JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya menghargai upaya MPR mengajukan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai calon pahlawan nasional tahun 2025.

“Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai, ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” kata Hetifah saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025).

Hetifah sendiri tidak mau berkomentar terlalu banyak akan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional tersebut.

Dia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Kementerian Sosial dan MPR yang terlibat langsung dalam rencana tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon pahlawan nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

“Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling,” kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

“Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.

“Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu,” tegasnya.

Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.

“Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan,” tuturnya.

Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.

Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

“Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti,” kata Menteri PKP. (ANT/KN)

JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus impor gula, menyatakan dirinya dituduh melanggar kebijakan impor gula mentah. Namun ia menyoroti fakta bahwa perusahaan BUMN yang bertanggung jawab atas kebutuhan gula nasional pun tidak mengimpor gula putih, melainkan gula mentah seperti dirinya.

“Yang paling menarik dan paling penting kesaksian tadi pagi adalah saksi dari Kementerian BUMN yang menyampaikan bahwa BUMN, produsen gula saja juga tidak impor gula putih,” kata Tom kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Tom menjelaskan BUMN juga memilih untuk mengimpor gula mentah, meskipun memiliki hak khusus untuk bisa langsung mengimpor gula putih.

“Mereka (BUMN) pun juga impornya gula mentah. Padahal mereka diberikan fasilitas khusus untuk boleh impor gula putih,” ucapnya.

Ia menilai hal ini justru membuktikan bahwa langkah yang dilakukannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan bukanlah pelanggaran, sebab praktik yang sama juga dilakukan oleh BUMN.

“Padahal saya dituduh melanggar aturan dengan mengimpor gula mentah. Tapi BUMN saja yang diperbolehkan impor gula putih juga cenderung tidak impor gula putih, mereka maunya juga impor gula mentah,” ujar Tom.

Menurut Tom, alasan BUMN lebih memilih impor gula mentah adalah karena biaya produksi gula lokal jauh lebih tinggi dibandingkan gula impor.

“Jadi gula impor itu, apalagi gula mentah diimpor, itu jauh lebih murah daripada bahan baku yang diproduksi oleh BUMN,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa praktik impor gula mentah justru memberi keuntungan lebih bagi industri gula nasional, baik milik negara maupun swasta.

“Itulah yang diimpor gula mentah. Kemudian diolah menjadi gula putih, ada margin pengolahannya,” ucap Tom.

Lebih lanjut, Tom menyebut bahwa jika tujuan pemerintah adalah menurunkan harga gula di pasar domestik, maka opsi impor gula putih seharusnya diambil karena lebih murah.

“Kalau tujuan kita adalah untuk menurunkan harga gula, kita ambil opsi yang lebih murah. Dan tadi saksi dari Kementerian BUMN membenarkan bahwa gula impor jauh lebih murah daripada gula atau bahan baku gula yang diproduksi oleh BUMN dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, dalam persidangan yang sama, Wahyu Kuncoro (mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015-2016) menyatakan bahwa produksi gula nasional tidak pernah memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Ia hadir sebagai saksi untuk terdakwa Tom Lembong.

“Bisa tidak kita dikasih pencerahan, sebetulnya berapa konsumsi nasional kita? Kebutuhan secara umum per tahun?” tanya pengacara Tom dalam persidangan.

Wahyu menjawab bahwa kebutuhan konsumsi gula di Indonesia per tahun mencapai 3 juta ton. Dari jumlah tersebut, BUMN hanya menyumbang produksi sekitar 1,5 hingga 1,6 juta ton, dan sektor swasta sekitar 1 juta ton.

“Sehingga totalnya 2,6 juta ton. Kalau kita offside antara kebutuhan 3 juta ton dengan kemampuan dalam negeri 2,6 juta ton, itu ternyata kurang 400-an. Sehingga itulah yang diimpor,” jelas Wahyu.

Ketika ditanya apakah Indonesia pernah memproduksi gula melebihi kebutuhan konsumsi domestik khususnya pada periode 2015–2016, Wahyu menjawab tegas, “Belum pernah.”

Seperti diketahui, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar akibat penerbitan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian pada periode 2015–2016. Jaksa menilai tindakannya menguntungkan pihak lain dan menyebabkan kerugian hingga Rp 578 miliar bagi negara.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, mengungkapkan bahwa produksi gula dalam negeri belum pernah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, termasuk pada periode 2015–2016.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pernyataan itu muncul saat kuasa hukum Tom menanyakan apakah produksi gula nasional saat itu pernah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

“Dari pengalaman Pak Wahyu, apakah kita pernah, produksi dalam negeri memenuhi atau melewati konsumsi dalam negeri? Khususnya 2015 sampai 2016?” tanya kuasa hukum Tom dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

“Belum pernah,” jawab Wahyu singkat.

Wahyu menjelaskan bahwa ia ikut dalam proses penyusunan neraca komoditas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya untuk komoditas gula.

Dalam forum tersebut, pihak Kementerian BUMN membawa data dari dua perusahaan pelat merah, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Menurut Wahyu, rata-rata kebutuhan konsumsi gula nasional mencapai 3 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, BUMN hanya mampu memproduksi sekitar 1,5 hingga 1,6 juta ton, sedangkan perusahaan swasta hanya menyumbang sekitar 1 juta ton.

“Sehingga totalnya 2,6 juta (ton),” ujar Wahyu.

“Sehingga kalau kita offside antara kebutuhan 3 juta dengan kemampuan memproduksi dalam negeri 2,6 itu kurang 400-an (ribu ton). Ini lah yang diimpor,” tambahnya.

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara hingga Rp 578 miliar.

Jaksa menduga Tom melanggar hukum karena menerbitkan kebijakan impor gula tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. Selain itu, ia juga disebut menunjuk sejumlah koperasi, termasuk yang dimiliki oleh TNI dan Polri, untuk mengatur harga gula, bukan menunjuk BUMN sebagaimana mestinya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, pada Senin (21/4/2025).

Pantauan Media Kaltim menunjukkan bahwa Tom Lembong tiba di pengadilan sekitar pukul 11.05 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas Kejaksaan Agung dan dalam kondisi diborgol. Setibanya di lokasi, borgol dan rompinya dilepas sebelum ia diarahkan memasuki ruang sidang.

Beberapa saat kemudian, majelis hakim memasuki ruang persidangan dan langsung membuka jalannya sidang. Sebelum agenda utama dimulai, majelis hakim sempat menanyakan kondisi terdakwa.

“Saudara Tom Lembong sehat?” tanya majelis hakim.

“Sehat, Yang Mulia,” jawab Tom singkat.

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan delapan orang saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saksi-saksi tersebut adalah Wahyu Kuncoro, Muhammad Firmansyah Rifai, Roro Reny Fitriani, Agus Amiwijaya, Daru Anggoro, Muhtadi, Rujito, dan Wahjudi Adrijanto.

Para saksi berasal dari berbagai latar belakang berbeda dan dipandang penting dalam proses pembuktian. Keterangan mereka diharapkan mampu menguatkan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa.

Dalam surat dakwaan, Tom Lembong diduga menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi syarat sepanjang periode 2015 hingga 2016. Tindakan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp578 miliar.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Tom Lembong dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Tom menerbitkan izin impor tanpa melalui prosedur yang semestinya dan bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta untuk mendatangkan gula kristal mentah dari luar negeri yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih untuk dipasarkan di dalam negeri.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R