JAKARTA — Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, yang kini menjadi terdakwa dalam kasus impor gula, menyatakan dirinya dituduh melanggar kebijakan impor gula mentah. Namun ia menyoroti fakta bahwa perusahaan BUMN yang bertanggung jawab atas kebutuhan gula nasional pun tidak mengimpor gula putih, melainkan gula mentah seperti dirinya.

“Yang paling menarik dan paling penting kesaksian tadi pagi adalah saksi dari Kementerian BUMN yang menyampaikan bahwa BUMN, produsen gula saja juga tidak impor gula putih,” kata Tom kepada wartawan usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Tom menjelaskan BUMN juga memilih untuk mengimpor gula mentah, meskipun memiliki hak khusus untuk bisa langsung mengimpor gula putih.

“Mereka (BUMN) pun juga impornya gula mentah. Padahal mereka diberikan fasilitas khusus untuk boleh impor gula putih,” ucapnya.

Ia menilai hal ini justru membuktikan bahwa langkah yang dilakukannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan bukanlah pelanggaran, sebab praktik yang sama juga dilakukan oleh BUMN.

“Padahal saya dituduh melanggar aturan dengan mengimpor gula mentah. Tapi BUMN saja yang diperbolehkan impor gula putih juga cenderung tidak impor gula putih, mereka maunya juga impor gula mentah,” ujar Tom.

Menurut Tom, alasan BUMN lebih memilih impor gula mentah adalah karena biaya produksi gula lokal jauh lebih tinggi dibandingkan gula impor.

“Jadi gula impor itu, apalagi gula mentah diimpor, itu jauh lebih murah daripada bahan baku yang diproduksi oleh BUMN,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa praktik impor gula mentah justru memberi keuntungan lebih bagi industri gula nasional, baik milik negara maupun swasta.

“Itulah yang diimpor gula mentah. Kemudian diolah menjadi gula putih, ada margin pengolahannya,” ucap Tom.

Lebih lanjut, Tom menyebut bahwa jika tujuan pemerintah adalah menurunkan harga gula di pasar domestik, maka opsi impor gula putih seharusnya diambil karena lebih murah.

“Kalau tujuan kita adalah untuk menurunkan harga gula, kita ambil opsi yang lebih murah. Dan tadi saksi dari Kementerian BUMN membenarkan bahwa gula impor jauh lebih murah daripada gula atau bahan baku gula yang diproduksi oleh BUMN dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, dalam persidangan yang sama, Wahyu Kuncoro (mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN periode 2015-2016) menyatakan bahwa produksi gula nasional tidak pernah memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Ia hadir sebagai saksi untuk terdakwa Tom Lembong.

“Bisa tidak kita dikasih pencerahan, sebetulnya berapa konsumsi nasional kita? Kebutuhan secara umum per tahun?” tanya pengacara Tom dalam persidangan.

Wahyu menjawab bahwa kebutuhan konsumsi gula di Indonesia per tahun mencapai 3 juta ton. Dari jumlah tersebut, BUMN hanya menyumbang produksi sekitar 1,5 hingga 1,6 juta ton, dan sektor swasta sekitar 1 juta ton.

“Sehingga totalnya 2,6 juta ton. Kalau kita offside antara kebutuhan 3 juta ton dengan kemampuan dalam negeri 2,6 juta ton, itu ternyata kurang 400-an. Sehingga itulah yang diimpor,” jelas Wahyu.

Ketika ditanya apakah Indonesia pernah memproduksi gula melebihi kebutuhan konsumsi domestik khususnya pada periode 2015–2016, Wahyu menjawab tegas, “Belum pernah.”

Seperti diketahui, Tom Lembong didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp578 miliar akibat penerbitan izin impor gula kristal mentah kepada 10 perusahaan swasta tanpa rekomendasi dari Kementerian Perindustrian pada periode 2015–2016. Jaksa menilai tindakannya menguntungkan pihak lain dan menyebabkan kerugian hingga Rp 578 miliar bagi negara.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA — Mantan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro, mengungkapkan bahwa produksi gula dalam negeri belum pernah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional, termasuk pada periode 2015–2016.

Hal itu disampaikannya saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Pernyataan itu muncul saat kuasa hukum Tom menanyakan apakah produksi gula nasional saat itu pernah mencukupi kebutuhan dalam negeri.

“Dari pengalaman Pak Wahyu, apakah kita pernah, produksi dalam negeri memenuhi atau melewati konsumsi dalam negeri? Khususnya 2015 sampai 2016?” tanya kuasa hukum Tom dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

“Belum pernah,” jawab Wahyu singkat.

Wahyu menjelaskan bahwa ia ikut dalam proses penyusunan neraca komoditas yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya untuk komoditas gula.

Dalam forum tersebut, pihak Kementerian BUMN membawa data dari dua perusahaan pelat merah, yakni PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Menurut Wahyu, rata-rata kebutuhan konsumsi gula nasional mencapai 3 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, BUMN hanya mampu memproduksi sekitar 1,5 hingga 1,6 juta ton, sedangkan perusahaan swasta hanya menyumbang sekitar 1 juta ton.

“Sehingga totalnya 2,6 juta (ton),” ujar Wahyu.

“Sehingga kalau kita offside antara kebutuhan 3 juta dengan kemampuan memproduksi dalam negeri 2,6 itu kurang 400-an (ribu ton). Ini lah yang diimpor,” tambahnya.

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ia dituduh melakukan tindakan yang merugikan negara hingga Rp 578 miliar.

Jaksa menduga Tom melanggar hukum karena menerbitkan kebijakan impor gula tanpa koordinasi dengan kementerian terkait. Selain itu, ia juga disebut menunjuk sejumlah koperasi, termasuk yang dimiliki oleh TNI dan Polri, untuk mengatur harga gula, bukan menunjuk BUMN sebagaimana mestinya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan periode 2015–2016, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, pada Senin (21/4/2025).

Pantauan Media Kaltim menunjukkan bahwa Tom Lembong tiba di pengadilan sekitar pukul 11.05 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas Kejaksaan Agung dan dalam kondisi diborgol. Setibanya di lokasi, borgol dan rompinya dilepas sebelum ia diarahkan memasuki ruang sidang.

Beberapa saat kemudian, majelis hakim memasuki ruang persidangan dan langsung membuka jalannya sidang. Sebelum agenda utama dimulai, majelis hakim sempat menanyakan kondisi terdakwa.

“Saudara Tom Lembong sehat?” tanya majelis hakim.

“Sehat, Yang Mulia,” jawab Tom singkat.

Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan delapan orang saksi fakta yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Saksi-saksi tersebut adalah Wahyu Kuncoro, Muhammad Firmansyah Rifai, Roro Reny Fitriani, Agus Amiwijaya, Daru Anggoro, Muhtadi, Rujito, dan Wahjudi Adrijanto.

Para saksi berasal dari berbagai latar belakang berbeda dan dipandang penting dalam proses pembuktian. Keterangan mereka diharapkan mampu menguatkan dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa.

Dalam surat dakwaan, Tom Lembong diduga menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) kepada sejumlah perusahaan yang tidak memenuhi syarat sepanjang periode 2015 hingga 2016. Tindakan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp578 miliar.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Tom Lembong dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam dakwaan juga disebutkan bahwa Tom menerbitkan izin impor tanpa melalui prosedur yang semestinya dan bekerja sama dengan sejumlah pihak swasta untuk mendatangkan gula kristal mentah dari luar negeri yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih untuk dipasarkan di dalam negeri.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan bahwa rencana impor tambahan beberapa komoditas pangan dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu swasembada pangan nasional.

“Enggak (ganggu swasembada), sama sekali nggak ada, produknya juga berbeda,” ujar Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso di Pelataran Sarinah Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Sebagai upaya negosiasi dengan AS, Indonesia berencana meningkatkan impor komoditas pangan, seperti gandum, kacang kedelai, hingga susu kedelai yang sekaligus untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ia menyebut bahwa kini untuk menantikan saja proses negosiasi dengan AS yang sedang dilakukan oleh tim utusan yang di ketuai oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto .

“Kita tunggu aja, kemarin beliau (Airlangga) sampaikan dua bulan harus selesai kan, Jadi kita tunggu aja, kan kita belum tahu namanya negosiasinya kan belum berjalan ya,” ujar Menteri Budi .

Terkait komoditas pangan yang impor akan ditingkatkan, Ia belum dapat memberikan informasi kepada publik namun dipastikan semuanya telah dipersiapkan dengan strategi yang matang.

“Jadi kalau dari kita sudah mempersiapkan. Saya belum ngomong dulu ya, kami telah persiapkan semua termasuk strategi seperti apa,” ujar Menteri Budi.

Sebelumnya, Menko Airlangga Hartarto menjamin bahwa rencana untuk meningkatkan impor komoditas pangan dari AS tidak akan mengganggu program swasembada pangan.

Ia menyebut tentang produk-produk yang akan dibeli dari AS seperti gandum, kacang kedelai, maupun susu kedelai, merupakan produk yang biasa diimpor oleh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah impor dari AS senilai 18–19 miliar dolar AS, sebagai bagian dari strategi negosiasi tarif timbal balik atau resiprokal Presiden AS Donald Trump.

Airlangga memastikan bahwa barang-barang yang akan dibeli merupakan komoditas yang memang dibutuhkan di dalam negeri dan tidak akan ganggu produksi domestik.

Serta, imbuh dia beberapa barang yang selama ini rutin diimpor dari AS adalah produk agrikultur, antara lain gandum dan kedelai. (ANT/KN)

PASAMAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di delapan daerah yang berlangsung hari ini, Sabtu (19/4).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut sejumlah daerah seperti Serang dan Pasaman menjadi sorotan utama karena terindikasi memiliki potensi pelanggaran.

“Delapan daerah, ada satu yang tadi saya sebutkan, Serang, itu masih dalam proses. Kemudian juga di Pasaman ini berkaitan dengan masalah kampanye yang masih dalam penelusuran,” kata Bagja saat ditemui awak media di Kantor Bawaslu Pasaman, Sumatera Barat, Sabtu (19/4/2025).

Beberapa daerah lain yang juga menjadi sorotan Bawaslu antara lain Banjarbaru, Tasikmalaya, dan Parigi Moutong.
Dia menilai masing-masing daerah tersebut memiliki latar belakang yang berbeda dalam pelaksanaan PSU, mulai dari pelanggaran administrasi hingga keberatan warga terhadap waktu pelaksanaan pemilu.

Bagja menambahkan PSU di daerah Parigi Moutong dilakukan lebih awal lantaran permintaan masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari Sabtu dengan alasan keyakinan.

“Karena ada teman-teman yang berkeyakinan terhadap hari Sabtu tidak digunakan. Akhirnya pindah ke hari Rabu,” jelasnya.

Meski sebagian besar proses PSU berjalan lancar, Bagja tidak menutup kemungkinan hasilnya dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi apabila ditemukan pelanggaran serius seperti pemilih ganda atau pemilih tidak terdaftar yang tetap mencoblos.

“Semoga tidak. Tapi kemungkinan itu ada, apalagi kalau terbukti ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,” ujar Bagja.

Dia mengemukakan ada laporan atau tidak kembali ke masing-masing pasangan calon yang bertarung dalam Pemilu.

“Iya, dan digunakan juga hasil seperti itu, kalau ada laporan, temuan. Itu yang pasti akan digunakan,” pungkas dia.

Adapun PSU digelar sesuai perintah Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.

Sebanyak tujuh kabupaten kota PSU Pilkada 2024. Yakni, Kota Banjarbaru dengan 403 TPS, Kabupaten Serang (2.355 TPS), Kabupaten Pasaman (605 TPS), Kabupaten Empat Lawang (531 TPS), Kabupaten Tasikmalaya (2.847 TPS), Kabupaten Kutai Kartanegara (1.447 TPS), Kabupaten Gorontalo Utara (245 TPS), dan Kabupaten Bengkulu Selatan (330 TSP). (ANT/KN)