JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengecek kondisi warga korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta, Senin malam, dan meminta jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan tenda-tenda pengungsian layak huni.

Di lokasi kebakaran, Wapres menyusuri area-area yang masih dipenuhi puing-puing, kemudian mendatangi tenda-tenda pengungsian dan berbicara dengan warga korban kebakaran yang tinggal untuk sementara waktu di sana.

Sekretariat Wakil Presiden, dalam siaran resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (9/6/2025) malam, menjelaskan Wapres menyampaikan kepada warga pemerintah terus berupaya memenuhi seluruh kebutuhan pokok mereka yang saat ini tinggal di tenda-tenda pengungsian, termasuk di antaranya makanan bergizi dan layanan kesehatan.

“Wapres juga menekankan bahwa kelayakan tempat pengungsian harus menjadi perhatian utama, khususnya terkait kemudahan akses air bersih, toilet, serta sistem logistik makanan yang terkoordinasi dan bersih,” demikian siaran resmi Sekretariat Wakil Presiden.

Dalam kunjungannya itu, Wapres menyerahkan bantuan berupa paket sembako, dan berbagai kebutuhan lainnya seperti selimut dan pampers.

Wapres, dalam kesempatan yang sama, kemudian menginstruksikan jajaran pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan dampak kebakaran berjalan optimal, termasuk pemetaan secara menyeluruh area-area yang terdampak kebakaran sehingga bantuan dapat tersalurkan merata dan tepat sasaran.

Wapres lanjut menekankan musibah kebakaran yang terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk seperti di Kapuk Muara harus dicegah ke depannya.

Dia pun menekankan pentingnya memperkuat sistem pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk, menambah hidran (alat pemadam api red.) publik, dan posko siaga di tingkat RT/RW, serta menata kembali area-area yang rawan kebakaran.

Dalam siaran resmi yang sama, Ketua RW 04 Kelurahan Kapuk Muara Sudiono menilai bantuan yang datang dari berbagai pihak termasuk pemerintah datang dengan cepat dan tersalurkan secara terpadu. Beberapa fasilitas darurat seperti MCK, air bersih dan makanan telah tersedia di tenda-tenda pengungsian.

“Alhamdulillah, tidak kekurangan,” kata Sudiono.

Dia kemudian mengucapkan terima kasih atas perhatian Wapres. “Saya terima kasih Bapak (Wapres) menyempatkan mengunjungi atau melihat langsung kondisi pengungsian korban kebakaran di wilayah kami,” sambung Sudiono.

Di pengungsian, salah satu warga korban kebakaran, Juki, berharap Wapres dapat mengupayakan adanya relokasi warga terdampak kebakaran ke lokasi yang lebih aman dan layak.

“Kalau bisa ya (tempat tinggal) dipindahin ke yang lebih layak,” kata Juki sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Wapres.

Kebakaran di daerah pemukiman padat penduduk Kapuk Muara terjadi pada Jumat (6/6) dan membabat habis rumah-rumah warga dan bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa akibat musibah itu, tetapi sekitar 1.900 warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda pengungsian. (ANT/KN)

Pewarta : Genta Tenri Mawangi
Editor : Agus Salim

JAKARTA – Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur, dikabarkan menghilang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diduga terlibat dalam kasus suap pengurusan dana hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menanggapi kabar tersebut, KPK menyatakan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk melacak keberadaan Kusnadi.

“KPK akan berkoordinasi dengan APH terkait, dan berharap saudara Kusnadi dapat segera ditemukan keberadaannya,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis pada Senin (9/6/2025).

Menurut Budi, pencarian terhadap Kusnadi merupakan hal penting agar penanganan perkara ini bisa segera diselesaikan. Ia menegaskan kehadiran para tersangka sangat dibutuhkan untuk efektivitas proses hukum.

“Sehingga proses hukumnya dapat berjalan efektif,” tambah Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Dari jumlah tersebut, empat orang ditetapkan sebagai pihak penerima suap dan 17 lainnya diduga sebagai pemberi.

KPK sejauh ini belum membeberkan secara rinci identitas para tersangka. Namun disebutkan bahwa tiga dari empat penerima suap merupakan penyelenggara negara, sedangkan satu lainnya adalah staf pejabat.

Sementara itu, dari kalangan pemberi suap, sebanyak 15 orang berasal dari pihak swasta dan dua lainnya juga merupakan penyelenggara negara.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap praktik pemerasan oleh oknum pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap agen penyalur dan tenaga kerja asing (TKA). Uang diberikan secara terpaksa demi menghindari denda besar akibat keterlambatan pengurusan izin kerja.

“Para agen tadi mau tidak mau (memberikan uang), harus memberikan, kalau tidak ya mereka akan mendapatkan denda lebih besar daripada uang yang harus dikeluarkan untuk mengurus (izin),” ungkap Pelaksana Harian Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/6/2025).

Menurut Budi, para tersangka yang terlibat dalam kasus ini dengan sengaja mengabaikan proses pengurusan izin dari para agen atau TKA yang tidak memberikan uang. Akibatnya, masa berlaku izin kerja TKA menjadi terlewat tanpa pemberitahuan, dan mereka pun dikenai denda harian.

“Dendanya cukup lumayan, per hari hitungannya, seperti kalau kapal telat berlabuh, berlayar, akan didenda per hari,” kata Budi.

Budi menjelaskan modus ini dimanfaatkan oleh para tersangka karena mereka melihat celah dalam aturan yang berlaku, dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Ia menegaskan, perbuatan tersebut masuk kategori pemerasan karena pihak pemberi tidak memiliki pilihan lain.

“Inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum Kemnaker ini untuk melakukan pemerasan, atau permintaan sejumlah uang kepada agen-agen yang melakukan pengurusan (izin kerja TKA),” tegas Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kemnaker.

Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Suhartono.

Tujuh tersangka lainnya adalah mantan Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Kemnaker Haryanto, eks Direktur Pengendalian Penggunaan TKA Wisnu Pramono, dan mantan Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan TKA Devi Anggraeni.

Selain itu, ada pula eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta Gatot Widiartono, mantan staf Ditjen PPTKA Kemnaker Putri Citra Wahyoe, eks staf Ditjen PPTKA Kemnaker Jamal Shodiqin, serta Alfa Eshad.

Para tersangka ini diduga berhasil mengumpulkan dana hingga Rp53 miliar dari praktik pemerasan terhadap agen dan calon TKA selama kurun waktu sejak tahun 2019.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JOMBANG – Petugas BPBD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, serta warga mengevakuasi seekor sapi yang mengamuk hingga turun ke sungai di depan Pondok Pesantren Tebuireng, Desa Cukir, Kabupaten Jombang.

Kepala Desa Cukir, Kabupaten Jombang Sawung Agus Basuki mengemukakan sapi yang mengamuk itu hendak disembelih dalam perayaan Iduadha 2025 di Pesantren Tebuireng. Saat baru tiba di pesantren, sapi lari hingga ke jalan raya.

“Sapinya mengamuk dan lari. Pas sampai seberang jalan terus turun ke sungai,” katanya di Jombang, Sabtu (7/6/2025) malam.

Ia mengatakan warga sebenarnya berusaha untuk menenangkannya. Bahkan, ada beberapa tali kekang di tubuhnya, namun diduga karena stres saat perjalanan sapi mengamuk hingga turun ke sungai yang berada di depan pesantren. Bahkan saat itu, ada warga yang hingga terseret tubuhnya saat menenangkan sapi.

Saat insiden Sabtu malam tersebut, tidak ada kendaraan yang lewat, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Namun, beberapa anggota tubuh sapi mengalami luka.

Pihaknya kemudian berkoordinasi dengan panitia pemotongan hewan kurban di pesantren dan meminta bantuan untuk mengevakuasinya. Awalnya, petugas hendak menurunkan mesin crane untuk mengangkat sapi, namun karena masih agresif akhirnya dibatalkan.

Kemudian, petugas dibantu warga berupaya untuk mengevakuasi dari sungai. Dibantu dengan papan, akhirnya sapi itu mau naik dari sungai dan langsung dibawa ke pesantren.

Saat di halaman itu pun, sapi itu hendak mengamuk lagi. Kemudian petugas buru-buru menutup pintu pagar depan pesantren, mengantisipasi kembali lari ke jalan raya.
Rencananya, sapi itu disembelih langsung pada Sabtu malam ini dan dagingnya segera dibagi.

“Kalau bisa malam ini (disembelih),” kata dia.

Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Iduadha 2025 ini menyembelih 40 ekor sapi serta 11 ekor kambing.

Mudir Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, KH  Lukman Hakim mengatakan sesuai dengan rencana, daging dari hewan kurban itu akan dibagikan kepada sekitar 3.000 orang warga di sekitar Tebuireng.

“Kami bagikan ke sekitar 3.000 warga yang ada di sekitar Tebuireng sini,” kata Kiai Lukman.

Sebelumnya, dalam perayaan Iduadha 2025, santri dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, juga antusias. Mereka membuat sate bersama-sama dan memakannya. Proses membuat sate itu dengan membakarnya secara bersama-sama di area pesantren. (ANT/KN)

Pewarta : Asmaul Chusna
Editor : Erafzon Saptiyulda AS

JAKARTA – Masyarakat Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, meminta pertambangan nikel dilanjutkan saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menemui warga pulau tersebut.

Dalam kunjungannya itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu dan berbincang dengan warga Pulau Gag.

Dikutip dari rilis Kementerian ESDM di Jakarta, Minggu (8/6/2025), masyarakat menyampaikan dampak positif yang mereka rasakan dengan adanya aktivitas pertambangan perusahaan GAG Nikel.
Warga yang dominan merupakan nelayan menyebutkan mereka mendapatkan keuntungan dengan menjual hasil tangkapannya ke GAG Nikel.

“Aktivitas penangkapan ikan berjalan seperti biasa, air tetap jernih, kualitas air juga bagus,” ujar Fathah Abanovo (33).

Menurut dia, perusahaan juga membantu mereka membeli BBM dan alat pancing untuk bekerja.
Hal senada juga disampaikan nelayan Lukman Harun (34), warga Pelugak.

Menurut dia, berita yang menyebutkan kualitas dan warna air sekitar pantai menyebabkan hasil tangkapan menurun, adalah tidak benar.

“Air tidak berubah sejak puluhan tahun lalu hingga kini, biasa saja. Sejak adanya tambang, ikan-ikan karang sebagai tangkapan tidak berubah, juga kalau dimakan, aman,” ujar Lukman.

Harapan masyarakat yang menginginkan aktivitas pertambangan nikel dilanjutkan tersebut disampaikan saat Menteri Bahlil meninjau lokasi tambang GAG Nikel di Pulau Gag bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam.

“Saya menyempatkan diri bersama Gubernur dan Bupati Raja Ampat melakukan kunjungan ke Pulau Gag, Raja Ampat, naik heli dalam rangka merespons apa yang menjadi perkembangan pemberitaan di media sosial. Kami menghargai semuanya, pemberitaan itu kami hargai dan bentuk penghargaan itu adalah kita terus cek, supaya lebih objektif dengan kondisi yang ada,” ujar Bahlil di Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (7/6/2025).

Kondisi pertambangan yang digambarkan selama ini dinilai Elisa Kambu tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karenanya perlu diluruskan dengan mengunjungi dan melihatnya secara langsung.

“Kita pastikan mungkin video itu bukan dari Gag, bukan dari Piaynemo, mungkin dari tempat lain. Mereka ambil dari mana kita juga tidak tahu, tapi yang pasti bukan dari penambangan di Pulau Gag,” tegas Elisa.

Elisa pun menambahkan masyarakat sekitar tambang menunjukkan dukungan agar aktivitas pertambangan dapat dilanjutkan karena terbukti memberikan manfaat bagi mereka baik secara langsung maupun tidak.

“Ketika kami sampai di sana, masyarakat lokal, semua yang ada di situ, kecil, besar, perempuan, tua, muda, mereka menangis, minta Pak Menteri bahwa ini tidak boleh ditutup, ini harus dilanjutkan. Dan, kalau kami, pemerintah, harus mengikuti kemauan masyarakat dan kita hadir untuk kesejahteraan masyarakat, kenapa kita harus membuat rakyat susah,” ungkap Elisa.

Orideko Iriano Burdam juga menyampaikan setelah mengunjungi secara langsung, apa yang ada di sana ternyata berbeda dengan yang ada di media sosial dan masyarakat di sana tidak menginginkan jika aktivitas pertambangan ditutup.

“Mereka tidak mau tambang ditutup, karena itu untuk menopang kehidupannya. Mereka menginginkan itu, karena itu, kami berharap kebetulan ada Pak Menteri di sini untuk membuka tambang itu,” katanya.

Namun demikian, ia meminta pengawasan ditingkatkan terutama terkait analisis dampak lingkungan supaya lebih bagus lagi ke depannya.

“Mari sama-sama kita jaga Raja Ampat, kita kasih promosi yang baik jangan sampai Raja Ampat ini jadi negatif, wisatawan jadi berkurang. Kita harus jaga kawasan wisata kita agar ke depan tidak dicemari,” jelas Orideko.

Sebelumnya, Menteri Bahlil mengatakan pemerintah menghentikan sementara kegiatan operasi GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan di kawasan wisata tersebut.

GAG Nikel, pemegang Kontrak karya Generasi VII No. B53/Pres/I/1998, resmi berdiri pada 19 Januari 1998 setelah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia.

Sejak 2008, PT Antam Tbk. berhasil mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd, sehingga kendali penuh GAG Nikel saat ini berada di tangan Antam. (ANT/MK)

Pewarta : Kelik Dewanto
Editor : Biqwanto Situmorang