan informasi terbaru mengenai hasil negosiasi tarif impor AS yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump.

“Ini saya belum ketemu Pak Airlangga. Saya enggak tahu jam berapa dia datang. Saya nunggu laporan beliau,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Menko Airlangga sejak pekan lalu berada di Washington D. C., AS, untuk memimpin tim dari Pemerintah RI negosiasi tarif bersama beberapa pejabat dan lembaga pemerintah AS.

Delegasi RI, yang dipimpin oleh Menko Airlangga, dan delegasi AS bersepakat untuk membahas negosiasi tarif secara intensif selama 60 hari ke depan terhitung sejak Minggu (20/4). Dalam perundingan itu, delegasi AS yang dipimpin Airlangga di antaranya terdiri atas Anggota Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

Sementara itu, delegasi AS dari Kantor Dagang AS (USTR) dipimpin oleh USTR yang langsung dipimpin oleh Jamieson Greer.

Isu-isu yang dibahas dalam perundingan itu, antara lain mencakup perizinan impor, perdagangan digital dan Customs Duties on Electronic Transmissions (CDET), pre-shipment inspections, kewajiban surveyor, serta ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk sektor industri. Isu lainnya yang dibahas, yaitu implementasi tarif resiprokal, dan penguatan akses pasar kedua negara.

Indonesia menjadi beberapa negara yang diterima oleh AS untuk negosiasi pengenaan tarif resiprokal. Selain Indonesia, AS juga saat ini bernegosiasi dengan Vietnam, Jepang, dan Italia.

Di Washington D. C., Airlangga tidak hanya bertemu dengan pimpinan USTR, tetapi juga bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.

Dalam pertemuannya dengan Lutnick, Airlangga menyampaikan sejumlah tawaran RI untuk AS, di antaranya Indonesia bersedia membeli LPG, gasoline, minyak mentah dari AS.

“Indonesia juga berencana untuk memberi produk agrikultur, antara lain gandum, kacang kedelai, susu kacang kedelai, dan Indonesia juga akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika,” kata Airlangga saat jumpa pers di Washington D. C. pada Jumat (18/4) minggu lalu. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjatuhkan sanksi kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim yang pergi ke luar negeri tanpa izin berupa kewajiban melaksanakan pendalaman tata kelola politik pemerintahan selama tiga bulan.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan Lucky Hakim diwajibkan hadir di lingkungan Kemendagri minimal satu hari setiap minggu selama masa sanksi.

“Bupati diminta untuk hadir langsung, ikut dalam kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di keseluruhan komponen yang ada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bima dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Penerapan sanksi ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.

Pemeriksaan berlangsung selama sekitar satu minggu dan melibatkan sembilan orang saksi. Hasilnya telah dilaporkan kepada Mendagri Muhammad Tito Karnavian.

“Tim Inspektorat menemukan dari keterangan seluruh saksi bahwa Bupati Indramayu tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menyampaikan permohonan izin ke luar negeri bagi kepala daerah dalam kondisi apa pun, ke mana pun, dan dengan tujuan apa pun,” ujarnya.

Pemeriksaan juga menelusuri kemungkinan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam perjalanan ke Jepang yang dilakukan pada awal April lalu.

Namun, dari pemeriksaan itu tidak ditemukan bukti adanya pembiayaan dari APBD.

“Tidak ditemukan adanya penggunaan dari APBD untuk keseluruhan perjalanan dari Bupati Indramayu,” ungkap Bima.

Selama menjalani sanksi, Bupati Indramayu akan mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh sejumlah unit kerja di Kemendagri, seperti Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), dan komponen lainnya.
Adapun materi yang diberikan akan disesuaikan dengan tugas pokok kepala daerah.

“Nanti jadwalnya akan disusun oleh Pak Sekjen [Kemendagri] agar bisa ditaati dan dilaksanakan oleh Pak Bupati. Kapan kalau sanksinya akan mulai? Minggu depan mulai berlaku,” tambahnya.

Bima juga meminta Lucky untuk dapat membagi tugas secara proporsional dengan wakil bupati serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu agar pelayanan publik tetap berjalan optimal.

“Pak Bupati dibutuhkan juga untuk memaksimalkan pelayanan publik. Jadi, Pak Bupati diminta untuk membagi waktunya antara pelayanan publik, tugas-tugas pokok sebagai Bupati, dan juga menjalani sanksi dari Kementerian Dalam Negeri,” tutur Bima.

Atas peristiwa ini, Bima kembali mengingatkan seluruh kepala daerah agar memahami prosedur perizinan perjalanan ke luar negeri.

“Kementerian Dalam Negeri akan segera menerbitkan Surat Edaran untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah tentang prosedur ini. Sekaligus Kementerian Dalam Negeri meminta kepada seluruh kepala daerah untuk lebih lagi mendalami dan menghayati tugas-tugas pokok sebagai kepala daerah,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan pelayanan publik dan mengawal program prioritas nasional.
Oleh karena itu, sanksi ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah agar tidak mengabaikan aturan administrasi pemerintahan.

Sebelum konferensi pers berlangsung, Bima Arya sempat menarik perhatian wartawan. Di tengah hujan deras, ia tiba di Kantor Ditjen Bina Pemdes dengan menumpang angkutan umum (angkot) bersama sejumlah staf.

Momen tersebut dimanfaatkannya untuk kembali mendorong penggunaan transportasi publik. Menurutnya, jika memungkinkan, masyarakat sebaiknya memilih angkutan umum karena dinilai lebih praktis dan efisien. (ANT/KN)

JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai gula lokal yang berwarna kekuningan dan memiliki butiran kasar.

Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan tersebut, Tom melontarkan pertanyaan kepada Wahyu Kuncoro, mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015–2016, mengenai karakteristik khas gula konsumsi di Indonesia.

“Apakah benar bahwa gula konsumsi Indonesia memiliki karakteristik unik, lebih kuning dan butirannya lebih besar dibandingkan standar internasional?” tanya Tom.

Wahyu membenarkan bahwa gula produksi pabrik-pabrik milik BUMN memang memiliki warna lebih kuning dibandingkan gula rafinasi. Ia menjelaskan, hal itu disebabkan oleh proses pemutihan yang masih menggunakan sulfur.

“Teknologinya masih pakai sulfur untuk memutihkan gula. Sementara kalau di luar pabrik-pabrik yang teknologinya maju itu menggunakan karbonasi,” terang Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa banyak pabrik gula BUMN masih menggunakan mesin-mesin lama peninggalan era kolonial, sehingga kualitas output berbeda dari produk impor.

“Intinya pabrik gula kami yang di BUMN itu memang outputnya, gulanya itu memang tidak sebagus gula yang diolah di pabrik rafinasi. Satu karena pabriknya tua, kemudian dua teknologinya sudah teknologi tingkatan zaman Belanda, cuman kami ini mengolah tebu rakyat, jadi tadi kristalnya lebih besar, warnanya lebih kuning” jelas Wahyu.

Meski kualitasnya dianggap di bawah standar gula rafinasi, gula lokal tetap memiliki pasar yang kuat. Hal ini lantaran produksi gula nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik.

“Gula lokal selalu habis terjual karena produksinya hanya 1,6 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 3 juta ton. Jadi, apa pun jenisnya tetap diserap pasar,” ujarnya.

Tom Lembong kemudian menanggapi bahwa preferensi konsumen Indonesia terhadap gula lokal bisa jadi dipengaruhi oleh persepsi bahwa gula kuning lebih manis.

“Di mana konsumen Indonesia sukanya gula pasir yang butirnya memang besar, kasar, dan lebih kuning?” tanyanya.

Wahyu menjawab, meski belum ada kajian ilmiah mengenai hal tersebut, persepsi tersebut memang berkembang di masyarakat.

“Belum ada penjelasan ilmiahnya, tapi paling tidak masyarakat itu memahami yang kuning itu lebih manis,” ujar Wahyu.

“Betul, kami juga dengar begitu,” sahut Tom menyetujui.

Tom juga menyoroti keunikan gula konsumsi di Indonesia yang diolah oleh pabrik-pabrik BUMN.

“Berarti gula putih, gula kristal putih yang dikonsumsi di Indonesia boleh dibilang cukup unik. Hanya Indonesia yang produksi dan hanya pabrik gula BUMN yang memproduksi?”

Wahyu tidak menjawab secara pasti, namun kembali menekankan bahwa kondisi pabrik dan bahan baku lokal turut memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Sekadar diketahui, dalam dugaan kasus korupsi impor gula, Tom Lembong didakwa merugikan negara hingga Rp 578 miliar dalam perkara penerbitan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian, dalam periode 2015–2016. Ia juga disebut telah memperkaya pihak lain dalam proses tersebut.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengacara senior O.C. Kaligis turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 21 April 2025. Meskipun kehadirannya untuk menangani perkara lain, OC Kaligis turut dimintai tanggapannya oleh awak media mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang tengah menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula.

Dalam wawancaranya, OC Kaligis menilai bahwa perkara yang menimpa Tom Lembong bukanlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara secara langsung. Ia bahkan menyebut kasus ini kental dengan nuansa politis.

“Kalau dia kan soal kebijakan, dia nggak ngambil uang negara segala macam. Kalau saya bilang dia lebih berat politisnya itu. Tidak ada satu sen pun yang disita dari dia juga,” ujar Kaligis.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan impor yang dilakukan Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan diketahui oleh Presiden saat itu dan telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Maka saya bilang, kalau begini-begini, ini mah perkara sampah ini,” tegasnya.

Ketika ditanya harapannya terhadap putusan kasus Tom Lembong, OC Kaligis menyatakan bahwa seharusnya mantan menteri itu dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mestinya bebas. Selesai, bebas. Ya kasihan dong. Satu sen pun nggak ada ngambil uang negara,” kata Kaligis.

Ia pun mengajak publik untuk mencermati proses hukum secara lebih objektif, sambil mengingatkan bahwa hanya BPK yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

“Coba ikuti masalah ini, kebijakan yang dia buat diketahui oleh Bapak Presiden, dan sudah diaudit juga. Badan Pemeriksa Keuangan juga bilang dia nggak ngambil uang dari negara. Iya kan? Yang menentukan kerugian negara kan BPK, bukan badan pengawas, bukan ngarang-ngarang. Jadi seyogyanya dia bebas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar akibat menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R