JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan anggaran pengadaan mobil dinas pejabat eselon I yang dialokasikan hampir mencapai Rp1 miliar belum tentu dibelanjakan atau dipakai seluruhnya.

Menurut Pras, sapaan Mensesneg Prasetyo yang juga juru bicara Presiden RI, anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan itu sebatas pagu atau semacam standar biaya.

“Itu kan standar biaya. Jadi, semua harus diatur ada standar biayanya. Bukan berarti, maknanya itu pasti dikeluarkan. Setiap tahun pemerintah pasti harus mengeluarkan ada standar biaya. Jadi, kalau kita belanja ada aturan mainnya,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Pada kesempatan sama, Mensesneg juga merespons pertanyaan wartawan mengenai alokasi anggaran untuk mobil dinas pejabat eselon I di tengah semangat efisiensi.

“Efisiensi bukan berarti terus tidak boleh ngapa-ngapain. Kan tidak. Efisiensi itu filosofinya diperuntukkan kegiatan yang lebih produktif. Sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, kalau pun di situ keluar angka, bukan berarti itu pasti harus dikeluarkan,” jelasnya.

Kementerian Keuangan pada Senin (2/6) pekan lalu mengumumkan biaya pengadaan kendaraan dinas bagi pejabat eselon I sebesar Rp931.648.000 untuk tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Lisbon Sirait menjelaskan bahwa anggaran pengadaan kendaraan dinas tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp878.913.000.

“Jadi, standar biaya ini kita bentuk berdasarkan harga rata-rata, harga rata-rata atau harga real di pasar. Jadi, memang kenaikan itu karena kita mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spek yang telah ditentukan,” kata Lisbon.

Lisbon menekankan bahwa kenaikan anggaran tersebut tidak mengabaikan prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah tetap memberlakukan kebijakan pembatasan pengadaan kendaraan dinas serta mendorong optimalisasi penggunaan kendaraan yang telah ada di masing-masing instansi.

“Bukan karena kita tidak mempertimbangkan efisiensi. Lalu, bagaimana pertimbangan efisiensinya dari sisi penganggaran? Dari sisi penganggaran ya pemerintah ada kebijakan pengadaan kendaraan dengan mengoptimalkan kendaraan yang sudah ada. Dan bahkan ada pembatasan-pembatasan mengenai kendaraan dinas dari pemerintah,” jelas Lisbon.

Adapun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 ini ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 14 Mei 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan pada 20 Mei 2025.

Aturan itu menjadi acuan dalam penyusunan anggaran kementerian/lembaga untuk tahun 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – Pengacara Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa tuduhan korupsi terkait proyek pengadaan laptop pendidikan yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut tidak berdasar.

Ia membantah tuduhan bahwa kliennya telah mengubah kajian agar Chromebook diunggulkan dalam pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Pertanyaan pertama yang paling basic adalah, kan yang pertama seolah-olah Nadiem ini merubah kajian. Itu paling basicnya di situ unsur melawan hukum yang dituduhkan, itu merubah kajian agar Chromebook dimenangkan. Ternyata itu dua kajian yang berbeda,” ujar Hotman dalam konferensi pers di The Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Hotman menjelaskan kajian pertama, yang menyatakan Chromebook tidak cocok, dilakukan sebelum Nadiem menjabat sebagai menteri dan ditujukan untuk wilayah tertinggal atau daerah 3T. Sementara itu, proyek pengadaan yang dilaksanakan di masa kepemimpinan Nadiem justru diperuntukkan bagi wilayah non-3T atau daerah dengan koneksi internet memadai.

“Kalau kajian yang pertama itu adalah untuk daerah 3T, yaitu daerah tertinggal. Itu ada kajiannya sebelum beliau jadi menteri. Kajian yang mengatakan bahwa tidak cocok itu memang tidak cocok, tapi proyek beliau ini bukan untuk daerah tertinggal,” tegas Hotman.

Ia menambahkan tuduhan unsur melawan hukum yang menyatakan Nadiem telah mengubah uji coba tidak tepat, sebab proyek dan kajian tersebut berasal dari konteks yang berbeda.

“Itu satu, sudah terbantahkan,” ujarnya.

Hotman juga menyoroti proses pengadaan laptop yang dinilainya berlangsung secara transparan melalui sistem e-katalog.

Menurutnya, semua vendor bebas mencantumkan produknya dalam e-katalog untuk ditawarkan kepada pemerintah, dan sistem tersebut diawasi langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Laptop ini setiap calon vendor memasukkannya di e-katalog. E-katalog itu adalah semua vendor bebas untuk mencantumkan produknya di sana, untuk nanti ditawar oleh kementerian. Dan itu diawasi langsung oleh LKPP,” jelasnya.

Selanjutnya, dalam katalog resmi tersebut terdapat beragam jenis laptop dengan berbagai spesifikasi, dan harga yang tercantum berkisar antara Rp6 juta hingga Rp7 juta. Namun, laptop yang dibeli Kemendikbudristek justru lebih murah.

“Menurut BPKP, di e-katalog itu harganya sekitar 6 sampai dengan 7 juta. Ternyata harga yang dibeli oleh kementerian adalah sekitar 5 jutaan. Jadi jauh lebih murah dari harga yang tercantum di e-katalog,” terang Hotman.

Ditegaskan, e-katalog merupakan dokumen resmi dan terbuka untuk umum yang dikelola langsung oleh pemerintah, sehingga tidak ada dasar untuk menyatakan negara dirugikan dalam proses tersebut.

“Dari unsur kerugian negara itu sudah terbantahkan dengan e-katalog tersebut,” tutupnya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) periode 2019-2024, Nadiem Makarim menyatakan bahwa pengadaan lebih dari satu juta unit laptop untuk sekolah berjalan dengan evaluasi dan pemantauan ketat.

Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik proyek laptop pendidikan yang belakangan menjadi sorotan aparat penegak hukum.

“Seperti yang saya bilang tadi, total pengadaan itu sekitar 1,1 juta laptop, dan ini bukan hanya pengadaan dengan APBN tapi juga melalui DAK fisik, jadi ada yang dari daerah juga,” kata Nadiem di The Darmawangsa, Jakarta pada Selasa (10/6/2025).

Ia menegaskan proyek sebesar ini tidak mungkin dilakukan tanpa program evaluasi dan monitoring setelah pelaksanaan.

“Informasi yang saya dapat pada saat itu, di tahun 2023 adalah 97 persen daripada laptop yang diberikan ke 77.000 sekolah tersebut itu aktif, diterima, dan teregistrasi,” ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Nadiem, pihak kementerian juga secara berkala melakukan sensus dan survei terhadap sekolah-sekolah penerima. Tujuannya untuk memastikan bahwa perangkat yang telah didistribusikan benar-benar digunakan sesuai tujuan awal.

“Kita melakukan sensus secara berkala dan kita melakukan pertanyaan kepada sekolah-sekolah yang menerima laptop apakah mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran. Dan di tahun 2023, sekitar 82 persen daripada sekolah menjawab mereka menggunakannya untuk proses pembelajaran, bukan hanya untuk asesmen nasional dan administrasi sekolah,” lanjutnya.

Nadiem menyimpulkan berdasarkan informasi yang ia terima, manfaat Chromebook dirasakan nyata di sekolah-sekolah.

“Penggunaan dan manfaat daripada Chromebook ini dirasakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk berbagai proses pembelajaran,” kata Nadiem.

Sementara itu, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menambahkan temuan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga mendukung klaim tersebut.

“Dan hasil audit dari BPKP juga menyatakan hal seperti itu. Ini kita ada nih ya, 90 persen lebih laptop tersebut dipergunakan dengan baik. Itu hasil audit dari BPKP,” ujar Hotman.

Ia juga menyebutkan proses pengadaan dilakukan dengan pendampingan dari Jaksa Pengacara Negara, memastikan prosedur berlangsung sesuai koridor hukum.

“Pada saat pengadaan barang tersebut, kementerian didampingi oleh Jamdatun ya, dari kejaksaan khusus sebagai pengacara negara. Jadi waktu pengadaan ini pun, Jamdatun sebagai pengacara negara juga ikut. Ada suratnya juga dan juga sudah diaudit oleh BPK. Tidak ada pelanggaran, kira-kira begitu ya,” jelas Hotman.

Tambahan informasi, kasus ini bermula dari proyek pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Kemendikbudristek untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Perangkat yang dimaksud mencakup laptop Chromebook dan perlengkapan pendukung lainnya. Namun, penggunaan Chromebook dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada koneksi internet, sementara akses internet di berbagai wilayah Indonesia masih belum merata.

Kejaksaan Agung menduga adanya pengondisian dalam proses pengadaan, termasuk pengarahan tim teknis untuk membuat kajian yang seolah-olah mendukung penggunaan Chromebook atas nama pengembangan teknologi pendidikan.

Proyek ini diduga disusun sedemikian rupa agar tampak sesuai kebutuhan, dengan nilai pengadaan mencapai lebih dari Rp9,9 triliun lebih yang mencakup dana APBN dan DAK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi penerbitan seluruh izin konsesi pertambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan berharap tidak ada tebang pilih.

“Kami mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat kenapa Menteri ESDM hanya menindak PT Gag Nikel sedangkan yang lain tidak. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup telah menyebut keempat perusahaan nikel di sana melakukan pelanggaran. Raja Ampat ini adalah masa depan pariwisata, konservasi geologi, budaya dan kelestarian laut kita. Jadi, saya minta jangan korbankan Indonesia dan Raja Ampat hanya demi segelintir perusahaan nikel ini,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, dibutuhkan ketegasan terhadap keberadaan tambang nikel di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Jika kehadiran tambang tersebut merusak ekosistem di Raja Ampat, maka harus ditutup tanpa pandang bulu.

Salah satu contohnya adalah tambang nikel di Pulau Kawe, Pulau Manuran, Pulau Batangpele yang berada di kawasan Geopark Raja Ampat, dan masuk juga di Kawasan Pengembangan Pariwisata Waigeo dan sekitarnya dalam Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044, atau pada pusat aktivitas wisata di Raja Ampat.

“Pulau-pulau ini, termasuk Pulau Gag merupakan pulau kecil yang harusnya tidak boleh ditambang berdasarkan UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Aktivitas pertambangan nikel di pulau-pulau ini jelas melanggar undang-undang,” ujarnya.

Geopark Raja Ampat sendiri resmi diakui sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023. Area wilayah geopark lebih kurang 36.660 km², mencakup Waigeo, Batanta, Salawati, Misool, dan terletak di jantung Coral Triangle, dengan 75 persen spesies karang global dan lebih dari 1.600 jenis ikan tersebar di sini. Keberlanjutan pengelolaannya sangat bergantung pada penanganan ancaman seperti pertambangan.

Evita mengatakan dirinya bersama tim Komisi VII DPR RI, komisi yang membidangi antara lain pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri, telah melakukan pertemuan dengan gubernur Papua Barat Daya dan para bupati termasuk bupati Raja Ampat bersama masyarakat beberapa minggu lalu menyerap aspirasi daerah terkait pariwisata disini, terutama setelah penetapan Raja Ampat sebagai Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) melalui Perpres No.87 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Raja Ampat Tahun 2024-2044.

Dalam Perpres itu, Raja Ampat merupakan destinasi pariwisata geopark kepulauan yang berkualitas, inklusif, serta berbasis konservasi dan masyarakat secara berkelanjutan serta menjadi penggerak bagi pembangunan ekonomi lokal. Itu sebabnya Evita juga berharap adanya

kesamaan visi diantara kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam membahas ini, termasuk dari sisi regulasinya, jangan terjadi ego-sektoral.

“Kami melihat pertambangan di sana akan selalu berlawanan dengan dengan rencana pembangunan pariwisata berkelanjutan disana. Ini harus dibongkar, kita semua jangan melakukan pembohongan publik, sebab jika ini dibiarkan maka akan merugikan Raja Ampat, Papua Barat Daya, Papua dan Indonesia. Masa demi 3-4 perusahaan tambang nikel ini kepentingan yang jauh lebih besar kita korbankan?” tegasnya.

Komisi VII DPR RI juga menangkap keresahan dari daerah yang tidak dilibatkan dalam pemberian izin tambang bahkan perusahaan-perusahaan tambang ini juga tidak pernah berkomunikasi. Fenomena ini menimbulkan berbagai isu hukum, lingkungan, dan tata kelola.

“Mereka (daerah) mengeluh karena hanya jadi penonton, bahkan perusahaan-perusahaan tambang ini berkomunikasi juga tidak dengan daerah. Itu diungkapkan para kepala daerah,” tutur Evita.

Dia mengatakan banyak kepala daerah yang meminta agar pemerintah daerah dilibatkan dalam proses awal. Jangan sampai peran pemda atas wilayahnya termasuk aspek lingkungan dan sosial dihilangkan, karena jika tidak dilibatkan potensi kerusakan lingkungan bisa meningkat, dan terjadi ketimpangan-ketimpangan lain terutama dalam penerimaan daerah, dan bisa saja memicu konflik sosial karena kurangnya konsultasi dan partisipasi publik.

“Revisi regulasi teknis agar daerah diikutsertakan dalam proses evaluasi izin, dan meningkatkan mekanisme konsultasi publik sebelum izin diberikan,” ujarnya. (ANT/KN)

Pewarta : Fianda Sjofjan Rassat
Editor : Tasrief Tarmizi