JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad yang baru saja diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto bernama MV3-EV “Pandu” semula berbasis mesin diesel, kini telah diubah menjadi bertenaga listrik penuh.

Dalam pameran pertahanan Indo Defence 2025 Expo & Forum di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan kendaraan listrik taktis terbaru produksi PT Pindad, yakni MV3-EV “Pandu”.

“Kendaraan yang semula berbasis mesin pembakaran internal (ICE) diesel tersebut kini telah diubah menjadi kendaraan bertenaga listrik penuh,” kata Seskab Teddy dalam keterangan di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Seskab menjelaskan bahwa MV3-EV “Pandu” merupakan hasil pengembangan dari platform kendaraan operasional EV3 yang sebelumnya sudah disuplai ke Kementerian Pertahanan.

Dalam peresmian kendaraan itu, Presiden Prabowo tidak hanya membubuhkan tanda tangan, tetapi juga menuliskan kesan bangga terhadap kendaraan pertahanan yang ramah lingkungan buatan dalam negeri itu.

Di atas plakat peresmian itu, Presiden Prabowo menuliskan “Pandu” – Kendaraan buatan anak bangsa!
Berdasarkan informasi yang dihimpun, MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4 x 4 bertenaga listrik hasil pengembangan PT Pindad.

Kendaraan ini berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dimodifikasi menjadi berbagai varian seperti MV3 Garuda Limousine (kendaraan resmi kepresidenan) serta seri Maung MV3 dalam varian Tangguh atau Spartan, Jelajah, dan Komando.

Kehadiran MV3 Tactical EV menunjukkan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi ramah lingkungan.

Nama “Pandu” sendiri dipilih dari tokoh wiracarita Mahabharata, yang melambangkan perintis atau yang pertama. Diharapkan pula kehadiran kendaraan ini dapat mendukung perkembangan kendaraan listrik nasional di masa depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memainkan peran sentral dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang digelar pada 11–12 Juni di Jakarta. Dalam forum bertaraf internasional ini, Kementerian PU hadir tidak hanya sebagai peserta, tetapi sebagai motor penggerak arah kebijakan dan inovasi pembangunan infrastruktur nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menjadi salah satu pembicara utama dalam sesi pleno ICI 2025. Dengan mengusung tema “Building Resilient Foundation: Strengthening Core Infrastructure for Cities of Tomorrow,” ia menekankan pentingnya membangun fondasi infrastruktur nasional yang kuat dalam menghadapi tantangan masa depan, seperti perubahan iklim, urbanisasi, serta ketimpangan akses.

“Infrastruktur bukan lagi soal pembangunan fisik semata, melainkan soal ketahanan sosial dan daya saing ekonomi. Kita harus membangun dengan visi jangka panjang, berorientasi pada rakyat, dan adaptif terhadap perubahan global,” ujar Menteri Dody.

Dalam paparannya, Menteri Dody menjelaskan infrastruktur Indonesia ke depan harus menjadi alat pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta instrumen penting dalam menjaga ketahanan nasional di bidang pangan, air, energi, dan konektivitas.

Kementerian PU juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai solusi pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

“Transformasi layanan publik di sektor infrastruktur hanya bisa dicapai dengan kemitraan strategis antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan komunitas internasional,” tambahnya.

Menariknya, Kementerian PU juga menjadi kontributor utama dalam tujuh sesi diskusi tematik yang mencakup berbagai aspek infrastruktur lintas sektor.

Pertama, From Waste to Resource: pengelolaan limbah sebagai sumber daya melalui infrastruktur terpadu.

Kedua, Infrastructure Investment Process in Indonesia: transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan investasi.

Ketiga, Driving Mobility: skala integrasi transportasi jalan dan rel untuk memperkuat konektivitas nasional.

Keempat, Partnering for Progress: penguatan kolaborasi pemerintah-swasta dalam pembangunan.

Kelima, Securing Water and Sanitation Infrastructure: menjamin air bersih dan sanitasi sebagai hak dasar.

Keenam, Enabling Innovation: pengembangan infrastruktur untuk pendidikan dan ekonomi kreatif.

Ketujuh, Water for Life: ketahanan air dan pangan sebagai prioritas nasional.

Melalui diskusi-diskusi tersebut, Kementerian PU akan menyampaikan pendekatan teknis dan kebijakan yang sedang diterapkan dalam berbagai proyek nasional.

Selain sesi konferensi, Kementerian PU turut berpartisipasi dalam pameran infrastruktur yang menampilkan berbagai proyek prioritas yang sedang dan akan dikembangkan. Proyek-proyek tersebut ditawarkan dalam berbagai skema pembiayaan, termasuk KPBU, yang dinilai mampu memperluas cakupan pembangunan tanpa membebani anggaran negara. (CHA/KN)

JAKARTA – International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta tidak sekadar menjadi ajang pertemuan para pemangku kepentingan pembangunan, tapi juga panggung strategis bagi Indonesia untuk menawarkan peluang investasi infrastruktur berskala global.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut konferensi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai simpul konektivitas global dan geostrategis dunia.

Diselenggarakan di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Rabu (11/6/2025), ICI 2025 dihadiri oleh lebih dari 7.000 peserta dari 26 negara serta delegasi dari berbagai lembaga pembiayaan global dan investor besar.

“Kita berada di persimpangan strategis Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia tidak hanya menjadi pasar besar, tapi juga penghubung penting dalam arsitektur ekonomi global,” ujar Menko AHY dalam pidato pembukaannya.

Konferensi ini mengundang lembaga dan investor papan atas seperti Macquarie (Australia), GIC (Singapura), World Bank, IFC, ADB, dan The Asia Group, yang menunjukkan minat kuat terhadap proyek infrastruktur nasional di bidang energi, transportasi, digitalisasi, dan ketahanan air.

Menko AHY menekankan pentingnya menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur Indonesia tidak lagi bisa bergantung sepenuhnya pada belanja negara.

“Kita perlu menyambut mitra global, bukan hanya sebagai penyandang dana, tapi sebagai partner strategis untuk membangun masa depan bersama,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek-proyek nasional harus membuka ruang kolaborasi, mulai dari skema public-private partnership (PPP), pendanaan hijau (green financing), hingga teknologi ramah lingkungan.

AHY juga melihat infrastruktur sebagai bentuk baru dari diplomasi pembangunan. Dengan meningkatnya kompleksitas geopolitik global, kerja sama pembangunan infrastruktur dinilai mampu menjadi jembatan hubungan antarnegara.

“Infrastruktur tidak netral secara politik. Ia bisa menjadi instrumen diplomasi, kedaulatan, bahkan perdamaian,” tegasnya.

Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, kata Menko AHY, Indonesia perlu mendorong investasi pada sektor-sektor produktif seperti pertanian modern, industri berbasis teknologi, pelabuhan internasional, dan platform digital.

ICI 2025 bukan hanya agenda seremonial, tetapi juga menjadi forum transaksional dan strategis. Dalam beberapa sesi panel, pemerintah Indonesia mempresentasikan sejumlah proyek prioritas nasional yang siap ditawarkan kepada mitra global, termasuk smart city development, jaringan logistik terpadu, dan infrastruktur energi terbarukan.

Oleh sebab itu, Menko AHY menegaskan Indonesia tidak hanya menawarkan proyek, tapi juga visi.

“Yang kita tawarkan adalah mimpi besar: menjadikan Indonesia pusat gravitasi ekonomi regional yang tangguh, adil, dan berkelanjutan,” tutupnya. (CHA/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Indo Defence Expo & Forum 2025 yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/6/2025). Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan rasa terima kasih atas undangan untuk membuka ajang bergengsi di bidang industri pertahanan tersebut.

“Expo ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains khususnya di bidang pertahanan,” ujar Prabowo.

Presiden menegaskan kekuatan pertahanan adalah kunci untuk menjamin keselamatan sebuah bangsa. Ia juga menyinggung bahwa tidak ada bangsa yang waras yang menginginkan peperangan.

“Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif, perang adalah menimbulkan kehancuran,” tegas Prabowo.

Namun, ia mengingatkan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa negara yang tidak mau berinvestasi dalam pertahanan akan menanggung risiko besar.

“Biasanya kedaulatannya dirampas, biasanya kemerdekaannya dirampas, biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu bangsa Indonesia dari awal mengatakan bangsa Indonesia cinta damai tapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan,” kata Prabowo.

Sebagai informasi, dalam pameran ini tercatat 1.180 perusahaan dari 55 negara ikut berpartisipasi, termasuk 659 perusahaan asing dan 521 produsen dalam negeri. Sejumlah negara seperti Turki, Amerika Serikat, dan Prancis bahkan membangun paviliun khusus untuk menampilkan produk unggulan industri pertahanan masing-masing.

Menurut Presiden, Indo Defence bukan hanya ajang pameran, tetapi juga forum strategis untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains di bidang pertahanan. Acara ini diharapkan mendorong kemajuan alutsista Indonesia sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan internasional berbasis kedaulatan dan perdamaian.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Penyelenggara (BP) Haji memastikan Pemerintah Arab Saudi membatalkan wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen, setelah menyatakan kepercayaan terhadap pengelolaan haji oleh Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara Haji.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana pengurangan kuota sempat berkembang di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyusul evaluasi atas pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

“Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal,” kata Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025) malam.

Menurut dia, usulan pemangkasan kuota muncul sebagai bentuk antisipasi agar permasalahan yang terjadi pada musim haji 2025 tidak terulang pada pelaksanaan tahun mendatang.

Namun, hasil diskusi antara BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Arab Saudi menyatakan wacana tersebut tidak akan dilanjutkan.

“Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo,” ujarnya.

Kepercayaan itu, kata Dahnil, dilandasi langkah Presiden yang membentuk lembaga khusus untuk menangani penyelenggaraan haji secara lebih profesional dan terfokus.

“Presiden telah membentuk manajemen baru dalam bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji,” ujarnya.

Dahnil menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu pemangkasan kuota tersebut. Pemerintah, akan mengawal penuh agar kuota haji Indonesia tidak berkurang.

“Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah,” kata dia.

Wacana pemangkasan kuota haji ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Sebab, apabila hal tersebut terjadi, akan memperpanjang masa tunggu jamaah calon haji Indonesia. Di sejumlah tempat, masa tunggu bisa hingga 25 tahun. (ANT/KN)

JAKARTA – Managing Director Investment Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Stefanus Ade Hadiwidjaja menyampaikan, saat ini belum ada pembicaraan terkait dengan rencana untuk melakukan akuisisi terhadap PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo).

Pada prinsipnya, Ia memastikan Danantara Indonesia selalu terbuka terhadap peluang investasi yang sejalan dengan mandat mereka, demi memperkuat sektor strategis dan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Saat ini belum ada pembicaraan terkait hal tersebut (akuisisi GoTo),” ujar Stefanus dikutip di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Dia memastikan, setiap keputusan investasi Danantara Indonesia dilakukan secara selektif, melalui kajian yang menyeluruh dengan menerapkan prinsip manajemen risiko yang baik, serta mempertimbangkan potensi imbal hasil yang berkelanjutan bagi negara.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Danantara Indonesia sedang dalam tahap awal pembicaraan dengan GoTo untuk mengakuisisi saham minoritas, sebagai bagian dari upaya merespons kekhawatiran pemerintah terhadap potensi GoTo akan diakuisisi oleh Grab yang berbasis di Singapura.

Kabar yang beredar, Grab telah menargetkan kesepakatan merger tercapai pada kuartal II 2025, dengan valuasi GoTo hingga 7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 114 triliun.

Dalam pengumuman yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pertengahan Mei 2025, GoTo telah memberikan klarifikasi mengenai spekulasi yang beredar di media tentang kemungkinan terjadinya transaksi dengan Grab.

“Perseroan mengetahui adanya spekulasi di beberapa media dan rumor yang bergulir kembali mengenai adanya rencana transaksi antara Perseroan dengan Grab,” ungkap Sekretaris Perusahaan GoTo R A Koesoemohadiani.

Pihak Goto mengungkapkan bahwa perusahaan secara teratur menerima berbagai tawaran dari pihak luar. Setiap tawaran tersebut akan dipertimbangkan dengan cermat demi kepentingan jangka panjang semua pemangku kepentingan.

“Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, Perseroan belum mencapai keputusan apapun terkait penawaran yang mungkin telah diketahui atau diterima oleh Perseroan,” ujar R A Koesoemohadiani. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon I yang dialokasikan hampir mencapai Rp1 miliar belum tentu dibelanjakan atau dipakai seluruhnya.

Menurut Pras, sapaan Mensesneg Prasetyo yang juga juru bicara Presiden RI, anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan itu sebatas pagu atau semacam standar biaya.

“Itu kan standar biaya. Jadi, semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti, maknanya itu pasti dikeluarkan. Setiap tahun pemerintah pasti harus mengeluarkan ada standar biaya. Jadi, kalau kita belanja ada aturan mainnya,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Pada kesempatan sama, Mensesneg juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon I di tengah semangat efisiensi.

“Efisiensi bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain. Kan tidak. Efisiensi itu filosofinya diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, kalau pun di situ keluar angka, bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan,” jelasnya.

Kementerian Keuangan pada Senin (2/6) pekan lalu mengumumkan biaya pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I sebesar Rp931.648.000 untuk tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp878.913.000.

“Jadi, standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata, harga rata-rata atau harga real di pasar. Jadi, memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan,” kata Lisbon.

Lisbon menekankan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi.

“Bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu, bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah,” jelas Lisbon.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 20 Mei 2025.

Aturan itu menjadi acuan dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2026. (ANT/KN)