JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa alur pengusulan Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional dimulai dari masyarakat.

“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Mensos usai menghadiri halalbihalal Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Jakarta, Minggu (20/4) malam.

Ia lantas mengatakan bahwa bila usulan tersebut diterima oleh bupati/wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur.

“Setelah itu, nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” katanya.

Selanjutnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional.

“Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.

Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.

“Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur). (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sepeda motor Royal Enfield Classic 500 milik mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah dibawa dari rumahnya dan kini disimpan di lokasi yang aman. Motor tersebut sebelumnya disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi di salah satu bank.

“Info terakhir dari Penyidik, kendaraan motor milik RK yang sudah disita sudah tidak lagi berada di rumah RK,” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Minggu (20/4/2025).

Meskipun telah dipindahkan, motor Royal Enfield tersebut belum disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan). KPK hanya menyampaikan bahwa motor itu saat ini berada di tempat yang aman.

“Sudah digeser ke lokasi aman oleh Penyidik yang tempatnya belum bisa disampaikan saat ini oleh penyidik,” tegas Tessa Mahardhika Sugiarto.

Tessa menjelaskan bahwa penyitaan kendaraan ini bertujuan untuk mendukung proses pembuktian dalam penanganan perkara serta menjaga keutuhan dan nilai ekonomis dari barang sitaan sebagai bagian dari upaya awal pemulihan aset negara.

“Penyitaan bertujuan untuk mendukung pembuktian dalam proses penanganan perkara, ataupun menjaga keutuhan dan nilai ekonomis sitaan sebagai langkah awal dalam optimalisasi pemulihan asset recovery. Hal itu agar pemulihan kerugian keuangan negara penanganan perkara ini nanti menjadi lebih optimal,” jelasnya.

Menurut Tessa, langkah penyitaan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memiliki kewenangan untuk menempatkan barang sitaan di Rupbasan atau menitipkannya kepada pemilik atau penguasa barang.

“Penyidik berwenang untuk menempatkan barang sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) atau melakukan titip rawat atas barang yang disita kepada pihak lain, dalam hal ini pemilik maupun penguasa barang tersebut,” katanya.

Sebelum dipindahkan, motor Royal Enfield tersebut sempat dititipkan di rumah Ridwan Kamil. Tessa mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan titip rawat atas barang sitaan tersebut, dan penerima titipan serta saksi lainnya telah menandatangani Berita Acara (BA) titip rawat penyitaan.

“Penyidik melakukan titip rawat sita terhadap motor Royal Enfield Ridwan Kamil itu. Penerima titip rawat, serta saksi lainnya, juga menandatangani Berita Acara (BA) titip rawat penyitaan,” ungkap Tessa.

Selama proses titip rawat, Ridwan Kamil dilarang memindahtangankan, menjual, atau menghilangkan barang bukti tersebut dengan cara apa pun. Biaya yang mungkin timbul selama masa penitipan pun menjadi tanggung jawab penerima titipan.

“Saat masih dititipkan di rumah Ridwan Kamil, motor itu dilarang untuk dipindahtangankan atau menjual maupun menghilangkan barang bukti yang dititipkan kepada pihak lain dengan cara apa pun. Serta jika ada biaya yang timbul dibebankan kepada tertitip,” jelas Tessa.

Tessa juga menambahkan bahwa metode titip rawat ini pernah dilakukan dalam kasus lainnya.

“Sebelumnya, dalam perkara dugaan TPK/TPPU dengan Tersangka RW (mantan Bupati Kutai Kartanegara), Penyidik juga melakukan titip rawat penyitaan kepada pihak pemilik barang yang dilakukan penyitaan. Sebelum Penyidik kemudian memindahkan penyimpanannya ke Rupbasan KPK,” tandasnya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan Lisa Mariana (LM) ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

“Pak Ridwan Kamil benar membuat laporan ke Bareskrim Mabes Polri,” kata pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butarbutar kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Dia mengatakan bahwa Ridwan Kamil melaporkan Lisa dengan Pasal 51 ayat (1) juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 48 ayat (1), (2) jo. Pasal 32 ayat (1), (2), dan/atau Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE).

“Terhadap orang yang melawan hukum dan secara sengaja menyebarkan (informasi) tanpa fakta hukum terkait klien kami memiliki anak yang merugikan nama baik klien kami yang diduga dilakukan oleh inisial LM,” katanya.

Adapun Ridwan Kamil, kata dia, mengajukan secara langsung laporan tersebut pada tanggal 11 April 2025.

Laporan tersebut diterima oleh Bareskrim Polri dan tercatat dengan nomor LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Pak RK (Ridwan Kamil) sendiri yang mengajukan. Ini menunjukkan bukti keseriusan Pak RK dalam menanggapi kasus ini di jalur hukum,” katanya.

Sebelumnya, kabar perselingkuhan mantan Gubernur Jabar itu mencuat setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana mengunggah tangkapan layar percakapan pribadinya dengan seseorang yang diduga Ridwan Kamil di Instagram pada 26 Maret 2025.

Dalam unggahan tersebut, LM berulang kali mencoba menghubungi pria yang diduga Ridwan Kamil dan mengklaim sedang mengandung anaknya.

Terkait kabar tersebut, Ridwan Kamil telah membantah kabar yang menyebut dirinya terlibat masalah perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial LM.

“Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji yang didaur ulang dengan motif ekonomi,” katanya.

Ridwan Kamil mengklaim bahwa permasalahan ini sebenarnya telah selesai sejak empat tahun lalu dengan bukti akurat yang tidak terbantahkan.

Dia juga mengaku tidak memahami alasan di balik munculnya kembali isu tersebut. Namun, ia memastikan akan mengambil langkah hukum untuk menanggapi fitnah ini.

“Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan,” katanya. (ANT/KN)

GIANYAR – Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Garuda Academy ditujukan untuk regenerasi manajemen sepak bola.

“Ini bukan akademi seperti sekolah sepak bola (SSB),” kata Erick Thohir di Bali United Training Center, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (18/4/2025).

Menurut dia, pembangunan sumber daya manusia (SDM) termasuk keahlian dalam manajemen sebuah organisasi sepak bola harus dilahirkan agar ada regenerasi.
Khusus untuk manajemen di tubuh PSSI, lanjut dia, sudah ada statuta atau pedoman baru bahwa pucuk pimpinan organisasi itu hanya bisa tiga kali.

Berdasarkan Pasal 38 dalam statuta PSSI, masa jabatan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif selama empat tahun.

Mereka dapat dipilih kembali melalui Kongres PSSI berikutnya dengan maksimal tiga kali masa jabatan.

“Pak sekjen nanti tua, saya juga tua, tidak mungkin jadi ketum PSSI seumur hidup apalagi ada batasan statuta yang baru nanti hanya tiga kali,” ucapnya.

Akademi Garuda itu, imbuh dia, dilaksanakan dengan menggandeng FIFA dan AFC yang akan memberikan pelatihan kepada figur dalam akademi itu.

“Nanti masuk 100 orang yang nanti dilatih FIFA, nanti menuju 80 oleh FIFA, lalu ke 30 oleh AFC dan seterusnya turun, nanti yang terbaik siapa tahu dapat disekolahkan,” ucapnya.

Program Garuda Academy, lanjut dia, sebagai upaya mengembangkan sepak bola di Indonesia yang tak hanya berfokus di dalam lapangan.

Melalui program itu, Menteri BUMN itu menambahkan akan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda dan para pegiat olahraga untuk bisa mendalami Sports Management melalui kurikulum yang didukung langsung oleh FIFA dan AFC. (ANT/KN)