JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih menyukai gula lokal yang berwarna kekuningan dan memiliki butiran kasar.

Hal itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dalam persidangan tersebut, Tom melontarkan pertanyaan kepada Wahyu Kuncoro, mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015–2016, mengenai karakteristik khas gula konsumsi di Indonesia.

“Apakah benar bahwa gula konsumsi Indonesia memiliki karakteristik unik, lebih kuning dan butirannya lebih besar dibandingkan standar internasional?” tanya Tom.

Wahyu membenarkan bahwa gula produksi pabrik-pabrik milik BUMN memang memiliki warna lebih kuning dibandingkan gula rafinasi. Ia menjelaskan, hal itu disebabkan oleh proses pemutihan yang masih menggunakan sulfur.

“Teknologinya masih pakai sulfur untuk memutihkan gula. Sementara kalau di luar pabrik-pabrik yang teknologinya maju itu menggunakan karbonasi,” terang Wahyu.

Ia juga menambahkan bahwa banyak pabrik gula BUMN masih menggunakan mesin-mesin lama peninggalan era kolonial, sehingga kualitas output berbeda dari produk impor.

“Intinya pabrik gula kami yang di BUMN itu memang outputnya, gulanya itu memang tidak sebagus gula yang diolah di pabrik rafinasi. Satu karena pabriknya tua, kemudian dua teknologinya sudah teknologi tingkatan zaman Belanda, cuman kami ini mengolah tebu rakyat, jadi tadi kristalnya lebih besar, warnanya lebih kuning” jelas Wahyu.

Meski kualitasnya dianggap di bawah standar gula rafinasi, gula lokal tetap memiliki pasar yang kuat. Hal ini lantaran produksi gula nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan domestik.

“Gula lokal selalu habis terjual karena produksinya hanya 1,6 juta ton, sementara kebutuhan mencapai 3 juta ton. Jadi, apa pun jenisnya tetap diserap pasar,” ujarnya.

Tom Lembong kemudian menanggapi bahwa preferensi konsumen Indonesia terhadap gula lokal bisa jadi dipengaruhi oleh persepsi bahwa gula kuning lebih manis.

“Di mana konsumen Indonesia sukanya gula pasir yang butirnya memang besar, kasar, dan lebih kuning?” tanyanya.

Wahyu menjawab, meski belum ada kajian ilmiah mengenai hal tersebut, persepsi tersebut memang berkembang di masyarakat.

“Belum ada penjelasan ilmiahnya, tapi paling tidak masyarakat itu memahami yang kuning itu lebih manis,” ujar Wahyu.

“Betul, kami juga dengar begitu,” sahut Tom menyetujui.

Tom juga menyoroti keunikan gula konsumsi di Indonesia yang diolah oleh pabrik-pabrik BUMN.

“Berarti gula putih, gula kristal putih yang dikonsumsi di Indonesia boleh dibilang cukup unik. Hanya Indonesia yang produksi dan hanya pabrik gula BUMN yang memproduksi?”

Wahyu tidak menjawab secara pasti, namun kembali menekankan bahwa kondisi pabrik dan bahan baku lokal turut memengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Sekadar diketahui, dalam dugaan kasus korupsi impor gula, Tom Lembong didakwa merugikan negara hingga Rp 578 miliar dalam perkara penerbitan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian, dalam periode 2015–2016. Ia juga disebut telah memperkaya pihak lain dalam proses tersebut.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengacara senior O.C. Kaligis turut hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 21 April 2025. Meskipun kehadirannya untuk menangani perkara lain, OC Kaligis turut dimintai tanggapannya oleh awak media mengenai kasus yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang tengah menjalani sidang lanjutan dugaan korupsi impor gula.

Dalam wawancaranya, OC Kaligis menilai bahwa perkara yang menimpa Tom Lembong bukanlah kasus korupsi yang merugikan keuangan negara secara langsung. Ia bahkan menyebut kasus ini kental dengan nuansa politis.

“Kalau dia kan soal kebijakan, dia nggak ngambil uang negara segala macam. Kalau saya bilang dia lebih berat politisnya itu. Tidak ada satu sen pun yang disita dari dia juga,” ujar Kaligis.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kebijakan impor yang dilakukan Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan diketahui oleh Presiden saat itu dan telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Maka saya bilang, kalau begini-begini, ini mah perkara sampah ini,” tegasnya.

Ketika ditanya harapannya terhadap putusan kasus Tom Lembong, OC Kaligis menyatakan bahwa seharusnya mantan menteri itu dibebaskan dari segala dakwaan.

“Mestinya bebas. Selesai, bebas. Ya kasihan dong. Satu sen pun nggak ada ngambil uang negara,” kata Kaligis.

Ia pun mengajak publik untuk mencermati proses hukum secara lebih objektif, sambil mengingatkan bahwa hanya BPK yang berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

“Coba ikuti masalah ini, kebijakan yang dia buat diketahui oleh Bapak Presiden, dan sudah diaudit juga. Badan Pemeriksa Keuangan juga bilang dia nggak ngambil uang dari negara. Iya kan? Yang menentukan kerugian negara kan BPK, bukan badan pengawas, bukan ngarang-ngarang. Jadi seyogyanya dia bebas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar akibat menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa persetujuan dari Kementerian Perindustrian.

Atas perbuatannya ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa pihaknya menghargai upaya MPR mengajukan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai calon pahlawan nasional tahun 2025.

“Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai, ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa,” kata Hetifah saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Senin (21/4/2025).

Hetifah sendiri tidak mau berkomentar terlalu banyak akan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional tersebut.

Dia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Kementerian Sosial dan MPR yang terlibat langsung dalam rencana tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon pahlawan nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan seluruh anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) agar tidak menipu rakyat dalam proyek-proyek pembangunan rumah subsidi di berbagai daerah.

“Kalau yang benar, pasti cocok sama saya. Kalian mau nggak di Apersi ini ada pengembang yang menipu rakyat? Mau nggak? Kalau boleh saya usulkan bikin rakenas ini yang berkualitas, verifikasi, profiling,” kata Ara ketika memberikan sambutan dalam acara halalbihalal Apersi di Jakarta, Senin (21/4/2025) malam.

Ia meminta Apersi melakukan verifikasi internal secara ketat terhadap seluruh anggotanya, memberikan penghargaan bagi yang berkualitas, dan memecat yang merugikan rakyat agar asosiasi memiliki standar yang tinggi.

Menurutnya, hanya pengembang yang benar, bersih, dan bertanggung jawab yang layak menjadi bagian dari Apersi, sebab asosiasi yang kuat dibangun dari reputasi anggotanya yang menjunjung integritas dan kejujuran.

“Anggota yang nggak benar, pecat. Jangan hanya memberikan penghargaan kepada yang bagus. Yang nggak benar, pecat. Jadi, orang ada kebanggaan, dia membawa nama baik Apersi, kebanggaan,” ujarnya.

Ia menegaskan tidak bisa menyatukan pengembang yang punya nilai baik dan curang, karena keduanya memiliki arah dan tujuan berbeda, sehingga asosiasi perlu membedakan dengan jelas anggotanya.

“Ngapain bergabung dengan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas yang merugikan rakyat? Nggak bisa disatukan, value berbeda. Yang satu baik, yang satu jahat. Nggak bisa, nggak bisa bersatu itu,” tegasnya.

Menteri Ara menyoroti adanya oknum yang terus berganti identitas usaha demi menghindari tanggung jawab, dan menyebut sudah banyak data tentang praktik semacam itu di tangan aparat penegak hukum.

“Ada lah, semua itu udah ada datanya di APH (aparat penegak hukum). Saya ngomong apa adanya ya. Lihat mata saya. Saya nggak suka bohong. Itu semua sudah saya sampaikan,” tuturnya.

Ia mengatakan berbicara apa adanya karena tak ingin menipu rakyat, dan menyampaikan bahwa jika kesalahannya ringan, maka hukumannya ringan, tetapi jika berat, pelakunya pasti tidak akan bisa tidur nyenyak.

Menteri juga meminta agar Apersi tidak hanya fokus menyatukan suara, tetapi juga membangun kebanggaan dan kehormatan bersama dengan menjaga kualitas dan tanggung jawab sosial sebagai pengembang.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga siapa pun yang melakukan kejahatan, apalagi terhadap rakyat kecil, akan berhadapan dengan proses hukum tanpa pandang bulu.

“Berdoa aja. Kalau yang salahnya kecil-kecil, ya mudah-mudahan hukumannya kecil. Kalau yang berat, pasti habis saya ngomong begini. nggak bisa tidur. Itu pasti,” kata Menteri PKP. (ANT/KN)